Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki fungsi salah satunya pembinaan di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari akreditasi lembaga pelatihan ASN sampai dengan pembinaan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Untuk menunjang fungsi tersebut Lembaga Administrasi Negara menerapkan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA). Layanan yang diberikan malalui SIPKA antara lain pemberian kode registrasi, akreditasi lembaga pelatihan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk menghasilkan informasi kinerja setiap instansi dalam pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN. Dalam operasionalnya, SIPKA beberapa kali terjadi insiden terkait keamanan informasi. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian risiko keamanan informasi serta langkah-langkah penanganan terhadap risiko yang timbul akibat insiden tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan tetap tersedianya layanan informasi pada SIPKA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan informasi pada SIPKA. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005. Penilaian risiko memiliki peranan penting, sejauh mana risiko yang ada pada SIPKA dan bagaimana penanganan risiko tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah profil risiko aplikasi SIPKA. Dalam profil risiko tersebut terdapat 20 skenario risiko yang ditemukan. Rincian dalam profil risiko terdapat 13 skenario risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan tujuh skenario risiko lainnya diterima. Rekomendasi kontrol yang digunakan mengacu kepada standar ISO 27002.

---

ABSTRACT

One of NIPAs (National Institute of Public Administration) function is to guide competence development of civil servants in form of civil servants training institution accreditation and civil servants managerial competency training. To support that function, NIPA develop the civil servants competency development information system. The system serves in providing registration code, accreditation of state civil apparatus training institution to produce performance information of those apparatus competency development rights. In its operation, the system has experienced incidents related to information security. Related to that incident, it is needed to develop an information security risk assessment and steps for handling risks caused by the incidents to prevent information leakage and keep information services available at the system. This research was conducted to find out level of information security risk in the system. The framework used in this study is based on ISO standard 27005. Risk assessment has an important role to figure out extent of the risk found in the system and how to handle the risk. Result of this research is risk profile. In the risk profile, there are 20 risk scenarios found. From the scenario of incident, there are 13 risk incident mitigated by control to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while seven risks are accepted. Control recommendation to reduce risks are based on ISO 27002."

"Sebagai Instansi pemerintah di bidang pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi XYZ mengelola 4,4 juta data pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia yang perlu dijaga keamanannya. Berdasarkan laporan BSSN, terjadi peningkatan potensi ancaman yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2024, salah satunya adalah ancaman phishing. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi Information Security Awareness (ISA) pegawai di Instansi XYZ. Pada Simulasi Phishing dan kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat ISA dan pemberian edukasi ISA dapat meningkatkan level ISA pegawai. Pada pengisian kuesioner menggunakan metode HAIS-Q dengan pengembangan 8 fokus area menjadi 25 sub area yang diturunkan menjadi 75 pertanyaan. Jumlah pegawai dalam simulasi phishing ini berjumlah 266 pegawai yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hasil simulasi akan dibandingkan sebelum dan sesudah pemberian edukasi ISA. Hasil dari pemberian edukasi memberikan dampak positif bagi pegawai. Simulasi sebelum pemberian edukasi terdapat 21% pegawai yang mengeklik url phising dan setelah edukasi ISA terjadi penurunan menjadi 6%. Sedangkan pegawai yang memasukkan data sensitif pada laman palsu sebelum edukasi ISA sebanyak 31% dan setelah edukasi ISA terjadi penurunan menjadi 16%. Selain itu, kuesioner yang diisi oleh 150 pegawai menunjukkan hasil dengan nilai 86,54% untuk tingkat ISA pegawai yang masuk dalam kategori baik.

---

As a government agency in the field of managing the management of the State Civil Servant, XYZ Agency manages 4.4 million employee data spread throughout Indonesia which needs to be kept safe. Based on the BSSN report, there has been a significant increase in potential threats in recent years and is expected to continue in 2024, one of which is the threat of phishing. This research was conducted to measure the level of information security awareness (ISA) of employees at XYZ Institution. Phishing simulations and questionnaires are used to measure the level of ISA and providing ISA education can increase the level of ISA employees. In filling out the questionnaire using the HAIS-Q method with the development of 8 focus areas into 25 sub-areas which were reduced to 75 questions. The number of employees in this phishing simulation is 266 employees spread throughout Indonesia. The simulation results will be compared before and after the provision of ISA education. The results of providing education have a positive impact on employees. Simulations before providing education there were 21% of employees who clicked on phishing urls and after ISA education there was a decrease to 6%. While employees who entered sensitive data on fake pages before ISA education were 31% and after ISA education there was a decrease to 16%. In addition, a questionnaire filled out by 150 employees showed results with a value of 86.54% for the ISA level of employees who fell into the good category."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"[ABSTRAKPenerapan keamanan informasi disektor publik kehadirannya kini semakin dianggap penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang handal dan aman. Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dengan adanya tata kelola keamanan informasi yang baik maka suatu organisasi dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan terganggu dari masalah-masalah yang kompleks yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan layanan setiap saat. Sementara hingga saat ini LAPAN masih memiliki keterbatasan kesadaran terhadap aspek keamanan TI dan keberadaan kebijakan yang mendefinisikan mekanisme pengelolaan keamanan data dan risiko TI terkait peran dan tanggung jawab yang diperlukan. Untuk itu penulis memandang kebutuhan akan suatu rekomendasi keamanan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi keamanan informasi dengan studi kasus LAPAN menggunakan instrumen Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai acuannya. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil analisis menunjukkan peran dan tingkat kepentingan TIK di LAPAN berada pada kategori tinggi namun tingkat kematangannya masih berada pada level I dengan total skor bernilai 104, sedangkan level kematangan yang diharapkan adalah level III. Penelitian ini akan mengulas pengukuran implementasi keamanan informasi di LAPAN dan memberikan rekomendasi untuk mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level., The application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level.]"

"ABSTRAKDari hasil asesmen dengan menggunakan alat evaluasi Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 yang dilakukan dengan KOMINFO, hasil skor mendapatkan nilai 192 yang berarti tingkat kelengkapan/kematangan keamanan informasi LIPI masih berada di level I atau tidak layak dalam Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang dapat diterapkan di LIPI, dengan hasil akhir berupa rancangan kumpulan kebijakan terkait keamanan informasi/SMKI yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di LIPI. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan SMKI dan menggunakan ISO/IEC 27005:2011 sebagai proses manajemen risiko, serta ISO/IEC 27002:2013 untuk pengendaliannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah direviu oleh tim ahli LIPI dan telah mengikuti format penyusunan kebijakan LIPI.

---

ABSTRACTFrom the assessment results using the evaluation tool Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 conducted with KOMINFO, the score result get a value of 192 which means the level of completeness maturity of LIPI information security is still at level I or not feasible in Indeks KAMI. This study focuses on how the design of information security management system ISMS can be applied in LIPI, with the final result of the design of information security related policies ISMS in accordance with Indeks KAMI indicators and applicable in LIPI. This study uses the ISO IEC 27001 2013 framework as the main framework for the design of the ISMS and uses ISO IEC 27005 2011 as a risk management process, and ISO IEC 27002 2013 for its control. The research methodology used is case study research. The results and conclusions of this study are the design of an information security management system in accordance with Indeks KAMI indicators. The design that has been made has been reviewed by the LIPI expert team and has followed the LIPI policy formulation format. "

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee.

"

"ABSTRAKAplikasi e-rekon&LK merupakan aplikasi yang memegang peranan penting dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Pada tahun pertama sistem ini digunakan, e-rekon & LK telah mengambil peranan dalam penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Sebagai dampaknya, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai sebuah aset informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), gangguan terhadap e-rekon&LK tentunya akan berakibat buruk pada nama baik dari DJPb. Namun dalam operasionalnya terjadi beberapa masalah terkait keamanan informasi.Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan belum adanya manajemen risiko keamanan informasi untuk e-rekon&LK. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk membuat penilaian risiko keamanan informasi untuk aplikasi e-rekon & LK. Penilaian risiko keamanan informasi disusun menggunakan kerangka kerja ISO 27005, ISO 27001 dan ISO 27002. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian risiko keamanan informasi aplikasi e-rekon&LK. Terdapat 14 skenario risiko, dengan tujuh risiko yang dimodifikasi dan tujuh risiko yang dipertahankan/diterima. Tujuh risiko dimodifikasi dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampaknya hingga mencapai selera risiko organisasi.

---

ABSTRACT

The e-Rekon & LK application is an application that plays an important role in preparing the accountability report. In the first year this system was used, e-Rekon & LK had taken a role in the settlement of Transactions Under Confirmation (TDK). As a result, in 2016, for the first time the Central Government Financial Report (LKPP) received unqualified opinion (WTP). As an information asset owned by Directorate General of Treasury (DJPb), disruption to e-account & LK will certainly have a negative effect on DJPb good name. However, in its operations there are several issues related to information security. One of the causes is because there is no information security risk management for e-rekon & LK. Therefore, this study aims to create an information security risk assessment for e-rekon & LK applications. The information security risk assessment is prepared using the ISO 27005, ISO 27001 and ISO 27002 frameworks. The results of this research are information security risk assessment design. 14 risks were found, with seven risks modified and seven risks accepted by the risk owner. Seven risks modified by reducing the risks likelihood and/or the risk impact so that the risks became accepted based on the organization risk appetite."