Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis.

---

This thesis discussed about the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance and the Meranti Islands Regency, and the factors that influence it. The implementation of process of recruitment and selection CPNS 2013 still affected by political interests, allegations of corruption and not in accordance with the principle of knowledge of results and equal oportunity of the merit system. Research is done in Post Positivist with a descriptive design through primary and secondary data collection.

The results showed that the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance has gone well in accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, and the decision is received by passing grade. On the other hand, implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in Meranti Islands District has not gone well because of lack of accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, as well as the decision is received by passing grade. The recruitment and selection process of candidates for civil servants in 2013 still influenced by the following factors, they are administrative, political and cultural, and technical."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

---

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"

"Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data. Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi.

---

Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path.

The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA).

This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.

The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization."

"Pengembangan karier merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan sistem merit, yang juga merupakan bagian dari delapan area perubahan pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebutkan bahwa banyak instansi pemerintah yang kesulitan dalam melaksanakan aspek pengembangan karier ini. Dari hasil wawancara, hal ini pun terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan data mining dalam penyusunan rencana pengembangan karier pegawai negeri sipil (PNS) dengan berbasis pada metodologi CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Penelitian ini memodelkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja dengan melakukan eksperimen menggunakan class imbalance maupun class balance data set. Dari hasil evaluasi didapatkan algoritma SVM (Support Vector Machine) sebagai model terbaik pada masing-masing analisis dan skenario. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan memetakan kelompok kesenjangan kompetensi-kinerja dalam bentuk Human Asset Value Matrix yang diadaptasi dari General Electric-McKinsey Nine-box Grid, dapat disusun rencana pengembangan karier PNS secara lengkap mulai dari rekomendasi promosi jabatan, informasi kebutuhan diklat, hingga hukuman disiplin. Selain dapat memberikan rekomendasi pengembangan karier PNS, hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kompetensi maupun jabatan yang akan dikembangkan.

---

Career development is one aspect of implementing the merit system, which is also part of the eight areas of change in the Grand Design for Bureaucratic Reform 2010-2025. The State Civil Apparatus Commission (KASN) stated that many government agencies had difficulties in implementing this aspect of career development. From the results of the interview, this also happened in the Regional Personnel Agency (BKD) of South Kalimantan Province. This study proposes the use of data mining in the preparation of career development plans for civil servants (PNS) based on the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) methodology. This study models the competency and performance gap analysis by conducting experiments using class imbalance and class balance data sets. From the evaluation results, the SVM (Support Vector Machine) algorithm is obtained as the best model for each analysis and scenario. From the results of the analysis conducted by mapping the competency-performance gap groups in the form of the Human Asset Value Matrix adapted from the General Electric-McKinsey Nine-box Grid, a complete career development plan for civil servants can be drawn up starting from recommendations for promotions, information on training needs, to penalties. discipline. Besides being able to provide recommendations for career development for civil servants, the results of this study can also provide information on competencies and positions to be developed."

"Partisipasi perempuan sebagai pegawai negeri sipil tidak terlepas dari masalah kultural dan struktural. Kultural adalah menyangkut sistem ideologi yang memberi pengaruh dalam pembentukan cara pandang perempuan, laki-laki dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada saat ideologi menjadi pembatas ruang gerak perempuan maka etos kerja perempuan tidak akan berkembang karena wilayah-wilayah ekspresi perempuan telah digariskan dalam benak setiap orang. Sedangkan struktural adalah dengan perubahan struktur ekonomi yang telah membuka peluang bagi perempuan dalam berbagai pekerjaan.Partisipasi perempuan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilatarbelakangi berbagai proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri sendiri, dalam sistem nilai dan normatif dan juga menyangkut perubahan kelembagaan. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil, perempuan dapat dipengaruhi oleh kesadaran diri mereka atau karena pergeseran sistem nilai yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan rumah (utamanya kelas menengah keatas). Perubahan ini juga dapat dilihat sebagai tanda permintaan pasar tenaga kerjayang besar atau tanda dukungan kelembagaanyang memberikan jaminan (Undang-undang No.8 tahun 1974) bagi pegawai negeri sipil.Keterlibatan perempuan sebagai pegawai negeri sipil tidak selancar yang dialami oleh laki-laki, karena fakta menunjukkan bahwa perempuan mengalami hambatan-hambatan tertentu dalam menjalankan tugasnya.Hal ini dapat dilihat dari motivasi perempuan sebagai pegawai negeri sipil yang sangat bervariasi. Bervariasinya motivasi pegawai negeri sipil perempuan menandakan kemampuan dan kemauannya dalam menjalani kehidupannya secara realistis. Realistis dalam arti lebih fleksibel dalam meminimalkan konflik peran (kebutuhan keluarga dan kebutuhan kerja) dalam keluarga mereka masing-masing.Pengembangan karier pegawai negeri sipil perempuan di Setwilda Tingkat I Sulawesi Tengah, pada dasarnya cukup menjajikan harapan, sejalan dengan laju kenaikan pangkat dan bertambahnya masa kerja mereka. Namun, dalam menduduki jabatan struktural tertentu, perempuan masih mengalami hambatan. Hambatan utama karena masih adanya ideologi gender, dimana lebih mengutamakan laki-laki untuk menduduki jabatan, dengan alasan keterbatasan waktu dan biologis bagi perempuan."

"ABSTRAKProgram Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial RI bertujuanagar calon pegawai negeri sipil mengenal program pembangunan kesejahteraansosial dan memahami tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI. Penelitian inimerupakan desain program orientasi bagi calon pegawai negeri sipil KementerianSosial RI. Desain program orientasi CPNS Kementerian Sosial RI telahdisesuaikan dengan toeri orientasi berbasis kompetensi dan teori-teori yangmendukung program orientasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensicalon pegawai dan diharapkan memberikan manfaat bagi para peserta program.Penelitian tentang desain program orientasi ini dilakukan dengan pendekatankualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat menjadipedoman perencanaan dan penyusunan program orientasi bagi CPNS KementerianSosial RI.

---

AbstractOrientation Programme for Civil Servants Ministry of Social Affairs aims torecognize candidates for civil servants and social welfare development program tounderstand the duties and functions of the Ministry of Social Affairs. This study isa design orientation programs for prospective civil servants the Ministry of SocialAffairs. Design an orientation program employess Ministry of Social Affairs hasbeen adapted to toeri competency-based orientation and theories that supportemployee orientation program so as to enhance the competence of candidates andis expected to provide benefits to program participants. Research on the design ofan orientation program was conducted with a qualitative approach and arepresented descriptively, that is expected to be a guide planning and orientationprogram for the Ministry of Social Affairs employees."

"Artikel ini mencoba menjelaskan orientasi kerja PNS di Biro Perencanaan Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tipe orientasi kerja instrumental, karier/birokrasi, hubungan sosial dan penilaian kerja. Sedangkan penelitian sebelumnya berangkat dari pendekatan instrumental tanpa melihat lebih jauh hubungan sosial dan penilaian kerja (bersifat umum). Pada tahap awal, seorang pekerja memiliki orientasi kerja instrumental dikarenakan faktor kebutuhan akan kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya seorang pekerja akan mengalami perubahan orientasi kerjanya selama dia merasakan adanya kepuasaan dan hasil yang didapat selama mereka bekerja . Teknik pengumpulan data penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 9 orang pegawai di biro perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan.

---

This article tries to explain the work orientation of civil servants in the Ministry of Manpower Planning Bureau of the Republic of Indonesia with the type of work orientation instrumental, career / bureaucracy, social relations and assessment work. While previous research departed from the instrumental approach without looking further social relations and job assessment (general). In the early stages, a worker has an instrumental work orientation because of the need factor for their life needs. Furthermore, a worker will experience a change in work orientation as long as he feels the satisfaction and results obtained during their work. The data collection technique of this research is qualitative with in-depth interviews of 9 employees in the planning bureau of the Ministry of Manpower."

"Skripsi ini mengidentifikasi bagaimana konsep dan kebijakan yang mengatur terkait pengembangan karier ASN menggunakan Manajemen Talenta, menjelaskan bagaimana mekanisme implementasi aturan Manajemen Talenta di Lembaga Administrasi Negara, serta mengkaji praktik baik aturan di instansi lain terkait penerapan Manajemen Talenta sebagai dasar pengembangan karier ASN. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal menggunakan metode analisa data yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Manajemen Talenta ASN merupakan model terkini dari evolusi manajemen sumber daya manusia yang mengedepankan pemanfaatan pengetahuan dan efektivitas organisasi dalam mengembangkan karier Pegawai ASN. Perlakuan yang adil dalam berkarier, kepedulian atasan, informasi terkait peluang promosi, minat untuk dipromosikan, serta tingkat kepuasan pegawai menjadi beberapa faktor pertimbangan Pegawai ASN dalam berkarier yang perlu diakomodir dalam aturan dan kebijakan dalam melaksanakan Manajemen ASN. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN membuka kesempatan lebih luas bagi ASN untuk mengembangkan kariernya baik secara internal maupun lintas organisasi. Manajemen Talenta ASN sebagai kebijakan baru dalam menjalankan Manajemen ASN memerlukan penyempurnaan dalam segi pengaturan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai salah satu instansi yang ditetapkan dalam menyiapkan Manajemen Talenta ASN Nasional perlu untuk menerapkan kebijakan Manajemen Talenta secara ideal sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan aturan nasional. LAN secara garis besar telah menyusun aturan dan mengimplementasikan Manajemen Talenta sesuai dengan peraturan perundangundangan. Beberapa praktik baik yang dapat dijadikan acuan bagi LAN untuk mencapai kebijakan Manajemen Talenta ASN yang ideal telah dilaksanakan di Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Inggris seperti pengembangan sistem informasi dan memaksimalkan praktik coaching dan mentoring sebagai ajang internalisasi dan membangun budaya pembelajaran berkelanjutan.

---

This thesis identifies issues related to the concept and policies of Civil Apparatus Talent Management, explicates the implementation of rules and policies concerning Civil Apparatus Talent Management at the National Institute of Public Administration, and examines best practices in other institutions. This research adopts a doctrinal approach using descriptive-analytical data analysis methods with a legislative approach. As a contemporary model in the evolution of human resources management, Talent Management emphasizes the utilization of knowledge and organizational effectiveness in developing the careers of Civil Apparatus. The enactment of UU 20/2023 provides broader opportunities for civil apparatus to develop their careers both internally and across organizations. As a new policy, Civil Apparatus Talent Management requires refinement in regulatory aspects. Based on this research, the National Institute of Public Administration (NIPA), as one of the institutions designated to prepare National Civil Apparatus Talent Management, has implemented Talent Management policies ideally, serving as a reference for the formulation of national regulations. Best practices observed in institutions like the Ministry of Finance, West Java Provincial Government, and the United Kingdom, especially in information system development and maximizing coaching and mentoring practices, offer benchmarks for NIPA to achieve an ideal Talent Management policy."