Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) telah menjadi program nasional sejak tahun 2012. Dalam pelaksanannya program ini mengalami berbagai perubahan kebijakan. Salah satu perubahannya adalah kebijakan penerapan self assessment guru dalam penyelenggaraan moda pembelajaran. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh perubahan kebijakan self assessment guru yang diterapkan pada penyelenggaraan program PKB terhadap capaian kelulusan UKG yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya sebagai salah satu indikator peningkatan kompetensi guru di Indonesia. Self assessment pada awalnya digunakan sebagai acuan penyelenggaraan alternatif moda pembelajaran (aneka moda) menjadi hanya menerapkan satu moda tatap muka untuk semua hasil pemetaan self assessment guru. Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB yang berisi database peserta program PKB (guru) guna mempertajam analisis penelitian maka faktor internal dan faktor eksternal guru digunakan sebagai variabel kontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap capaian kelulusan UKG setelah guru mengikuti program PKB. Dengan menggunakan metodelogi model regresi logit data panel dari sampel sebanyak 5759 guru mapel dan vokasi yang konsisten mengikuti program PKB sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, hasil utama penelitian menemukan bahwa penerapan self assessment pada moda pembelajaran berpengaruh signifikan dan positif. Dengan analisis yaitu diterapkannya self assessment dalam penyelenggaran aneka moda pada program PKB akan menaikan probabilitas kelulusan UKG sebesar 4,1 %. Hasil dari variabel kontrol faktor internal dan faktor eksternal menujukan bahwa faktor kualifikasi pendidikan, status sertifikasi, jenjang mengajar, masa kerja, wilayah dan status sekolah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif. Pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap capaian kelulusan UKG diberikan oleh faktor bidang keahlian dan usia guru. Sedangkan faktor jenis kelamin dan status kepegawaian guru tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada guru didalam mencapai nilai kelulusan UKG.

---

The Sustainable Competency Improvement Programme (PKB) and Teacher Competency Test (UKG) have become a national programs in Indonesia since 2012. There have been several policy changes during the implementation of the program. One of the changes is teacher self assessment policy that used as an instrument for maping teacher competency level for implementation multiple learning methods in 2016 into a single leraning method (face to face) for all teacher competency level in 2017-2018. The main objective of this study is to analyze the impact of teacher self assessment as an instrument for implementation from multiple learning methods changes into a single learning method (face-to-face) to the achievement of UKG. The achievement of UKG is indicated by the acceptable scoring level of UKG defined annually by the government. In addition, the study includes internal and external factors of teachers as control variables. The study utilizes the Management Information System (SIM) consisting the database of PKB participants from the Ministry of Education and Culture. The data consists of 5,759 teachers who consistently have participated in the PKB since 2016 to 2018. Applying panel logit regression, the study finds that teacher self assessment that used as an instrument for maping teacher competency level for implementation multiple learning methods has a significant and positive impact in achieving UKG acceptable level. Using multiple learning methods increases 4.1% of probability in passing UKG acceptable level. The results from the control variables of internal and external factors indicate that educational qualifications, certification status, teaching level, years of work, region and school status have a significant and positive impact on achieving UKG acceptable level. Whereas teachers expertise and age have significant and negative impacts, gender and teachers status do not have a significant impact on achieving UKG acceptable level."

"Pemerintah berupaya menciptakan guru berkualitas yang memiliki kinerja baik. Berbagai kebijakan pemerintah telah diupayakan dalam meningkatkan kinerja guru, diantaranya adalah memberikan tunjangan guru melalui melalui sertifikasi guru. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan kinerja guru melalui sertifikasi guru ini, tetapi pada kenyataannya kinerja guru masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh kompetensi dan motivasi guru. Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kompetensi dan motivasi guru terhadap kinerja guru SMK Negeri di kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian ini melibatkan 112 guru SMK yang telah bersertifikasi pendidik. Data diolah menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, dengan variabel independen adalah kompetensi dan motivasi guru, dan variabel dependennya adalah kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru; 2) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru; 3) kompetensi dan motivasi guru bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri di Kabupaten Tangerang. Tingkat kompetensi dan motivasi guru berada dalam kategori sedang. Pemerintah perlu menstimulasi guru agar tunjangan profesi guru yang sudah disalurkan dapat digunakan oleh guru untuk mengikuti program-program yang dapat meningkatkan kompetensi mereka dan dapat memotivasi mereka dalam pengembangan profesi sebagai guru. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji faktor-faktor lain di luar kompetensi dan motivasi guru yang dapat mempengaruhi kinerja guru sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa.

---

The government has undertaken many efforts to improve quality of national education by improving quality of teachers. Teachers should have a good performance when conducting their tasks and responsibilities. Good teacher performance has an important role in ensuring the quality of schools. Previous studies showed that teachers performance was influenced by teacher competence and motivation. To improve teacher performance, the government issued a policy to certify teachers. Certified teachers can earn additional teacher incentives besides their monthly salary. The teacher certification policy was expected to enhance teacher competence and motivation, hence, teacher performance. The government had allocated a a lot of budget to enhance teacher performance. However, its result was not satisfying yet. This study tested the influence of teacher competence and motivation on performance. This study involved 112 certified teachers from vocational schools in Tangerang Regency, Banten. Data were analyzed using multiple linier regression, in which teacher competence and motivation as the independent variables while teacher performance as the dependent variable.

Results showed that (1) there were a positive and significant association between competence and teacher performance; (2) there was a positive connection between motivation and teacher performance; and (3) competence and motivation simultaneously influence to teacher performance in the context of vocational teachers in Tangerang Regency. The level of competence and motivation of vocational teachers in Tangerang Regency in the category of moderates. The government should stimulate teachers to use the incentive for improving teacher competence and motivating their professional development. This study was subject to limitation as the variables included in this research are competence and motivation affecting teacher performance. Future study should examine other factors influencing teacher performance. "

"[ABSTRACTHalitosis merupakan masalah medico-social yang mempengaruhi citra dan kepercayaan diri seseorang serta masyarakat. Kemampuan seseorang untuk mengetahui bahwa dirinya memiliki halitosis dan sejauh mana bau tersebut mengganggu khalayak ramai belum diketahui, sehingga diperlukan informasi mengenai gambaran perceived needs halitosis dengan metode self-assessment.Sampel penelitian didapat dengan menyebar angket formulir ekektronik dan didapatkan 1253 responden mahasiswa S1 Universitas Indonesia. Hasil uji Chi Square menunjukan terdapat perbedaan responden dengan bau mulut dan tanpabau mulut berdasarkan karakteristik, persepsi waktu terjadinya bau mulut, menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta persepsi keadaan rongga mulut memiliki perbedaan yang signifikan dengan halitosis, sedangkan penyakit sistemik dan kebiasaan selfcare tidak ada perbedaan yang signifikan.

---

ABSTRACTHalitosis is a medico-social problem that affects the confidence of a person and community. The information of perceived needs halitosis by using self-assessment methods is necessary to know the effect of someone?s perception about halitosis and how far it affects community. Samples were obtained by distributing e-form questionnaire and there were 1253 respondents from undergraduate students of Universitas Indonesia. Chi Square test shows that there are significant differences in respondents with or without halitosis based on these characteristic, perception of halitosis occurring time, oral hygiene, and perception of oral health, however systemic diseases and self care habit don't have significant differences. Halitosis is a medico-social problem that affects the confidence of a person and community. The information of perceived needs halitosis by using self-assessment methods is necessary to know the effect of someone's perception about halitosis and how far it affects community. Samples were obtained by distributing e-form questionnaire and there were 1253 respondents from undergraduate students of Universitas Indonesia. Chi Square test shows that there are significant differences in respondents with or without halitosis based on these characteristics, perception of halitosis occurring time, oral hygiene, and perception of oral health, however systemic diseases and self care habit don't have significant differences.;Halitosis is a medico-social problem that affects the confidence of a person andcommunity. The information of perceived needs halitosis by using self-assessmentmethods is necessary to know the effect of someone?s perception about halitosisand how far it affects community. Samples were obtained by distributing e-formquestionnaire and there were 1253 respondents from undergraduate students ofUniversitas Indonesia. Chi Square test shows that there are significant differencesin respondents with or without halitosis based on these characteristics; perceptionof halitosis occurring time, oral hygiene, and perception of oral health, howeversystemic diseases and self care habit don?t have significant differences.;Halitosis is a medico-social problem that affects the confidence of a person andcommunity. The information of perceived needs halitosis by using self-assessmentmethods is necessary to know the effect of someone?s perception about halitosisand how far it affects community. Samples were obtained by distributing e-formquestionnaire and there were 1253 respondents from undergraduate students ofUniversitas Indonesia. Chi Square test shows that there are significant differencesin respondents with or without halitosis based on these characteristics; perceptionof halitosis occurring time, oral hygiene, and perception of oral health, howeversystemic diseases and self care habit don?t have significant differences., Halitosis is a medico-social problem that affects the confidence of a person andcommunity. The information of perceived needs halitosis by using self-assessmentmethods is necessary to know the effect of someone?s perception about halitosisand how far it affects community. Samples were obtained by distributing e-formquestionnaire and there were 1253 respondents from undergraduate students ofUniversitas Indonesia. Chi Square test shows that there are significant differencesin respondents with or without halitosis based on these characteristics; perceptionof halitosis occurring time, oral hygiene, and perception of oral health, howeversystemic diseases and self care habit don?t have significant differences.]"

"ABSTRAKTesis ini merupakan sebuah studi kasus yang membahas pengaruh swaasesmen pada kesadaran metakognitif dalam kasus pemilihan strategi membaca. Tujuan tesis ini adalah untuk mengungkapkan peran swaasesmen dalam meningkatkan kesadaran metakognitif pemelajar bahasa Inggris dalam kasus pemilihan strategi membaca. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil kuesioner dan skor pemelajar pada tes membaca.Penelitian ini berdasarkan teori metakognitif yang dirumuskan Flavel (1976), dimensi metakognitif Schraw (1998), konsep swaasesmen dan pemelajaran reflektif dengan menggunakan model belajar KWL (known, want, learnt) serta kuesioner yang mengukur kesadaran metakognitif dalam pemilihan strategi membaca yang dirumuskan Mokhtari dan Reichard (2002).Temuan penelitian menunjukkan bahwa swaasesmen meningkatkan kesadaran metakognitif pemelajar dalam pemilihan strategi membaca. Selain itu, swaasesmen juga membantu pemelajar menyadari kemampuan dan kelemahan pemelajaran mereka sehingga mereka dapat mendorong diri mereka sendiri untuk menemukan cara belajar yang dapat meningkatkan keberhasilan pemelajaran mereka. Swaasesmen juga mengarahkan pemelajar pada kegiatan konstruksi pemahaman dan kegiatan membaca yang lebih terarah melalui tahap pra- membaca, kala membaca dan paska membaca yang sistematis.

---

ABSTRACT

This thesis is a case study that discusses the influence of self assessment on metacognitive awareness of reading strategies selections. The purpose of this thesis is to find out whether the self-assessment can raise awareness on the selection of learners metacognitive reading strategies. This study is a qualitative research. Data was obtained from the questionnaire, and learners in reading test scores.

This study is based on the theory of metacognitive proposed by Flavell (1976), the dimensions of metacognitive proposed by Schraw (1998), the concept self-assessment and learning reflective by using a model of learning known as KWL (known, want, learned) and questionnaires to measure awareness of metacognitive in the selection of reading strategies formulated by Mokhtari and Reichard (2002).

The research findings show that self assessment can raise awareness in the selection of learners metacognitive reading strategies on reading text in English subject. In addition, self-assessment also helps learners realize their learning abilities and weaknesses so that they can push themselves to find their own way of learning that can improve the success of their learning. Self assessment also directs learners on construction of reading comprehension activities and reading activities itself be more targeted through the stages of pre-reading, whilst reading and after reading stage systematically."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun2008 dan UU No.42 Tahun 2009 mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai dalamtransaksi e-commerce. Perkembangan teknologi kini telah melahirkan apa yangdinamakan internet yang memungkinkan suatu aktivitas komersial melalui mediaelektronik yang dinamakan e-commerce. Masalah dalam mengenakan PajakPertambahan Nilai dalam transaksi ini adalah keberadaan transaksi e-commerce ituyang sulit dideteksi dan sistem pemungutan PPN di Indonesia yang masihmenitikberatkan pada sistem self assessment. Analisa dalam skripsi ini membahasbagaimana pengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce dan kekurangan dalampengaturan yang ada yang dapat berdampak pada kehilangan penerimaan PPN.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif denganmenggunakan data primer dan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa pengaturanpengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce tidak diatur di dalam ketentuan UUITE sehingga sampai saat ini pengenaan PPN atas transaksi ini tunduk kepadapengaturan yang lebih umum yaitu pengaturan yang terdapat dalam UU No. 42Tahun 2009.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the regulations contained in Act 11/2008 and Act42/2009 about the aspects of Value Added Tax in e-commerce transactions. Thedevelopment of technology these days, create what we call internet which enablescommercial activity by electronic media which is called e-commerce. The matter isapplying VAT on this transaction with the existence of e-commerce transaction ishard to detect and VAT collection system in Indonesia which tends to use selfassessment system. The analysis in this undergraduate thesis discusses on how toapply VAT to e-commerce transaction and how shortage in these regulations canimpact VAT to revenue loss. The research methods in this undergraduate thesis isnormative juridical, which emphasizes in primary data and secondary data. Inconclusion, e-commerce transaction on VAT is not regulated in UU ITE. Thistransaction is still subject to general regulations which is stated in Act 42/2009."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan advance ruling system di negara Indonesia terkait dengan self assessment system yang dianut oleh Indonesia, yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang yang tidak mengabaikan kepentingan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sudah saatnya Indonesia memililh peraturan yang komprehensif tentang advance ruling system, terutama ketika Ditjen Pajak telah mereformasi dirinya menuju sistem administrasi perpajakan modern. Berkaitan dengan self assessment system, advance ruling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem administrasi pajak modern. Dalam self assessment system dan administrasi pajak modern, ketentuan advance ruling system ini merupakan hal yang mutlak harus ada.

---

The thesis discusses of how the application of advance ruling in Indonesia in relation to the self assessment system adopted by Indonesia, of which definitely not diverge from the basic principle of tax collection thus Indonesia would have a far more better taxation system in the future whereby taxpayers interests are the major concern. The study is a qualitative research with a descriptive design. The research suggests that it is about time for Indonesia to have comprehensive roles of advance ruling system, particularly when the tax general directorate had reformed itself into a modernized tax administration system. In regard of self assessment system, advance ruling is an inseparable pari of the modem tax administration system. In self assessment system and modem tax administration, the advance ruling system is a part that must exist.

"

"In distance education system, the learning process should be assessed using a self-learning instrument for the reason to measure learning competency. So, it should not be measured by the instructors feeling. In practicing writing III course, students are demanded to practice writing, whereas measuring the writing competency is needed to identify the progress of writing practice. To meet this need, this study attempts to develop a self-assessment instrument through an Instructional System Design Method. To assess the writing III course the instrument was developed through 5 steps: (a) analyzing material of writing III courses by which module writing III was used as area of study, (b) developing the blue print of the manual, (c) deciding the purpose of the manual (d) developing the manual guidance/directory and (e) developing exercises and the answers key. The quality of the writing self-assessment instrument was analyzed by experts and tutors of the writing III course. A thirty (30) students coming from English Language Departement of Teacher Traning Universitas Terbuka registered in 2008. 1 were chosen to write their comments about the instrument. Data was collected using close and open questionaires and was analysed through three (3) stages: reducing , categorizing and defining/interpreting. It was revealed that the quality of the manual self-assessment fulfilled the seven criteria of writing assessment, namely good format, good appearance, simple language, easy to use, usefull, innovative and brief content."

"Notaris selaku PPAT selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, dalam hal melaksanakan sistem self assessment pemungutan pajak BPHTB tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbit sebagai akibat amanat perkembangan pengaturan otonomi daerah di Indonesia. Tesis ini memakai Metode Yuridis Empiris dan menggunakan Teknik Analisa Data Kualitatif, menganalisa secara teoritis apa saja perubahan yang timbul akibat berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peran Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara dan Notaris selaku PPAT di wilayah kotamadya Jakarta Utara agar diketahui hambatan dan kesulitan yang ditemui pada tataran praktek. Dari hasil analisa tersebut didapatkan simpulan bahwa peran Notaris selaku PPAT menjadi semakin serta banyak ditemui hambatan terutama masalah teknis pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah sehingga memperlambat kerja Notaris selaku PPAT dalam menerapkan sistem self assessment pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini dengan memperjuangkan penghargaan materiil dan moril bagi peran Notaris selaku PPAT dalam hal pemungutan BPHTB ini bahkan jika perlu secara tegas menolak ketentuan yang memberatkan Notaris selaku PPAT namun tidak memberikan sedikit pun penghargaan kepada Notaris selaku PPAT. Pemerintah Daerah di sisi lain harus tanggap pula kepada keluhan Notaris selaku PPAT ini dan membenahi diri, mulai dari tataran peraturan daerah dengan memasukkan penghargaan kepada Notaris selaku PPAT dan juga pada tataran praktek dengan membenahi seluruh kinerja pelayanan pajak BPHTB kepada masyarakat.

---

Notary as PPAT besides subject to the Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Government Regulation No. 37 of 1998 on Regulation of Land Title Deed makers, in terms of performing self-assessment system of BPHTB also subject to Law Number 28 Year 2009 on Local Taxes and Levies which appeared from the mandate of the development of regional autonomy arrangements in Indonesia. This thesis is using Juridical Empirical Methods and using the Qualitative Data Analysis Technique, theoretically identify changes resulting from the enactment of the Regional Province Rule of Jakarta Capital Special Region No. 18 of 2010 on Bea Acquisition Of Land and Buildings considering the role of Notary as PPAT to imply the self assessment when voting the BPHTB of buying and selling of land and buildings. Further, interviews were conducted against the North Jakarta Revenue Department officials and North Jakarta Municipal Notary PPAT to know the obstacles and difficulties encountered at the level of practice.

After analyzing the datas we can obtain conclusion that the role of the Notary as PPAT is heavier and found many barriers, especially in technical problems of BPHTB collection by the local government. Advice can be given is that the Indonesian Notaries Association and the Association of Land Deed Officer give special attention on this issue and fight for the respect in the material and moral form and support for the right of Notary as PPAT in this collection of BPHTB and if it is necesarry to be done, should be explicitly reject the burdensome provisions of Notary as a PPAT in this BPHTB matters because there is no award at all. Local Government, on the other side, must respond to these complaints and reorganize themselves, ranging from the level of local regulations by entering a tribute to the Notary as PPAT and also at the level of practice by fixed up the entire performance BPHTB tax services to the community."