Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu aplikasi e-Government yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik. Terdapat dua jenis pengadaan langsung yang dapat dilaksankan melalui aplikasi SIMPeL, yaitu pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan pencatatan pembelian untuk pembelian dengan menggunakan kuitansi. Aplikasi ini dibangun secara internal dengan pengembangan secara bertahap. Dalam pengembangan aplikasi SIMPeL, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan belum memiliki dokumen perencanaan maupun cetak biru yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi SIMPeL untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa dan perubahan kebijakan internal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan sistem informasi. Pada saat ini aplikasi SIMPeL membutuhkan perbaikan dari sisi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perbaikan dari sisi teknis yang berkaitan dengan bahasa pemograman yang digunakan aplikasi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan pengembangan SIMPeL dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) terbatas untuk tahapan requirement pada fase inception dan elaboration. Dari penelitian ini, dihasilkan dokumen artifak kebutuhan aplikasi SIMPeLyang terdiri dari Requirement Management Plan, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, dan Glossary. Kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 fitur utama, dan 35 use case.

---

One e-Government application developed by the Ministry of Finance to support bureaucratic reform is the Direct Procurement Management Information System (SIMPeL). This application began to be built in 2013 with the aim to facilitate the direct procurement process electronically. There are two types of direct procurement that can be carried out through the SIMPeL application, namely direct procurement with Work Order (SPK) and recording of purchases for purchases using receipts. This application is built internally with gradual development. In developing the SIMPeL application, the Bureau of Management of State Property and Procurement does not yet have a good planning document or blueprint. This has become an obstacle in the development of the SIMPeL application to adjust to changes in procurement policies and changes in internal policies of the Ministry of Finance related to information systems management. At this time the SIMPeL application requires improvements in terms of business processes to adjust to applicable regulations and improvements in technical terms relating to the programming language used by the application is not in accordance with the standards set by the Ministry of Finance. This research designs the specification of the development needs of SIMPeL using the Rational Unified Process (RUP) method is limited to the requirements phase in the inception and elaboration phases. From this research, requirement analysis artifact documents that produced consisted of Requirement Management Plans, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, and Glossary. The requirements generated from this research consisted of 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 main features, and 35 use cases"

"Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti. Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi. Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik. Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia. To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working. Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively. Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration. The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well. It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about."

"Along with the development of information technology, when the computer is no longer a luxury thing, it is common for government's institutions to optimize computer's usage to support their operational activities. One of its additional values is to obtain time and energy efficiency, ease and simplicity in organizing internal data for the purpose of increasing their employees' performance. Information technology in E-government field has the capacity in actuating this additional value, with its characteristic for having no limit of time, distance, and territorial border. As one of government institution in educational field, The Center of Education and Training (Pusdiklat), Ministry of Public Works is continually trying to offer additional values in every aspects of its services, such as, increasing operational performance quality and efficiency in organizing Widyaiswara's data. Therefore, Pusdiklat PU took the initiative to develop an application of the web based Widyaiswara's Management Information System (SIMWI) to make it accessible by Widyaiswara in every areas by utilizing the internet connection. In this research, the writer tried to analyze by using the System Development Life Cycle approach to produce SIMWI application design for Pusdiklat PU. From this analysis, it is hoped that the physical form of the application planning will meet the purpose of the E-Government developing project. In the end of this paper, the writer tried to make conclusions and gives recommendations for successful achievement of final objectives of implementing the application in Pusdiklat PU."

"ABSTRAKTesis ini berisi analisis tentang keputusan sumber informasi untuk pengembangan sistem pendukung eksekutif pada Universitas Trisakti sebagai suatu institusi pendidikan tinggi atau universitas. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui suatu penelitian terhadap keputusan sumber informasi untuk pembuatan keputusan bagi eksekutif tingkat menengah sampai puncak pada Universitas Trisakti. Penelitian yang dilakukan merupakan studi eksploraton. Tujuan dari penelitian ini adalab untuk mengetahui persepsi eksekutif tentang sumber, media, dan nilai informasi, dikaitkan dengan perannya sebagai pembuat keputusan. Kemudian persepsi tersebut dibandingkan dengan data aktual sehubungan dengan sumber, media dan nilai informasi yang diperoleh dalam lima hari kerja. Analisis terhadap sumber informasi didahului dengan studi pustaka tentang penelitian yang pemah dilakukan untuk hat yang sama, serta topik-topik lain yang mendukung. Penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh McLeod, Jones, dan Poitevent pada tahun 1984 dan 1985, pada lima perusahaan komersial di Amerika Serikat Pada penelitian ini, penulis melibatkan tujuh orang responden, yaitu para eksekutif yang terdapat pada tingkat rektorat dan fakultas, yaitu Rektor, Pembantu Rektor I Bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), Kepala Biro Administrasi Akademik, Dekan Fakultas Ekonomi, Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, serta Sekretaris Jurusan Akuntansi. Metode yang diterapkan dalam mengumpulkan data adalah wawancara untuk mengetahui persepsi responden, serta pengisian kuesioner untuk mengetahui persepsi dan kejadian aktual selama lima hari kerja yang sudah ditentukan. Terakhir dilakukan analisis kualitatif tan kuantitatif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian tersebut Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cult-up signifikan antara persepsi para responden mengenai keputusan sumber, media, dan nilai informasi, jika dibandingkan dengan aktivitas aktual mereka yang berkaitan dengan rnengumpulkan informasi untuk pembuatan keputusan, dan terdapat beberapa perbedaan dengan hasil penelitian Mc Leod, Jones dan Poitevent.

---

ABSTRACT

This thesis explains the information sources needs in an effort to develop executive support systems at Trisakti University. The analysis is based on data compilation through a field research about information needs analysis for top management and middle management decision making process at Trisakti University. This is an exploratory research The aim of this research is to explore the executives' perceptions about information sources, media, value, and the decision making process. Those perceptions were compared to actual events regarding information sources, media and value, in five working days. An intensive library study about previous similar research and other supporting topics was done as the preliminary for this research. McLeod, Jones, and Poitevent used to conduct the similar research at five commercial companies in United Slates of America (USA) in 1984 and 1985. There are seven respondents involved in this research. They are executives at the university, Rector, Vice Rector for Academic Affairs (Education, Research, and Public Services), Head of Academic Administration Beaureu, Dean of Faculty of Economics, Vice Dean for General Administration of Faculty of Economics, Vice Dean for Student Affairs of Faculty of Economics, and Assistant to Head of Department of Accounting Several intensive interviews were conducted in an effort to encourage the respondents' perceptions, and questioners were distributed to those respondents to encourage the perceptions and to note the actual events regarding information resources, media, and value, in five working days. Finally, the data that collected during the field research were compiled by using qualitative and quantitative analysis. This research explains that there are significant differences between the respondents' perceptions about information resources, media, and value, compared to actual events regarding those activities. There are also several differences compared to Mc Leod, Jones and Poitevent's research result."

"ABSTRAKMaterial konstruksi merupakan salah satu sumber daya yang terbatas dalam suatu proyek konstruksi dan juga merupakan salah satu fungsi utama dari kegiatan konstruksi yang nilainya antara 25-40 % bahkan dapat mencapai 60 % dari anggaran proyek. Sehingga penambahan waktu dari pemesanan, pengiriman serta penanganan material sebagai kegiatan pengadaan material, seringkali berdampak dapat menimbulkan kegiatan kritis baru dari suatu kegiatan pelaksanaan proyek. Masalah yang dihadapi oleh departemen perencanaan material saat ini adalah sulitnya menyusun perencanaan dan pengendalian pengadaan material yang efektif, yang sesuai dengan kondisi yang ada diproyek. Hal ini dikarenakan banyaknya material yang diperlukan pada waktu yang bervariasi dan banyaknya perusahaan pemasok serta banyaknya pekerjaan yang ditangani sekaligus pada waktu yang bersamaan. Disamping itu penanganan sistem informasi manajemen pengadaan material, yang masih dilakukan secara manual, makin menambah permasalahan baru, yakni sulitnya mengetahui dan mengontrol status persediaan dari material, selama proses pelaksanaan proyek. Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas maka dalam skripsi ini, akan dirancang suatu sistem informasi manajemen pengadaan material, sebagai upaya memperbaiki sistem yang ada. Sistem tersebut dirancang berdasarkan data dan informasi yang ada pada proyek dan dengan memanfaatkan paket software manajemen material yang handal, sehingga dengan demikian diharapkan pengadaan material bisa lebih efektif karena didukung oleh adanya sistem informasi yang terkomputerisasi. Sistem informasi manajemen pengadaan material yang dirancang ini diharapkan dapat menolong para pengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang ada pada proses pengadaan material. Akhimya dengan semakin efektif dan efisiennya pengadaan material maka tujuan dan sasaran akhir proyek yang telah ditetapkan sebelumya, akan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

---

"

"Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai kebutuhan sistem informasi manaj amen keimigrasian terhadap efektivitas pengawasan orang asing di Indonesia dengan mengambil kasus di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Bandung. Oleh karena itu penelaahan dititikberatkan untuk mengungkapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok masalah, sehingga dapat mengetahui sistem informasi manajemen keimigrasian yang saat ini diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing termasuk mengungkap kelemahan-kelemahannya supaya diperoleh pemikiran untuk melakukan pembenahan.Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan sistem informasi manajemen keimigrasian ternyata sangat vital untuk mewujudkan efektivitas pengawasan orang asing, namun kondisi yang ada sekarang belum masih optimal, dalam arti belum berfungsi untuk memantau orang asing secara preventif, karena perolehan data masih bersifat reaktif, yakni pelaksanaan pengolahan data tentang orang asing masih sangat terbatas. Kondisi demikian menuntut upaya pemantapan sistem informasi manajemen keimigrasian baik secara internal dalam Kantor Imi.grasi maupun eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer, melalui pengembangan jaringan informasi online dengan berbagai Instansi terkait guna mewujudkan sistem informasi manajemen keimigrasian yang proaktif dalam pengumpulan data, cermat dan akurat dalarn pengolahan data, cepat dan tepat dalam penyajian informasi, sehingga menunjang efektivitas pengawasan orang asing.Untuk itu diperlukan upaya lebih terpadu dan koordinatif dengan berbagai Instansi terkait supaya dapat mewujudkan kinerja pengawasan orang asing yang lebih sinergistik, peningkatan kualitas ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan fasilitas pendukung operasi sistem informasi manajemen keimigrasian secara optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam kinerja pengawasan orang asing yang cenderung semakin menuntut adanya sistem informasi manajemen keimigrasian yang inovatif."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan utama sebuah bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat dalarn bentuk kredit. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit terutama kredit investasiperlu dilakukan secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukandukungan sistem informasi manajemen yang dapat mempermudahdan memperlancar pengambilan keputusan pemberian kredit. Pengambilan keputusan pemberian kredit pada BankInternational Indonesia (BII) melibatkan beberapa pihak yaitupemohon kredit, Account Officer, Team Leader, Kepala Cabang,Kantor Pusat. Pemohon kredit mengajukan berkas permohonannyakepada pihak BII yang diterima oleh Account Officer. AccountOfficer kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumendan kewajaran data?data yang tercantum dalam dokumen permohonan. Setelah dokumen lengkap dan telah dilakukan pemeriksaanatas kewajaran data maka Account officer melakukan analisisterhadap berkas permohonan yang hasilnya dituangkan kedalammemorandum permohonan kredit. Selanjutnya memoramdum danberkas permohonan ini diserahkan kepada Team Leader yang akanmereview dan melakukan approval. Team Leader kemudiari akanmeryampaikan ke Kepala Cabang untuk dilakukan analisis danapproval dan sej.anjutnya bila lingkup kredit merupakanlingkup Kantor Pusat maka selanjutnys dilakukan analiSiS danapproval oleh Kantor Pusat.Analisis terhadap pemrosesan permohonan kredit menunJukkan beberapa kelemahan sebagai berikut :- Tidak adanya petuniuk tertulis tentang dokumen apa yangharus diserahkafl sebagai berkas permohonan kredit. Hal inimenyebabkan berkas dokurnen yang diajukan kadangkala tidaklengkap yang berarti memperlambat pemrosesan permohonankredit.- Account Officer sebagai Analis rnelakukan kontak langsungdengan peniohon kredit sehingga dapat tercipta huburiganpsikologis yang dapat mempengaruhi analisis.- Rantai pernrosesan pezuberian kredit bertambah panjangdengan adanya Review dan Approval oleh Team Leader.Sebenarnya fungsi ini dapat dihilangkan sehingga hasilanalisis Account Officer disampaikan langsung ke KepalaCabang.- Untuk menganibil keputusan dalain bal pemberian kreditdigunakan data yang dimiliki oleh masing?masing levelmanajemen secara terpisah dan belum ada keterpaduan data - Apabila permohonan kredit disetujui maka pemohon kreditdipanggil untuk menandatarigani perjanjian kredit tanpaadanys Surat Persetujuan K.redit yang merupakan dasar bagipemohon kredit untuk melakukan perianjian kredit.Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diperlukan suatu alternatif disain yang dapat memperbaiki sistempengambilan keputusafl pemberian kredit.Alternatif disain yang disarankan mengandung beberapahal sehagai berikut :- perlu dibuat petunjuk tertulis tentang dokumen yang harusada dalam berkas permohonan kredit agar pemohon dapatrnempersiapkan din untuk melengkapi dokumen.- Fungsi Team Leader dalam review dan approval jhilangkanagar rantai pemrosesan dapat dipersingkat.Perlunya Penyidik Kredit yang memeriksa kelengkapan dokumen dan kewajaran data yang tertera dalam dokurnen sehinggaAccount Officer hanya melakukan analisis dan tidak perlumengadakan kontak langsung dengan pemohon kredit.Àpabila permohonan kredit disetujui maka perlu dibuatSurat Persetujuan Kredit yang disampaikan kepada pemohonkredit agar pemohon mengetahuí syarat-syarat dan ketentuankredit.Data yang terebar pada Account Officer Kepala Cabang,Kantor Pusab sebaiknya dipadukan agar tersedia suatu bankdata yang lengkap dan Departemen Teknologi dapat menanganiketerpaduari data ini untuk selanjutnya dibentuk suatudatabase dalai» sistein informasi yang berhasis komputer. Alternatif disain yang disarankan masih perlu pengujiari lebih larijut dalam tahap implementasi."