Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mempunyai visi untuk "mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu pengetahuan (iptek) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Makna daya saing bangsa tersebut adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) adalah satu unit organisasi di dalam Kemenristekdikti menetapkan sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi.Namun, strategi bisnis dan strategi sistem informasi (SI) / teknologi informasi (TI) yang ada di Ditjen SDID belum mendukung aspek relevansi, terutama dalam aspek keekonomian. Ada kelebihan sekaligus kekurangan produksi sarjana dari pendidikan tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi pendidikan tinggi dalam mendukung perekonomian.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis dan strategi SI/TI yang selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen SDID dan Kemenristekdikti, yang diwujudkan dengan melakukan perencanaan strategis sistem informasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis bisnis eksternal dan internal menggunakan metode value chain, 5-competitive forces, dan SWOT. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam hal peran, strategi dan perubahan/disrupsi pendidikan tinggi dalam mendukung daya saing bangsa, kemudian memvalidasi opsi-opsi yang dihasilkan kepada pejabat eselon I dan II di Ditjen SDID. Selanjutnya, analisis SI/TI eksternal dan internal dilakukan dengan melakukan analisis portofolio aplikasi eksisting, polesei Pangkalan Data Dikti serta praktek-praktek TI terbaik dalam pendidikan tinggi. Strategi digital Ditjen SDID dilakukan dengan kerangka kerja strategi sistem informasi bisnis dan tool business dependency network, dengan memperhatikan sumber daya SI/TI saat ini untuk membentuk portofolio aplikasi di masa yang akan datang serta peta jalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dari penelitian ini, dapat diusulkan menjadi bagian dari rencana strategis Ditjen SDID tahun 2020-2025 dan bagi para eksekutif dapat mendorong pemikiran-pemikiran kreatif untuk menghasilkan strategi yang unggul.

---

ABSTRACTThe Ministry of Research, Technology, and Higher Education (MoRTHE) has a vision to realize qualified higher education, and science & technology capability and innovation to support national competitiveness. The national competitiveness means the contribution of science, technology, and higher education in economy that is indicated by technology products superiority which are produced by industries that are supported by research and development institutions, and high-skilled workforce. The Directorate General of Science, Technology, and Higher Education Resources is an organization unit within The Ministry of Science, Technology, and Higher Education. The organization unit has established a strategic goal of increasing the relevancy, quality, and quantity of science, technology, and higher education resources.However, the directorate general strategies on business and information system (IS) / information technology (IT) had not been spotting the relevancy aspect, especially on its economic impact. There was overproduction of graduates over its demand in some fields. There was also shortage of graduates in certain fields. Thus, the condition implied inefficiency of higher education system in promoting economy.This action research is aimed to align business and IS/IT strategies with the organization`s strategic goals and objectives. The research was done by committing an information system strategic planning. At the preliminary stage, some planning methodologies were evaluated and Peppard & Ward methodology has been selected. According to the methodology, internal and external business environment analyses were conducted using value chain method, Porter`s 5-competitive forces and SWOT analysis. Further literature reviews were needed to construct a model on how higher education can promote competitiveness, global trends, changes, and disruptions, to shape Indonesia`s higher education future. Then, internal and external IS/IT environment analyses were done by application portfolio analysis, Indonesia higher education database (PDDIKTI) policy review, and IT best practices in higher education review. Business information system strategy framework and business dependency network tool were used to formulate business information system strategy.The result of the research is a future application portfolio, roadmap, and IS management strategy that has better control to the ultimate goal of national competitiveness, human capital oriented, and better utilization of higher education resources in all segments. Hopefully, the result would be incorporated as a part into the next 5-year period strategic plan of the organization and will unleash creative ideas of the executives using the IS/IT solution."

"[Terpisahnya kelembagaan pengelolaan riset, teknologi dan inovasi dengan institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya hilirisasi produk dari hasil litbang; dan peningkatan daya saing bangsa. Tesis inimenganalisis perubahan strategis penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dansekaligus menganalisis tipe perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan strategis nampak pada proses bisnis Kemenristekdikti. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan tersebut yaitu : kekurangan SDM tenaga penunjang, revitalisasi koordinasi LPNK dan perguruan tinggi, penyelarasan program dan konsolidasi anggaran serta perubahan kultur dan tupoksi organisasi dari kementerian non teknis (klaster III) menjadi kementerian teknis (Klaster II). Dikaji dari The Drivers Of Change dan strategiperubahan yang dilaksanakan, perubahan ini baru bersifat transisional. Untuk mensukseskan perubahan, disarankan dengan membentuk tim analisis perubahan untuk mengevaluasi pra dan pasca perubahan serta kesesuaian kinerja yang diharapkan. Saran lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi meliputi: 1) optimalisasi SDM meliputi penyusunan regulasi tupoksi individu, standar penilaian kinerja, dan pengaturan hak dan kewajiban pegawai, 2) penyusunan kebijakan pengaturan pendidikan tinggi dengan model skenario ‘kepentingan publik’ dalam perguruan tinggi, 3) sinergi regulasi universitas-LPNK-industri, 4) sinkronisasi anggaran dan program melaui trilateral meeting stakeholders, 4)perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi teknologi sistem informasi dan 5) manajemen pengetahuan yang didesain dengan memobilisasi kapitalisasi pengetahuan untuk menjamin kesuksesan proses bisnisKemenristekdikti.

---

Institutional separation of the management of research, technology and innovation with the higher education institution is considered as one of the causes of the weakness in downstream product resulted from research and development and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced in these changes are: a shortage of human resources supporting staff, revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization of program and consolidation of budget as well as culture change and organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2) development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4) synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of business processes Kemenristekdikti., Institutional separation of the management of research, technology and

innovation with the higher education institution is considered as one of the causes

of the weakness in downstream product resulted from research and development;

and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic

change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the

Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of

Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and

simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive

qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced

in these changes are: a shortage of human resources supporting staff,

revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization

of program and consolidation of budget as well as culture change and

organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the

technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and

strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve

change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand

post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human

resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment

standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2)

development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public

interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4)

synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of

stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated

technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of

business processes Kemenristekdikti.]"

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"Salah-satu tahapan yang sering diabaikan oleh organisasi adalah membuat perencanaan strategis terkait SI/TI. Kebanyakan organisasi hanya mengikuti tren atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa perencanaan yang jelas dalam menggunakan SI/TI. Padahal seharusnya penggunaan SI/TI harus sesuai atau selaras dengan rencana strategis dan proses bisnis organisasi. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit organisasi yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbudristek dan saat ini sedang menjalankan program reformasi birokrasi yang salah satu quick winnya adalah menyiapkan rencana terkait solusi teknologi informasi, namun belum memiliki rencana strategis SI/TI yang sistematis. Penelitian ini menjawab bagaimana melakukan perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang sedang menjalankan reformasi birokrasi dengan menggunakan metode Ward and Peppard dengan unsur analisis pada bisnis internal maupun analisis pada bisnis eksternal, analisis SI/TI internal dan analisis SI/TI pada eksternal, sehingga didapatkan gap atau kesenjangan untuk digunakan sebagai bahan dalam membentuk rencana strategis SI/TI bagi organisasi. Metode analisis yang digunakan antara lain value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analisis tren teknologi terkini dan analisis gap atau kesenjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen organisasi. Berdasarkan metode analisis tersebut, hasil penelitian berupa rekomendasi strategi SI/TI dan roadmap SI/TI

---

One of the stages that is often overlooked by organizations is making strategic planning related to IS/IT. Mostly, organizations just follow the trend or just follow along without a clear plan in using IS/IT. Whereas the use of IS/IT should be in accordance with or in line with the strategic plans and business processes of the organization. The Secretariat General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is an organizational unit that has the task of providing administrative support to all organizational elements in the Ministry of Education and Culture and is currently carrying out a bureaucratic reform program, one of the quick wins is to prepare a plan related to information technology solutions, but does not yet have a systematic IS/IT strategic plan. This study answers how to carry out IS/IT strategic planning in organizations that are carrying out bureaucratic reform using the Ward and Peppard method with elements of analysis on internal business and analysis on external business, internal IS/IT analysis and IS/IT analysis on external, so that it can be obtained gaps to be used as material in forming IS/IT strategic plans for the organization. The analytical methods used include value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analysis of the latest technology trends and gap analysis. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of interviews, direct observation, and study of organizational documents. Based on the analysis method, the research results are in the form of IS/IT strategy recommendations and IS/IT roadmaps"

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam melakukan tugas dan fungsi kelembagaan membutuhkan ketersedian data yang cepat dan akurat. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan sistem informasi pengelolaan data perguruan tinggi sangat diperlukan terutama data perguruan tinggi yang bermasalah, saat ini pengelolaan yang dilakukan dengan cara manual yang disimpan kedalam file excel yang tentu saja mempunyai keterbatasan yang sangat banyak. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pengawasan proses dan permasalahan pada perguruan tinggi yang bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perancangan sistem informasi perguruan tinggi bermasalah yang dapat memenuhi proses bisnis yang ada.Dalam penilitian ini dilakukan perancangan Requirements sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan yang ada saat ini. Perancangan ini menggunakan metode Rational Unified Process, dimana perancangan mengikuti workflow requirements dan dilakukan secara iteratif sebanyak 3 iterasi. Hasil penelitian berupa dokumen Requirement Artefact Set yang menjabarkan secara rinci kebutuhan dari sistem informasi pengolahan.

---

Directorate General of Institutional Affairs of Science, Technology and Higher Education in performing tasks and institutional functions requires the availability of data quickly and accurately. Along with the passage of time, the need for information systems of university data management is very necessary especially the data of colleges in violation. Currently, the management is manually stored into excel files which of course have a lot of limitations. This practice resulted in problems in the supervision of the process as well as the problems at the college in violation. To overcome these problems, it is required the design of information systems for problematic colleges that can meet existing business processes.This research used the design of requirements information system that meets the existing processing needs. This design employs the Rational Unified Process method, where the design follows the workflow requirements and is done iteratively as much as 3 iterations. The results of the study are the Requirement Artefact Set document that elaborates in detail the needs of the problematic college information system."

"Tesis ini membahas mengenai maturity level sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kemenristekdikti menempati peringkat terakhir dalam penilaian e-Government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2016. Padahal seharusnya Kemenristekdikti menjadi motor utama dan acuan bagi lembaga kementerian lain dalam pelaksanaan e-Government (SPBE) di Indonesia sehingga tentu dapat dilihat bahwa SPBE belum menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan maturity level SPBE berdasarkan indikator pada five level maturity level model menurut UN/ASPA (2002) dan faktor-faktor menurut Yong (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, pengisian kuesioner, dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturity level SPBE pada Kemenristekdikti masih berada pada tahap ketiga yaitu interactive dimana terdapat lima faktor di dalamnya yaitu support, capacity, value, leadership, dan organization. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the maturity level of an electronic-based government system (SPBE) at the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti). This research departs from the problem where the Ministry of Research, Technology and Higher Education last ranked in the assessment of e-Government Indonesia (PeGI) conducted by the Ministry of Communication and Information in 2016. Eventhough, Kemenristekdikti should be the main motor and reference for other ministry agencies in implementing e-Government (SPBE) in Indonesia so it can be seen that SPBE has not been a top priority. This study aims to describe the state of SPBE maturity level based on indicators at the five level maturity level model according to UN/ASPA (2002) and factors according to Yong (2003). This study uses a postpositivism approach by collecting data through in-depth interviews, filling out questionnaires, and studying documentation on related literature. The results of the study indicate that the SPBE maturity level in Kemenristekdikti is still in the third stage, namely interactive where there are five factors in it, namely support, capacity, value, leadership, and organization. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this study."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang konsep partisipatoris yang dapat dikembangkan di Pusat Peragaan Iptek PP-IPTEK , Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi pada pergeseran paradigma museum yang semula berorientasi pada pelestarian koleksi menjadi museum yang berorientasi pada pengunjung yang sesuai dengan penerapan konsep Museologi Baru, dimana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk diterapkan. Selain itu, pengunjung PP-IPTEK yang masih terbatas pada kelompok pelajar atau sekolah menjadi permasalahan mengapa penelitian ini dilakukan. Sebagai science center, PP-IPTEK perlu melakukan perubahan dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengunjung atau masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh PP-IPTEK, sehingga masyarakat mempunyai peran yang lebih besar dan bukan hanya sebagai pengguna layanan saja, yakni peragaan dan program sains yang merupakan fokus pada penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka, observasi lapangan dan diskusi terbatas dengan pakar science center dan museologi. Penelitian ini menggunakan konsep partisipatori yang dikemukakan oleh Nina Simon 2010 . Simon menggunakan 4 empat model partisipatori untuk pengembangan di museum, yakni Contributory, Collaborative, Co-creative dan Hosted. Keempat model tersebut memberikan ruang dan peran masyarakat di level yang berbeda. Dalam menerapkan keempat model ini, masyarakat dapat ikut menciptakan Create , berbagi pemikiran dan keterampilan Share bersama dengan museum dan partisipan lainnya dan mensosialisasikan apa yang telah didapat oleh mereka kepada teman lainnya Connect . Dalam menerapkan masing-masing model partisipatori, PP-IPTEK dapat memenuhi beberapa tujuan dari 5 lima tujuan yang akan dicapai, yakni: menarik dan mendidik pengunjung sekolah, menarik pengunjung umum, meningkatkan keterampilan dan inovasi pengunjung, meningkatkan keterlibatan stakeholder, dan mengumpulkan informasi atau masukan pengunjung. Diharapkan dengan diterapkannya konsep partisipatori di PP-IPTEK dapat meningkatkan citra dan kinerja layanan kedepannya.

---

ABSTRACT This thesis discusses the concept of participatory that can developed in science center Pusat Peragaan Iptek PP IPTEK , Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This research is based on the paradigm shift of the originally museum oriented in the collection preservation into a visitor oriented museum in accordance with the application of the new museology concept, where the involvement of the community is very important to be applied. In addition, PP IPTEK visitors who are still limited by students or schools group is the problems of this research. As a science center, PP IPTEK needs changes and developing their services that are oriented to the needs of the visitors or public. Therefore, a concept of community involvement in PP IPTEK activities are required, so the community has a bigger roles and not just as a user, ie the exhibits and science program which are the focus of this research. The methodology of this research use qualitative approach through literature review, field observation and limited discussion with experts in science center and museology. This research use Nina Simon 2010 participatory concept for museum development, which are Contribution, Collaborative, Co creative and Hosted. The four participatory models provide space and big roles of the community at different levels. In applying these four participatory models, the community can create exhibits and public programs Create , share their ideas and skills together with museums and other participants Share and socialize what they learned to other friends Connect . In applying each participatory models, PP IPTEK can meet several objectives from 5 five objectives to be achieved, ie attracting and educating school visitors, attracting public visitors, improving visitor rsquo s skills and innovation, increasing stakeholder involvement, and collecting visitor information or input. Developing the participatory concept in PP IPTEK, it expected will improve PP IPTEK rsquo s image and services performance in the future. "

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."