Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan cukai cairan rokok elektronik, namun penelitian tentang rokok elektronik belum banyak dilakukan. Studi ini menguji tentang efek kebijakan cukai terhadap persepsi risiko dan persepsi manfaat rokok elektronik serta faktor yang mempengaruhinya. Data berasal dari studi kohort online dengan sampel pengguna rokok elektronik dewasa di Indonesia. Data diambil sebelum implementasi cukai pada September 2018 (wave 1, n=1322) dan sesudah implementasi cukai pada November-Desember 2018 (wave 2, n=1039). Variabel dependen berupa Persepsi risiko dan Persepsi manfaat. Sedangkan variabel independen utama berupa status vaping, punya teman yang vaping, persepsi keterjangkauan harga, persepsi risiko dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai. Analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen utama setelah dikontrol oleh variabel sosiodemografi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan persepsi risiko (t=-3.549; p=0.001) dan persepsi manfaat (t=-20.182; p=0,001). Persepsi risiko berhubungan secara positif dengan status vaping (b=0,21, SE=0,07, p=0,003) dan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=0,45, SE=0,03, p=0,001), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=-0,09, SE=0,03, p=0,001) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=-0,13, SE=0,03, p=0,001). Sedangkan persepsi manfaat berhubungan secara positif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=0,05, SE=0,02, p=0,006) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=0,05, SE=0,02, p=0,011), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=-0,05, SE=0,02, p=0,039). Kebijakan cukai seharusnya dapat meningkatkan persepsi risiko dan menurunkan persepsi manfaat, namun kondisi tersebut tidak tercapai. Variabel persepsi keterjangkauan harga menjadi faktor yang mempengaruhinya. 

---

Indonesia has implemented an electronic cigarette excise tax policy, but not much research on electronic cigarettes. This study examines the effect of tax policy on risk and benefits perception of electronic cigarettes and the factors that influence it. Data comes from an online cohort study with sample of Indonesian adult electronic cigarette users. Data is taken before implementation of tax in September 2018 (wave 1, n = 1322) and after implementation of tax in November-December 2018 (wave 2, n = 1039). Dependent variables of this research is perceived risk and perceived benefit. Main independent variables are vaping status, social support, perceived affordability of electronic cigarette, perceived risk and perceived benefit before implementation tax. The analysis uses multiple linear regression to estimate the relationship between dependent variables and users characteristics after being controlled by sociodemographic variables. The analysis showed an increase of perceived risk (t=-3.549; p=0.001) and perceived benefit (t=-20.182; p=0,001). Perceived risk was positively associated with vaping status (b=0.21, SE=0.07, p=0.003) and perceived risk before implementation tax (b=0.45, SE=0.03, p=0.001) and was negatively associated with perceived affordability (b=-0.09, SE=0.03, p=0.001) and perceived benefit before implementation tax (b=-0.13, SE=0.03, p=0.001). Perceived benefit was positively associated with perceived affordability (b=0.05, SE=0.02, p=0.006) and perceived benefit before implementation tax (b=0.05, SE=0.02, p=0.011) and was negatively associated with percdeived risk before implementation tax (b=-0.05, SE=0.02, p=0.039). Tax policies should be able to increase risk perceptions and reduce perceived benefits, but this condition is not achieved. Variable perceived affordability of price is a factor that affects it. "

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"Dengan adanya reformasi tahunan terhadap cukai rokok adalah sangat krusial untuk menganalisa dampak cukai rokok tersebut terhadap performa manufaktur rokok dimana manufaktur manufaktur tersebut membawa pemasukan yang cukup besar bagi pemasukan pajak Pemerintah Indonesia Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa dampak dari perubahan cukai rokok terhadap performa keuangan manufaktur manufaktur rokok dimana perusahaan perusahaan tersebut akan membentuk strategi harga terhadap perubahan tersebut Pada tingkat perusahaan penelitian ini membuktikan bahwa dampak dari cukai menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap harga dan keuntungan manufaktur manufaktur rokok tersebut.

---

With annual reformation of cigarette excise tax it is essential to calculate this impact to cigarette manufacturers rsquo performance which is largely bringing revenue to Government revenue from their contribution of cigarette excise tax Thus the journal will examine the impact of the recent changes in excise tax towards the financial performance of Indonesia cigarette manufacturer in which the Company will establish and frame pricing strategies towards the excise tax impact On a company level this research has proven that the impact of excise tax significantly relates to company rsquo s pricing and profit margin "

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Pada tahun 2009, pemerintah melalui kementrian keuangan menerapkan sistem cukai spesifik pada semua produk hasil tembakau dimana ini merupakan perubahan besar dari sistem cukai sebelumnya. Sistem spesifik ini menghasilkan multi tarif cukai yang menyebabkan struktur cukai rokok menjadi sangat kompleks, maka dari itu Pemerintah selanjutnya mencoba untuk menyederhanakan sistem cukai rokok dengan menghilangkan tarif cukai rokok rendah dan menggabungkannya dengan tarif rokok yang lebih tinggi. Di saat yang sama setiap tahun pemerintah selalu menaikkan tarif cukai rokok untuk meningkatkan pemasukan Negara. Hal ini menyebabkan biaya produksi untuk setiap batang rokok menjadi tinggi bagi para produsen rokok. Tesis ini membahas pengaruh simplifikasi struktur cukai rokok terhadap kinerja keuangan dan strategi harga di industri rokok Indonesia dimana para produsen rokok akan merespon dengan menaikkan harga rokok pada konsumen dan menerapkan strategi harga yang efektif. Pada level perusahaan, penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh cukai rokok memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap pricing dan profit margin pada perusahaan rokok di Indonesia.

---

Since 2009, government imposed a large, nearly uniform specific tax for all tobacco products and this represents a major change from the previous excise structure. This has resulted a multi-tier excise tariff and very complicated excise structure, thus Government plan to simplify the excise structure by eliminating lower-tiered rates to the higher-tiered rates and increasing the rates every year thus making it expensive for manufactures.

This study aims to examine the impact of the recent changes in cigarette excise structure simplification towards the financial performance of cigarette manufacturers in Indonesia in which the manufacturers will response and establish effective pricing strategies. On a company level, this research has proven that the impact of excise structure simplification significantly relates to manufacturer's pricing and profit margin in Indonesia cigarette industry."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empirispenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigaretteprice increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and taxrevenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cuton those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sizedhand-made cigarette companies. The government claims that the policy, whichcame into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue asoutlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."