Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan berdasarkan Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes) secara multilevel. Selain itu dinilai juga hubungan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan ketanggapan dan kepuasan pasien, serta dengan efisiensi tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017, untuk menilai produktivitas waktu produktif per waktu tersedia (waktu produktif) dan produktivitas waktu pelayanan per satu pasien (waktu pelayanan per pasien). Waktu produktif diambil dari aktifitas UKM, UKP, produktif lainnya dan non produktif. Rerata produktivitas waktu produktif adalah 83,4%, dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas dan beda antar dinas kesehatan kabupaten/kota. Hasil mendapatkan aktivitas UKM paling rendah di Puskesmas. Sementara produktivitas waktu perlayanan per pasien adalah 9,84 menit per pasien dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas. Beberapa variabel dan komposit dari ketanggapan dan kepuasan pasien rawat jalan berhubungan dengan produktivitas waktu produktif. Efisiensi eknis PNS tenaga kesehatan waktu produktif hanya sebesar 68% akibat adanya inefisiensi teknis. Sementara efisiensi PNS waktu pelayanan per pasien mencapai 98% dimana random error lebih dominan. Kesimpulan didapatkan bahwa Puskesmas dan dinas kesehatan berperan menentukan variasi produktivitas PNS tenaga kesehatan, dimana produktivitas UKM adalah yang terendah. Inefisiesi teknis ditemukan pada produktivitas PNS tenaga kesehatan waktu produktif namun random error berperan pada produktivitas waktu pelayanan per pasien.

---

This study aims to determine the productivity of employees government (PNS) health workers with related factors based Labour Research in health sector (Risnakes) 2017 with multilevel analysis. Besides that, it was assessed too the relationship between the productivity with the responsiveness and satisfaction of patients, and with the efficiency of health workers. This study was an advance analysis based on time study data of Risnakes 2017, to assess the productivity of productive time per available time (productive time) and service time productivity per patient (service time per patient). Productive time was identified from activities of UKM, UKP, other productive and non-productive activities. The average productivity of productive time" was 83.4%, and the variation was determined by the difference between Puskesmas and difference between district / city health offices. The results got the lowest UKM activity in the health center. While the productivity of service time per patient was 9.84 minutes per patient and the variation was determined by the difference between Puskesmas. Several variables and composites of outpatient responsiveness and satisfaction are associated with productive time productivity. The technical efficiency of PNS health worker "productive time" is only 68% due to technical inefficiencies. While the efficiency of civil servants service time per patient reaches 98% where random error was more dominant. The conclusion was that the Puskesmas and health offices played a role in determining the variation in the productivity of PNS health workers, where the productivity of UKM was the lowest. Technical definitions were found in the productivity of health service civil servants in productive time but random error plays a role in productivity service time per patient."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu input terpenting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan Puskemas, dibutuhkan perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei.Jang Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga kesehatan yang ideal dengan menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan Metode perhitungan Work Load Indicator Staff Need (WISN). Desain penelitiannya kualitatif dan gambarannya secara deskriftif analitik. Informasi pada penelitian melalui data primer dan data skunder serta pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan tenaga yang ada saat ini melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya, dikarenakan beban kerja yang terlalu kecil pada beberapa unit tertentu, selain itu ditemukan penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

---

Human resources is one important input in an organization, no exception in the service in health. So it is with health services, health center fully needed planning needs human resources corresponding to the service for people to be fulfilled.

The study is done in puskesmas sei.jang Tanjungpinangcity which aims to get the number paramedics who an ideal used calculation burden work based on methods of calculation work load indicator staff need (WISN).

Design his research qualitative and his depiction in deskriftif analytic. Information to research through primary data and scundary and gathering information by interview and observation.

The result showed exertion are currently exceed the needs that actually, because the burden work too small on some certain units, besides found for workers is not appropriate with qualifying education."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Vaksinasi Covid-19 di daerah menimbulkan suatu tantangan dan hambatan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan menghadapi tantangan dan hambatan seperti penolakan dari masyarakat, kabar bohong, dan kurangnya dukungan lintas sektoral. Latar tempat riset ini adalah Puskesmas Sukajadi, sebuah Puskesmas pedesaan yang berada di daerah Tapal Kuda Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode etnografi. Peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara dari Februari 2020 hingga Februari 2021. Peneliti mengerangkai tulisan ini dengan menggunakan konsep resiliensi gelombang ketiga yang melihat individu sebagai bagian dari kelompok dan jejaring kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tenaga kesehatan mengalami kewalahan dan moral distress dalam proses vaksinasi Covid-19. Tenaga kesehatan melakukan beberapa cara untuk menghadapi situasi sulit tersebut dengan menghiraukan emosi negative yang mereka rasakan, koping religius, berkumpul bersama orang yang mereka sayangi seperti suami dan anak, serta menjalankan hobi.

---

Covid-19 vaccination in the regions poses a challenge and obstacle fro health workers. Health works face chellenges and obstacles such as rejection from the sommunity, fake news, and a lack of cross-sectoral support. The setting for this research is the Sukajadi Public Health Center, a rural health center located in the Tapal Kuda area of East Java. This research was conducted usiang ethnographic methods. Researchers carried out observations and interviews from February 2020 to February 2021. Researchers framed this paper by using concept of third wave resiliense, which sees individuals as part of cultural groups and networks. The result of this study indicate that health workers were overwhelmed and morally distressed in the Covid-19 vaccination process. Health works tahe several ways to deal with this difficult situation by being indifferent, coping religiously, hanging out with people they case about such as husbands, and children, and doing hobbies."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cakung. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari setiap indikator diukur pada lima poin skala ordinal: sangat baik, baik, cukup, buruk dan sangat buruk. Sampel diambil berdasarkan teknik sampling non probabilitas, secara accidental. Berdasarkan hasil analisa data pada setiap indikator didapatkan hasil bahwa indikator input dinilai cukup, indikator poses dinilai buruk dan indikator output dinilai cukup. Sehingga didapatkan hasil akhir bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cakung adalah cukup.

---

This research aims to analyse the quality of health services at Cakung Subdistrict health center. This research is a descriptive research with quantitative approach. The outcome of every indicators was measured on five-point ordinal scales: Very Good, Good, Fair Enough, Bad and Very Bad. The sample was taken based on non probability sampling technique, in an accidental manner. Based on the analysis result on every indicators, the research result shows that input indicator is fair enough, process indicator is bad and output indicator is fair enough. So the final result shows that the quality of health services at Cakung Subdistrict health center is fair enough."

"Tantangan terbesar di sektor kesehatan yaitu menurunkan angka kematian ibu dengan targetMillenium Development Goals/MDGs 102 per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini angkakematian ibu di Indonesia 228 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka kematian ibuterkait dengan rendahnya pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian inimenganalisis lebih lanjut mengenai determinan pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan.Penelitian ini dilakukan terhadap ibu yang melahirkan anak terakhir dalam kurun waktu 5tahun (2005-2010) dengan menggunakan data riset kesehatan dasar 2010. Determinanpemilihan persalinan di fasilitas kesehatan dapat dilihat dari faktor predisposing, enablingdan need.Metode penelitian yang digunakan adalah crosssectional dengan menggunakan analisisregresi logistik. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 15.418 sampel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memilih persalinan di fasilitas kesehatan sebesar54,5% responden, ibu yang memilih persalinan di fasilitas kesehatan bertempat tinggal di daerahperkotaan sebanyak 73,8%, yang memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan sebanyak 61,9%,dan yang frekuensi pemeriksaan kehamilan lebih dari atau sama dengan empat kali 62,6%. Penelitian ini menyarankan untuk mengevaluasi mengenai kebijakan biaya persalinan di fasilitaskesehatan dan peningkatan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, melakukan pelatihan untuk bidanmengenai bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi sosial yang baik terhadap masyarakat sehinggamasyarakat mempunyai persepsi yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap bidan, melakukanmonitoring dan evaluasi kinerja bidan desa secara kontinyu untuk meningkatkan kinerja bidan,mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya suami mengenai pentingnya persalinan ditolong olehtenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melalui rapat desa atau kelompok tani.

---

Abstract The biggest challenge in the health sector is reducing maternal mortality ratio in line with theMillennium Development Goals (MDGs) target of 102 per 100,000 live births. Presently, thematernal mortality ratio in Indonesia is 228 per 100,000 live births. The high rate of maternalmortality is related to underutilization of health facilities for deliveries. This research furtheranalyzes the determinants of deliveries in health facilities.This research was performed on mothers who gave birth to their last child in the last 5 years(2005-2010) by using basic health research of 2010 data. The determinant use in selectingdelivery process in health facilities can be seen from predisposing, enabling and need factors.The method used was a cross sectional study with logistic regression analysis. The number ofsamples included in this research was 15,418 samples.The results showed that mothers who choose to give birth in health facilities is 54.5% ofrespondents, 73.8% of these live in urban areas, and 61.9% of these chooses to do ante natalcheckup with health care professional, 62.6% of these performed checkup at least four timesduring pregnancy.This study suggests to evaluate the cost of delivery at the health facilities and improvedpublic access to health facilities, conduct training for midwives on how to communicate andsocially interact well to the public so the public has the perception of good and highconfidence of midwives, monitoring and evaluating the performance of village midwives tocontinuously improve the performance of midwives, socialize to people especially husbandsabout the importance of birth attended by skilled health care at health facilities throughvillage or farmer group meetings."

"Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular yang berkontribusi pada sebagian besar kematian di dunia. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas berperan dalam tindakan preventif, promotif, dan kuratif terhadap hipertensi. Praktik kolaborasi interprofesi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penatalaksanaan klien hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi tenaga kesehatan terhadap praktik kolaborasi interprofesi dalam penanganan klien hipertensi di Kota Bekasi. Penelitian dilakukan di 9 Puskesmas di Kota Bekasi, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker/ asisten apoteker, kesehatan masyarakat, dan ahli gizi. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif cross-sectional, sampel 112 responden dengan teknik quota sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perception of Collaboration Model Questionnaire (PINCOM-Q) versi Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kolaborasi interprofesi pada kategori baik (50,9%) dan kurang baik (49,1%). Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi tenaga kesehatan untuk mengevaluasi praktik kolaborasi interprofesi pada pelayanan hipertensi.

---

Hypertension is a non-communicable disease that contributes to the majority of deaths in the world. As a first-level health service facility, community health centers play a role in preventive, promotive, and curative measures against hypertension. The practice of interprofessional collaboration is one of the factors that contribute to the management of hypertensive clients. This study aims to identify the perceptions of health workers regarding the practice of interprofessional collaboration in treating hypertensive clients in Bekasi City. The research was conducted at 9 Community Health Centers in Bekasi City, namely doctors, nurses, midwives, pharmacists/pharmacist assistants, public health, and nutritionists. This research design uses a cross-sectional descriptive research design, a sample of 112 respondents using a quota sampling technique. The instrument used was the Indonesian version of the Perception of Collaboration Model Questionnaire (PINCOM-Q). The research results show that perceptions of interprofessional collaboration are in the good (50.9%) and poor (49.1%) categories. The results of the research can be a basis for health workers to practice interprofessional collaboration in hypertension services."

"Latar Belakang: Sesuai Permenkes NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Sistem informasi registrasi yang ada belum optimal, proses input data yang berulang, form input data tidak lengkap, sistem informasi tidak bisa diakses oleh stakeholder terkait, proses pengiriman data lambat tidak realtime. Tujuan penelitian ini membangun model Sistem Informasi Registrasi Bidan berbasis web di MTKI dalam mendukung pembinaan, pengawasan dan pengambil keputusan. Metode: Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metode System Development Life Cycle/SDLC yaitu metoda kebutuhan bertahap dan interaktif yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahapan uji coba. Hasil: Penelitian menunjukan adanya perbedaan waktu yang signifikan antara proses registrasi melalui sistem yang ada dengan sistem informasi yang dikembangkan. Seluruh pengolahan data otomasi dan aplikasi mudah dioperasionalkan. Pada sistem informasi yang dikembangkan semua stake holder terkait dapat melihat informasi proses registrasi yang sedang berjalan. Kesimpulan: Sistem informasi yang dikembangkan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada. Sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan di Badan PPSDM, MTKI, MTKP dan Organisasi Profesi (IBI) dalam mendukung proses registrasi secara online.

---

Background: Regulation orders of the Minister of Health of Republic Indonesia of 1796/MENKES/PER/VIII/2011 of Human Health Resources Registration and 1464/Menkes/PER/X/2010 of license and implementation of midwifery practice is midwives should have a Certificate of Registration (STR). Already, the existing information systems of registration has not been optimal, the repetitive of data input process, data input form is incomplete, the system information can not be accessed by the relevant stakeholders, slow data transmission process is not real time. The purpose of this study build Midwives Registration Information System model in web-based MTKI in supporting for coaching, supervision and decision makers.

Methods: Development of systems based on System Development Life Cycle / SDLC that needs gradual and interactive method which consists of a system analysis, system design, database design and testingstages.

Result: Research showed a significant difference in time between the registration process through the existing system and the developed information system. All data processing automation and application more easy operationalized. In theinformation systems which developed showed all the running process of registration for the relevant stakeholders.

Conclusions: Information systems are developed more better than the existing system. It is need more commitment from all leaders in PPSDM, MTKI, MTKP and Health Professional Organizations (IBI) in support of the online registration process."

"Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas kesehatan kab/kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas kesehatan kab/kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi.

---

Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations."

"Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK.Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita.Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi.Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%).Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan.

---

Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others.

During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system.

This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services.

Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously."