Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena foreign terrorist fighters (FTF) dalam beberapa tahun terakhir telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara-negara di dunia. Sebutan ini diberikan kepada orang-orang yang pergi ke Suriah ataupun daerah konflik lainnya dengan tujuan berpindah ataupun berperang di sana. Sejak kejatuhan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbunuhnya pimpinan ISIS juga menjadi pemicu kepulangan para FTF ke negara asalnya atau yang kemudian disebut dengan returnees. Arus kepulangan para returnees ini memunculkan kekhawatiran bagi seluruh negara di dunia sebab para returnees tersebut telah mengikuti pelatihan militer sehingga pemerintah khawatir bahwa kepulangan mereka akan memunculkan aksi-aksi terorisme di negara asal.Hal ini juga terjadi di Indonesia, namun ternyata tidak semua returnees asal Indonesia yang kembali dari ISIS masih terus tergabung dalam jaringan terorisme. Beberapa diantara mereka memilih untuk berhenti dan keluar dari jaringan teroris.Keputusan mereka untuk berangkat ke Suriah hingga pulang kembali ke Indonesia dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori habitus, dekonstruksi, dan just world. Penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik yang dipilih dalam proses pengumpulan data. Terdapat 20 narasumber dalam penelitian ini yang termasuk sebagai returnees dan sudah keluar dari jaringan terorisme.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara ketiga konsep dan teori yang digunakan dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang hingga memutuskan untuk berangkat dan kemudian pulang kembali ke Indonesia hingga akhirnya tidak bergabung kembali dengan jaringan teroris. Satu faktor terpenting sebagai hasil temuan penelitian ini adalah pandangan atas dunia yang ideal yang kemudian ditunjang oleh tiga faktor lainnya yaitu radicalism, individual obligation, dan expectation gap. Ketiga faktor inilah yang membentuk faktor utama. Sehingga ketika terjadi perubahan terhadap diri individu dalam mengambil keputusan (dalam konteks ini adalah pulang ke Indonesia dan keluar dari jaringan teroris) disebabkan karena view of ideal world individu tersebut juga telah berubah.Selain faktor utama dan faktor penunjang, terdapat lima faktor pendukung yang juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi masing-masing pemikiran dan tindakan yang diambil oleh narasumber. Kelima faktor tersebut adalah interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, dan ideal status and roles based on religion.

---

ABSTARCTThe phenomenon of foreign terrorist fighters (FTF) in recent years has received attention from all countries in the world. This title was given to people who went to Syria or other conflict areas to move or fight there. Since the fall of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and the killing of ISIS leaders also triggered the return of the FTF to their home countries or later called returnees. This flow of returnees raises concerns for all countries in the world because the returnees have participated in military training so the government is worried that their return will lead to acts of terrorism in their country.This also happened in Indonesia, but apparently, not all returnees from Indonesia returning from ISIS continue to be incorporated in terrorist networks. Some of them choose to stop and get out of terrorist networks.Their decision to leave for Syria until returning to Indonesia was analyzed using the concepts and theories of habitus, deconstruction, and just world. This study, using in-depth interviews as a technique chosen in the data collection process. There are 20 speakers in this study who are included as returnees and have come out of the terrorist network.The results of this study indicate that there is an interaction between the three concepts and theories used in describing the factors that influence a person to decide to leave and then return to Indonesia until finally not re-joining the terrorist network. One of the most important factors as a result of this research is an ideal world view which is then supported by three other factors namely radicalism, individual obligation, and expectation gap. These three factors make up the main factor. So when there is a change in the individuals self in making decisions (in this context is returning to Indonesia and out of the terrorist network) due to the individuals view of the ideal world has also changed.In addition to the main factors and supporting factors, there are five assisting factors that also have a contribution in influencing each thought and action taken by the persons. These five factors are interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, and ideal status and roles based on religion"

"Psychological analysis on terrorism as jihad in Indonesia and other countries."

"Perang selama ini dalam pemikiran masyarakat awam dikenal sebagai suatu peristiwa yang memilukan, tidak adil, dan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, perang sebenarnya dapat menjadi suatu peristiwa yang adil. Dalam upaya mencapai keadilan tersebut, Agustinus mencetuskan sebuah teori yang mengatur apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang, yang dikenal sebagai Just War Theory. Ada pun teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Michael Walzer pada abad 20. Just War Theory yang dikembangkan oleh Walzer ini menjadi alat analisis yang akan penulis pergunakan untuk membuktikan pelaksanaan Perang Dunia II di Eropa sebagai sebuah perang yang adil.

---

War is commonly known as an event that only brings misery, injustice, and a tragedy of humanity. But, war actually can become an event which is just. In order to make war as a just war, Augustine arranged some theories that can make a war become a just war, which is known as “Just War Theory”. In the 20th century, Michael Walzer has successfully developed the just war theory into a whole new level. In my opinion, this theory can become an instrument to prove that there are justice that contained in World War II in European Region, and this war is a just war that happened in the 20th century."

"Synopsis'Clearly another winner!' Sustainability Indicators 'AtKisson's Accelerator tools and ISIS Method are powerful - I've seen them in action. This book is the essential guide, while also being an inspiring and informative read for just about anybody.' Hunter Lovins, President and founder of the Natural Capitalism Solutions 'AtKisson at his best.' Herman Mulder, independent adviser, former Senior Executive Vice President of ABN AMRO 'A must-read book.' Manuel Baigorri, Director, Social and Environmental Sustainability, Levi Strauss Europe, Middle East and Africa 'A powerful tonic for hope.' Darcy Hitchcock, co-author of The Business Guide to Sustainability 'The ISIS Agreement is awesome ... and gives those of us who've stepped up to the plate and been doing this work for years some reference points and the feeling that we are actually doing something.' Nancy Lee Bentley, Wholistic Health Expert & Author of Truly Cultured www.TrulyCultured.com 'The ideal entry point for leaders and innovators in all organizations for understanding and instituting change towards sustainability ... essential, transformative reading for leaders in business, organizations, and government, and professionals of all description in all sectors who are working on whole systems change in pursuit of strategies for innovation, sustainability, and profitability, as well as students in business and management.' Sustainable Village"

"Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

---

This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners."

"On ideology and terrorism actions of ISIS organization in Southeast Asia."