Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 180038 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gugus Aryo Swandito
Evaluasi penerapan prinsip syariah pada aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS = Sharia principle implementation evaluation on sharia online trading application and organization structure of PT HPS
"ABSTRAK
Karya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.
ABSTRACT
This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Tandya Vera Devi
Hubungan Antara Pasar Minyak dan Saham Syariah 2011-2020 : Pasar Saham Syariah Asia = Linkages Between Crude Oil and Islamic Stock Markets 2011-2020 : Evidence From Islamic Stock Markets in Asian Countries
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yetty Sofyati
Hak dan kewajiban serta kedudukan para pihak dalam pembiayaan syariah dengan prinsip musyawarah di Bank Muamalat Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36964
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muslimah Mattjik
Analisis pengukuran risiko pembiayaan dengan odel standar dan internal pada BPRS harta insan karimah = Analysis of financing risk based on standard model internal model at Shariah Rural Bank Harta Insan Karimah
"Untuk mengetahui berapa besar modal yang harus dicadangkan untuk risiko pembiayaan, bank harus mengukur berapa besar potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan model standar dan model internal. Dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian risiko pembiayaan dengan model standar dan dengan model internal, manakah model yang lebih akurat, dan berapa besar penghematan modal yang harus dicadangkan dari selisih hasil pengukuran dengan kedua model tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh jenis pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Model internal dilakukan dengan metode CreditRisk+ , sedangkan model standar dilakukan dengan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan modal internal lebih kecil daripada dengan modal standar. Dibandingkan dengan actual loss yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.
To find out how much capital charge for financing risk, bank has to know how much potential loss regarding financing risk. Financing risk can be measured based on Standard Model and Internal Model. With case study at Shariah Rural Bank or Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, this research is aimed to find out how much potential loss regarding financing risk based on standar model and internal model, which model is more accurate, and how much capital charge that bank can save concerning the difference of measurement result between the two models.
The database used in this research is data of all kind of financing at BPRS Harta Insan Karimah taken from 2008 to 2010. The internal model based on CreditRisk+ method, while standard model based on WRA measurement by Bank Indonesia number 8/22/PBI/2006 on Minimum Capital Charge of Shariah-Based Rural Bank.
The measurement result shows that potential loss regarding financing risk based on internal model is lower than based standard model. Comparing with actual loss, internal model is more accurate than standard model. Then BPRS Harta Insan Karimah can save capital charge about 72,5% at year 2008, 75,3% at year 2009, and 83,8% at year 2010."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29873
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Puan Adria Ikhsan
Penerapan prinsip syariah pada penjamin emisi efek syariah dan perjanjian penjaminan emisi efek syariah = The implementation of sharia principles in underwriter of sharia securities and underwriting agreement of sharia securities
"ABSTRAK
Perilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.
ABSTRACT
The harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS."
2017
T47861
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusniar Rahmania
Analisis penerapan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam Transaksi Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank ABC = Analysis of Sharia Principle and Indonesian Accounting Standard Implementation on Musharaka Working Capital Financing at PT Bank ABC
"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.
This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.
Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S52456
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulia Rachma Pertiwi
Analisis penerapan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mengenai restrukturisasi pembiayaan musyarakah: studi kasus pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC = Analysis of sharia principle and Indonesian accounting standard implementation regarding to restructuring of musharaka financing: case study in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.
This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68452
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyatmika Paramaanindya
Penentu Struktur Modal: Sebuah Perbandingan antara Perusahaan Sesuai Syariah dan Perusahaan Tidak Sesuai Syariah di Indonesia = Determinants of Capital Structure: A Comparison between Sharia Compliant and Sharia Non-Compliant Firms in Indonesia
"ABSTRAK
Keuangan Islam sudah bukan topik yang hanya dibahas oleh orang Islam, namun sudah diterima di seluruh dunia. Di Indonesia, untuk mengikuti perkembangan keuangan islam, OJK meluncurkan tiga indeks saham berbeda yang didedikasikan untuk memantau saham-saham yang terdaftar di daftar efek syariah. Dalam rangka meluncurkan index syariah, OJK juga menerbitkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar bisa terdaftar di daftar efek syariah. Salah satu dari kriteria tersebut adalah perusahaan tidak boleh memilki tingkat hutang lebih dari 45%, maka dari itu perusahaan yang sesuai syariah diperkirakan akan bereaksi berbeda dari perusahaan yang tidak sesuai syariah. Studi ini menggunakan data cross-sectional seluruh perusahaan yang tercatat di bursa efek Jakarta pada tahun 2017. Data diproses menggunakan metode Ordinary Least Square. Ada empat variabel yang digunakan sebagai penentu struktur modal, yaitu: profitability, firm size, tangibility, dan business risk. Hasilnya adalah variabel-variabel ini mempengaruhi perusahaan sesuai syariah dan perusahaan tidak sesuai syariah secara berbeda, dengan beberapa variabel signifikan secara statistik untuk perusahaan tidak sesuai syariah tetapi tidak signifikan untuk perusahaan yang sesuai syariah Sebagai contoh, profitability merupakan variabel yang signifikan untuk perushaan tidak sesuai syariah, namun tidak signifikan untuk perusahaan sesuai syariah.
ABSTRACT
Islamic finance is a subject that is no longer reserved for Muslims around the world, the usage of Islamic finance is now widely accepted by most countries. In Indonesia, to meet with the demand, OJK launched three indices dedicated to sharia compliant stocks. In doing so, has come up with a list of criteria that a firm needs to meet to be classified as sharia compliant. One of which is that a sharia compliant firm must maintain a debt level of below 45%, because of this sharia compliant firms are expected to behave differently from sharia non-compliant firms that do not have this restriction placed upon them. This study uses a cross-sectional data of all firms in Indonesia that is listed in the year of 2017, and the data is processed using Ordinary Least Square regression method. We used four independent variables: profitability, firm size, tangibility, and business risk as our determinants. The result is there are variables that do affect sharia compliant and non-compliant firms differently, with some variables being significant for sharia non-compliant firms but not significant for compliant firms. For example, the variable profitability was found to be significant for sharia non-compliant firms, but not for sharia compliant firms.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hidayatulloh
Tawarruq dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah = Tawarruq on sharia commodity trading / Hidayatulloh
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/
VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehingga
terbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikan
dalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenis
tawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classical
tawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,
bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI dan
peraturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimana
tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi ini
menemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepada
perbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan
Bank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatan
teori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspek
kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.
ABSTRACT
This thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board of
Sharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/
VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovation
transaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to do
some individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product used
in contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two types
of tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruq
atau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are how
did Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’s
fatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,
dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’s
regulation. The research uses normative legal research which uses secondary
resources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihad
product which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’s
fatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.
Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t comply
with maslahah which is the aim of sharia."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38940
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryadi Nugroho
Analisis penerapan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam transaksi dana pensiun pada PT. DPLK ABC = Analysis and application of sharia principles of accounting standards applicable in Indonesia in the transactions of pension fund at PT. DPLK ABC
"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya.
This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds.
Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46303
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>