Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis bank, bank dimungkinkan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi bank. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat mempengaruhi risiko bank antara lain risiko operasional, hukum, reputasi dan stratejik. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi bank dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, bank harus memiliki prinsipprinsip penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, salah satunya adalah penggunaan penyedia jasa teknologi informasi harus didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar, dalam hal pihak penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bank. Hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan perjanjian kerjasama secara wajar antara bank umum dengan pihak terkait dan konsekuensi hukum bagi bank umum apabila tidak menerapkan arms length principle pada perjanjian penggunaan penyedia jasa teknologi informasi dengan pihak terkait.

---

In order to increase the effectiveness and efficiency of achieving banks strategic objectives, banks are allowed to use information technology service providers in carrying out banks information technology activities. The use of information technology service providers can influence bank risks including operational, legal, reputation and strategic risks. In the event that the implementation of bank information technology is carried out by the provider of information technology services, banks must have the principles of using information technology service providers, one of which is the use of information technology service providers must be based on arms length principle, in the event that the provider of information technology services is a party related to the bank. Arms length principle is a condition where transactions between parties are as independent as unrelated parties, including having equality and based on fair market prices so as to minimize conflicts of interest. Related parties are individuals or companies that have control relationships with banks, both directly and indirectly, through ownership, management, and or financial relationships. The main issues to be discussed in this research are implementation against the arms length agreement between commercial banks with related party and legal consequences for commercial banks if they dont implement arms length principle into the agreement on use of information technology service provider with related party."

"PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan suatu perusahaan perbankan yang mengedepankan teknologi dalam membantu menjalankan kegiatan proses bisnisnya. Untuk dapat melayani nasabahnya 24 jam, maka dibutuhkan suatu infrastruktur IT yang memiliki availability dan reliability yang tinggi dan dapat dijalani dengan baik tanpa kendala. Selain jaringan interkoneksi, faktor utama dari infrastruktur IT adalah data center (DC). Jika terjadi downtime pada DC, maka kegiatan operasional bisnis berbasis IT akan tertunda sementara dan dapat mengurangi transaksi perbankan saat itu. Untuk menyusun rekomendasi yang terbaik bagi perusahaan, dibutuhkan proses evaluasi seluruh kegiatan operasional data center yang dijalankan oleh PT BRI. Data Center Maturity Model (DCMM) akan digunakan sebagai kerangka kerja dalam mengevaluasi kegiatan operasional data center PT BRI. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap stakeholder dan user data center yang kemudian akan menghasilkan luaran tingkat kematangan data center PT BRI tersebut. Untuk penyusunan rekomendasi, dilakukan wawancara terhadap internal dan eksternal perusahaan agar mendapatkan expert judgement terhadap rekomendasi yang didapatkan. Hasil rekomendasi akan diterima PT BRI dan dipertimbangkan oleh top management selaku pemangku keputusan agar dijadikan panduan untuk perbaikan kegiatan operasional data center PT BRI.

---

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) is a Banking Company that utilize technology in order to support and assist its business process activity in a daily basis. To be able to serve its customers 24 hours, it requires an IT infrastructure that has high availability and reliability and can be used properly without any problems. Apart from network interconnection, the main factor of IT infrastructure is the data center (DC). If there is downtime at DC, IT-based business operations will be temporarily delayed and can reduce banking transactions at that time. To make the best recommendations for the company, it is necessary to evaluate all data center operational activities carried out by PT BRI. The Data Center Maturity Model (DCMM) will be used as a framework in evaluating the operational activities of PT BRI's data center. The data collection method will be carried out by interviewing stakeholders and data center users which will then produce the output data center for the maturity level of PT BRI. For the preparation of recommendations, interviews were conducted with internal and external companies in order to obtain expert judgment on the recommendations obtained. The results of the recommendations will be received by PT BRI and approved by top management as decision makers to be used as a guide for improving PT BRI's data center operational activities."

"PT PQR adalah sebuah perusahaan perdagangan umum. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, teknologi informasi merupakan hal strategis. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki ISC, fungsi korporasi yang khusus menangani sistem informasi dan teknologi. PT PQR membentuk PQR Digital, fungsi korporasi yang bergerak di bidang inovasi digital untuk mendukung unit bisnis lainnya. ISC membentuk Sub Departemen Digital Operation dalam rangka pelaksanaan tugas operasional terkait aplikasi-aplikasi digital tersebut. Belum adanya dokumen kesepakatan mengenai Service Level Agreement (SLA) membuat kinerja Sub Departemen Digital Operation tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk merancangSLA terkait layanan TI di Sub Departemen Digital Operation. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan katalog layanan TI yang ada, dilakukan kategorisasi layanan untuk dipilih layanan yang dibuat SLA. Perancangan SLA dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengguna layanan dan penyedia layanan tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dari pihak penyedia layanan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiga layanan TI dibuatkan SLA dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011.

---

PT PQR is a general trading company. In running its company`s business, information technology is a strategic thing. This can be seen from the organizational structure of companies that have ISC, a corporate function that specifically handles information systems and technology. PT PQR formed PQR Digital, a corporate function engaged in digital innovation to support other business units. ISC formed the Digital Operation Sub Department in the context of carrying out operational tasks related to these digital applications. The absence of an agreement document regarding Service Level Agreement (SLA) makes the performance of the Digital Operation Sub Department not measurable. This study aims to design SLA related to IT services in the Digital Operation Sub Department. Data collection methods used by the author in conducting this research were carried out by means of observational studies, interviews and focus group discussions. Based on the existing IT service catalog, service categorization is done to select services made by the SLA. The design of an SLA is based on an

agreement between the service user and the service provider without considering the influence of external factors on the service provider. The results showed that three IT services were made SLAs based on the 2011 ITIL V3 framework."

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, termasuk pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korlantas Polri terus menciptakan inovasi guna memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat salah satunya dengan meluncurkan layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) pada aplikasi Digital Korlantas pada 13 April 2021. SINAR digunakan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C dimana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. Sejak diluncurkan hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas, oleh karena itu diperlukan evaluasi kebergunaan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan meningkatkan jumlah pengguna aktif yang melakukan perpanjangan SIM melalui layanan SINAR. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas dengan metode System Usability Scale (SUS) disertai dengan saran dari pengguna. Analisis kuantitatif melalui penghitungan skor rata-rata SUS layanan SINAR dan analisis kualitatif didapatkan dari pengategorian saran untuk mengetahui kondisi nyata dari pengguna terhadap layanan SINAR. Sebanyak 491 responden berpartisipasi dalam pengisian kuisioner SUS dan saran terhadap layanan SINAR. Hasil perhitungan rata-rata skor SUS diperoleh sebesar 71,96 dengan kategori grade C good. Selanjutnya, terdapat tujuh kategori permasalahan melalui pendekatan thematic analysis berdasarkan saran pengguna dengan hasil 41% pengguna mengalami permasalahan pada fungsionalitas sistem/aplikasi. Hasil rekomendasi perbaikan layanan SINAR dapat membantu Polri untuk meningkatkan kegunaan aplikasi dan kepuasan pengguna sehingga berdampak pula pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat yang tentu menaikkan trust public terhadap Polri.

---

Rapid technological developments have encouraged organizations to carry out digital transformation in providing public services to the community, including the Traffic Corps (Korlantas) of the Indonesian National Police (Polri). Korlantas Polri continues to innovate in order to provide excellent public services to the community, one of which is by launching SIM Nasional Presisi (SINAR) service on the Digital Korlantas application on April 13 2021. SINAR is used to extend SIM A and SIM C anywhere and anytime via a device mobile. Since it was launched until now there has never been an evaluation of the usability of the SINAR service on the Digital Korlantas application, therefore an evaluation of its usability is needed to increase people's satisfaction in using the application and increase the number of active users who extend their SIM through the SINAR service. In this research, an evaluation of the usability of the SINAR service in the Digital Korlantas application was conducted using the System Usability Scale (SUS) method, accompanied by user suggestions. Quantitative analysis was performed by calculating the average SUS score of the SINAR service, and qualitative analysis was obtained through categorizing suggestions to determine the actual conditions of users regarding the SINAR service. A total of 491 respondents participated in filling out the SUS questionnaire and providing suggestions for the SINAR service. The average SUS score calculation resulted in 71.96, categorizing it as grade C, good. Furthermore, there were seven categories of issues identified through thematic analysis based on user suggestions, with 41% of users experiencing problems related to the functionality of the system/application. The recommended improvements to the SINAR service can help the Indonesian National Police (Polri) enhance the usability of the application and user satisfaction, consequently leading to an improvement in public services provided to the community and increasing public trust in the police force."

"Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa perkembangan jaman menjadi serba digital. Pesatnya teknologi informasi, membawa suatu institusi atau organisasi memanfaatkan suatu teknologi informasi yang tidak dapat dipisahkan dari layanan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan bisnisnya. Dalam menggunakan layanan teknologi informasi ini tidak terlepas dari kelemahan dan permasalahan seperti terjadinya insiden yang yang dapat mengakibatkan buruknya layanan teknologi informasi dan dapat mengancam keberlangsungan bisnis suatu organisasi. Untuk meminimalisir ancaman availability layanan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, pengelolaan layanan teknologi informasi yang baik menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan agar menghasilkan kualitas layanan yang baik. Satuan Kerja XYZ merupakan satuan kerja yang bertugas untuk mengelola TI di Institusi X yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan yang memiliki tim pengelolaan insiden dalam menjaga kualitas layanan TI nya. Dalam operasionalnya Satuan Kerja XYZ memiliki berbagai insiden yang berdampak besar pada ketersediaan layanan sistem pembayaran yang disediakannya untuk pihak internal dan eksternal. Sejauh ini belum diketahui apakah tim pengelolaan insiden di Satuan Kerja XYZ sudah berjalan dengan baik serta apakah hal yang perlu dilakukan seharusnya sudah diimplementasikan oleh Satuan Kerja XYZ. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya assessment terhadap Incident Management yang berjalan di Satuan Kerja XYZ. Oleh karena itu, kegiatan penelitian ini yaitu melakukan assessment Incident Management menggunakan OGC Self-Assessment Tools serta memberikan usulan perbaikan atas kekurangan yang didapatkan dari hasil assessment.

---

The development of information technology is very fast bringing the development of the era to become completely digital. The rapid development of information technology brings an institution or organization to use information technology that cannot be separated from business process services to increase efficiency and effectiveness in carrying out activities and achieving its business goals. In using information technology services, it is inseparable from weaknesses and problems such as incidents that can result in poor information technology services and can threaten the business continuity of an organization. To minimize the threat to the availability of business services that are supported by information technology, good management of information technology services is an important thing to consider in order to produce good service quality. The XYZ Work Unit is a work unit in charge of managing IT at Institution X which is engaged in finance and banking which has an incident management team to maintain the quality of its IT services. In its operations, the XYZ Work Unit had various incidents that had a major impact on the availability of the payment system services it provided to internal and external parties. So far, it is not known whether the incident management team at XYZ Work Unit is running well and whether the things that need to be done should have been implemented by XYZ Work Unit. Based on these problems, an assessment of Incident Management running in XYZ Work Unit is required. Therefore, this research activity is to conduct an Incident Management assessment using the OGC Self-Assessment Tools and provide suggestions for correcting the deficiencies that are obtained from the assessment results."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) menggunakan kerangka Manajemen Layanan TIK atau Information Technology Service Management (ITSM) dan mengimplementasikan ISO 20000 sebagai standar dalam sistem manajemen layanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan implementasi ISO 20000 proses service delivery yang telah berjalan di Pusintek sekaligus mengetahui apakah implementasi tersebut telah berjalan dengan efektif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.  Cakupan pembahasan pada penelitian ini adalah identifikasi sistem manajemen layanan TIK, pemetaan klausul standar sistem manajemen layanan, analisis proses Plan-Do-Check- pada proses service delivery, serta analisis hambatan yang dihadapi dalam rangka implementasi ISO 20000 pada proses service delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan implementasi ISO 20000 proses service delivery yang berjalan di Pusintek saat ini telah memenuhi klausul-klausul yang terdapat pada persyaratan standar ISO 20000-1:2011 – Part 1 Service Management System Requirements melalui struktur organisasi kelompok kerja ITSM. Implementasi ISO 20000 proses service delivery juga telah berjalan efektif di Pusintek mengikuti deming cycle dengan penerapan Plan-Do-Check-Act pada masing-masing peran yang ada. Sementara itu, hambatan yang dihadapi oleh dalam ISO 20000 proses service delivery terdapat pada area sumber daya manusia (SDM), hambatan terkait perencanaan dan user engagement.

---

Center for Financial Information System and Technology (Pusintek) uses Information Technology Service Management (ITSM) and applies ISO 20000 as a standard in its service management system. This study aims to evaluate the implementation of ISO 20000 service delivery process that has been running in Pusintek and also to discuss whether or not it has been implemented effectively.

This study is a qualitative research with case study approach. The scope of the discussion in this study is the identification of IT service management systems, mapping of service management system standard clauses, the Plan-Do-Check-Act analysis process in the service delivery process, and the analysis of the barriers in implementing ISO 20000 in the service delivery process.

Results of this study shows that the implementation of ISO 20000 service delivery processes at Pusintek has already met the clauses complying with the requirements of the ISO 20000-1: 2011 standard - Part 1 Service Management System Requirements. The implementation of the ISO 20000 service delivery process has also been effective in Pusintek following the deming cycle with the implementation of Plan-Do-Check-Act in each of the existing roles. Meanwhile, barriers related to ISO 20000 service delivery process are human resources (HR), planning and user engagement."