Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca Perang Dunia II, telah mendorong pertumbuhan dana pensiun swasta di Amerika Serikat. Namun pertumbuhan ini diiringi dengan permasalahan yang membuat banyak pekerja tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja. Untuk menyelidiki masalah tersebut, dibentuklah Committee on Corporate Pension Funds (Komite Kabinet) oleh pemerintah AS pada tahun 1962. Didorong dengan kasus bangkrutnya pabrik Studebaker di South Bend, Indiana pada tahun 1963 yang membuat banyak pekerjanya kehilangan tunjangan pensiun, akhirnya Komite Kabinet mempublikasikan laporan penyelidikannya pada tahun 1965 yang di dalamnya terdapat rekomendasi legislasi. Laporan ini menjadi dasar dari upaya mereformasi sistem dana pensiun swasta di AS. Pada tahun 1968, Senator partai Republik dari New York, Jacob Javits, membuat rancangan undang-undang yang didasari oleh laporan tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang di Senat, akhirnya reformasi dana pensiun swasta dapat direalisasikan menjadi undang￾undang sebagai Employee Retirement Income Security Act (ERISA) pada tahun 1974. Satu dekade setelah diimplementasikan, ERISA ternyata menemui banyak permasalahan. Sebagai undang-undang reformasi dana pensiun yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pekerja di hari tua, ternyata ERISA belum secara menyeluruh dapat mewujudkan tujuannya. Dinamika penetapan dan implementasi dari ERISA tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum menjelaskan dampak ERISA dari berbagai perspektif, sehingga diharapkan akan memberi pemahaman mengenai ERISA yang lebih komprehensif.

---

Rapid economic growth after World War II, has spurt the growth of private pension funds in the United States. But this growth was accompanied by problems that prevented many workers from getting their pension benefits promised by employers. To investigate these problems, the US government establish Committee on Corporate Pension Funds (Cabinet Committee) in 1962. Encouraged by shutdown of the Studebaker plant in South Bend, Indiana in 1963 which caused many of its workers to lose their pension benefits, the Cabinet Committee finally published its investigative report in 1965 which contain recommendations for legislation. This report forms the basis of movement to reform private pension system in the US. In 1968, Republican Senator from New York, Jacob Javits, drafted a bill based on the report. After a long debate in the Senate, private pension reform finally can be realized into law as the Employee Retirement Income Security Act (ERISA) in 1974. A decade after it was implemented, ERISA apparently encountered many problems. As a private pension reform law that aims to provide workers' welfare in old age, it turns out that ERISA has not been able to fully realize this objective. These dynamics of the enactment and implementation of ERISA will be explained using historical methods. This research was made to complement previous studies that have not explained the impact of ERISA from various perspectives, hopefully this research will provide a more comprehensive understanding of ERISA"

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"ABSTRAKJumlah penduduk lansia yang meningkat tajam, partisipasi kerja yang tinggi dan belum memiliki jaminan pensiun dapat menyebabkan lansia rentan miskin. Kemampuan fisik dan mental juga mulai mengalami penurunan. Untuk menjaga kualitas hidup, kesehatan lansia harus terjaga dengan tidak terpaksa bekerja. Penelitian menganalisis pengaruh dana pensiun terhadap partisipasi kerja lansia yang dikontrol berdasarkan karakteristik individu, rumah tangga dan indikator komunitas dengan preferensi risiko dan asuransi kesehatan sebagai instrumen. Hasil menunjukkan semakin tinggi jumlah penerima dana pensiun, partisipasi kerja lansia akan menurun. Lansia yang memiliki dana pensiun dengan pendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, pekerja formal, menerima bantuan keuangan kemungkinan bekerjanya lebih kecil. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk mendorong pemberi kerja dan tenaga kerja menjadi peserta jaminan pensiun, khususnya terhadap pekerja informal, berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan.

---

ABSTRACTThe number of elderly population that has increased sharply, high work participation and does not have a pension guarantee can make the elderly vulnerable to poverty. Physical and mental abilities also began to decline. To maintain the quality of life, the health of the elderly must be maintained without not forced to work. The study analyzes the effect of pension funds on elderly work participation which is controlled based on individual characteristics, household, community indicators with risk preference and health insurance as instruments. The results show that the higher the number of pension fund recipients, the work participation of the elderly will decrease. Elderly who have pension funds with higher education, live in urban areas, formal workers, receive financial assistance, are less likely to work. Government intervention is needed to encourage employers and workers to participate in pension insurance, especially for informal workers, low education and living in rural areas."

"Salah satu tantangan yang akan Indonesia hadapi saat menjadi ageing population country adalah tanggungan jaminan sosial dan pensiun. Penelitian sebelumnya menunjukkan masalah ini dapat diantisipasi dengan mendorong rakyat melakukan perencanaan keuangan untuk pensiun. Namun, hasil dari Survei Literasi Keuangan Nasional OJK tahun 2016 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah masih rendah. Padahal literasi keuangan dibutuhkan untuk merencanakan keuangan. Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara literasi keuangan, risk aversion, time horizon dan pengetahuan ekonomi terhadap perencanaan keuangan pensiun konvensional dan syariah Muslim di Indonesia. Data diperoleh dari 387 Muslim di Indonesia dan diolah dengan regresi logit. Hasil menunjukkan perencanaan keuangan pensiun konvensional dipengaruhi oleh literasi konvensional, time horizon, dan pengetahuan ekonomi secara positif serta literasi syariah secara negatif. Variabel kontrol jumlah anak berpengaruh negatif, sementara jenis pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh positif. Sementara itu, perencanaan keuangan pensiun syariah dipengaruhi oleh literasi keuangan konvensional dan syariah secara positif. Temuan lainnya adalah risk aversion tidak memiliki peran dalam mempengaruhi kedua variabel dependen tersebut.

---

In the future, Indonesia will turn into ageing population country and face high dependency ratio of the elderly, thus result in the greater expense of social security and pension funds. Previous studies encourage the citizens to manage and plan their own retirement as the national funds could not cover them thoroughly. The past studies also show that financial literacy has correlation to retirement planning. Unfortunately, based on financial literacy survey conducted by OJK in 2016, the index of financial literacy in Indonesia still low. Even, the sharia financial literacy is lower, although there are various Islamic financial products and services. This paper investigates whether Indonesian Muslim have thought of retirement in conventional and sharia way. Furthermore, using logistic regression, we explore the relationship between financial literacy, risk aversion, time horizon, and economic knowledge to planning. With respect to conventional planning, statistically significant and positive relationship exists in conventional literacy, time horizon, economic knowledge, job and knowledge. Islamic financial literacy and number of children will decrease the probability thinking of retirement. On the other hand, Islamic planning is determined by conventional and Islamic financial literacy positively. Strikingly, there is no role of risk aversion towards both dependent variables."

"ABSTRAKSuatu asumsi berkaitan dengan tingkat pengembalian jangka panjang pada aset program pensiun dibuat oleh aktuaris ketika dilakukan perhitungan program pensiun manfaat pasti. Terdapat perbedaan antara asumsi tersebut dengan asumsi tingkat diskonto yang dikenakan atas kewajiban pensiun, dikarenakan pada program pensiun manfaat pasti besarnya kewajiban pensiun tidak bergantung pada aset program pensiun. Ketidaksesuaian asumsi tingkat pengembalian investasi akan mengakibatkan timbulnya laba ataupun rugi pada dana program pensiun. Supplementary contribution yang ditentukan dengan menggunakan metode spreading gains and losses dibuat untuk menutupi laba ataupun rugi yang terjadi. Asumsi tingkat pengembalian investasi yang konservatif (lebih kecil daripada tingkat pengembalian investasi aktual) akan mengakibatkan terjadinya surplus jangka panjang pada dana program pensiun. Sedangkan, asumsi tingkat pengembalian investasi yang optimis (lebih besar daripada tingkat pengembalian investasi aktual) akan mengakibatkan terjadinya defisit jangka panjang.

---

ABSTRACTAn assumption concerning the long term-rate of return on assets is made by actuaries when they value defined-benefit pension plans. There is a distinction between this assumption and the discount rate used to value pension liabilities, as the value placed on liabilities does not depend on asset location in the pension fund. The inappropriate investment return assumption will lead to the occurrence of gains or losses on the pension fund. Supplementary contribution, which is determined by spreding gains and losses method, is made to cover these gains or losses. A conservative investment return assumption leads to long-term surpluses in the plan. In the other hand, long-term deficits result from an optimistic assumption."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"