Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan business judgment rule. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dengan tindak pidana korupsi juga akan dibahas dalam penulisan ini. Karena saling terkaitnya antara penerapan business judgment, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan tindak pidana korupsi dengan tanggung jawab direksi BUMN yang berbentuk PT. Penulisan ini akan dilakukan dengan contoh kasus yang terjadi di BUMN khususnya pada PT. Bank Mandiri (Persero). Sehingga akan terdapat ketentuan mengenai perlindungan direksi melalui penerapan business judgment rule juga kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

---

The Board of Directors is responsible for managing the company both inside and outside the court. Directors are always faced with making business decisions, these business decisions can result in losses to the company. This writing will provide an explanation of the responsibilities of directors at the PT, the states financial position separated in SOEs and their relation to corruption. Directors can be freed from the companys losses by applying a business judgment rule. Regarding the position of the state finances separated from SOEs with corrupt acts will also be discussed in this paper. Because of the interrelationship between the application of the business judgment rule, the position of the state finances separated from BUMN and corruption with the responsibility of BUMN directors in the form of PT. This writing will be done with examples of cases that occur in SOEs, especially at PT. Bank Mandiri (Persero). So that there will be provisions regarding the protection of directors through the application of business judgment rules as well as the states financial position which is separated from SOEs and its relation to corruption."

"ABSTRAKFokus tesis ini membahas pertanggung jawaban Direksi yang rangkap jabatan yang permasalahannya timbul akibat pemberlakuan larangan rangkap jabatan mengingat hal tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat. Tesis ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif dengan teknis analisis deskriptif dan kritis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha diatur ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris pada dua atau lebih perseroan. Namun ternyata ketentuan ini tidak melarang mutlak rangkap jabatan, melainkan hanya terhadap rangkap jabatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ada 2 bentuk rangkap jabatan yang dilarang. Pertama, apabila orang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing hubungan horizontal atau kedua perusahaan berada dalam pasar bersangkutan yang sama . Kedua, rangkap jabatan direksi pada tingkat vertikal hulu-hilir atau memiliki kaitan erat dalam proses produksi/distribusi . Atas pelanggaran ketentuan rangkap jabatan ini, maka telah terjadi pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan oleh direksi yaitu dalam bentuk pelanggaran duty of care, duty of good faith, dan duty to manage the company rsquo;s affairs with the proper degree of skill and care. Atas pelanggaran duty of care tersebut, Direksi yang rangkap jabatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana termuat dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis discusses the responsibilities of the Board of Directors in dual positions whose problems arise due to the implementation of the dual position ban considering that it has the potential to hamper fair business competition. This thesis uses a normative legal research method which is presented in qualitative approach and the technical analysis is descriptive and critical. Based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Business Competition Act shall be stipulated in the prohibition of dual positions as directors or commissioners in two or more companies. However, this provision does not prohibit the absolute dual position, but only against dual positions causing the occurrence of monopolistic practices and or unfair business competition. There are 2 forms of dual positions that are prohibited. Firstly, if the person is seated in two competing companies horizontal relationship or both companies are in the same relevant market . Secondly, dual positions of directors at the vertical level closely related in the production distribution process . Upon the violation of this dual position provision, there has been fiduciary duty violations committed by the Board of Directors in the form of violation of duty of care, duty of good faith and duty to manage the company 39 s affairs with the proper degree of skill and care. For the violation on duty of care, the Board of Directors may be held accountable to personal property for the loss of the company as contained in Article 97 of the Company Act."

"ABSTRAKDalam rangka terlaksananya prinsip good corporate governance dalam usaha perbankan diperlukan menejemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur menejemen yang baik adalah melalui proses seleksi menejemen terhadap direksi, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dikeluarkan Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentua baru telah dilakukan beberapa penyepurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkanya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam perbankan sehingga bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur, dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTIn order to implement the good corporate governance, it require a professional and dedicated bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the bank management is by doing a management selection process on the directors, done through a fit and proper test. The regulation concerning fit and proper test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The fit and proper test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia ( Bank Indonesia Regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of director, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the fit and proper test. Based on the analysis of this writing with normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new fit and proper test regulation, e.g. simplifying the process of assessment stages, broaden the scopes of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new fit and proper test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the bank can be meneged by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a bank of first class and trusted by people."

"Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah

---

The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty."

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) berupa tanggung jawab secara perdata dan/atau secara pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dihukum bertanggung jawab secara pribadi membayar ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada PT PMA yang telah dirugikan. Tanggung jawab secara pidana berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua, Akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut dihukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT PMA dan dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 78,284.6 kepada PT PMA yang telah dirugikan. Doktrin business judgement rule tidak digunakan dalam Putusan tersebut karena Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, melanggar anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah melakukan ultra vires.

---

This thesis analyzes the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company and analyzes the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company in the Verdict of Batam District Court Number:289/Pdt.G/2017/PN Btm. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This thesis concludes several things. First, the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the form of civil liability and/or criminal liability. The civil liability in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners punished to be personally responsible to pay material compensation in the form of a sum of money to PT PMA that has been harmed. The criminal responsibility in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners imposed a criminal sanction in the form of imprisonment sanction and/or fines sanction. Second, the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the Verdict of Batam District Court Number: 289/Pdt.G/2017/PN Btm namely the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that are found guilty or negligence in carrying out his duties punished to be personally responsible for losses suffered by PT PMA and punished jointly to pay material compensation in the amount of USD 78,284.6 to PT PMA that has been harmed. The business judgment rule doctrine is not used in the Verdict because the Defendants had been proven guilty or negligent in carrying out their duties, to violate the articles of association and the Limited Liability Company Law and had carried out the ultra vires."

"Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty. Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X.

---

Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty.

In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X."

"Suatu perseroan terbatas pada dasarnya didirikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Namun di dalam praktik terdapat suatu perseroan terbatas yang disebut PT Kosong karena tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang status hukum dari suatu PT X sebagai PT Kosong akibat terjadi ketiadaan Direksi. Kedua, membahas bagaimana tanggung jawab organ PT X dalam hal adanya kewajiban PT X terhadap pihak ke-tiga. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian menemukan bahwa PT X sekalipun tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat disebut sebagai PT Kosong, pada dasarnya masih sah sebagai badan hukum sehingga segala hak dan kewajiban sebagai badan hukum masih melekat pada PT X. Status badan hukum suatu perseroan terbatas hanya hilang dalam dilakukan pembubaran. Dalam hal muncul kewajiban terhadap pihak ke-tiga, maka seperti perseroan terbatas pada umumnya, setiap organ akan bertanggung jawab secara terbatas. Namun tanggung jawab terbatas itu dapat hilang apabila organ-organ PT X terbukti tidak menjalankan fungsinya dengan berdasarkan prinsip fiduciary duty.

---

Basically a limited liability company established to undertake a business activity. But in practice, there is a limited liability company called inactive limited liability because no longer run their business activities. Based on it, this thesis addresses two issues. Firstly, concerning the legal status of PT X as an inactive limited liability company which caused by the absence of the Board of Directors. Secondly, discusses how is the responsibility PT X?s organs to the third parties. This thesis is written by using normative methods.

The results found that PT X though no longer running its operations so it can be referred as inactive limited liability company, basically still valid as a legal entity so that all rights and obligations as a legal entity is still attached to the PT X. Legal entity status of a limited liability company will only vanish in case of dissolution. In relation with obligation to the third party, then as same as in a general limited liability company, every organ will be responsible on a limited basis. However, the limited liability may be lost if the organs of PT X are proved not to carry out their functions under the principle of fiduciary duty."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Tesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang- undangan, maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.

---

This thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both in terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research suggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement; Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government to oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreement that the independent work."

"Penelitian ini menyoroti kekosongan pengaturan secara khusus mengenai transaksi benturan kepentingan oleh Direksi PT yang memiliki unsur kepentingan pribadi sehingga dapat merugikan PT atau dalam doktrin hukum dikenal sebagai self dealing transaction. Bahwa UUPT di Indonesia hanya memberikan penekanan terhadap tugas fidusia (fiduciary duty) yang diemban oleh Direksi PT, tanpa secara tegas melarang self dealing transaction. Pengaturan di Amerika Serikat, Australia, dan Belanda mengakui langkah-langkah preventif dalam menghadapi self dealing transaction. Model Business Corporation Act 2016 di Amerika Serikat mengatur kriteria seperti pengungkapan kepentingan pribadi yang material, voting oleh mayoritas anggota Direksi atau pemegang saham yang tidak berkepentingan, dan aspek keadilan transaksi bagi perseroan. Di Australia, Corporations Act 2001 membutuhkan pengungkapan kepentingan dan persetujuan RUPS yang mempertimbangkan keuntungan perseroan. Di Belanda, Burgerlijk Wetboek Boek 2 menyatakan Direksi yang berkepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan transaksi. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip pengaturan self dealing transaction dengan memberikan precaution indicators untuk menjaga keadilan dan kepentingan PT. Dalam memeriksa dan memutus kasus terkait transaksi benturan kepentingan, Majelis Hakim di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan transaksi benturan kepentingan antara Direksi dan perseroan yang dipimpinnya. Hakim cenderung bersifat normatif dengan hanya mempertimbangkan aspek formalitas, yaitu adanya persetujuan RUPS. Pada beberapa kasus, ketiadaan dalam hal transparansi Direksi dalam hal pengungkapan kepentingan pribadi maupun tidak adanya keterlibatan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham yang tidak berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait transaksi benturan kepentingan. Berbeda dengan negara-negara tiap perbandingan, langkah-langkah preventif oleh Direksi yang memiliki kepentingan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi keabsahan persetujuan RUPS oleh Majelis Hakim dan mencegah terjadinya praktik self dealing transaction yang merugikan PT. Melalui penilaian Hakim terhadap langkah-langkah preventif tersebut, persetujuan RUPS dapat memenuhi standar hukum yang ditetapkan dan melindungi kepentingan perseroan, para pemegang saham, dan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi yang berkepentingan.

---

This thesis sheds light on the specific lack of regulations regarding self-dealing transactions by Directors of PT (Limited Liability Company) in Indonesia, where personal interests can harm the company. Unlike other countries like the United States, Australia, and the Netherlands, Indonesian law does not explicitly prohibit self-dealing transactions, focusing only on fiduciary duty obligations. In the United States, the Model Business Corporation Act 2016 outlines criteria such as disclosing material personal interests, voting by disinterested Directors or shareholders, and ensuring fairness in transactions. Australia's Corporations Act 2001 requires interest disclosure and approval from shareholders, considering the company's benefit. In the Netherlands, the Dutch Civil Code Book 2 states that interested Directors should not participate in decision-making. These regulations emphasize preventive measures and protect the company's interests. However, Indonesian judges face challenges in defining conflict of interest transactions between Directors and their companies. They often consider formal aspects, like approval from shareholders, without assessing transparency or the involvement of disinterested parties. This differs from other countries that emphasize preventive measures taken by Directors with personal interests to evaluate the validity of shareholder approvals and prevent harmful self-dealing practices. To ensure fairness and protect the company, shareholders, and interested Directors, Indonesian law should adopt precautionary indicators and encourage transparency in disclosing personal interests. By incorporating preventive measures into the evaluation of shareholder approvals, Indonesian judges can uphold legal standards and safeguard the company's interests. In conclusion, addressing the regulatory gaps regarding self-dealing transactions is essential in Indonesia. Implementing preventive measures and emphasizing transparency can protect the company and stakeholders, aligning Indonesian law with international practices."