Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi memunculkan berbagai macam benda baru yang belum pernah ada sebelumnya, khususnya benda virtual yang kemudian dikomodifikasi. Salah satu benda virtual yang marak diperdagangkan adalah aset kripto. Berbagai negara berusaha mengatur aset kripto dalam hukum positifnya, demikian pula Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan melalui Perdagangan Berjangka Komoditi yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Secara umum, perdagangan dilakukan melalui sistem elektronik sehingga tunduk pada peraturan perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menyediakan payung hukum yang mampu melindungi masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dua pokok permasalahan mengenai aset kripto menurut hukum Indonesia. Pertama, mengenai kedudukan aset kripto sebagai kebendaan. Kedua, sejauh mana otoritas yang berwenang memberikan perlindungan dalam perdagangan aset kripto. Pemecahan pokok permasalahan akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa aset kripto merupakan suatu benda tidak berwujud dan benda digital. Perlindungan hukum dilakukan dengan pengawasan oleh otoritas yang berwenang yaitu Kementerian Perdagangan melalui Bappebti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PPATK.

---

Technological advancement brings new definition of property that have never existed before, particularly virtual property which later commodified. Cryptoasset is a type of virtual property that has widely exchanged. Various countries try to regulate cryptoasset, including Indonesia. Regulation of the Minister of Trade of Indonesia Number 99 of 2018 has determined cryptoasset as a commodity to be exchanged at Commodity Futures Trading supervised by Commodity Futures Trading Authority (Bappebti). In general, cryptoasset exchange runs through electronic system, so it should comply to trading through electronic systems regulations. The purpose of regulating this sector is to provide legal protection. This research discuss two legal issues concerning cryptoasset based on Indonesian law. First, about its legal status in property law. Second, about the scope of legal protection provided by government supervision. Those legal issues will be solved by conducting normative juridical research. This research concludes cryptoasset as one of intangible property and digital property. Legal protection provided by supervision of authorities among others Bappebti on behalf of Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, and PPATK."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan penerapan konsep pajak penghasilan final (PPh final) atas transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto berdasarkan teori hard-to-tax (HTT). Menurut Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups memiliki banyak transaksi sehingga membuat penghasilan dari sektor tersebut menjadi lebih kompleks untuk diawasi, sehingga persyaratan kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah dan peran pihak ketiga sangat penting dalam menangani hard-to-tax groups. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pedagang aset kripto, serta kuesioner terbuka yang diberikan kepada sampel pelanggan aset kripto. Data tersebut dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto tergolong dalam sektor HTT sehingga Pajak Penghasilan (PPh) final dianggap sebagai alternatif pemajakan yang tepat dibandingkan pengenaan pajak berbasis capital gain. Berdasarkan prinsip dasar perpajakan, hampir seluruh aspek terpenuhi, kecuali prinsip horizontal dan vertical equity. Untuk tindak lanjut, diperlukan tarif yang setara atau lebih rendah dibandingkan dengan PPh final yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek, kesiapan penyelenggara pasar fisik aset kripto untuk melakukan withholding tax, bursa berjangka yang mengawasi pasar fisik aset kripto, serta payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah untuk menerapkan PPh Final tersebut.

---

This study proposes implementing the concept of final income tax on crypto-asset trading transactions in the crypto assets physical market based on hard-to-tax (HTT) theory. According to Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups have a large number of transactions that make income from the sector more complex to monitor, so that lower taxpayer compliance requirements and the role of third parties are essential in dealing with hard-to-tax groups. The data in this study were collected through interviews with respondents from the Directorate General of Taxes (DGT), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA), crypto-asset traders, and an open questionnaire was given to a sample of crypto-asset customers. The data were analyzed using thematic analysis. The study results indicate that crypto asset trading transactions in the physical market of crypto assets belong to the HTT sector, so the Final Income Tax is considered an appropriate alternative to taxation. Based on the fundamental principles of taxation, almost all aspects are met, except for horizontal and vertical equity principles. An equivalent or lower tax rate to the final income tax on the stock exchange, the readiness of crypto assets physical market operators to carry out withholding taxes, futures exchanges that oversee the physical market for crypto assets, and a legal standing at the level of a Government Regulation is required to implement the Final Income Tax."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang sistem pengendalian internal terhadappenerimaan dan pencatatan aset pada Perusahaan ABC. Sistem pengendalianinternal dilakukan untuk membantu perusahaan memperoleh keyakinan yangmemadai tentang efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporankeuangan serta tunduk terhadap hukum dan peraturan yang ada. Berdasarkananalisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa proses penerimaan danpencatatan aset tetap telah dijalankan sesuai dengan Buku Ketiga PTK nomor:007-Revisi-1/PTK/IX/2009 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KontrakKerjasama, dan pengendalian internal telah dilakukan sesuai dengan InternalControl Framework yang diterbitkan oleh COSO.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about internal control system of the acceptanceand recording of fixed assets on PT ABC. Internal control system done in order tohelp the company get a reasonable assurance about operational efficiency andeffectiveness, the reliability of financial statements, and for compliance with thelaw and regulation applied. Based on the analysis, the writer concludes that theacceptance and recording of fixed assets on PT ABC are in accordance with 3rdedition book of PTK No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 about Assets ManagementGuidelines for Cooperation Contract, therefore the internal control are inaccordance with Internal Control Framework published by COSO."

"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

---

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.

The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research."

"Aset tetap adalah salah satu komponen penting yang dimiliki perusahaan karena akan menjadi salah satu alat dalam menghasilkan pendapatan atau cash flow. Oleh karena itu, apabila ada aset tetap yang sudah berkurang nilainya, atau secara kondisi fisik tidak menghasilkan cash flow yang positif bagi perusahaan, aset tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan. Proses penghapusan aset tetap bersifat penting karena berdampak pada kondisi neraca yang dimiliki oleh perusahaan dan juga terhadap bagaimana pihak luar seperti investor dan pemegang saham dalam melihat kondisi perusahaan. Maka dari itu, proses penghapusan aset tetap yang akan dilakukan perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan diawasi dengan ketat.

---

Fixed asset is one of the most important component in a company, because it is a tool that can help generating cash flow. Hence, if there are assets that have low market value or physically unable to generates cash flow, the process to write-off an asset can be initiated. The write off process is important to company because it affects the balance sheet of the company and also to external parties such as investor or shareholder when analyzing the company's condition. Due to that condition, the write off that the company will do must have a clear procedure and well monitored."

"Petani di kabupaten Gunungkidul sebagian besar termasuk dalam golongan petani miskin. Keterbatasan sumber daya menjadikan mereka sulit berkembang. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah permodalan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan ini mereka seringkali berhutang kepada rentenir. Hal ini terjadi salah satunya karena ketiadaan aset yang bisa mereka pergunakan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan aset biologi berupa pohon jati agar dapat diterima sebagai agunan dalam pembiayaan syariah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan alternatif pengembangan inklusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan dan metode apraisal aset biologi dengan formula IRR dan NPV. Dari perhitungan IRR dan NPV didapatkan hasil bahwa aset biologi berupa pohon jati (Tectona grandis) bisa menjadi alternatif dalam upaya mengembangkan inklusi keuangan syariah di kabupaten Gunungkidul. Selain itu pohon jati juga layak untuk dijadikan agunan bagi petani dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pohon jati bisa dikembangkan dalam skema pembiayaan syariah berupa rahn dan mudarabah. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah, dimana hingga saat ini lembaga keuangan syariah belum memasukkan potensi aset biologi, terutama pohon jati sebagai bagian dari aset yang bisa diterima dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah.

---

Farmers in the Gunungkidul Regency are mostly categorized as impoverished. Resource constraints make it challenging for them to progress. One of the problems they face is the lack of capital for their businesses and daily needs. To meet these needs, they often resort to borrowing from loan sharks. This occurs partly due to the absence of assets they can use to access financing from Sharia-compliant financial institutions. This research aimed to assess the feasibility of biological assets, particularly teak trees (Tectona grandis), to be accepted as collateral in Sharia-compliant financing. Additionally, this study aimed to provide an alternative for developing Sharia-compliant financial inclusion in Indonesia. The research employed financial inclusion theory and biological asset appraisal methods using the IRR and NPV formulas. The IRR and NPV calculations revealed that biological assets, such as teak trees, can serve as an alternative for promoting Sharia-compliant financial inclusion in the Gunungkidul regency. Moreover, teak trees are suitable collateral for farmers seeking financing from Sharia-compliant financial institutions. The research results indicated that teak trees can be incorporated into Sharia-compliant financing schemes, such as Rahn and Mudarabah. This study is expected to enhance Sharia-compliant financial inclusion, as, until now, Sharia-compliant financial institutions have not included the potential of biological assets, particularly teak trees, as acceptable collateral in their financing practices."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah nilai aset tetap memiliki nilai paling besar dibanding komponen lain. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu dengan mempelajari laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah di audit oleh BPK-RI tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap diklasifikasikan menjadi dua belas permasalahan dengan lima permasalahan utama yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan; masalah manajemen dalam penggunaan; masalah penganggaran; masalah pengadaan dan penghapusan; serta masalah perencanaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dokumen pendukung kepemilikan, Sistem Pengendalian Intern serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaporan aset tetap laporan keuangan kementerian/lembaga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga maka opini audit yang akan diperoleh juga semakin baik.

---

This study discusses about analysis of fixed asset reporting on financial report of the Ministry / Agency. Fixed assets as part of the assets of the state is an important factor in the management of state finances. In government financial report the value of fixed assets have a greater value than most of other components.

This study uses the methodology of the study literature by analysis the financial report of ministries / agencies which have been audited by BPK-RI in 2008-2010. The results showed that the problem of fixed assets are classified into twelve problems with the five main issues, namely the problem of recording, assessment and reporting; problems in the use of management; issues of budgeting; issues of procurement and disposal, as well as planning issues.

From this study it can be seen that the ownership of supporting documents, Internal Control System and the quality of human resources are the main factors that affect the reporting of fixed assets of the financial statements of ministries / agencies. In this study we can conclude that the better get quality of reporting of fixed assets at financial reports of the Ministry / Agency, the audit opinion also get better."

"Laporan ini menganalisis penerapan PSAK Aset Tetap pada PT AAA. PT AAA merupakan perusahaan dagang yang menjual suku cadang motor. Analisis dimulai dengan memeriksa siklus pembelian dan penjualan aset tetap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penerapan PSAK 16: Aset Tetap (revisi 2011) dan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (revisi 2009). Selain itu, dibahas juga dampak pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerjasama Operasi terhadap tanah PT AAA yang digunakan dalam kerjasama tersebut, sehingga menyebabkan penggunaan PSAK 13: Properti Investasi (revisi 2011) sebagai pengganti PSAK yang dicabut. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa PT AAA menerapkan PSAK 16 dengan baik, tetapi tidak untuk PSAK 48. Pencabutan PSAK 39 menyebabkan PT AAA menggunakan PSAK 13 dan melakukan reklasifikasi atas tanah tersebut menjadi properti investasi.

---

This report analyzes PSAK implementation of fixed assets at PT AAA. This company is a merchandising company selling spare parts of motorcycle. The analysis begins from checking fixed assets? purchasing and selling cycle. Next, PSAK 16: Fixed Assets (revision 2011) and PSAK 48: Impairment of Assets (revision 2009) implementations are checked. Afterward, impacts of PSAK 39: Operating Cooperation Accounting withdrawal are discussed in the case of land owned by PT AAA, yet under operational cooperation (KSO), hence PSAK 13: Investment Property (revision 2011) is used as replacement of PSAK 39 withdrawal. It can be concluded that PT AAA implements PSAK 16 correctly, but not for PSAK 48. PSAK 39 withdrawal causes PT AAA to use PSAK 13 and reclassify the land to investment property."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis value relevance dari penurunan nilai aset pada perusahaan setelah penerapan PSAK 48 (revisi 2009). Penelitian ini menggunakan model yang dikenal sebagai model valuasi akuntansi yang awalnya diusulkan oleh Ohlson (1995). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 140 sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa penurunan nilai aset perusahaan tidak memiliki asosiasi yang signifikan dengan nilai pasar ekuitas. Artinya investor dan analis investasi tidak menggunakan informasi nilai penurunan aset untuk mengevaluasi nilai perusahaan atau mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena nilai penurunan aset yang dicatat perusahaan pada tahun 2012 tidak bersifat material yang hanya bernilai 0,89% dari nilai total aset.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the value relevance of asset impairment after the implementation of PSAK 48 (revised 2009). This study uses accounting valuation model originally proposed by Ohlson (1995). Using 140 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange after the implementation of PSAK 48 (revised 2009), the results showed that impairment has no significant association with market value of equity. It means that investors and investment analysts do not use asset impairment information in company valuation or in making business decisions. This finding might result from the insignificance of asset impairment during research period which was only 0,89 % of total assets."