Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronikTechnological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money."

"Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya.

---

Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.

"

"Inovasi teknologi yang dilakukan oleh sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil, hal tersebut merupakan teori Supply Leading View oleh Schumpeter. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah inovasi finansial sistem pembayaran non tunai. Instrumen yang digunakan pada sistem pembayaran non tunai dapat dikelompokkan berdasarkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai diharapkan secara ekonomi mikro dapat mempermudah transaksi pembayaran dan secara ekonomi makro dapat mengurangi biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dampak dari APMK dan uang elektronik terhadap konsumsi rumah tangga maupun konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran. Analisis dilakukan menggunakan metode Fixed Effect data panel pada 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APMK dan uang elektronik berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa APMK berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hanya pada sektor tertentu saja. Sedangkan uang elektronik menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hampir di semua sektor.

---

Technological innovations carried out by the financial sector can drive real economic growth, which is part of Schumpeter's Supply Leading View theory. One form of such innovation is the financial innovation of the non-cash payment system. If grouped by instrument, cashless payment systems consist of: payment instruments using cards (APMK) and electronic money. It is expected that on a microeconomic scale, payment transactions can be facilitated, and on a macroeconomic scale, transaction costs can be reduced, thereby increasing household consumption with the presence of non-cash payment systems. Therefore, the purpose of this study is to analyse the impact of APMK and electronic money on household consumption as well as household consumption by expenditure. The analysis was carried out using the Fixed Effect panel data method on 33 provinces in Indonesia from 2019 to 2023. The results of this study indicate that APMK and electronic money have a significant positive impact on household consumption. In addition, the study also shows that APMK has a significant positive impact on household consumption by expenditure only in certain sectors. Meanwhile, electronic money shows a significant positive impact on household consumption by expenditure in almost all sectors."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia."

"Pembayaran transaksi dengan menggunakan chip-based electronic money di Indonesia semakin mendapatkan perhatian mulai dari konsumen hingga merchant, yang mana digunakan sebagai alternative pembayaran uang tunai, kartu atm, dan kartu kredit. Setelah 10 tahun implementasinya di Indonesia, maka perlu dilakukan kajian ulang tentang bagaimana persepsi dan behavior penggunanya saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan rekomendasi teknologi pada pengguna chip-based electronic money. Penelitian ini mengkombinasikan dua teori terkenal yaitu teori Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology 2 UTAUT2, karaktersitik inovasi dari Diffusion of Innovation DOI, perceived technology security, trust dan behavioral intention to recommend. Penelitian ini mengambil studi kasus di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dengan meneliti penggunaan chip-based electronic money secara general dan juga berdasarkan mayoritas merk kartu uang elektronik yang digunakan saat ini. Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan kesan positif pengguna tentang kebermanfaatan dan kemudahan yang dirasakan saat menggunakan teknologi ini. Relevansi keinginan pengguna untuk merekomendasikan kartu uang elektronik kepada lingkungan sosialnya juga dianggap sebagai penemuan penting pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi issuer dan pemerintah untuk pengembangan chip-based electronic money kedepannya agar semakin diterima di masyarakat.

---

The use of chip based electronic money on payment transaction in Indonesia currently has gain vast attentions from retail consumer to the big merchant where it used as an alternative exchange method on daily financial transactions such as cash, ATM card and credit card. After ten years of implementation, there is a need of re exploration towards the perception as well as the behavior of its user.

This research aims to identify the factors which influenced the adoption and recommendation on the user of chip based electronic money. It combines two eminent theories which are Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology 2 UTAUT2 , innovation charateristics from Diffusion of Innovation DOI, perceived technology security, trust and behavioral intention to recommend.

This paper has a bound coverage on Indonesia, especially in Java island where it evaluates the use of chip based electronic money in general and also in accordance with the electronic money card rsquo s brand used presently. The data was analyzed with Structural Equation Modeling SEM.

The result shows a positive correlation on the usefulness and easiness of the used of this kind of technology. The willingness of users to recommend the electronic money card on their social circle is one of the most significant founding in this research. The outcome of this paper may become a recommendation on the issuer and regulator for the development of chip based electronic money in the future to be more accepted in the market."

"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

---

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya perubahan skema pembayaran dari tunai ke non tunai. Pada saat ini, alat pembayaran non tunai melakukan inovasi dengan diterbitkannya uang elektronik untuk melayani pembayaran transaksi bernilai kecil. Akan tetapi, jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Melalui penelitian ini, penulis ingin meningkatkan jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia dengan memfokuskan pada uang elektronik chip-based yang diterbitkan oleh bank. Untuk meningkatkannya penulis akan meneliti fitur uang elektronik yang diinginkan masyarakat dengan proses conjoint analysis. Hasil yang didapatkan yaitu minimum top up sebesar Rp 20.000, tidak ada minimum saldo yang harus tersedia di uang elektronik dalam melakukan pembayaran, tidak ada minimum pembayaran dalam satu kali transaksi, adanya batas masa berlaku kartu yaitu selama 5 tahun dan terdapat jenis keamanan berupa PIN. Selanjutnya dilakukan perancangan roadmap produk dan teknologi sebagai strategi penguat uang elektronik hingga tahun 2025. Perancangan roadmap produk dan teknologi ini diharapkan dapat menjadi sebuah standardisasi uang elektronik chip-based di Indonesia untuk mewujudkan interoperability antar uang elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan pemakaian uang elektronik.

---

The developments of technology have an impact in people’s lives. One of these development is the scheme of payment from cash to cashless technology. At this time, cashless payment instrument are innovating with electronic money published to serve micropayment. However, users of electronic money in Indonesia are still low. Through this research, the author would like to increase the number of electronic money users, specifically focus on chip-based that issued by bank. The author will examine features of electronic money based on consumer preference with conjoint analysis.

The result of conjoint analysis are a minimum top up of Rp 20.000, no minimum balance that must be available on electronic money in making payment, no minimum payment in one transaction, there is a limit on the card will be valid for 5 years and there is a type of security that is PIN. This research also designing product and technology roadmapping as the amplifier strategy of electronic money until 2025. Design of product and technology roadmapping is expected to be a standardization of electronic money based on chip to achieve interoperability that is expected to increase the number of electronic money users."

"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

---

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."

"ABSTRAKSejak tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban menggunakan uang elektronik e-money sebagai satu-satunya alat pembayaran yang diterima untuk membayar pada gerbang tol diseluruh Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yaitu rencana pemerintah untuk menjadi masyarakat Indonesia masyarakat non tunai cashless society . Pemerintah mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena akan membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengatakan bahwa kebijakan ini merugikan konsumen dengan tidak adanya pilihan lain untuk membayar tol. Kerugian lainnya juga dialami apabila terjadi suatu keadaan luar biasa force majeure , sehingga konsumen yang akan melewati jalan tol tidak memiliki kartu uang elektronik. Penggunaan uang elektronik untuk membayar tol pun dianggap tidak mengurangi tingkat kemacetan pada gerbang tol secara signifikan karena itu masalah pada volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kerugian-kerugian ini diteliti dengan melakukan studi kepustakaan dan secara khususnya melakukan wawancara kepada konsumen serta pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik. Dalam hal terjadinya permasalahan ketika membayar dengan uang elektronik di gerbang tol, sebagai suatu akses pelayanan publik, maka konsumen dapat mengajukan keluhan/pengaduan ke pihak penyelenggara jalan tol dan/atau ke Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila melihat secara lebih dalam lagi, ini merupakan suatu jasa penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlindungan konsumen yang tepat diberikan oleh pihak perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah tetap membuka setidaknya satu gerbang tol yang menerima pembayaran secara tunai agar konsumen yang tidak memiliki kartu uang elektronik tidak diharuskan untuk membelinya karena belum tentu akan melewati jalan tol seterusnya.

---

ABSTRACT Since 30 October 2017, the Indonesian government through Bank Indonesia has issued a policy that states e money as the only means of payment received to pay at toll gateways throughout Indonesia. The policy runs in accordance with the Non Cash National Movement GNNT , which is that to make Indonesia as a cashless society. This policy was issued as it is seen to be of a good thing where consumers can do payment transactions much more easily and in an efficient manner. On the other hand, Indonesian Consumer Institute Foundation YLKI says that this policy harms consumers with no other option to pay tolls. Other losses are also experienced in the event of a force majeure ndash those consumers who will pass through toll roads do not have e money cards to pay. The use of e money to pay tolls is also considered to not have any significant impact on reducing congestion at the toll gate as it is more of the volume of vehicles using toll roads which causes the problem. These losses are examined by conducting literary studies and particularly conducting interviews to consumers as well as parties who take part in hosting e money payment activities. In the event of problems arising when paying with e money at toll booths, as an access to public services, consumers may file a complaint to the toll road operator and or to Ombudsman as an institute which supervises the management of public services. However, if seen more deeply, this is more of a payment services which uses e money as the only means of payment, so that the appropriate consumer protection should be delivered by banks in accordance with Bank Indonesia rsquo s Regulation on Consumer Protection for Payment System Services. Therefore, the government should open at least one toll gate that receives payment in cash so that consumers who do not have e money cards are not required to buy it as those consumers do not regularly pass the toll road."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini berdampak ke segala aspek kehidupan, temasuk salah satunya dalaminstrumen pembayaran. Sehingga saat ini bermunculan berbagai produk uang elektroni k emoney yang dapatdigunakan masyarakat. Salah satu produk uang elektronik tersebut adalah UNIK yang telah hadir sejak Juli2015 namun perkembangan uang elektronik ini bersifat stagnan dikarenakan total transaksi dan total penggunahanya mencapai setengah dari yang ditargetkan. Untuk meningkatkan pengguna UNIK maka penelitiandilakukan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik oleh masyarakat.Penelitian menggunakan model TAM, dengan tambahan variabel yaitu trust, perceived security, dan socialinfluence. Metode pengumpulan data dengan survei, metode pengolahan dan pengumpulan data dengan analisisSEM PLS, dan alat bantu SmartPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhipenggunaan uang elektronik berbasis server adalah trust, social influence, perceived ease of use, serta perceivedusefulness

---

ABSTRACTDevelopments in information technology today has affected all aspects of life. Including payment instruments,so in the mean time there are various electronic money money products popping up which can be used bythe people. One example is UNIK, an server based electronic money that has been present since July 2015 butthe development of this server based electronic money is to be stagnant because of total transactions and totalusers only achieve the desired half from the targeted for increasing the total users and total transactions soresearch conducted to determine the factors that influence the use of server based electronic money The researchmodel that will be used is TAM, with survey data collection methods, data processing and conclusion method isSEM with AMOS21 as the tools. The result of this researches show that the factors that influence the use ofserver based electronic money such as, trust, social influence, perceived ease of use, and perceived usefulness"