Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perseoran terbatas. Tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi tersebut menimbulkan risiko terhadap direksi. Dalam pengalihan risiko yang dimiliki oleh direksi, asurasi D&O berperan sebagai bentuk pertanggungan yang dapat dimiliki oleh direksi maupun pejabat di dalam perusahaan untuk dapat mengalihkan risiko yang ada. Penelitian ini membahas mengenai peran asuransi D&O dalam perseroan terbatas dalam 4 (empat) negara, yaitu Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Perbandingan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perbedaan penggunaan sistem one-tier dan two-tier di antara negara-negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.

---

Directors are one of the organs of a limited liability company having a major responsibility towards the limited liability company. The responsibilities of the directors may generate risks towards the directors. In the event of transferring the risk of the directors, D&O insurance can be owned by the directors or officers of a limited liability company, in order to transfer the risk by the coverage provided. This research is concerned around the role of D&O insurance in limited liability company in four (4) countries involving Indonesia, South Africa, United States of America, and United Kingdom. Said comparison is done with certain concern on the different use of one-tier and two-tier systems amongst those countries. The method of the research is normative juridical and descriptive-analytical research typology.

"

"[Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Asuransi Tanggung Gugat D&O terhadap direksi, khususnya dalam jaminan perlindungan akan tanggung jawab pribadi direksi. Gugatan terhadap direksi dalam kapasitasnya sebagai organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bervariatif. Dalam perlindungan yang diberikan oleh asuransi tanggung gugat terhadap direksi, perlu ditelaah akan jaminan dan pengecualian perlindungan terhadap direksi. Penulis juga membahas mengenai studi kasus akan direksi yang bertanggung jawab secara pribadi dan apakah asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap gugatan dan putusan gugatan yang menyangkut tanggung jawab pribadi direksi.;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. , This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur dewan two-tier dan struktur kepemilikan terhadap kinerja dan keinformatifan laba perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah observasi adalah 258 perusahaan non-keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa: 1) adanya pengaruh signifikan antara proporsi kepemilikan saham oleh direksi, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusi terhadap kinerja perusahaan, 2) adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan saham oleh direksi, dan kepemilikan institusi asing terhadap keinformatifan laba perusahaan.

---

This study analyzes the effect of two-tier board and ownership structure on performance and earning informativeness of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2007-2012. This study uses panel data to test of 258 non-financial companies. This study proves that: 1) the proportion of shares owned by the members of board of directors, the proportion of independent members of commisioner committee and the proportion of shares owned by institutes have a significant effect on company performance, 2) the proportion of shares owned by the members of the board, and the proportion of shares owned by the foreign institutes have significant effect on earning informativeness."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, keberadaan komisaris indpeneden, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan direksi, serta intensitas rapat dewan komisaris terhadap kebijakan pembayaran dividen. Penelitian ini mengambil 14 perusahaan badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi data panel random effect model. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen. Namun, struktur kepemilikan, keberadaan komisaris independen, intensitas rapat dewan direksi, dan intensitas rapat dewan komisaris tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen di badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

---

This study aims to analyse the effect of ownership structure, indpendent commissioners, board of directors size, board of commissioners size, board of directors meeting intensity, and board of commissioners on dividend policy. The research used 14 state-owned enterprises listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2019. This research used panel data which was later run using random effect model data. The result explains that both board of directors and board of commissioners size significantly impact dividend policy in state-owned enterprises. However, ownership structure, board of commissioners independence, board of directors meeting intensity, board of commissioners meeting intensity provides insignificant effect on dividend policy in state-owned enterprises.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kemunculan indikator Keterampilan Proses Sains (KPS) pada soal ulangan kenaikan kelas X pada SMA/MA di Surakarta pada tahun ajaran 2015/2016 dan mengetahui instrumen penilaian alternatif yang mampu untuk mengukur keterampilan proses sains siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui analisis indikator keterampilan proses sains pada soal ulangan kenaikan kelas pada SMA/MA di Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dan melalui angket tentang instrumen yang dipakai guru dalam proses pembelajaran Fisika. Angket diberikan kepada 67 guru Fisika di Surakarta dan sekitarnya sebagai sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Soal ulangan kenaikan kelas dipilih dari SMA/MA di Surakarta baik sekolah negeri maupun swasta yang mewakili sekolah kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan rata-rata nilai UN selama 5 tahun terakhir. Pemilihan sampel soal ulangan kenaikan kelas menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan persentase kemunculan indikator KPS pada soal ulangan kenaikan kelas X di Surakarta tahun ajaran 2015/2016 didominasi oleh keterampilan menerapkan konsep dan keterampilan merencanakan percobaan memiliki persentase kemunculan terendah. Selain itu, instrumen penilaian two-tier multiple choice merupakan salah satu instrumen alternatif yang mampu mengukur keterampilan proses sains siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah masih rendahnya persentase kemunculan indikator keterampilan proses sains pada soal ulangan kenaikan kelas, sehingga diperlukan adanya alternatif instrumen yang mampu mengukur keterampilan proses sains siswa."

"Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.

---

The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity."

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimana ketentuan dan jenis oppression di negara Singapura dan Australia?; 3. Bagaimana pengaturan oppression dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 4. Bagaimana praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia? Berdasarkan kasus yang dianalisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kasus-kasus terkait praktik oppression dan reverse oppression di Indonesia diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana kurang sesuai untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga perseroan.

---

The discussion of this academic thesis is about the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in a limited liability company in Indonesia. Oppression is not regulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, but in practice, oppression and reverse oppression are recognized by the judge considerations in court. This research is a normative juridical with a desciptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. How is the regulation regarding shareholders rights based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company?; 2. How is the regulation and types of oppression in Singapore and Australia?; 3. How is the regulation regarding oppression based on Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company?; 4. How does the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability in Indonesia? Eventually, the writer came to the conclusion that the cases related to the practice of oppression and reverse oppression in Indonesia proposed on the basis of tort, which is not appropriate to ensure the balance and fairness to the parties and the company itself."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas adalah korporasi komersial berdasarkan hasil penelitian danfakta sejarah adalah subjek hukum yang sering melakukan kejahatan danpelanggaran hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara“fitrahnya” PT diciptakan oleh hukum berpijak pada tujuan mencari keuntungan.Kejahatan korporasi yang dilakukan PT berkisar pada sektor perekonomian atauorientasi bisnis skala besar. PT pula dalam menyikapi dinamika perekonomianmampu melakukan transformasi diri dengan merger dengan tujuan meningkatkansinergi perusahaaan, nilai perusahaan dan efisiensi. Konsekuensi dari merger inisebagaimana diatur dalam Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) adalahbubarnya salah satu PT demi hukum dengan mempertahankan PT yang lainnya.Penulisan ini mencoba mencari jawaban dengan bubarnya PT yang telah mergertersebut apakah secara serta merta membuatnya tidak dapat lagi dimintaipetanggungjawaban karena mengikuti ketentuan Pasal 77 KUHP sebagai alasanpenghentian penuntutan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Penelitiandilakukan secara yuridis normatif terhadap pandangan doktrin yang berkembangdalam ilmu hukum. Penulis juga melakukan perbandingan hukum dari AmerikaSerikat (common law) dan Belanda (civil law). Hasil penelitian yang penulisdapatkan, doktrin vicarious liability tidak bisa dipergunakan untuk memintaipertanggungjawaban pidana dalam kasus bubarnya PT karena merger, akan tetapipenuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat tetap dilakukan asal HukumPidana Indonesia mau mengadopsi successor liability. Suatu konsep hukum yangbaru berkembang dari Amerika Serikat pada pertengahan abad ke duapuluh.

---

ABSTRACTLimited Liability Company (Co.Ltd or PT) is a commercial corporation based onresearch and historical facts was often committed crimes and violations on criminallaw in Indonesia. Its consequence in his sue generis natural Co.Ltd was created bythe law on purpose for chasing economic gain. Corporate crimes committed byCo.Ltd range in the economic sector or large scale business orientation. Co.Ltd alsoin addressing the dynamics of the economy are able to transform themselves bymerger of firms with the aim of improving synergy, value and efficiency. Theconsequences of this merger as legal action set forth Law of the Republic ofIndonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, The Co.Ltdwill dissolution and the result that the assets and liabilities of the merging Co.Ltdpass by operation of law to the surviving Co.Ltd and thereafter the mergingCompanies’ status as legal entities ceases by operation of law. The Tesis wouldtrying to find an answer to the dissolution of the Co.Ltd having the merger if itnecessarily makes it not longer held liability by following the provisions of Article 77of the Indonesian Criminal Code as a reason for nullify of the prosecution of aperson who died. Normative study of the doctrine of the view that developed in thescience of law. Authors also making a comparison of United States law (commonlaw) with Netherlands (civil law). The results are the authors get, the doctrine ofvicarious liability can not be used to prosecute criminal responsibility in the case ofthe dissolution of the Co.Ltd since the merger, but the prosecution and criminalliability may be possible if the Indonesian Penal Code would adoption successorliability. A new legal concept that evolved from the United States in the mid-twentiethcentury."