Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai teknologi finansial dan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas dua hal. Pertama, tinjauan umum terkait ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Kedua, analisis mengenai pemberlakuan terkait pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalahyang diangkat adalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) teknologi sistem pembayaran di Indonesia dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) terhadap penyelenggara teknologi finansial payment system di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan permasalahan yang mungkin timbul adalah ketiadaan insentif selepas berhasil menjalankan regulatory sandbox dan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kegagalan atau kerugian. Saran yangpenulis berikan adalah untuk memberikan izin khusus bagi penyelenggara teknologi finansial yang telah dinyatakan berhasil serta membuat layanan pengaduan bagi masyarakat dan membuat sistem penyelesaian sengketa 2(dua) tingkat.

---

This thesis discusses the legal provisions regarding financial technology and limited trial space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. In this thesis two things will be discussed, first is payment system in Indonesia. Secondly, an analysis of enforcement is related to the limited testing space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. Related to the formulation of the problem raised is the regulation of the limited trial space (regulatory sandbox) of the

payment system in Indonesia and the problems that may arise in the limited trial space (regulatory sandbox) of the providers of financial technology payment system in Indonesia. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be drawn is the limited trial space (regulatory sandbox) regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI 2017 concerning Financial Technology and Regulation of Board of Governors Members Number 19/14 / PADG / 2017 Concerning Limited Trial Room (Regulation Sand Box). Suggestions submitted are given to give special permission for the implementation of financial technology that has been agreed to be completed and by making complaint service for the public and making a 2 (two) level dispute approval system."

"Studi ini mengkaji apakah mereka yang menggunakan layanan pembayaran digital akan tetap menggunakan fasilitas tersebut, didasari oleh faktor-faktor yang ada di dalam model UTAUT2 yang telah dimodifikasi. Berdasarkan (Shailza & Sarkar, 2019), layanan pembayaran digital telah mencapai tingkat adopsi yang terus meningkat dalam sektor-sektor baik pemerintah maupun swasta. Seiring dengan para pelaku bisnis dan organisasi mulai beradaptasi terhadap teknologi, mereka juga berlomba-lomba dalam memberikan layanan pembayaran digital yang terbaik bagi para pengguna. Kajian studi ini menggunakan 8 variabel independen (Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Habit, Price Saving Orientation, dan Trust). Total responden dari kuesioner yang telah disebar terdapat sebesar 256 responden. Hasil dari studi ini adalah, lima dari delapan variabel (Effort Expectancy, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Price Saving Orientation, dan Trust) memengaruhi continuance intention para konsumen dalam menggunakan layanan pembayaran digital. Sementara tiga variabel lainnya (Performance Expectancy, Social Influence, dan Habit) terbukti tidak memengaruhi continuance intention para konsumen.

---

This study examines whether those who are using the digital payment services will continue to do so considering the factors that are based on the modified UTAUT2 Model. According to (Shailza & Sarkar, 2019), digital payment services has achieved increasing adoption throughout the government and private sector. Moreover, as businesses and organizations are starting to adapt to technology, all are racing in order to provide the best and most convenient digital payment services for the consumers. This study takes in 8 variables: Effort Expectancy, Performance Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Habit, Price Saving Orientation, and Trust, in order to assess their Continuance Intention to use digital payment services. The questionnaire that was distributed for this study has a total respondent of 256. The results of this study are five out of eight variables (i.e., Effort Expectancy, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Price Saving Orientation, and Trust) positively influenced the continuance intention to use digital payment services. While the remainder three variables (i.e., Performance Expectancy, Social Influence, and Habit) do not positively influence the continuance intention to use digital payment services."

"Payment gateway merupakan sebuah teknologi perangkat lunak yang menyediakan layanan transaksi uang. Dalam pengembangannya, Software Product Line Engineering (SPLE) dapat menjadi solusi implementasi berbagai variasi layanan transaksi uang. SPLE adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang memanfaatkan reusable platform dan mass customisation. Penelitian sebelumnya telah membuat sebuah feature diagram untuk product line payment gateway dan fitur payment telah diimplementasi berdasarkan feature diagram yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan Delta-Oriented Programming (DOP) yaitu sebuah paradigma untuk pengembangan SPLE dimana komposisi dibagi menjadi dua jenis komponen yaitu core dan delta. Core adalah komponen yang menjadi basis produk dalam product line. Delta merupakan komponen yang memodifikasi core kita ditambahkan. Akan tetapi, implementasi fitur payment mengalami masalah pemanggilan variasi eksternal API sehingga menimbulkan peningkatan jumlah modul delta. Peningkatan jumlah modul delta tersebut menyebabkan kesulitan dalam penggunaan ulang komponen (reusability). Penelitian ini menghasilkan metode generalisasi pemanggilan eksternal API, menemukan kebutuhan untuk WinVMJ Composer dapat meng-compile multilevel delta, dan pengembangan multilevel delta secara manual menggunakan fitur disbursement Flip. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan agar WinVMJ Composer dapat meng-compile multilevel delta secara otomatis dan untuk pengembangan struktur pemetaan product configuration WinVMJ Composer lebih lanjut.

---

Payment gateway is a software technology that provides money transaction services. In its development, Software Product Line Engineering (SPLE) can be a solution for implementing various variations of money transaction services. SPLE is a software development paradigm that utilizes reusable platforms and mass customization. Previous research has created a feature diagram for the payment gateway product line, and the payment feature has been implemented based on the created feature diagram. This research utilizes Delta-Oriented Programming (DOP), which is a paradigm for SPLE development where composition is divided into two types of components, core and delta. Core component serves as the basis for products in the product line, while delta component modifies the core by adding specific features. However, the implementation of the payment feature encounters issues with calling external API variations, resulting in an increased number of delta modules. The increase in delta modules makes it difficult to reuse components (reusability). This research proposes a method for generalizing the calling of external APIs, identifies the need for the WinVMJ Composer to compile multilevel deltas, and develops multilevel deltas manually using the Flip disbursement feature. This research is expected to serve as a reference for enablingWinVMJ Composer to automatically compile multilevel deltas and for further development of the product configuration mapping structure of WinVMJ Composer."

"Skripsi ini menganalisis implementasi telemedicine dan regulatory sandbox di Indonesia berdasarkan Kepmenkes 1280/2023, UU 17/2023, dan Permenkes 20/2019, serta di Singapura berdasarkan Health Care Services Act (HCSA) dan National Telemedicine Guidelines (NTG). Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, mengkaji telemedicine dan regulatory sandbox dengan membandingkan konsep, regulasi, dan isu hukum di Indonesia dan Singapura. Dalam hal ini, Singapura menggunakan sistem lisensi untuk telemedicine dibawah HCSA dengan NTG yang digunakan sebagai pedoman khusus. Sebelum sistem lisensi digunakan, Singapura menyelenggarakan regulatory sandbox LEAP hingga 2021, guna menyesuaikan HCSA dengan perkembangan teknologi kesehatan. Di Indonesia, telemedicine belum mempunyai pengaturan secara khusus. Meskipun sudah berkembang cukup baik melalui aplikasi berbasis smartphone yang diselenggarakan oleh health-tech company, hal ini belum sesuai dengan standar perangkat telemedicine. Kepmenkes 1280/2023 hanya mengakomodir telemedicine yang diselenggarakan melalui aplikasi berbasis smartphone, yang mana belum mendukung standarisasi telemedicine. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyusunan regulasi yang sesuai dengan standar telemedicine melalui regulatory sandbox yang juga melibatkan pemangku kepentingan lain.

---

This thesis analyzes the implementation of telemedicine and regulatory sandboxes in Indonesia based on Kepmenkes 1280/2023, UU 17/2023, and Permenkes 20/2019, as well as in Singapore based on the Health Care Services Act (HCSA) and National Telemedicine Guidelines (NTG). The research employs a doctrinal methodology with a descriptive-prescriptive approach, examining telemedicine and regulatory sandboxes by comparing concepts, regulations, and legal issues in Indonesia and Singapore. In this context, Singapore uses a licensing system for telemedicine under the HCSA with NTG as specific guidelines. Before the licensing system was implemented, Singapore conducted the LEAP regulatory sandbox until 2021 to adapt the HCSA to health technology developments. In Indonesia, telemedicine does not yet have specific regulations. Although it has developed quite well through smartphone-based applications run by health-tech companies, this does not meet telemedicine equipment standards. Kepmenkes 1280/2023 only accommodates telemedicine conducted through smartphone applications, which does not support telemedicine standardization. Therefore, it is recommended that the Ministry of Health expedite the formulation of regulations that meet telemedicine standards through regulatory sandboxes involving other stakeholders."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer diIndonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputeroleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yangberkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah adabeberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UULarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanyakebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secarasignifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasaprogram komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing denganmembuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri programkomputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis iniditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf adalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikanperlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputerdan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnyaindustri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitianditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidahkepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnyaterhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standarpengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjangpengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosiyang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintahpelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehinggadiharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal regulation on computer program industrialindustry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computerprogram takes a government big enough budget. Legal arrangements relating tocomputer programs before and after the Reformation there has been some relatedlaws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of MonopolisticPractices Act and Unfair Competition. However, this policy does not makecomputer programs industry expanded significantly. The Indonesian governmentmust prepare the industrial products and services of a computer program toincrease the capabilities and competitiveness by making industry to developpolicies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter theASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the descriptionof the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1)letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against softwareapplication developers and computer program how the rules and policies inaccordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry toencourage the growth of creative industries products and services of computerprograms. From the results of the study found that the various sets of rules havenot been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legalaccountability, particularly to software products. Related settings such as industrystandard computer program development, medium-term plans and long-termdevelopment of computer programs, system settings associated with effectivepromotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulationof Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully willbe able to develop a computer program industry in Indonesia."

"Penyelenggaraan pertandingan gateball saat ini masih bersifat tradisional dan menggunakan sistem pengelolaan secara manual. Getoboru adalah perangkat digital yang dirancang untuk dapat membantu penyelenggaraan proses bisnis pertandingan. Perancangan sistem Getoboru dimulai dengan menganalisis requirements, pembuatan persona, perancangan desain, serta perancangan usability testing dan pengujian berdasarkan hasil survey terhadap pemain, pelatih, juri, dan pengurus PERGATSI (Persatuan Gateball Seluruh Indonesia) di lapangan. Hasil dari desain dan analisis requirements menjadi dasar dalam perancangan arsitektur sistem Getoboru dan ERD (Entity Relationship Diagram) yang memuat struktur penyimpanan data-data yang diperlukan sistem Getoboru, dan rancangan API yang diperlukan oleh frontend dalam sistem untuk bekerja. Perancangan desain mempengaruhi dalam perancangan struktur aplikasi web dan mobile yang didasari oleh abstraksi untuk membantu dalam implementasi aplikasi web dan optimisasi dalam implementasi aplikasi mobile. Hasil dari desain dan implementasi sistem ini pada akhirnya dievaluasi dan diuji dengan cara mewawancarai beberapa narasumber di lapangan. Setelah dievaluasi dan diuji di lapangan nyata bersama ahli-ahli gateball, sistem Getoboru dapat dinyatakan bermanfaat dalam penyelenggaraan pertandingan gateball.

---

The current implementation of gateball matches is still traditional and uses a manual system. Getoboru is a digital device designed to assist in organizing gateball matches. The design process of the Getoboru system begins with analyzing requirements, creating personas, designing user interfaces, and designing usability testing based on the surveys of players, coaches, judges, and PERGATSI (Persatuan Gateball Seluruh Indonesia) administrators in the field. The result of design and requirement analysis becomes the base of Getoboru system architecture design, ERD design (Entity Relationship Diagram) that contains data structure that Getoboru system needs, and API design that frontend needs for the system to work. The design plan influences the structure design of web and mobile applications based on abstraction that helps in the implementation of web application and the optimization of mobile application. The results of the design and implementation of this system were evaluated and tested by interviewing several interviewees in the field. After being evaluated and tested on the field with gateball experts, the Getoboru system can be declared useful in organizing gateball matches."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program pemagangan di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Magang dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kompetensi tertentu kepada para pesertanya melalui pemberian sertifikat. Pada kenyataannya, peserta magang seringkali tidak mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya peserta magang sehingga terjadi beberapa kasus pelanggaran dalam program pemagangan yang naik ke permukaan. Peraturan mengenai magang sendiri dirasa tidak terlalu kuat sehingga terjadi banyak pelanggaran dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai magang masih kurang lengkap dan didapatkan beberapa faktor untuk menentukan apakah suatu hubungan dapat diklasifikasikan sebagai skema pemagangan atau skema pemekerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about the problems that occur in the apprenticeship program in Indonesia, both in terms of regulation and implementation. An apprentice, refer to Indonesian Labour Regulation, is part of cooperative job training basically aims of gaining experience and certain competence for the participants through the provision of certificates. In fact, apprentices do not get their rights and duty like the ordinary apprentices frequently, thus there are some cases about the breach in apprenticeship program which rise to the surface. The regulation on apprenticeship is not too strong that cause many breaches in the implementation. The research method is normative juridical by means of literature study conducted of secondary data and equipped with interviewing informants. This research is descriptive analytical using a qualitative approach. The results obtained by writers through research is knowing that regulations governing about apprenticeship in Indonesia is still weak and the writers obtained several factors to determine whether a relationship can be classified as apprenticeship scheme or work scheme. "

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Regulatory Sandbox merupakan mekanisme uji coba terhadap inovasi teknologi terbaharukan atau model bisnis baru yang dimanifestasikan dalam suatu kerangka peraturan regulator finansial. Sejatinya mekanisme Uji coba piloting secara ad. hoc telah pertama kali dilaksanakan oleh Regulator Finansial sejak Tahun 2004 yaitu oleh Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) yang kemudian diikuti oleh regulator finansial lain diseluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Pada tahun 2016Financial Conduct Authority (FCA) Inggris merupakan negara yang mengkoinkan istilah Regulatory Sandbox dan membakukan mekanisme uji coba kedalam suatu kerangka pengujian yang bersifat berkelanjutan, setelah setahun sebelumnya mendirikan Project Innovate sebagai satuan unit FCA dan Innovation Hub untuk menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital di sektor finansial Inggris. Pembentukan kerangka uji coba inovasi ini kemudian diadaptasi oleh berbagai regulator finansial di dunia, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Negara Malaysia. Meskipun banyak regulator yang telah membentuk Innovation Hub nya masing masing dan telah mengadopsi suatu kerangka uji coba yang serupa. Implementasi regulatory sandbox oleh setiap regulator finansial berbeda-beda disesuaikan kepada lingkup kewenangan regulator, volume inovasi, dan sudut pandang terhadap inovasi dari setiap regulator. Skripsi ini akan melakukan perbandingan kerangka Regulatory Sandbox dari 4 Regulator Finansial di 3 Negara yang berbeda, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (Inggris), dan Bank Negara Malaysia (Malaysia). Regulatory Sandbox is an innovation testing mechanism for cutting-edge technological innovation or new business models that are manifested under a firm Financial Regulatory Framework. The first ad hoc test and learn mechanism were conducted by Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) in 2004, and were followed by various regulator across the globe, Including Bank Indonesia. In 2016, The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) coined the term Regulatory Sandbox and standardize it under a specific and continuous regulatory framework, after One year earlier formed Project Innovate as the FCA Innovation unit and Innovation hub to encounter the digital financial services development in the UK Financial Sector. The formation of this Regulatory Sandbox Frameworks were being adopted by various financial regulator across the globe, including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Bank Negara Malaysia. Even tough various regulator have formed their own version of Innovation Hub and adopted the similar test and learn mechanism, the implementation of every regulatory sandbox may vary from one financial regulator to the other adjusted to every financial regulator supervisory purview, Innovation Volumes, and Regulatory viewpoint on innovation from every regulator. This Essay will compare the regulatory sandbox framework from 4 financial regulator in 3 Different Countries, Including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (United Kingdom), and Bank Negara Malaysia (Malaysia)"

"Kacang merah memiliki mutu gizi yang tidak kalah dengan jenis kacang lainnya, namun pemanfaatannya menjadi makanan jajanan masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi kacang merah dalam pembuatan tortilla chips terhadap kandungan gizi dan daya terimanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 4 macam perlakuan substitusi yaitu 0%, 10%, 20% dan 30%. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji Anova. Hasil menunjukkan bahwa substitusi kacang merah meningkatkan kadar protein dan lemak, namun menurunkan kadar karbohidrat. Hasil uji daya terima yang paling disukai oleh panelis adalah tortilla chips dengan penambahan kacang merah sebanyak 30%.

---

Red beans have the nutritional quality that not less when compared with the other bean, but their use is limited in the manufacture of snack. The objective of this research was to determine the effect of red beans substitusion to nutritional value and the acceptance in making of tortilla chips. This type of research is experimental research with 4 treatment substitution that is 0%, 10%, 20%, and 30%. Nutrition statistical analyses using ANOVA test. The result is show us that substitution by using red bean increase protein levels and fat levels but decrease levels of carbohydrates. Substitusion with 30% red beans is the most accepted by the panelists."