Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Permen ATR No.2 Tahun 2018"), perbandingan perlindungan hukum dan pengawasan antara Notaris dan PPAT dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta upaya hukum pembeli atas Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Permen ATR No.2 Tahun 2018. Profesi jabatan PPAT kurang dilindungi dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan. Belum diterbitkannya petunjuk pelaksana dari Permen ATR No.2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya terhadap Notaris.

---

This research reveals an analysis legal protection form for Land Deed Making Officials (PPAT) Subsequent to the Amendment of Article 66 of Law of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Concerning Notary Profession based on the Decision of the Regional Supervisory Council No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018. The problem construction which discussed in this research is about the form of legal protection against PPAT after the issuance of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 year 2018 about the Construction and Supervision of land deed official ("Permen ATR No. 2 years 2018"), the discrepancy of legal protection and supervision between notary Public and PPAT in providing the protection and legal certainty, and the buyer's legal efforts on the verdict MPD No. 57/UM/MPD/ Kab. Bogor/V/2018 and legal protection against buyers. This research method uses the normative juridical method, an analytical descriptive, with the library of data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The law protection for PPAT is different from the legal protection of the notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004, although with the published of Permen ATR No. 2 year 2018. The profession of the PPAT is less protected than the notary public who owns the organs of the notary assembly in making the decision to approve or reject a call of inquiry. Not published instructions for the implementation of Permen ATR No. 2 year 2018 makes legal protection against PPAT has not been carried out perfectly as is the case against notary."

"Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect."

"To describe legal ground for operasionalization of Baitul Qiradh activity is the main purpose of this research. The legal ground is founded in funding contract through Bairul Qiradh. The article also describes the limit of responsibility to depositors. Data needed for this research is primery and secondary data. The primery data was gotten by interviewing respondents and informant, while the secondary data was obtained through library research. The result of research shows that Baitul Qiradh is a financial institution, but we cannot call as a banking institution, and also it is not based on license of public institution, so that its existance is quite weak based on the finance law. The form of the business borad whose name is Kelompok_Swadaya Masyarakat (KSM) is not known in positive Iaw system. Although, the board can called as civil association which responsibility is unlimited."

"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.

The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Pemekaran wilayah kantor pertanahan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya terkait peralihan hak atas tanah yang mesti didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pemekaran wilayah ini dalam kenyataannya merubah daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga meskipun PPAT dapat membuat akta akan tetapi akta tersebut tidak dapat didaftarkan karena berada di luar wilayah kantor pertanahan yang dipilihnya. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain itu menganalisis pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah daerah yang dimekarkan. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa implikasi pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT adalah munculnya ketidakpastian hukum karena akta autentik yang dibuat untuk mengalihkan hak atas tanah oleh PPAT menjadi tidak dapat didaftarkan ke kantor pertanahan hasil pemekaran yang bukan merupakan pilihan PPAT sebagai daerah kerjanya. Adapun terkait pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah pemekaran daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui pengecekan sertipikat dan selanjutnya disesuaikan dengan data dan informasi terbaru. Apabila dalam kenyataanya akta tersebut tidak dapat didaftarkan oleh PPAT ke kantor pertanahan setempat karena daerah kerja PPAT tidak termasuk wilayah kantor pertanahan itu maka PPAT harus menyarankan kepada pihak yang hendak membuat akta untuk menghubungi PPAT yang berwenang sesuai dengan wilayah kantor pertanahan setelah pemekaran.

---

The territorial expansion of land offices in Indonesia, which includes the division of the Bogor Regency Land Office in West Java Province based on the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 12 of 2022, is intended to improve public services, particularly concerning the transfer of land rights that must be registered at the local land office. In practice, this territorial expansion alters the working areas of Land Deed Officials (PPAT), meaning that although a PPAT can create a deed, the deed cannot be registered if it falls outside the jurisdiction of the land office chosen by the PPAT. This study analyzes the legal implications of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs in relation to the transfer of land rights through land registration activities in Bogor Regency, West Java Province. Additionally, it examines the creation of deeds by PPATs for land plots within the newly expanded regions. This legal research is non-doctrinal, collecting primary data through interviews with several relevant sources, while secondary data collection is conducted through literature studies. The collected data is then qualitatively analyzed. The analysis results indicate that the implication of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs is the emergence of legal uncertainty. This is because the authentic deeds made to transfer land rights by PPATs become unregistrable at the expanded land offices that are not the PPAT's chosen working areas. Concerning the creation of deeds by PPATs for land plots within the expanded regions, this must be done carefully and meticulously by checking the certificates and aligning them with the latest data and information. If it turns out that the deed cannot be registered by the PPAT at the local land office due to the PPAT's working area not being within that land office's jurisdiction, the PPAT must advise the parties intending to create the deed to contact the PPAT authorized in accordance with the land office's jurisdiction after the territorial expansion"

"Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

---

This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority."