Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Penelitian skripsi ini secara keseluruhan membahas instrumen utang berbentuk Medium Term Notes pada Badan Usaha Milik Negara Perum Perumnas. Sebelumnya, Medium Term Notes tidak memiliki pengaturan khusus dalam mekanisme penerbitannya. Sejak tahun 2019, Medium Term Notes diatur khusus dengan diterbitkannya POJK 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Secara umum, Medium Term Notes lazimnya diterbitkan oleh Perseroan Terbatas sebagai salah satu instrumen utang. Dengan masifnya penerbitan Medium Term Notes, Badan Usaha Milik Negara juga mulai menerbitkan Medium Term Notes sebagai salah satu sumber pendanaan eksternal. Skripsi ini juga meneliti mengenai penerbitan Medium Term Notes pada BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana diketahui, seluruh modal Perum dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas mengenai sejauh mana peran Negara dalam membantu mencegah maupun mengatasi risiko penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes oleh Perum Perumnas. Pembahasan tersebut dimulai dengan menjelaskan dasar hukum penerbitan Medium Term Notes oleh Perum Perumnas, mekanisme penerbitan Medium Term Notes Perum Perumnas, riwayat penerbitan Medium Term Notes, para pihak dalam penerbitan Medium Term Notes, peristiwa penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes Perum Perumnas, peristiwa restrukturisasi Medium Term Notes Perum Perumnas, jaminan pelunasan Medium Term Notes Perum Perumnas, sampai peran Negara dalam peristiwa gagal bayar Medium Term Notes Perum Perumnas

---

This thesis research comprehensively discusses the Medium Term Notes debt instrument in the State-Owned Enterprise (SOE) Perum Perumnas. Previously, Medium Term Notes did not have specific regulations governing their issuance mechanism. Since 2019, Medium Term Notes have been specifically regulated with the issuance of POJK 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering. Generally, Medium Term Notes are commonly issued by Limited Liability Companies as one of the debt instruments. With the massive issuance of Medium Term Notes, State-Owned Enterprises have also started issuing Medium Term Notes as one of the external funding sources. This thesis also examines the issuance of Medium Term Notes by State-Owned Enterprises in the form of Public Companies (Perum). As known, the entire capital of Perum is owned by the State. Therefore, it is crucial to discuss the extent to which the State plays a role in preventing and addressing the risk of payment delays of Medium Term Notes obligations by Perum Perumnas. The discussion begins by explaining the legal basis for the issuance of Medium Term Notes by Perum Perumnas, the mechanism for issuing Medium Term Notes by Perum Perumnas, the history of Medium Term Notes issuance, the parties involved in Medium Term Notes issuance, events of delayed payment obligations of Medium Term Notes by Perum Perumnas, events of restructuring Medium Term Notes by Perum Perumnas, guarantees for the settlement of Medium Term Notes by Perum Perumnas, and the role of the State in the event of default on Medium Term Notes by Perum Perumnas."

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi.

---

The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method.

Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service).

Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition."

"Dengan meningkatnya investasi asing yang dilakukan oleh BUMN, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sebagai investor asing yang hendak menuntut haknya melalui arbitrase ICSID. Negara yang digugat oleh BUMN sering kali mengajukan keberatan yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID dengan dasar bahwa BUMN tidak memiliki kedudukan hukum sebagai “National of another Contracting State” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2)(b) Konvensi Washington. Penelitian dengan metode yuridis-normatif ini kemudian menemukan bahwa para Majelis Arbitrase ICSID yang dihadapkan permasalahan tersebut menggunakan Tes Broches sebagai upaya solusinya. Tes Broches dikembangkan oleh Sekretaris Jenderal ICSID pertama, Aron Broches, yang menyatakan bahwa BUMN tidak memiliki kedudukan hukum sebagai “National of another Contracting State” apabila bertindak sebagai agen dari pemerintah atau melaksanakan fungsi yang pada dasarnya pemerintahan negara asalnya. Dengan memahami perkembangan penerapan Pasal 25 ayat (2)(b), diharapkan Indonesia sebagai Negara Penandatanganan Konvensi Washington yang saat ini sedang menggencarkan program BUMN Go Global dapat mempersiapkan diri untuk permasalahan kedudukan hukum BUMN yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

---

With the increase in foreign investment made by SOEs, issues are faced by SOEs as foreign investors in claiming their rights through ICSID arbitration. Countries that are sued by SOEs often object to the jurisdiction of the ICSID Tribunal on the basis that SOEs do not have legal standing as “National of another Contracting State” as required in Article 25 paragraph (2)(b) of the Washington Convention. Using the juridical-normative method, this research later found that the ICSID Tribunal who was faced with this issue used the Broches Test to solve it. The Broches Test is developed by the first Secretary General of ICSID, Aron Broches, which states that SOE does not have legal standing as a “National of another Contracting State” if it acts as an agent for the government or is discharging an essentially governmental function. By understanding the development of the implementation of Article 25 paragraph (2)(b), Indonesia, as a signatory to the Washington Convention, which is currently launching the BUMNGo Global program, may prepare itself for the potential issue of SOEs legal standing in the future. "

"Salah satu hambatan sosial atas penerimaan kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah adanya tradisi patriarki yang sudah berjalan ratusan tahun. Srikandi BUMN merupakan komunitas yang menarik untuk diteliti karena baru dibentuk pada April 2021 sehingga masih sedikit literatur yang membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Srikandi BUMN serta peranan dari pemimpin perempuan setelah pembentukan Srikandi BUMN. Penelitian ini menjadi penting karena perusahaan BUMN seringkali menjadi pemain kunci dalam berbagai sektor ekonomi, dan kepemimpinan yang efektif di dalamnya dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretivisme dan analisis dokumen serta analisis wacana. Hasil dari penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan di perusahaan BUMN setelah pembentukan Srikandi BUMN sangat kompleks dan multidimensi. Mereka harus mengatasi unconscious bias yang menghalangi kemajuan karir mereka, menyeimbangkan peran ganda antara profesional dan domestik, mengelola emotional labor serta terus mengembangkan kompetensi untuk mendukung kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berorientasi pada hubungan. Pembentukan Srikandi BUMN sendiri memberikan platform bagi perempuan untuk berdaya dalam posisi kepemimpinan, tetapi tantangan sistemik dan budaya tetap harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Di samping itu, hasil dari penelitian ini adalah mengeksplor peran-peran penting pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan berperan dalam membangun soliditas tim. Mereka tidak bersaing dengan laki-laki, melainkan saling melengkapi. Pemimpin perempuan berperan sebagai partner dalam kerja sama tim, menjaga status dan otonomi setiap anggota tim. Selain itu, pemimpin perempuan juga memiliki empati tinggi dan objektif, yang berkontribusi pada keberagaman gender di level manajemen. Mereka harus menjaga keseimbangan antara perhatian dan cinta kepada keluarga dengan tanggung jawab profesional di perusahaan.

---

One of the social obstacles to the acceptance of women's leadership in Indonesia is the existence of a patriarchal tradition that has been going on for hundreds of years. Srikandi BUMN is an interesting community to research because it was only formed in April 2021, so there is still little literature discussing the challenges faced by Srikandi BUMN and the role of women leaders after the formation of Srikandi BUMN. This research is important because state-owned companies are often key players in various economic sectors, and effective leadership in them can have a significant impact on national economic growth and stability. This research uses qualitative methods of interpretivism, document analysis, and discourse analysis. The results of this research reveal that the challenges faced by female leaders in state-owned companies after the formation of Srikandi BUMN are very complex and multidimensional. They must overcome unconscious biases that hinder their career advancement, balance dual roles between professional and domestic, manage emotional labor, and continue to develop competencies to support inclusive and relationship-oriented women's leadership. The formation of Srikandi BUMN itself provides a platform for women to be empowered in leadership positions, but systemic and cultural challenges must still be overcome to achieve gender equality. In addition, the results of this research explore the important roles of women leaders. Female leaders play a role in building team solidarity. They do not compete with men but complement each other. Female leaders act as partners in teamwork, maintaining the status and autonomy of each team member. Apart from that, female leaders also have high empathy and are objective, which contributes to gender diversity at the management level. They must maintain a balance between concern and love for their family with professional responsibilities in the company."

"Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan pelaksananya, perbedaan norma dalam studi kelayakan untuk penjaminan pemerintah dengan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta tidak diaturnya klausul negosiasi dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan tersebut tidak menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penjaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Disharmoni norma terjadi sebagai wujud kompromi pemerintah atas keinginan Lembaga Keuangan Internasional agar penjaminan dapat terlaksana, Pemerintah tetap memberikan standar penilaian kelayakan yang sama terhadap penjaminan dan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta negosiasi atas perjanjian penjaminan dilakukan walaupun proses negosiasi perjanjian penjaminan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena kedua hal tersebut dianggap penting dalam pelaksanaan penjaminan. Untuk itu, pemberian jaminan harus disusun berdasarkan konsep pengelolaan fiskal pemerintah yang prudent dan perlunya revisi peraturan perundangan terkait agar tidak menimbulkan konflik norma dan dapat memberikan kepastian hukum

---

In the implementation of Government Guarantee for BUMN Direct Loans based on the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 82 of 2015 with its implementing regulations, namely PMK No. 189 of 2015 and PMK No. 101/2018 found several problems, including disharmony of norms between Presidential Decree No. 82 of 2015 with its implementing regulations, differences in norms in the feasibility study for government guarantees with joint guarantees with the government and BUPI and the absence of negotiation clauses in the legislation but these problems do not cause obstruction of the implementation of the guarantee. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and is supported by data obtained through interviews. Based on the results of the research that has been done, the Disharmony of norms occurs as a form of government compromise on the wishes of the International Financial Institution so that the guarantee can be carried out, the Government continues to provide the same standard of feasibility assessment of guarantees and guarantees with the government and BUPI and negotiations on the guarantee agreement are carried out even though the agreement negotiation process is not stipulated in the government regulations, because these two things are considered important in the implementation of guarantee. For this reason, the provision of guarantees must be prepared based on the concept of prudent government fiscal management and the need for revision of relevant laws and regulations so as not to cause conflict of norms and to provide legal certainty."

"Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan bagi BUMN untuk berkontrak. Padahal sebagai subjek hukum dan pihak dalam sebuah kontrak, BUMN perlu memiliki kebebasan berkontrak. Jangan sampai, hanya karena modal BUMN berasal dari Pemerintah, maka terjadi perbedaan perlakuan terhadapnya. Hal ini juga pada akhirnya memunculkan pertanyaan, seperti apa seharusnya negara berperan untuk melindungi BUMN dalam kondisi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan dilakukan pengkajian terhadap asas hukum, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal serta horisontal. Akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Juga, terhadap BUMN tetap terdapat asas kebebasan berkontrak, meski kondisi saat ini masih membayangi ketidakpastian hukum. Serta, peran negara seharusnya adalah menciptakan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait definisi keuangan negara, baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, serta bertindak hanya sebagai pemegang saham atau pemilik modal dalam BUMN, yang tunduk pada hukum privat, bukan bertindak dengan kekuasaan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

---

Inconsistency in the definition of state finance in law and legislation in Indonesia, making organ of State Owned Enterprises SOE gets the insecure feeling to act in the daily management, including make and execute the contract. This is due to concerns in the event of a loss in SOE, will be regarded as the state 39 s financial losses, as the impact of inconsistency definition of state finance, which include or not SOE rsquo s finance. Thus, the question whether such an insecure feeling form of their lack of freedom for SOE to contract. In fact, as a subject of law and the party in a contract, the SOE needs to have freedom of contract. Do not be, just because of SOE rsquo s capital from the Government, then there is a difference in treatment. It also ultimately begs the question, what should the state acts to protect SOE in such conditions. To answer these questions, the research conducted by using normative and conducted an assessment of legal principles, systematic law, as well as the level of vertical and horizontal synchronization.

Finally, it was concluded that the finances of SOE is not the state finance. Also, the SOE are still have the freedom of contract, although the legal uncertainty still exist. As well, the state 39 s role should be to create harmonization of laws and regulations related to the definition of state finance, both in the legislative and judicial, as well as acting only as a shareholder or owner of capital in SOE, which obey to private law and not act with power in the capacity as a public legal entity."

"Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan bank di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997, yang juga disebut sebagai Single Presence Policy, yang sekarang diatur dalam POJK No. 39 / POJK.03 / 2017. Peraturan tersebut menetapkan bahwa satu pihak hanya dapat mengendalikan pemegang saham di satu bank, untuk melakukannya, dapat dilakukan dengan 3 opsi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu merger dan / atau konsolidasi, pembentukan Perusahaan Induk Bank, dan Fungsi Induk. Untuk bank-bank BUMN, pemerintah Indonesia berencana untuk mendirikan Bank Holding Company melawan empat bank negara, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Nasional. Tesis ini akan menjelaskan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal bersama dengan implikasi positif dan negatif dari pembentukan Perusahaan Induk bank-bank BUMN, dengan penunjukan PT Danareksa sebagai perusahaan induk. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan informan. Dalam pembentukan Perusahaan Induk Bank, akan ada implikasi positif dan negatif, termasuk hukum persaingan usaha, kemampuan bisnis, holding operasional, dan hak istimewa BUMN. Direkomendasikan kepada regulator untuk melengkapi dan mensinkronkan UU BUMN baru dengan UU Anti Monopoli yang baru agar tidak saling bertentangan, dan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meninjau kembali rencana pendirian Bank Holding Company untuk meminimalkan munculnya aspek negatif termasuk risiko yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

---

Bank Indonesia has issued a policy to address the rapid growth of banks in Indonesia since the 1997 economic crisis, which is also called as the Single Presence Policy, which is now regulated under POJK No. 39 / POJK.03 / 2017. The regulations stipulate that one party can only be the controlling shareholder in one bank, to do so, it can be done with 3 options provided by the Financial Services Authority, namely mergers and / or consolidations, formation of a Bank Holding Company, and Holding Function. For state-owned banks, the Indonesian government plans to establish a Bank Holding Company against the four states banks, which is Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, and the National Savings Bank.

This thesis will explain and analyze the implementation of the Single Ownership Policy along with the positive and negative implications of the formation of the Holding Company of state-owned banks, with the appointment of PT Danareksa as the holding company. This research is normative legal research, and is descriptive analytical, by reviewing library materials as secondary data supported by interviews with informants. In the formation of the Bank Holding Company, there will be positive and negative implications, including business competition law, business abilities, operational holding, and the privileges of BUMN.

It is recommended to regulators to complete and synchronize the new BUMN Law with the new Anti-Monopoly Law so as not to contradict each other, and to the Ministry of Finance and Ministry of BUMN to review the plan to establish Bank Holding Company to minimize the emergence of negative aspects including risks that will have animpact in the Indonesian economy."