Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penentu terjadinya pergeseran dominasi elit lokal dari aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru NW dalam pilkada NTB pasca Orde Baru. Secara umum, pergeseran elit lokal pasca kejatuhan rezim Orde Baru terjadi akibat adanya kekosongan dominasi struktur pemerintah pusat dan kelembagaan partai politik di daerah yang memberi ruang aktor lokal untuk mendominasi melalui ikatan-ikatan etnis untuk menguasai struktur pemerintahan di daerah (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). Di sisi lain, kekosongan aktor pemerintah pusat mendorong adanya perubahan peran elit agama yang terlibat dalam politik (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). Fenomena pergeseran dominasi aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru di NTB menunjukkan hal yang berbeda. Kendati hilangnya dominasi rezim Orde Baru, akan tetapi dominasi dari aktor yang memiliki kedekatan pada struktur kekuasaan di pemeritah pusat mampu mendominasi kontestasi politik elektoral di daerah. Di sisi lain, ikatan etnis hanya menjadi media penguat perbedaan identitas kelompok yang bersaing, bukan sebagai penentu kemenangan aktor. Justru faktor utama yang menyebabkan adanya pergeseran dominasi elit di NTB yakni kapasitas dari aktor sentral dan institusi informal yang memiliki kedekatan dengan beragam aktor lain di daerah. Dengan kata lain, kehadiran aktor elit agama dalam aktivitas politik merupakan cerminan dari ketiadaan kompetitor dari luar kalangan elit agama yang memiliki kapasitas aktor dan kelembagaan informal yang kuat di daerah. Studi ini menggunakan teori struktur kekuasaan masyarakat (Knoke, 1990) dan teori kelembagaan informal (Helmke & Levitsky, 2002) sebagai alat analisis. Berdasarkan penggunaan teori tersebut, pergeseran elit lokal di NTB terjadi akibat adanya kapasitas aktor sentral yang dimiliki kelompok Tuan Guru NW yang mampu memanfaatkan struktur informal Nahdlatul Wathan melalui pilkada langsung pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Di pihak lain, kelompok aristokrat Sasak hanya terfokus pada aktor tanpa menggunakan kelembagaan informal dalam membentuk integrasi dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan aktor aristokrat Sasak hanya mampu mendominasi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada tahun 1998 dan 2003, sedangkan kelompok Tuan Guru NW memiliki dominasi dalam pilkada langsung tahun 2008, 2013 dan 2018.

---

This study explains the determinants of the shift of local elite domination from Sasak aristocratic actors to the group of Tuan Guru NW in the West Nusa Tenggara Elections post New Order. In general, the shift in local elites after the fall of the New Order regime occurred due to the emptiness of the dominance of the central government and political parties in the regions which gave local actors space to dominate through ethnic ties to control the governance structures in the regions (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). On the other hand, the void of central government actors encourages a change in the role of religious elites involved in politics (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). The phenomenon of Sasak aristocratic actor domination shifting to the Tuan Guru group in West Nusa Tenggara shows a different matter. Although there was a loss of dominance of the New Order regime, the dominance of actors who had a closeness to the power structure at the Soeharto regime was able to dominate electoral political contestation in the regions. On the other hand, ethnic ties only serve as a medium to reinforce the differences in the identities of competing groups, not as a determinant of actor's victory. It is precisely the main factor that causes a shift in dominance, namely the capacity of the central actor who has closeness with various other actors in the area. In other words, the presence of religious elite actors in political activities is a reflection of the absence of competitors from outside the religious elite who have strong informal actor and institutional capacity in the regions. This study uses the theory of community power structures (Knoke, 1990) and informal institutional theory (Helmke & Levitsky, 2002) as analytical tools. Based on the use of this theory, the shift in local elites in West Nusa Tenggara occurred due to the capacity of the central actors owned by the Tuan Guru NW group who were able to utilize the informal structure of Nahdlatul Wathan through direct elections in 2008, 2013 and 2018. On the other hand, Sasak aristocratic groups were only focused on actors without using informal institutions in forming integration and coordination in order to achieve common goals. This study shows that the ability of Sasak aristocratic actors was only able to dominate in parliament elections in 1998 and 2003, while the Tuan Guru NW group had dominance in the direct elections in 2008, 2013 and 2018."

"Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi  Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Studi ini merupakan pendalaman IDI melalui pengumpulan dan analisis data sekunder serta wawancara mendalam, difokuskan di tiga kabupaten/kota dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram. Temuan penting studi ini, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting.

---

Usually, the measurement of democracy is conducted in a global context and involves cross-country comparisons. In fact, local democracy can also become an interesting object of study. This research examines the Indonesia Democracy Index (IDI) as a province-based local democracy measurement. West Nusa Tenggara (NTB) has been chosen a focus of this research because in the period of 2009-2014, it is the country’s province with poorest democratic achievements, which were marked by a high number of challenges to civil liberties, incidents of mass violence, weak of DPRD’s role, and the stalled regeneration of local political parties. This is an advance of the study of IDI through the collection and analysis of secondary data and in-depth interviews, focused on the three districts/cities with the highest levels case of violence, namely: Bima District, Dompu District, and Mataram City. The key finding of this study is: The regional autonomy era in Indonesia has pushed forward an extensive religious life control, which tends to be discriminatory and contradicts the principles of democracy. The number of cases of violence and vigilantism shows that civil virtues and political culture have not grown well in the society. In fact, these are important foundations needed in building democracy. DPRD does not play a maximum role in carrying out its main roles and functions in terms of legislation, budgeting, and supervision. In addition to the low representation of women in DPRD. Local political parties have not succeeded in carrying out regeneration as their important traditional function."

"Keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dengan kondisi lingkungan sehingga dibutuhkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik dan optimal. Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Kegiatan pengelolaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kaidah ekologi dan peka terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Selain itu perlu dilakukan penentuan ambang batas (carrying capacity), baik secara formal maupun ekologis dalam rangka meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pemanfaatan potensi sumber daya keanekaragaman hayati, ekosistem, dan nilai kekhasan serta keaslian yang ada di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan berbasis pada perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Upaya tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pemahaman, kesadaran dan partisipasi dari semua pihak dalam menjaga kondisi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan pariwisata dan kondisi lingkungan di Gili Trawangan saat ini; mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman masyarakat lokal Gili Trawangan tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian masyarakat lokal terhadap permasalahan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan; mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kondisi lingkungan Gili Trawangan saat ini telah mengalami degradasi yang dapat terlihat dari terjadinya perubahan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai dan tatanan lingkungan; kerusakan pantai akibat abrasi; penanganan masalah sampah belum optimal; pengelolaan sarana-prasarana umum belum optimal; dan kerusakan terumbu karang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut maka perlu adanya pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang didasari oleh adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi serta adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

---

Sustainable development of tourism depends on the environmental conditions that required protective efforts; proper and optimal management. Tourism management in small islands must be based on the balance commitment between the development of economic, socio-cultural and conservation. Management activities need to be carried out by giving more attention to the rules of ecology and sensitive to social and cultural values. In addition it is necessary to determinate the threshold (carrying capacity), both formal and ecologically in order to minimize the negative impacts of development activities. Therefore, the potential utilization of biodiversity resources, ecosystems, the distinctiveness and authenticity value of small islands must be sustainable and integrated based on the protection, maintenance, utilization and development. Such efforts will not work without the understanding, awareness and participation of all parties in maintaining the environmental condition.

The purpose of this study is to identify and analyze the development of tourism and environmental condition in Gili Trawangan currently; to identify and analyze Gili Trawangan local communities understanding of the sustainable tourism principles and local communities caring attitude towards tourism and environment issues in Gili Trawangan; to identify and analyze the level of participation of local communities in tourism and environmental management in Gili Trawangan. This study was conducted with a qualitative approach and a combination of quantitative and qualitative research method.

The results of this study found that the environmental condition of Gili Trawangan nowadays has degraded as indicated by the change of land use in coastal border and the change of environmental order; coastal damage due to abrasion; the handling waste problem is not optimal yet; the management of public infrastructure is not optimal, and the coral reefs damage. To overcome these problems, it is necessary to manage the tourism and environment based on the understanding of the sustainable tourism principles and caring attitude towards the occurred problems, and also the local communities participation in environmental and tourism management."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untulc menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 1994 sampai 2006 yang antara lain dipengaruhi oleh pengeluaran pemcrintah, kredit perbankan dan angkatan kerja dengan menggunakan metode analisis data panel dcngan mengacu pada Model Solow yang dikembangkan oleh Ram Rati (1986), Data pertumbuhan ekonomi didasarkan pada data PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB tahun 1994 sampai 2006 atas dasar harga konstan tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0067 terhadap permmbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. Peningkatan proporsi belanja pembangunan sebesar 1% absolute mdca PDRB akan bertuznbuh relative sebesar 0,0067% Selain itu proporsi knedit konsumsi terhadap PDRB juga berpengaruh positif dan signiiikan sebesar 0,0096 terhadap pertumbuhan PDRB. Peningkatan proporsi kredit konsumsi sebesar 1% absolute maka PDRB akan bertumbuh relative sebesar 0,0096%. Sedangkan pertumbuhan angkatan kenja berpengaruh positif dan signiflkan terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685. Pertambahan angkatan kezja sebanyak 1% akan mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685%. Proporsi bel ja pembangunan, proporsi krcdit konsumsi dan angkatan kexja merupakan faktor yang determinana mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Ptovinsi NTB selama tahun 1994 - 2006. Efek individu kabupaten dan kota dan efek waktu, jika diasumsikan variabel bebas yang tidak berubah maka pada Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif yang tertinggi di Provinsi NTB bail: pada saat pelaksanaan otonomi daerah maupun sebelum otonomi daerah. Hasil penelitian merekomendasikan agar proporsi belanja pembangunan, proporsi kredit modal kelja dan proporsi kredit investasi ditingkatkan nilainya guna mendomng pertumbuhan PDRB yang lebih berarti.

---

The focus of this research is to analyze economics growth of region and municipality in West Nusa Tenggara Province 1994 - 2006 which for example influenced by expenditure of local govemment, banking credit and labor force by using method analyse panel data relateed with Model of Solow developed by Ram Rati (1986). Growth of economics data based on data of GDRP Region and Municipality in West Nusa Tenggara Province for 1994 until 2006 on the basis of constant price of year 2000.

The result of research indicate that proportion of development spending have a positive eifect and significant in 0,0067 value to GDRP growth. Increwing of proportion spending development will have push increase of GDRP growth 0,0067%. ln addition to proportion of consume credit have a positive effect and signiicant to GDR? growth in 0,0096 value. Greating of consume credit proportion 1% absolute will progressively push increase of GDRP growth 0,0096%. The other estimation result indicate that growth of labor force have a positive effect and significant to GDRP growth. Individual effect and time effect of region and municipality evidence at Lombok Timur Region, Lombok Barat Region and Surnbawa Region owning highest growth level relative at the time of autonomy and at the time of outonomy before.

Result of research recommend proportion of development spending, proportion of working capital credit and proportion of investment credit improved by value of utilizing to push a signihcant of GDRP growth."

"ABSTRAKKecelakaan lalu lintas selalu menjadi salah satu penyebab umum cedera atau bahkan korban meninggal dunia di seluruh dunia. Kecelakaan lalu lintas tidak selamanya terjadi hanya karena kesalahan manusia, namun terkadang keadaan alam atau buruknya infratruktur seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Provinsi NTB sendiri merupakan sebuah provinsi yang baru saja dilakukan audit setelah dilakukan pembangunan jalan besar-besaran. Maka pada penelitian ini penyebab-penyebab kecelakaan tersebut akan dijadikan sebagian faktor dalam menentukan tingkat keparahan korban pada kecelakaan lalu lintas. Dengan empat buah tingkat keparahan yaitu tidak ada luka, luka ringan, luka berat, dan meninggal. Faktor yang ada akan direduksi dengan dua cara yaitu uji kolinearitas dan uji korelasi. Faktor yang berhasil melewati reduksi dan diolah model bersama tingkat keparahan secara logistik multinomial. Hasil dari regresi regresi logistik multinomial menunjukan orang yang memakai perlengkapan keselamatan berkendara secara berturut-turut pada tingkat keparahan meninggal, luka berat, dan luka ringan sebesar 0,193; 0,659; dan 0,47 lebih kecil dibanding orang yang tidak memakai perlengkapan keselamatan berkendara apapun. Orang yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara memiliki kemungkinan meninggal lebih dari lima kali lebih besar dibanding orang yang memakai perlengkapan berkendara.hr>ABSTRACTTraffic accidents have always been one of the common causes of injuries or even deaths in the world. Traffic accidents do not always occur only because of human error, but sometimes the state of nature or poor infrastructure is often the cause of accidents. NTB Province itself is a province that has just been audited after major road construction was carried out. So in this study the causes of the accident will be used as a part of the factors in determining the severity of victims in traffic accidents. With four levels of severity, there were no injuries, minor injuries, severe injuries, and death. The existing factors will be reduced in two ways, namely the cholinearity test and the correlation test. Factors that succeed in passing the reduction then processed by model of multinomial logistical with severity. The results of multinomial logistic regression show that people who use driving safety equipment are respectively the severity of death, serious injuries, and minor injuries of 0.193; 0.659; and 0.47 smaller than people who don't use any driving safety equipment. People who do not use driving equipment are more than five times more likely to die than people who use driving equipment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya menyerang golongan usia produktif dan golongan sosial ekonomi rendah. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia maupun pada tingkat dunia.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan pasien pasca tuberkulosis paru. Desain penelitian adalah studi analitik cross-sectional. Data diambil pada bulan juni 2011 hingga bulan agustus 2012 dengan menggunakan kuesioner kepada 194 responden yang memenuhi kriteria sampel penelitian (total sampling). Hasil penelitian menunjukkan responden pada penelitian ini yang berusia dibawah 45 tahun sekitar 56,5% memiliki pengetahuan yang cukup dan sekitar 75,4% memiliki pengetahuan lebih baik, sedangkan pada responden dengan usia di atas 45 tahun yang memiliki pengetahuan yang cukup sekitar 43,5% dan 24,6% memiliki pengetahuan yang lebih baik. Dan responden yang berjenis kelamin laki-laki didapatkan 53,6% memiliki pengetahuan cukup dan 48,8% yang memiliki pengetahuan baik sedangkan pada yang berjenis kelamin perempuan didapatkan 46,4% memiliki pengetahuan yang cukup dan 51,2% yang memiliki pengetahuan yang baik. Responden dengan pengetahuan yang cukup dengan kondisi sedang sakit didapatkan sekitar 82,6% dan sehat sebanyak 17,6%. Sementara itu, pada responden dengan pengetahuan yang baik didapatkan responden dengan kondisi sakit sebanyak 76% dan sehat 24%. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan bermakna antara pengetahuan subyek penelitian mengenai penyakit tuberkulosis paru dan usia subyek penelitian dengan nilai p=0,009. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan subyek mengenai penyakit tuberkulosis paru dan usia subyek penelitian.

---

Tuberculosis is an infectious disease that generally affects the productive age group and low socioeconomic groups of society. The disease is still a major public health problem in Indonesia and also in the world. The purpose of the study is to determine the knowledge about of post-pulmonary tuberculosis patients. The design of this study was cross-sectional analytic study. The data was taken from June 2011 to august 2012 with questionnaire to 194 subjects who fulfilled the criteria of research samples (total sampling). The results shows that among the respondents under the age of 45, 56.5 % have sufficient knowledge and 43.5% have good knowledge, as for the respondents over the age of 45, 75.4 % have sufficient knowledge and 24.6 % have good knowledge. Alsomong the male respondents, 53,6% have sufficient knowledge and 48,8% have good knowledge, as for female respondents, 46.4 % have sufficient knowledge and 51.2 % have good knowledge. Another result shows that among respondents with sufficient knowledge, 82,6% have unhealthy condition while 17,4% others are healthy, as for respondents with good knowledge, 76% have unhealthy condition while 24% others are healthy. Result shows there is a significant relationship between age of post-tuberculosis patients and knowledge of post-tuberculosis patients about pulmonary tuberculosis with p value 0,0009. In conclusion, there is a significant relationship between age of post-ruberculosis patients and knowledge of post-tuberculosis patients about pulmonary tuberculosis."

"Salah satu isu terkait kontrasepsi adalah ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi karena merupakan determinan yang mempengaruhi Contraception Prevalence Rate. Ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi dapat menyebabkan dampak masalah kesehatan masyarakat yaitu kehamilan tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran faktor-faktor ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi suntik, implan dan IUD di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Sumbawa. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan data sekunder dari Survei Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Kontrasepsi di Jawa Timur dan NTB. Sampel penelitian adalah ibu yang berstatus menikah dan berusia 15-49 tahun. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 5023 responden. Hasil penelitian proporsi ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi suntik, implan dan IUD di total tiga kabupaten sebesar 29,2%. Faktor predisposisi yang berhubungan adalah umur dan jumlah anak hidup. Faktor pemungkin, jenis alat kontrasepsi tidak berhubungan di tiga kabupaten. Faktor penguat, KIE KB dan diskusi KB dengan suami berhubungan secara total di tiga Kabupaten. Sehingga disarankan untuk Pemerintah Provinsi dan NTB untuk melakukan penyuluhan intensif tentang perlunya melanjutkan penggunaan alat kontrasepsi terutama pada ibu-ibu berusia diatas 35 tahun atau yang memiliki anak lebih dari 3, menggencarkan pemberian informasi KB oleh kunjungan petugas kesehatan atau tokoh masyarakat dan meningkatkan peran suami.

---

One of the issues related to the use of contraception is contraceptive discontinuation as a determinant affecting Contraception Prevalence Rate. Contraceptive discontinuation can cause public health problem such as unwanted pregnancy. This study aims to describe of the factors associated with injection contraceptive, implant and IUD discontinuation in West Lombok Barat, East Lombok and Sumbawa. This study used a cross-sectional design and secondary data from the Monitoring and Evaluation Survey Use of Contraception in East Java and West Nusa Tenggara Province. The samples were mothers who are married and aged 15-49 years. The number of samples analyzed is 5023 respondents. The results of the study the proportion of injection contraceptive, implant and IUD discontinuation in a total of three districts is 29.2 %. Predisposing factors that statistically correlated are age and number of living children. Enabling factors, types of contraceptives is not statistically correlated in three districts. Reinforcing factors, IEC KB and discussion about KB with husband is statistically correlated in total of three districts. So it is recommended to the Provincial Government of NTB to conduct intensive counseling about the need to continue the use of contraceptives, especially in women older than 35 years or who have children over 3, to intensify the provision of family planning information by visiting health workers or community leaders and enhance the role of the husband."

"Masih tingginya angka kematian bayi dan rendahnya status gizi bayi di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bayi. Status gizi merupakan salah satu proksi untuk mengukur kelangsungan hidup anak (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). Tujuan penelitian untuk mengetahui pola hubungan faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi determinan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari hasil Survey Perilaku Kesehatan Ibu dan Anak serta Pola Pencarian Pengobatan di Tingkat Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Sampel pada penelitian ini adalah bayi berumur 0-ll bulan dan mcmenuhi syarat kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga total sampel adalah 1937 bayi. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah variabel pengeluaran per kapita, status bekerja ibu dan tingkat pendidikan ibu (faktor sosial-ekonomi), variabel stunting, underweight dan wasling (kelangsungan hidup bayi), variabel umur ibu, paritas dan jarak kelahiran (faktor maternal), sumber air minum, jenis jamban, kepadatan rumah, jenis dinding, jenis atap, dan jenis lantai (faktor kontaminasi lingkungan), variabel pemberian kolostrum, ASI eksklusif dan kesesuaian pemberian makan mmbahan (faktor delisiensi nutrisi), dan kelengkapan imunisasi, kunjungan neonatal pertama dan kedua (faktor penoegahan dan perawatan kesehatan bayi). Metode analisis statistik yang digunakan adalah uii chi-square dan Structural Equation Modeling (SEM). Proporsi status gizi lcurang berkisar antara 13-16% pada kedua provinsi untuk ketiga jenis pengukuran status gizi (stzmting, wasting dan zmderweight). Terdapat perbedaan bermakna, propoisi bayi wasting antara bayi dengan rumah yang padat dibandingkan yang kurang padat (p<0,05). Terdapat perbedaan bermakna., proporsi bayi stunting, under-weight atau wasting, pada variabel asi eksklusif kesesuaian pemberian makanan tambahan, dan kelengkapan imunisasi (p<0,01). Underweight merupakan indikator yang paling dominan di antara smniing dan wasting dalam menjeiaskan kelangsungan hidup bayi sebemr 96% (Xte1standar20,70; VE20,50; ClL>:0,70). Pada faktor defisiensi nutrisi, variabel pemberian kolostrum dan air susu ibu merupakan indikator yang baik, sedaugkan variabel kunjungan neonatal kedua merupakan indikator yang balk dalam menjelaskan falctor pencegahan dan perawatan kesehatan bayi sebesar 98% (7(,terstandar20,70; VB20,50; CR20,70). Terdapat pola hubungan antara faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi (faktor matemal, kontaminasi lingkungan, dan defisiensi gizi) (GFI>0,90; CFI>0,92).

---

The high rate of infant mortality and the low rate of nutritional status of infant in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province affect the survival of infant in the area. Nutritional status is one of the proxies in measuring infant survival (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). The objective of the research is to find out the relationship pattern of socioeconomic to infant survival, through proxy determinant factors in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara province in the year 2007.

The research utilizes secondary data derived ii'om the “Health Behavior of Mother and Child” survey and the “Medication Outlook Pattern” survey in the society level _in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province year 2007. The samples taken are infant aging 0-ll months, and is inline with the researcher’s standard of data, therefore the total number- of samples are 1937 infants. The variables studied in the research are expenditure per capita., maternal working status, and maternal educational status (socioeconomic factors), stunting, tmderweight, and wasting (infant survival), matemal age, parity, birth distance (maternal factors), Source of drinking water, type of toiletry, house density, type of house wall, type of house floor (environmental contaminants factors), colostrums providing, exclusive breastfeeding and the proper supplementary food providing (nutritional deficiency factors), completeness of immunization, first and second neonatal visits (infant health prevention and treatment factors). The method of statistic analysis used is the chi-square test and the Structural Equation Modeling (SEM).

The proportion of poor nutritional status is around 13-16% in the two provinces for the three types of nutritional status measurement (srunring, wasting, and underweighr). There is a significant difference in the proportion of infant wasting among infants living in high density housing compared to the infants living in the lower density housing (p<0.05). 'I`l1ere is a significant difference in the proportion of infant stunting, underweight, or wasting in the exclusive breastfeeding variable, proper supplementary food providence, and completeness of immunization (p<0.0l). Undenveighr is the most dominant indicator among stunting and wasting in explaining infant survival as much as 96% (x standardized;0.70; VE20.50; CIQO.70). In the nutritional deficiency factor, the colostnxms providing and breastfeeding variables are good indicators, second neonatal visit variable is the proper indicator in explaining the factors of health infant prevention and treatment, as much as 98% (x standardized20.70; VE?_0.50; CF20.70). There is a relationship pattern between the socioeconomic factors and the infant survival through proxy factor (matemal, environmental contamination, nutritional deficiency factors) (GF I>0.90; CF l>0.92)."