Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology. This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan sertamenganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metodedeskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan ujiMann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkatrasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitaskabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintahkabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripadarasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidakterdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi,sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkanperbedaan.

---

ABSTRACTThe objectives of this study are to analyze the comparative of financialperformance among local governments and to analyze whether any differences infinancial performance between regencies and municipalities in West JavaProvince 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis techniqueof financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The resultshows that the independence ratio level of municipalities is higher than that ofregencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective withthe rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the localgovernments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T andMann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activityratios are different, while the independence and the capital expenditure activityratios do."

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lainnya yang sah masih jauh untuk mencukupi.Apabila kebutuhan pembangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum, terus meningkat, sedangkan, penerimaan daerah tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan dasar tersebut, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah meminjam kepada pihak ketiga.Berdasarkan penghitungan kemampuan meminjam pemerintah kota dengan model analisa Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ternyata sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu untuk melakukan peminjaman. Terbukti hampir semua pemkot nilai DSCR lebih dari 2,5. Akan tetapi harus diakui bahwa untuk menilai kemampuan meminjam tidak hanya menggunakan analisa DSCR.Dapat terjadi tingginya nilai DSCR suatu pemkot, disebabkan dana DAU yang diperoleh suatu pemkot tinggi, demikian juga nilai DSCR suatu pemkot rendah, karena pada saat itu, kewajiban utang yang jatuh tempo tinggi, yang menyebabkan nilai DSCR suatu pemkot rendah.Hasil analisis yang lain, ternyata dalam melakukan pinjaman pemkot belum banyak melibatkan jumlah penduduk dan kepadatannya. Terbukti hubungannya masih negatif. Area yang banyak ditemui nilai DSCR tinggi, dan jumlah penduduk rendah.Hubungan nilai DSCR dengan DAU relative positif, dalam arti sebagian besar pemkot pada area DSCR tinggi, DAU nya tinggi. Kondisi ini tidak baik, mengingat tingginya DSCR banyak diakibatkan karena tingginya nilai DAU.Untuk pemkot besar dipulau Jawa, nilai DSCR dengan pendapatan asli daerah hubungannya positif, dalam arti kota-kota besar tersebut banyak ditemukan dalam area DSCR tinggi dengan PAD tinggi. Untuk daerah-daerah kecil di luar pulau Jawa, kebanyak pada area DSCR tinggi, PAD rendah.Demikian juga korelasi antara nilai DSCR dengan penerimaan APBD. Hampir sebagian besar kota-kota besar di Jawa, ditambah dengan Medan dan Makasar, berada pada area DSCR tinggi, penerimaan APBD tinggi. Sedangkan kota-kota di luar pulau Jawa hamper sebagian besar berada pada area atau matriks DSCR tinggi, penerimaan APBD rendah.Dari hasil penghitungan DSCR dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemkot mampu untuk meminjam, sedangkan korelasi antara nilai DSCR dengan penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, DAU dan Penerimaan APBD pada umumnya belum menunjukan korelasi yang diharapkan."

"Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan leverage dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

---

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information.

This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website.

The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia.

Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"Social, economy and political condition, together with global competition that must be faced in the future, have pushed Central Government to apply decentralization policy, that more open and responsive, by publishing Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. This reformation of decentralization policy has been followed with reformation of fiscal decentralization policy by publishing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Change of law about decentralization has led to change of pattern of local budget allocation. Local government have to make budget that suit with public interest. Development function of local government must suit with development of local core competence, because that will create optimum trickle down effect for prosperity of local people.Goal of this research is to evaluate implication of fiscal decentralization policy to development of local core competence. Research design is qualitative-descriptive analysis.Based on research analysis, research conclusion are :1. Economic characteristics for Kabupaten (rural) and Kota (urban) are different. Core competence of urban area is industry especially in Java Island and trading especially outside Java Island, but core competence of rural area is agriculture.2. Economic sectors that form local core competence of Kabupaten/Kota do not get enough support from local development budget.3. Fiscal decentralization policy, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. do not give incentive to local government for develop local core competence in local budget allocation priority that can raise local economic growth.This fact can be caused of: · Most of budget in APBD allocated for routine expenditure. Most of development expenditure allocated for funding sector that related to local infrastructure and basic needs.· Institutional weakness of Fiscal decentralization policy : there is no recommendation for develop local core competence at all stages/hierarchy of public policy"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang.Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah.

---

This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang.

Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."