Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeluasnya harta benda yang dapat dijadikan wakaf hadir melalui lahirnya undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004. Salah satu hal yang menarik dalam pasal 16 Undang-Undang wakaf adalah pernyertaan ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai aset/harta benda wakaf. sejalan dengan Undang-unang wakaf, pada Undang-undang yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual juga tercantum bahwa HKI dapat dialihkan sebagai wakaf. Namun demikian wakaf dengan harta/benda berupa Hak Kekayaan Intelektual masih sangat jarang dilakukan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yan mempengaruhi intensi masyarakat terhadap wakaf hak kekayaan intelektual. Faktor yang diduga dapat berpengaruh meningkatkan intensi masyarakat mewakafkan kekayaan intelektual diantaranya religiusitas, pemahaman mengenai wakaf dan HKI, perilaku ihsan serta kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Analisis data dari hasil survei terhadap 324 responden menggunakan Lisrel-SEM menemukan bahwa faktor kepercayaan kepada lembaga wakaf yang paling berpengaruh positif signifikan terhadap intensi masyarakat mewakafkan kekayaan intelektual sedangkan religiusitas tidak signifikan.

---

ABSTRACTThe expansion of waqf property is present through waqf law No. 41 of 2004. One of the interesting things in article 16 of the Waqf Law is the inclusion of provisions which state that Intellectual Property Rights (IPR) can be used as assets and properties for endowments. In line with the waqf law, the Law concerning Intellectual Property Rights also states that IPR can be transferred as waqf. However, endowments with assets and property in the form of Intellectual Property Rights are still very rarely carried out. The purpose of this study is to analyze the factors that influence people's interest in endowments of intellectual property rights. Factors that are suspected to be influential in increasing people's interest in endowments are intellectual property including religiosity, understanding of waqf and IPR, perceive Ihsan and trust in waqf institutions. The result of analysis data from 324 respondents using Lisrel-SEM found that the factor of trust in waqf institution had a positive significant effect on people's interest in endowing intellectual property while religiosity is not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwakaf saham. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 205 responden dengan kriteria usia minimal 17 tahun dan pernah setidaknya bertransaksi saham. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan secara online dan offline, kemudian dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dan teori Theory of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor attitude, subjective norms, perceived behavioral control, religiosity, dan knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf saham. Religiusitas responden merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi intensi berwakaf saham. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur filantropi Islam dengan menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf saham. Implikasinya, pihak terkait seperti lembaga keuangan syariah, dan organisasi filantropi perlu meningkatkan program edukasi dan kampanye mengenai wakaf saham untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain serta memperluas cakupan geografis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

---

This research aims to analyze the factors that influence the intention to  share waqf. Share waqf is a form of Islamic philanthropy that has great potential in supporting economic and social development. This research uses a quantitative approach with a survey method involving 205 respondents with minimum age criteria of 17 years and who have at least traded shares. Data was collected through questionnaires distributed online and offline, then analyzed using the SEM-PLS method and the Theory of Planned Behavior theory. The research results show that the factors attitude, subjective norms, perceived behavioral control, religiosity, and knowledge have a positive and significant influence on the intention to donate shares. Respondents' religiosity is the most dominant factor influencing their intention to donate shares. This research contributes to the Islamic philanthropy literature by highlighting the importance of education and outreach regarding share waqf. The implication is that related parties such as sharia financial institutions and philanthropic organizations need to increase educational programs and campaigns regarding share waqf to increase community participation. This research also suggests the need for further studies by considering other variables and expanding geographical coverage to obtain a more comprehensive understanding."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Pengembangan sumber daya manusia menghendaki adanya suatu falsafah pengelolaan yang tidak hanya mengakui pentingnya efisiensi dan efektivitas kerja saja, tetapi harus juga mengakui pentingnya nilai seorang pegawai sebagai individu. Untuk menilai seberapa besar tingkat kepuasan kerja pegawai kepada organisasi maka dipandang perlu suatu penilaian pengukuran kepuasan kerja pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan kerja dari faktor-faktor yang rnenyebabkan kepuasan kerja dan menganalisis faktor utama yang menyebabkan kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dari semua unit organisasi yang merupakan sampel dari populasi para pegawai di kantor Ditjen HKI Jl. Daan Mogot Km.24 Tangerang. Teknik pengambillan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling. Teknik analisis yang dipakai dalam menganalisis data adalah teknik analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan tingkat kepuasan kerja pegawai Ditjen HKI.Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa di Ditjen HKI tingkat kepuasan kerja berdasarkan dimensi kepuasan kerja yang tertinggi sampai dengan terendah adalah dimensi dukungan rekan kerja (supportive colleagues) yang memiliki mean skor tingkat kepuasannya 3,59, dengan tingkat konsistensi jawaban responden 81,49%; dimensi Kecocokan antara kepribadian dan pekerjaan (the personality-job fit) yang memiliki mean skor tingkat kepuasannya 3,51, dengan tingkat konsistensi jawaban responden 72,31%; dimensi pekerjaan yang menantang mental (mentally challenging work) yang memiliki mean skor tingkat kepuasannya 3,06, dengan tingkat konsistensi jawaban responden 77,24%; Dimensi kondisi kerja yang mendukung (supporfive working conditions) yang memiliki mean skor tingkat kepuasannya 3,03, dengan tingkat konsistensi jawaban responden 74,89%; dan Dimensi Penghargaan yang adil (equitable rewards) yang memiliki mean skor tingkat kepuasannya 2,77, dengan tingkat konsistensi jawaban responden 72,26%.Indikator variabel yang memberikan kepuasan kerja dengan mean skor tingkat kepuasan kerja tertinggi sampai terendah adalah aktivitas (3 ,67), hubungan rekan kerja (3,6); minat (3,6); hubungan atasan (3,S3); bakat (3,52); inovasi (3,46); kemandirian (3,37); sikap kerja(3,29); pencapaian prestasi (3,03); gaji dan insentif (2,85); lingkungan kerja (2,S0); penghargaan terhadap prestasi (2,71); kebijakan organisasi (2,59); pengembangan diri (2,5); fasilitas kerja (2,41).Dari hasil analisis faktor terhadap 30 pertanyaan, dapat diketahui bahwa di Ditjen HKI terdapat 8 faktor utama yang berperan dalam memberikan kontribusi terhadap tingkat kepuasan kerja yang mencakup 72,097% dari seluruh variabel hasil pengolahan data. Delapan faktor yang dominan berperan sebagai sumber kepuasan kerja pegawai Ditjen HKI adalah faktor penghargaan dan kebijakan organisasi, faktor pengembangan diri, faktor inovasi dan hubungan rekan kerja, faktor kemampuan dan kepribadian, faktor kemandirian dan sikap kerja, faktor insentif sesuai dengan bobot dan prestasi kerja, faktor hubungan dan Lingkungan kerja, dan faktor penempatan kerja dan pemotongan insentif."

"Wakaf belum menjadi instrumen utama keuangan syariah di Indonesia. Indeks Literasi Wakaf (ILW) Indonesia di tahun 2020 masih dalam kategori rendah. Wakaf di Indonesia sendiri selama ini masih terkonsentrasi di wakaf tanah dan belum digunakan untuk keperluan produktif. Padahal, preferensi masyarakat sudah mulai bergeser untuk melakukan wakaf menggunakan uang. Salah satu produk yang dapat mengakomodasi keinginan tersebut adalah produk wakaf dalam asuransi syariah. Apalagi kondisi pandemi akibat Covid-19 meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan konsumsi sektor kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi menggunakan produk wakaf asuransi syariah. Penelitian dilakukan menggunakan desain Theory of Planned Behaivour dengan menambahkan variabel tertentu. Analisis dilakukan menggunakan metode Partial Least Square­-Structural Equation Modeling. Hasil analisis menunjukkan variabel social concern dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel attitude. Selain itu, variabel subjective norms dan perceived behavioral control juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel intensi. Akan tetapi, variabel attitude tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk menggunakan produk wakaf dalam asuransi syariah dan menjadi referensi bagi lembaga wakaf dan asuransi syariah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

---

Waqf has not yet become the main instrument of Islamic finance in Indonesia. The Indonesian Waqf Literacy Index (ILW) in 2020 is still in the low category. Waqf in Indonesia itself is still concentrated in land waqf and has not been used for productive purposes. Meanwhile, people's preferences have begun to shift to waqf using money. One product that can accommodate this desire is waqf products in sharia insurance. Moreover, the pandemic condition due to Covid-19 has increased public spending for the consumption needs of the health sector. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the intention to use Islamic insurance waqf products. The research was conducted using the Theory of Planned Behavior design by adding certain variables. The analysis was carried out using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling method. The results of the analysis show that social concern and religiosity have a positive and significant effect on attitude. In addition, subjective norms and perceived behavioral control variables also have a positive and significant effect on intention. However, attitude does not have a significant effect on the intention. The results of this study are expected to increase literacy and public interest in using waqf products in sharia insurance and become a reference for waqf institutions and sharia insurance to increase public participation."

"ABSTRAKWakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengankesejahteraan umat. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah strategis untukmeningkatkan kesejahteraan umum, perlu adaanya peningkatkan peran wakafsebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagaisarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yangberpotensi. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana konsep yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Ciptasebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004tentang wakaf, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bagaimanapandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Kekayaan Intelektual berupa HakCipta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan,dimana hasil dari telaah kepustakaan yang diambil dari buku-buku, majalah, karyatulis yang ada kaitanya dengan pembahasan wakaf, kemudian penulis analisisdengan menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalampenelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf,karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakaf itu sendiri adalah mengambilmanfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTWaqf (Endowment) as one of Islamic institution that is closely related to thewelfare of the people. Therefore as a strategic step to improve the general welfare,to be need for enhancing the role of waqf (endowment) as religious institutions arenot only aims at providing a wide range of social and religious facilities, but alsomust have the potential of economic strength . Things that are at issue in thisstudy is how the juridical concept of the Intellectual Property Rights Copyright asa waqf (endowment) property in Article 16 of Law No. 41 of 2004 on waqf(endowments), in addition, the authors also raise the issue of how the views ofIslamic Law on Iintellectual Property Rights in the form of waqf (endowments)Copyright. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of thestudy of literature is taken from books, magazines, papers no relation to thediscussion of waqf (endowments), and then is analyzed using descriptive analyticmethods and content analysis. In this study, it was found that the copyrights canbe used as a waqf (endowment) property, because copyright is a property whichhas the benefit and economic value. In addition, the press or the core point of thewaqf (endowment) itself is taking advantage of waqf (endownment) property forpublic use."

"Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peranan dan pentingnya hak kekayaan intelektual guna memacu pertumbuhan ekonomi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara berkesinambungan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau publikasi baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak.Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah para pelaksana sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang sering melaksanakan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, metode observasi dan melalui studi kepustakaan (library research).Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa sosialisasi Hak Cipta yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak efektif hal ini bisa dilihat dari tujuan sosialisasi, sasaran sosialisasi, lokasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.Tujuan sosialisasi belum tercapai karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui pentingnya Hak Cipta, yang mengakibatkan menurunnya permohonan pendaftaran dan meningkatnya tingkat pelanggaran Hak Cipta. Sasaran sosialisasi belum tercapai karena masih ada kesimpangsiuran penentuan sasaran yang akan dituju untuk sosialisasi. Penentuan lokasi pelaksanaan juga belum tepat, karena tidak disesuaikan dengan tema dan sasaran sosialisasi.Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah, alokasi dana yang kurang, koordinasi dalam pelaksanaan untuk kegiatan keijasama dengan instansi lain, dan jumlah peserta yang sulit dicapai oleh pelaksana.Melihat kendala-kendala yang ada, maka seharusnya pelaksanaan sosialisasi Hak Cipta itu sebaiknya mengutamakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi tentang HKI beserta instansi yang terkait, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sosialisasi baik dari segi pelaksana juga dari segi peserta (saran dan pendapat), menentukan lokasi pelaksanaan sesuai dengan tema dan sasaran, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berbagai kegiatan sosialisasi HKI diharapkan mengikutsertakan klinik konsultasi HKI.

---

In order to increase knowledge, understanding and awareness of the role and importance of intellectual property rights in order to spur economic growth, the Directorate General of Intellectual Property has been conducting socialization activities or publicity in the form of electronic media and print media.

The study used a descriptive approach using qualitative methods. Source of data used in this study is the implementation of Intellectual Property Rights of socialization are the managers of socialization of Intellectual Property Rights in the Directorate General of Intellectual Property Rights. The data was collected through interviews, observation methods and literature study (library research).

Interview’s result analysis gives some conclusions that the Copyright socialization was held by the Directorate General of Intellectual Property Rights is not effective it reflects from the purpose of socialization, socialization goals, location and obstacles faced.

The puipose of socialization is not reached because many people stil don’t understand and know the importance of Copyright, which resulted in a decreased application for registration and the increased level of Copyright violations. Socialization target is not reached because there was confusion selection of target socialize. Determining the location of the implementation is also not appropriate, because it is not adapted to the theme and goals of socialization.

Constraints encountered in implementation of the program, lack of funding allocation, coordination in the implementation of cooperation activities with other agencies, and participants is difficult to achieve by the managers.

Looking at the constraints exist, the Copyright socialization should put the people who really need information on IPR and related agencies, carry out evaluation of the implementation both socialization also implementing participants (suggestions and opinions), determine the location of the implementation in accordance with the themes and objectives, and to get maximuin results in a variety of activities are expected to include socialization IPR IPR consultation clinic."

"Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu institusi pemerintah didalam lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM RI, yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting yakni memberikan pelayanan dan perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Misi dan visi yang dicapai tentu saja bergantung dari penerapan strategi yang telah ditentukan kedalam struktur organisasi yang merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta gambaran dari hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keempat dimensi tersebut dan sudut persepsi pegawai. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan sample sebanyak 95 orang. Pengelolaan organisasi berjalan dengan baik dan efesien maka diperlukan strukturisasi guna mampu mengakomodasi perkembangan lingkungan serta menjadi lebih tanggap dalam memberikan pelayanan. Struktur organisasi itu sendiri terdiri dari berbagai dimensi yakni dimensi formalisasi, sentralisasi, kompleksitas, dan intensitas administrasi. Perubahan dalam organisasi itu sendiri mempunyai berbagai model, yang dikenal dengan Mode of Change Management yakni, Tuning, Adapting, Redirecting, dan overhauling serta bentuk lain yang merupakan kombinasi dari keempat model tersebut. Untuk melakukan perubahan suatu organisasi tidak terlepas dari tekanan atau .kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Tekanan itu secara garis besar merupakan penghambat yang dapat dibedakan sifatnya yakni organisasi dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif berdasarkan data yang ada Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan realibilitas instrument penelitian, distribusi dan prosentase responder, hitung korelasi dengan spearmen rho, serta uji beda mean dengan menggunakan Program SPSS 11.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap dimensi struktural organisasi antara pejabat dan staff Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteiektuai. Hubungan antar dimensi formalisasi dengan kompleksitas, intensitas dengan kompleksitas mempunyai hubungan yang signifikan dan positif, sedangkan dimensi formalisasi dengan sentralisasi, sentralisasi dengan intemsitas mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan, kemudian dimensi sentralisasi dengan kompleksitas mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan sedangkan formalisasi dengan intemsitas mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan. Selain itu model perubahan yang dinginkan adalah tuning mode yang berarti perubahan dilakukan secara antisipatif terhadap perubahan, dilakukan bertahap dengan waktu yang relatif lama (lebih dari satu tahun) Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran kebijakan yang perlu diambil dalam memperbaiki dimensi struktural Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mengurangi permasalahan yang timbul, guna mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dengan lebih memperjelas gugus tugas masing-masing unit serta mempertegas hubungan vertical maupun horizontal. yakni melalui penerapan reward dan punishment yang konsisten (adil dan merata), membuat standarisasi, perincian prosedur kerja.

---

Directorate General of Intellectual Property Rights is one of government institutions under the Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia hold important duties and functions to give service and protection of law in Intellectual property rights to the society. The attainable mission and vision evidently depend on the implementation of the strategy set out inside the structure of the organization. The stages of description of authorization and responsibility distribution and a description of vertical and horizontal relationship inside the organization in carrying out duties to give services of law to the society. This research aimed to analyze the four dimensions mentioned from the perspective of the employees. The population is the employees in Directorate General of IPR with 95 samples. Enabling the management of the organization to fUf1 well and efficient, it needs a structure to accommodate the development of the environment and to be more aware in giving services. The structure of an organization consists of several dimensions which are dimension of formalization, centralization, complexity, and intensity (Robin, 1994:891). The changes in the organization have numerous models, which know as Mode of Change Management, which are Tuning, Adapting, Redirecting and Overhauling, and another mode, which is the combination of all four models (Nadler. 1995). Making a change in an organization is related to the pressure or a force inducing the occurrence of the changing. Generally speaking the pressure is an obstruction, which can be distinguished by nature. They are organization and human (Widodo,1996:17). The method used is descriptive based on the data. Primary Data was taken using questioner, whereas secondary data taken through library study and documentation. The data was analyzed using validity test and research instrument reliability, distribution and respondent percentage, correlation with spearmen rho, also mean differences using Program of SPSS 11.0 for Windows. The results show that there is no difference in evaluation of organizational structural dimension between officials and staffs of Directorate General of 1PR, There is a positively significant relationship between the dimension of formalization- and complexity and between the dimension of intensity and complexity. However, between the dimension of formalization and centralization and between centralization and intensity there is insignificantly negative relationship. Furthermore, the dimensions of centralization and complexity have negative significant relationship, but the dimensions of formalization and intensity have positively significant relationship. Moreover, the mode of change used is tuning mode, which means that the changes are conducted anticipatively against changes and periodically in a long duration (more than one year). Based on these results there are several policies to be taken in order to improve the structural dimension of Directorate General of 1PR and to solve the arising problems. It is expected to make the organization more effective and efficient by clarifying the job description of each unit and affirming the vertical and horizontal relationship through the consistent implementation of reward and punishment (fair and evenly spread), standardizing and listing the work procedure."