Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena globalisasi memicu pertumbuhan perusahaan multinasional. Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan isu transfer pricing yang sering diselesaikan dengan menggunakan Arm’s Length Principle. Namun, prinsip tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Kemunculan metode Formulary Apportionment, yang secara garis besar mirip dengan metode Profit Split pada Arm’s Length Principle, diharapkan dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang perbedaan hakiki antara metode Profit Split pada Arm’s Length Principle dan Formulary Apportionment dalam menyelesaikan kasus Transfer Pricing. Penelitian ini juga membahas tentang prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan hakiki antara metode Profit Split dan Formulary Apportionment, serta menganalisis prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Setelah melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam, diperoleh bahwa perbedaan kedua metode terletak pada prinsip, pengakuan entitas, penggunaan sistem akuntansi, cara pembagian laba, dan tingkat realitas bisnisnya. Terdapat setidaknya dua prakondisi yang harus dihadapi oleh Indonesia jika ingin menerapkan Formulary Apportionment. Prakondisi tersebut antara lain perubahan isi dari undang-undang dan perubahan isi dari tax treaty

---

The phenomenon of globalization supports the growth of multinational companies. The emergence of multinational companies raises the issue of transfer pricing which is often handled using Arm’s Length Principle. However, this principle does not always resolve transfer pricing cases. The formulary apportionment method, which is similar to Profit Split method on Arm’s Length Principle, is expected to resolve the transfer pricing cases. This study discusses the differences between the Profit Split method in the Arm's Length Principle and Formulary Apportionment in resolving Transfer Pricing cases. This study also discusses the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The purpose of this study is to analyse the intrinsic differences between the Profit Split and Formulary Apportionment methods, and also to analyse the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The research method is descriptive qualitative method with qualitative data analysis techniques. Data collection was obtained by conducting literature studies and in-depth interviews. After conducting a literature study and in-depth interview, it was found that the difference between the two methods lies in principle, entity recognition, the use of an accounting system, the method of profit sharing, and the level of business reality. There are at least two preconditions that must be faced by Indonesia if Indonesia wants to apply the Formulary Apportionment. These preconditions include changes in the content of the law and changes in the content of the tax treaty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Effective tax rate Dan Struktur Modal Terhadap Aggressiveness Transfer pricing. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset, Effective tax rate income tax expense dibagi dengan profit befoer income tax. Sedangkan struktur modal diproksi dengan total debt dibagi dengan shareholder’s equity. Populasi adalah perusahaan konstruksi di ASEAN yang tersedia di database komersial ORBIS. Pengambilan sampel adalah tahun pajak 2017-2019 dan dikumpulkan dengan metode purposive sampling, peneliti menetapkan beberapa standar untuk digunakan sebagai data penelitian dan jumlah data perusahaan konstruksi di ASEAN 90 sample. Analisis data panel pada SPSS digunakan untuk menguji data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan Effective tax rate dan struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Aggressiveness of Transfer Pricing. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak telah mengikuti best practice internasional yang dilakukan di berbagai negara. Munculnya CRM adalah salah satu bukti seriusnya pengawasan di Indonesia yang dilakukan DJP. Terlihat dari aspek objektifitas pengawasan telah dilakukan.

---

This study aims to analyze the effect of firm size, effective tax rate and capital structure on the aggressiveness of transfer pricing. Company size is measured by the natural logarithm of total assets, Effective tax rate income tax expense divided by profit befoer income tax. While the capital structure is proxied by total debt divided by shareholder's equity. The population is construction companies in ASEAN which are available in the ORBIS commercial database. Sampling is the 2017-2019 fiscal year and collected by purposive sampling method, the researcher sets several standards to be used as research data and the number of construction company data in ASEAN is 90 samples. Panel data analysis on SPSS was used to test the research data. The results of this study indicate that firm size has no effect and Effective tax rate and capital structure have a significant effect on Aggressiveness of Transfer Pricing. Indonesia's supervision in general has led to positive conditions for various international practices that are commonly used starting to be adopted. The emergence of CRM is one proof of the seriousness of supervision in Indonesia by the DGT. It can be seen from the aspect of objectivity of supervision."

"Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP).

---

Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment."

"ABSTRACTArms Length Principle ALP sebagai prevailing approach dalam analisis transfer pricing memiliki beberapa kelemahan sehingga muncul gagasan mengenai Global Formulary Apportionment sebagai pendekatan alternatif. Namun, OECD secara tegas menolak pendekatan non-ALP dan menyebutkan bahwa Profit Split Method PSM dapat memberikan solusi atas beberapa kelemahan ALP. PSM sendiri merupakan metode transfer pricing yang dianggap kompleks dengan beberapa kesulitan terutama dalam mengakses informasi afiliasi luar negeri. Kebijakan Country by Country Reporting CbCR mepersyaratkan perusahaan multinasional untuk melaporkan informasi keuangan seluruh anggota grup usaha secara global. Keberadaan informasi dalam kerangka kebijakan tersebut perlu dikaji apakah dapat berguna bagi penerapan PSM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa qualitative interview dan qualitative document. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSM di masa datang akan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan perusahaan multinasional dan proyek Anti-BEPS Base Erosion and Profit Shifting. Meskipun, penerapan PSM di Indonesia pada saat ini masih tergolong jarang karena terdapat kesulitan-kesulitan tertentu yang ditemui oleh Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Data CbC Report semata-mata tidak dapat dijadikan dasar penerapan PSM karena akan muncul beberapa permasalahan terkait aspek yuridis dan praktis. Namun demikian, CbC Report masih dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan PSM dengan dikolaborasikan dengan data dan informasi lain seperti yang berasal dari dokumen lokal, dokumen induk, dan laporan keuangan.

---

ABSTRACTArm 39s Length Principle ALP as a prevailing approach in the transfer pricing analysis has several shortcomings so that the idea of Global Formulary Apportionment emerged as an alternative approach. However, OECD has strongly rejected the non ALP approach and said that Profit Split Method PSM can provide solution to some of ALPs weaknesses. PSM itself is a transfer pricing method that is perceived to be complex with some difficulties especially in accessing foreign affiliate information. The Country by Country Reporting CbCR policy requires multinational enterprises MNEs to globally report the financial information of all business group members. The existence of information within the policy framework needs to be assessed as to whether it can be useful for the application of PSM. This research uses qualitative approach with the data collection techniques are qualitative interview and qualitative document. The result shows that PSM will become increasingly important in the future along with the development of MNEs and Anti BEPS Base Erosion and Profit Shifting Project. Even though, the application of PSM in Indonesia at this time is still rare because there are certain difficulties encountered by taxpayers and tax authorities. The data of CbC Report solely can not be used for the basis of PSM application because there will be several problems related to juridical and practical aspects. However, CbC Report can still be utilized by the taxpayers as a basis for PSM application by collaborate it with other data and information e.g. which comes from the local files, master files, and financial reports."

"Transaksi intra-grup jasa antar perusahaan terafiliasi merupakan salah satu transaksi yang memiliki risiko transfer pricing yang tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak -DJP) terkait pengujian manfaat ekonomi dari transaksi jasa intra-grup. Uji manfaat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi arm’s length principle. Wajib Pajak harus membuktikan adanya manfaat ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah atas pemberian jasa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas informasi dokumentasi harga transfer terkait uji manfaat pada jasa transaksi intra-grup dalam rangka memenuhi arm’s length principle, dan mengidentifikasi kualitas informasi yang ideal yang harus disajikan pada dokumen tersebut. Peneliti melakukan content analysis terhadap ikhtisar informasi terkait uji manfaat jasa intra-grup dalam 147 data dokumentasi transfer pricing wajib pajak periode 2017 hingga 2019, dengan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, peneliti mengkonfirmasi temuan content analysis kepada Otoritas Pajak dan Konsultan Pajak melalui proses wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi transfer pricing dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengujian manfaat jasa intra-grup. Seharusnya transfer pricing documentation menguraikan secara rinci hal tersebut sehingga dapat meminimalisasi asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak sehingga yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko dispute. Studi ini memiliki implikasi praktis bahwa wajib pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai dalam menguji manfaat ekonomi dari jasa intra-grup untuk mengurangi risiko sengketa pajak. Bagi regulator, penelitian ini berimplikasi untuk memperjelas aturan pengujian manfaat dalam laporan dokumentasi transfer pricing dan konsep manfaat ekonomi.

---

Intra-group transaction of services between affiliated companies is one of the transactions that has a high transfer pricing risk. This research is motivated by a dispute between taxpayers and the tax authorities in Indonesia (Directorate General of Taxes -DGT) related to testing the economic benefits of intra-group service transactions. The benefit test is one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. Taxpayers must prove the existence of economic benefits that can add value to the provision of these services. The purpose of this study is to analyze the quality of information of transfer pricing documentation related to the benefits of intra-group transaction services in order to meet the arm's length principle, and identify the ideal quality of information that should be presented in the document. The researcher conducted a content analysis of the summary of information related to the intra-group service benefit test in 147 taxpayer transfer pricing documentation for the period 2017 to 2019, by comparing them with the regulations in Indonesia. Furthermore, the researcher confirmed the findings of the content analysis to the Tax Authorities and Tax Consultants through the interview process. The results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in testing the economic benefits of intra-group services to reduce tax disputes. For regulators, this research has implications for clarifying benefit testing in transfer pricing documentation reports and the concept of economic benefits."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan PT Z selama tahun pajak 2017. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang dan aset management dan telah melewati threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada PMK No. 213/PMK.03/2016. PT Z melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu A Co., Ltd., dan PT B baik berupa transaksi dalam negeri dan luar negeri. Transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT Z selama tahun tersebut adalah pembayaran biaya tenaga ahli, penghasilan investasi, dan penghasilan manajemen yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian yang diperlukan untuk mengetahui kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu memenuhi lima faktor kesebandingan, pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, dan analisis yang ditarik dari hasil pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, PT Z dapat membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan berada dalam batas kewajaran dan kelaziman usaha.

---

Aim of this study is to determine the application of arm's length principle of affiliate party transactions that conducted by PT Z during fiscal year 2017. PT Z is a company engaged in factoring and asset management and has passed the threshold as stipulated in Article 2 of PMK No. 213 / PMK.03 / 2016. During 2017, PT Z conducts transactions with affiliated parties, named A Co., Ltd., and PT B both domestic and foreign transactions. Affiliated party transactions conducted by PT Z during the year were payments for expert fees, investment income, and management income that were carried out with parties who have special relationships. After passing the test steps needed to determine the arm's length principle, namely fulfilling five comparability factors, testing arm's length principle, and analysis drawn from the results of tested arm's length principle, PT Z proves that the affiliate transactions are within fairness and prevalence of business."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi Aksi Base Erosion and Profit Shifting Nomor 13 dalam Regulasi Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, di antaranya adalah bertambahnya compliance cost yang harus ditanggung Wajib Pajak. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016 juga terlihat dari pengadopsian beberapa ketentuan baru yaitu penggunaan dokumentasi tiga tingkat three-tiered documentation , penggunaan pendekatan arm's length price setting atau ex-ante basis, nilai threshold atau ambang batas yang baru, pengaturan kerangka waktu ketersediaan dokumentasi transfer pricing, dan penggunaan bahasa dalam dokumentasi transfer pricing. Untuk mengurangi cost of compliance yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, dibutuhkan simplification measures berupa safe harbors yang mengatur jenis-jenis transaksi afiliasi tertentu saja yang diwajibkan untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing seperti jenis transaksi afiliasi yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

---

This study focuses on the implications of Base Erosion and Profit Shifting Action Number 13 in transfer pricing documentation regulation in Indonesia. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the increase of compliance cost that must be borne by Taxpayer. The other implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the adoption of several new provisions, such as the use of three tiered documentation, the use of arm 39 s length price setting approach or ex ante basis, the use of new thresholds, the time frame of the availability of transfer pricing documentation, and the use of language in transfer pricing documentation. To reduce the cost of compliance that must be borne by Taxpayer, it is necessary to set out simplification measures in the form of safe harbors arranging certain types of affiliated transactions that are required to prepare transfer pricing documentation such as affiliated transaction that has the potential to do tax avoidance."

"Pada tahun 2014, OECD mengeluarkan TP documentation deliverable mengenai Rencana Aksi 13 (re-examine transfer pricing documentation). Indonesia sebagai negara G-20 yang ikut mendukung rencana aksi tersebut tentunya memiliki kebijakan dalam menanggapi perubahan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peraturan domestik, dalam hal ini yaitu PER 32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaraan dan Kelaziman Usaha dan berdampak pada kasus transfer pricing yang masih menjadi isu utama di Indonesia. Penelitian ini membahas perbandingan dokumentasi transfer pricing ketentuan PER 32/PJ/2011 dan rencana aksi 13 base erosion profit shifting ditinjau dari asas kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan local files telah terakomodir dalam PER 32/PJ/2011 sedangkan ketentuan country by country reporting sama sekali belum diatur dalam PER 32/PJ/2011. Rencana Aksi 13 memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sesuatu kewajiban serta hak tertentu bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak.

---

In 2014, the OECD issued a TP documentation deliverables on an Action Plan 13 (re-examine the transfer pricing documentation). Indonesia as the G-20 countries are supporting the action plan must have a policy in response to these changes. This would affect the domestic legislation, in this case, namely PER 32 / PJ / 2011 on the arm`s length principle and impact on transfer pricing cases is still a major issue in Indonesia. This study discusses the comparison of transfer pricing documentation provisions PER 32 / PJ / 2011 with an action plan 13 base erosion of profit shifting. The approach used is qualitative descriptive method. These results indicate that the provision of local files have been accommodated in PER 32 / PJ / 2011 while the provision of country-by-country reporting is not yet set in PER 32 / PJ / 2011. Action Plan 13 provides legal certainty can give something obligations and guarantees certain rights for taxpayers and tax authorities."