Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas kesehatan, diantaranya adalah Rumah Sakit Palang Merah Indonesia di Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi di Kabupaten Bogor. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B dengan standar yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014. Oleh karena itu seharusnya perbedaan kualitas pelayanan diantara kedua rumah sakit tersebut tidak terjadi. Faktanya ditemukan bahwa Rumah Sakit Palang Merah Indonesia memiliki kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan menjadikan dimensi-dimensi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu input, lingkungan, dan proses sebagai dasar dalam menganalisis. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbedaan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi adalah faktor kuantitas sumber daya manusia, faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana, faktor dana, faktor kebijakan, serta faktor tindakan medis dan tindakan non medis yang diberikan.

---

BPJS Health Insurance services are one of the public services provided by the government for the community through various health facilities, including Palang Merah Indonesia Hospital in Bogor City and the Ciawi Public Hospital in Bogor Regency. Both hospitals are type B hospitals with standards that have been regulated through Health Ministerial Regulation Number 56 of 2014. Therefore, differences in service quality between the two hospitals should not occur. The fact is found that Palang Merah Indonesia hospital has better quality in BPJS Health Insurance services when compared to the Ciawi Public Hospital.

This study uses a post-positivist approach by making the dimensions of factors that affect the quality of service, such as input, environment, and process as the basis for analyzing. Primary data were obtained through in-depth interviews, while secondary data were obtained from literature studies.

The results of this study found that the factors driving the differences in the quality of BPJS Health Insurance services at Palang Merah Indonesia Hospital and Ciawi Public Hospital are the quantity of human resources, the quantity and quality of infrastructure, funding factors, policy factors, and medical and non- medical action factors."

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pengguna BPJS merasa puas dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS. Namun, masalah justru terjadi pada pihak instansi kesehatan yang merupakan pihak pendukung program BPJS Kesehatan yang mengalami masalah pending claim. Permasalahan pending claim ini harus segera diatasi karena pending claim menyebabkan kerugian akibat pembiayaan pelayanan lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor input, faktor proses, faktor hasil (output) dalam prosedur pengajuan klaim rawat inap pasien BPJS di RS Hermina Ciputat, dan mendapatkan gambaran yang menyebabkan pending claims (output) di RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan observasional deskriptif dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor input yang mengakibatkan banyaknya pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: faktor Man (kompetensi ataupun pengetahuan dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga koder yang kurang terkait klaim BPJS); Money (belum dilaksanakannya secara berkelanjutan evaluasi kinerja kepada dokter spesialis); Methods (belum semua ada dan maksimal untuk panduan praktik klinis/clinical pathways); Materials (aplikasi SIMRS tidak praktis dan lambat, jaringan internet lama); dan Machine (kurangnya sarana dan prasarana). Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: kesulitan dalam melengkapi bukti administrasi klaim dan kesalahan pengisian administrasi dengan tepat; pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap; kualitas pengisian resume medis dan pengisian resume medis yang tidak sesuai; kurang lengkapnya bukti-bukti penunjang klaim; pemberian kode untuk diagnosa primer dan sekunder yang tidak tepat; dan kesalahan pengentrian jenis perawatan.

---

BPJS users are satisfied with the innovation of health services through the BPJS program. However, the problem occurred on the health agencies which are supporter institutions of the BPJS Health program which experienced pending claims problem. This problem of pending claims must be addressed immediately because pending claims cause losses due to service costs are greater than the number of claims paid. This study aims to identify input factors, process factors, output factors in the procedure for submitting claims for BPJS inpatient claims at Hermina Ciputat Hospital and to obtain an overview of the causes of pending claims (output) at Hermina Ciputat Hospital. This study uses descriptive observational approach with qualitative methods through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the input factors that result in the number of pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are not competent handling BPJS claims); Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are lacking in relation to BPJS claims); Money (no continuous performance evaluation or specialist doctors); Methods (not maximal impelementation of practice guidelines/clinical pathways); Materials (the SIMRS application is not user-friendly and slow, slow internet connection); and Machine (lack of facilities and infrastructure).Other results of the study show that the factors resulting in pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: difficulties in completing proof of claim administration and administrative filling errors; incomplete filling of medical record files; the quality of filling out medical resumes and filling out medical resumes that are not appropriate; incomplete evidence supporting the claim; inappropriate coding for primary and secondary diagnoses; and errors in determining treatment type."

"Tesis ini membahas pengendalian kualitas data dalam sistem informasi kepesertaan BPJS Kesehatan setelah berubah bentuk dari perusahaan menjadi badan hukum pada tanggal 1 Januari 2014. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pegawai, data peserta, teknologi informasi, prosedur kerja atau mekanisme, desain produk, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, standar kualitas dan umpan balik mempengaruhi kualitas data kepesertaan. Oleh karena itu, disarankan agar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor-faktor tersebut secara terus menerus, sehingga informasi yang dihasilkan relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu. Kata kunci:aan Oleh karena itu disarankanagar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor faktor tersebut secara terus menerus sehingga informasi yang dihasilkan relevan akurat lengkap dan tepat waktu Kata kunci Kualitas pengendalian kualitas data informasi sistem informasi

---

This thesis discusses the quality control of data in membership information systems BPJS Kesehatan after transformed from the company became a legal entity on January 1st 2014. Study was a qualitative descriptive study. The results showed that factors such as employee, customers data, information technology, work procedures or mechanisms, product design, information technology infrastructure maintenance, quality standards and feedback affect the quality of membership data. Therefore, it is recommended that BPJS Kesehatan controlling those factors continuously, so that the resulting information is relevant, accurate, complete and timely."

"Banyaknya pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengambil obat di Apotek Kimia Farma 07 Juanda terutama pada bagian BPJS Kronis menyebabkan lamanya waktu tunggu pasien dalam pengambilan obat ataupun adanya pasien PRB yang salah masuk ke bagian BPJS Kronis akan tetapi ikut mengantri sehingga banyak terbuang waktunya dalam menunggu. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya yang memberikan informasi di depan, kurang lengkapnya berkas yang disiapkan oleh pasien dan lama penulisan etiket dari masing-masing pasien terutama yang mendapatkan obat-obatan yang sangat banyak. Pengamatan dilakukan di Apotek Kimia Farma 07 Juanda di bagian BPJS Kronis dari pukul 08.00 – 15.00 atau 13.00 – 20.00 dengan membantu penyiapan, penulisan dan pemeriksaan berkas, obat, etiket, dan kartu kendali dari pasien BPJS Kronis serta mengamati waktu tunggu pasien selama penyiapan obat. Banyaknya pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengambil obat di bagian BPJS Kronis menyebabkan lamanya waktu tunggu pasien dalam pengambilan obat. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya yang memberikan informasi di depan, kurang lengkapnya berkas yang disiapkan oleh pasien dan lama penulisan etiket dari masing-masing pasien terutama yang mendapatkan obat-obatan yang sangat banyak. Hal ini dapat dicegah dengan penambahan 1 personalia untuk menyambut pasien dan penyiapan etiket secara elektronik oleh verifikator.

---

The large number of BPJS Health participant patients who take drugs at the Kimia Farma 07 Juanda Pharmacy, especially in the Chronic BPJS section, causes a long waiting time for patients to take medication or there are PRB patients who enter the wrong BPJS section but join the queue so that a lot of time is wasted in wait. This can be caused by the absence of anyone who provided information up front, the incompleteness of the files prepared by the patient, and the length of time for writing the labels for each patient, especially those who received very many medicines. Observations were made at the Kimia Farma 07 Juanda Pharmacy in the BPJS Chronic section from 08.00 – 15.00 or 13.00 – 20.00 by assisting in the preparation, writing, and examination of files, drugs, labels, and control cards from Chronic BPJS patients and observing the patient's waiting time during drug preparation. The large number of BPJS Health participant patients who take drugs at the Chronic BPJS section causes a long waiting time for patients to take drugs. This can be caused by the absence of anyone who provided information up front, the incompleteness of the files prepared by the patient, and the length of time for writing the labels for each patient, especially those who received very many medicines. This can be prevented by adding 1 person to welcome patients and preparing electronic etiquette by the verifier."

"Mobile JKN hadir sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun kunjungan dan pemberian layanan kepesertaan langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan tetap tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan peserta memilih datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan mempertimbangkan preferensi dan faktor internal serta eksternal yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menerapkan metode wawancara mendalam dan observasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih cenderung memilih pelayanan langsung daripada menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan alasan seperti preferensi pelayanan yang sesuai, kecepatan layanan langsung, dorongan dari orang sekitar, budaya tatap muka, dan harapan untuk dilayani dengan baik. Kendala pada penggunaan aplikasi Mobile JKN meliputi minimnya informasi, kendala kuota internet, rendahnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai fitur aplikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian, disarankan untuk memperkuat pelayanan versi offline dengan menyediakan layanan call center, mengembangkan versi offline Aplikasi Mobile JKN, serta menjalin kerjasama dengan provider seluler dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi tersebut.

---

Mobile JKN was introduced to improve efficiency and service quality, but visits and in- person membership service delivery at the BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office remain high. This study explores why participants prefer to visit the BPJS Kesehatan South Jakarta branch office instead of using the Mobile JKN app by considering their preferences and underlying internal and external factors. This research uses a qualitative case study approach by applying in-depth interview and observation methods. Data validation was conducted through source and method triangulation. The results showed that informants were more likely to choose direct service rather than using the Mobile JKN application, with reasons such as appropriate service preferences, speed of direct service, encouragement from surrounding people, face-to-face culture, and expectations to be served well. Obstacles to using the Mobile JKN application include lack of information, internet quota constraints, low digital literacy, and ignorance of application features. Based on the findings in the study, it is recommended to strengthen the offline version of the service by providing center services, developing an offline version of the JKN Mobile Application, and establishing cooperation with mobile providers in the use of the JKN Mobile application to increase accessibility and use of the application"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Manajemen Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wilayah Kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi menggunakan pedoman wawancara dan daftar periksa observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam hal sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis bersifat rutin dilaksanakan di wilayah kerja FKTP BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar BPJS melakukan tinjauan keuangan serta melibatkan partisipasi peserta dalam mengelola kekurangan dana, melengkapi SOP terdapat rincian jadwal kegiatan untuk setiap kegiatan prolanis, dan penciptaan sistem penghargaan untuk pencapaian target Prolanis.

---

This study aims to determine the implementation of the Chronic Disease Management Program (Prolanis) at the First Level Health Facility (FKTP) BPJS Kesehatan KCU Bogor City in 2018. This study is a qualitative study using primary and secondary data. Primary data were obtained from in-depth interviews and observations using interview guidelines and observation checklists. Secondary data is obtained from the results of document review. Research shows that there are still problems in terms of human resources, financial resources, and regulations. Four of the five Prolanis activities are routinely carried out in the work area of ​​the FKTP BPJS Kesehatan KCU Bogor City. Researchers suggest that BPJS conducts a financial review and involves participant participation in managing the lack of funds, completing SOPs there is a detailed schedule of activities for each prolanis activity, and creation of a reward system for achieving Prolanis targets."

"Di era JKN, FKTP berperan sebagai penjaga gerbang yang salah satunya bertujuan untuk menyaring rujukan. Berdasarkan data PMP BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018, jumlah kunjungan peserta sebanyak 22,14% dari kasus yang dirujuk, melebihi batas maksimum rasio rujukan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%. Selain itu, terdapat 3 dari 130 FKTP yang masih memiliki rasio rujukan non spesialis lebih dari 5%, dengan rata-rata 6,32%. Hal ini menunjukkan FKTP belum berfungsi secara maksimal sebagai penjaga gerbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan angka rujukan FKTP di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan metode Independent Samples T. tes dari data sekunder yang diperoleh dari aplikasi BI BPJS Kesehatan dan formulir kredensial / rekredensialing self assessment FKTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin peserta perempuan yang berkunjung dan aspek sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan angka rujukan di FKTP. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa lima diagnosis medis yang paling banyak dirujuk adalah penyakit kronis seperti hipertensi baik yang disertai maupun tidak disertai gagal jantung, diabetes melitus tipe II, gagal jantung kongestif, dan stroke. Sehingga perlu optimalisasi program BPJS Kesehatan yang fokus melayani peserta dengan penyakit kronis seperti PRB dan Prolanis. Selain itu, perlu adanya perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.

---

In the JKN era, FKTP has a role as a gate keeper, one of which aims to filter referrals. Based on data from the PMP BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018, the total number of participant visits was 22.14% of cases referred, which had exceeded the maximum limit of the referral ratio set by BPJS Kesehatan, which was 15%. In addition, there are 3 out of 130 FKTPs that still have a non-specialist referral ratio of more than 5%, with an average of 6.32%. This shows that FKTP has not functioned optimally as a gate keeper. The purpose of this study was to determine what factors are related to the FKTP referral rate in the work area of ​​BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018. This study used a cross sectional study design with univariate and bivariate analysis using the Independent Samples T test from secondary data obtained from BI BPJS Health application and FKTP self-assessment credentialing / rekredensialing form. The results of this study indicate that the gender proportion of female participants who visit and aspects of facilities and infrastructure has a significant relationship with the referral rate of FKTPs. Based on this study, it is also known that five medical diagnoses that are mostly referred to are chronic diseases such as hypertension, either accompanied or not accompanied by heart failure, type II diabetes mellitus, congestive heart failure, and stroke. So it is necessary to optimize BPJS Health programs that have a focus on serving participants with chronic diseases such as DRR and Prolanis. In addition, it is necessary to repair and complete adequate facilities and infrastructure to provide health services."

"Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular paling umum dan terbanyak serta menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. Obat-obatan antihipertensi terdiri dari banyak golongan dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Sehingga, perlu diperhatikan ketepatan peresepan dan interaksi obat yang mungkin terjadi antara obat-obatan tersebut jika digunakan secara bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prevalensi penyakit hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin, ketepatan obat pada resep, dan pola peresepan obat antihipertensi pada pasien PRB hipertensi di Apotek Kimia Farma Kemanggisan Raya. Evaluasi penggunaan obat antihipertensi dilakukan dengan mengolah data resep pasien BPJS periode Oktober 2022 kemudian dilakukan pengelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya menganalisis ketepatan peresepan obat berdasarkan algoritma terapi hipertensi JNC 7 dan JNC 8. Prevalensi penyakit hipertensi pada laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan 64 orang. Sedangkan berdasarkan usia, prevalensi tertinggi terjadi pada usia ≥ 65 tahun yaitu sebanyak 62 pasien atau setara 48,82% dari total 127 pasien terdiagnosa hipertensi. Peresepan obat pada pasien PRB hipertensi di Apotek Kimia Farma Kemanggisan Raya sudah tepat sesuai dengan algoritma terapi JNC 7 dan JNC 8. Pola penggunaan obat pada pasien hipertensi sebagian besar menggunakan kombinasi dua dan tiga obat terutama kombinasi antara golongan CCB – ARB – dan β-Blockers.

---

Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases and the number one cause of death in the world every year. Antihypertensive drugs consist of many classes with different mechanisms of action. Thus, it is necessary to pay attention to the accuracy of prescribing and drug interactions that may occur between these drugs if used simultaneously. The purpose of this study was to determine the prevalence of hypertension based on age and gender, the accuracy of the prescription, and the pattern of prescribing antihypertensive drugs in hypertensive PRB patients at the Kimia Farma Pharmacy Kemanggisan Raya. Evaluation of the use of antihypertensive drugs was carried out by processing BPJS patient prescription data for the October 2022 period and then grouping them based on age and gender. Then analyzed the accuracy of drug prescribing based on the JNC 7 and JNC 8 hypertension therapy algorithms. The prevalence of hypertension in men was 63 people and 64 women. Meanwhile, based on age, the highest prevalence occurred at age ≥ 65 years, namely 62 patients or equivalent to 48.82% of a total of 127 patients diagnosed with hypertension. Prescription of drugs in hypertensive PRB patients at Kimia Farma Kemanggisan Raya Pharmacy is appropriate according to the JNC 7 and JNC 8 therapy algorithms. The pattern of drug use in hypertensive patients mostly uses a combination of two and three drugs, especially combinations of CCB - ARB - and β-Blockers groups."

"Sejak pemberlakuan SJSN tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan JKN dalam pelayanan termasuk FKRTL. Adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi sistem DRG juga turut berdampak pada rumah sakit. Data NHA menunjukkan bahwa tahun 2018, menunjukkan biaya yang dikeluarjan untuk belanja kuratif mencapai 69,1 persen (Rp 317,6 triliun) dari total belanja kesehatan. Sebesar 59,2 persen atau 271,8 triliun untuk belanja rumah sakit. Case Mix Index (CMI) menjadi tolak ukur dalam membandingkan rumah sakit. Namun di Indonesia penggunaan CMI belum pernah digunakan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan telah menetapkan case mix index pada 30 rumah sakit pada 5 kabupaten yang menjadi target uji coba metode penghitungan global budget pada tahun 2019. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2019-2020 dengan unit analisis kategori berdasarkan provinsi, tipe rumah sakit, dan kepemilikan. Uji anova digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan regional dan tipe rumah sakit. Uji T Independen digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan kepemilikan rumah sakit dan uji regresi linier sederhana untuk melihat CMI dengan proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi Bukan Pekerja, proporsi PBI APBD, proporsi PBI APBN, proporsi PBPU, proporsi PPU, proporsi kelas 1, proporsi kelas 2, dan proporsi kelas 3. Selanjutnya uji multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengurangi akses kesehatan apabila tidak mendesak. Hasil CMI tertinggi berada regional 1 untuk rawat inap dan regional 2 pada rawat jalan, lalu pada tipe rumah sakit A, kepemilikan swasta, proporsi laki-laki, proporsi lansia pada rawat inap dan proporsi produktif pada rawat jalan, proporsi Bukan Pekerja pada rawat inap dan proporsi PBPU pada rawat jalan, dan proporsi kelas 1 pada rawat inap dan proporsi kelas 3 pada rawat jalan. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2019 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, dan proporsi kelas 1. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2020 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2019 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3.Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2020 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan keseahtan untuk menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan dapat memonitor angka CMI rumah sakit berdasarkan data klaim.

---

Since the implementation of SJSN in 2014, BPJS Kesehatan has experienced various challenges in implementing JKN including service in hospital. The change in the payment system from fee for service to the DRG system also has an impact on hospitals. NHA data shows that in 2018, the costs spent on curative spending reached 69.1 percent (Rp 317.6 trillion) of total health spending. 59.2 percent or 271.8 trillion for hospital spending. The Case Mix Index (CMI) is a benchmark in comparing hospitals. However, in Indonesia the use of CMI has never been used by hospitals. BPJS Kesehatan has set a case mix index for 30 hospitals in 5 districts that are the target of testing the global budget calculation method in 2019. This study uses sample data for 2019-2020 with unit analysis categories based on province, type of hospital, and ownership. The ANOVA test was used to see the relationship between CMI and the region and type of hospital. Independent T-test was used to see the relationship between CMI and hospital ownership and a simple linear regression test to see CMI with the proportion of men, the proportion of women, the proportion of children, the proportion of productive, the proportion of elderly, the proportion of non-employees, the proportion of PBI APBD, the proportion of PBI APBN, the proportion of PBPU, the proportion of PPU, the proportion of class 1, the proportion of class 2, and the proportion of class 3. Furthermore, the multivariate test used multiple linear regression. The results showed that there was a decrease in the number of cases from 2019 to 2020. This was due to social restrictions, so that people tended to reduce access to health if it was not urgent. The highest CMI results are regional 1 for inpatient and regional 2 for outpatient, then for type A hospital, private ownership, the proportion of men, the proportion of the elderly in the inpatient and the productive proportion on the outpatient basis, the proportion of Non-Workers in the inpatient and the proportion of PBPU on outpatients, and the proportion of class 1 on inpatients and the proportions of class 3 on outpatients. The 2019 inpatient Case Mix Index value relates to regional, type of hospital, ownership, proportion of children, proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, and proportion of class 1. Case Mix Index value Hospitalization in 2020 is related to regional, type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, the proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of class 1, and proportion of class 3. Case Mix value The 2019 outpatient index relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Outpatient Case Mix Index value the year 2020 relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Based on this research, it is expected that the government can accelerate the distribution of health services to reduce disparities in access to health services, and BPJS Kesehatan can monitor hospital CMI figures based on claim data."