Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting. Pajakmenjadi salah satu sumber penting penerimaan negara untuk membiayai kegiatan negaradalam menjalankan tugasnya. Secara historis, pajak mulanya dipungut pemerintah untukmenjalankan tugas negara yang bersifat sederhana, penegakan keamanan dan pembiayaanperang. Namun dalam perkembangannya, pajak kini telah menjadi salah satu instrumentpemerintah untuk melakukan intervensi dan menciptakan keadilan, melalui kesetaraanekonomi. Skema pajak yang sering digunakan dan dipandang sebagai instrumen penciptaankeadilan adalah pajak progresif, dengan menetapkan beban atau porsi pajak lebih besarkepada individu atau kelompok yang memiliki kekayaan atau penghasilan lebih tinggi.Secara sederhana, pajak progresif dibangun dari asumsi bahwa dibutuhkan intervensipemerintah yang lebih besar untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan redistribusikekayaan. artikel ini bertujuan untuk membantah asumsi keadilan, redistribusi dan perlunyaintervensi negara dalam mencapai kesejahteraan melalui pajak progresif dan menunjukkanbahwa terdapat permasalahan kepentingan diri manusia yang menyebabkan kapitalismetidak cocok dengan pajak progresif. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini d isusunmenggunakan metode refutasi, dengan cara mendekomposisi pajak progresif, kemudianmelakukan refutasi (membantah) terhadap asumsi-asumsi tersebut. Sehingga, dapat dilihatbahwa pajak progresif pada dasarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yangmembangunnya dan tidak cocok untuk dalam kondisi kapitalisme dan dunia saat ini yangsudah semakin terbuka antara satu sama lain.Tax is a very important government policy instrument. Tax is an important source of staterevenue to finance state activities in carrying out their duties. Historically, tax were initiallylevied by the government to carry out simple state tasks, security enforcement and warfinancing. But in its development, tax has now become one of the government instrumentsto intervene and create justice, through economic equality. Tax scheme often used and seenas instruments of creating justice are progressive taxes, by assigning a greater tax burden orportion to individuals or groups who have higher wealth or income. Put simply, progressivetax is built on the assumption that greater government intervention is needed to createwealth, justice and redistribution of wealth. This article aims to refute the assumptions ofjustice, redistribution and the need for state intervention in achieving prosperity throughprogressive tax and shows that there are problems of human self-interest that causecapitalism to be incompatible with progressive tax. To achieve this goal, this article hasbeen prepared using a refutation method, by decomposing progressive tax, then refute thoseassumptions. So, it can be seen that progressive taxation is fundamentally incompatiblewith the assumptions that built it and is not suitable for the current condition of capitalismand the world that are increasingly open to each other."

"Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city."

"Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. Hasil penelitan menyarankan adanya peningkatan integritas aparatur pajak; sosialisasi penerapan PKB Progresif yang berkelanjutan; adanya peningkatan sistem pembayaran PKB yang sederhana, cepat dan memanfaatkan teknologi informasi.

---

The thesis discusses about collecting Vehicle?s Progressive Tax (VPT), based on principle of justice to increase the local revenue in Lampung. This research is a normative law research, which uses descriptive approach in its data processing.

According to the result of research, the goals of VPT are to create the orderly administration of vehicle, increase the local revenue, and limit the number of vehicles. The VPT evidently is not according to the principle of justice, because the requirement who said that the vehicle owned by a personal person with the basis of the name, the address and the same vehicle is still become evasion of VPT payment.

The research suggested to increase the integrity of tax officers; needs a continously socialization about the implementation of Vehicle's Progressive Tax; and using a simple and a quick payment system, also using a information technology to increase tax recieved."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."

"Makalah ilmiah akhir ini membahas dilema etika moral yang saya alami sekaligus kritik sebagai pekerja magang perusahaan SuperHelper dengan melihat ketimpangan sudut pandang perusahaan, pekerja rumah tangga (PRT), dan klien dalam konteks gig economy dengan metode autoetnografi. Tulisan ini ditujukan sebagai bentuk kontribusi saya terhadap orang-orang yang mengalami hal serupa dan memungkinkan terjadi di perusahaan lain, serta pengaplikasian antropologi dalam menganalisis sistem kerja perusahaan. Temuan analisis memperlihatkan dilema etika moral terhadap bagaimana saya memposisikan diri atas konflik yang dialami para aktor berdasarkan pemahaman etis diri. Relasi kuasa struktur kepemimpinan perusahaan membuat saya mengalami keterbatasan peran dan tindakan dalam mengatasi permasalahan, namun sebagian hal yang masih dalam jangkauan kuasa saat bekerja mampu saya lakukan sehingga menjadi tanda ‘keberhasilan saya’ mengatasi situasi dilema. Hasil akhir menyebutkan pengeksploitasian kerja dilakukan perusahaan terhadap PRT sebagai mitra kerja untuk mencapai keuntungan. Egoisme klien karena orientasinya sebagai konsumen menghasilkan marginalisasi peran PRT. Akibatnya, PRT mengalami ketimpangan sosial akibat minim kuasa karena faktor internal dan eksternal yang menghambat mereka dalam bekerja, bagaimana meninggalkan situasi ini, dan berbagai kerugian yang diterimanya. Analisis dan kesimpulan yang dilampirkan tulisan ini berasal dari pengalaman pribadi dan perspektif saya, serta memungkinkan terjadinya keterbatasan data akibat metode yang tidak menggunakan etnografi khusus.

---

This final scientific paper discusses the moral ethical dilemma that i experienced as well as my criticism as an intern for a SuperHelper company by looking at the inequality of perspectives of companies, domestic workers (Pekerja Rumah Tangga), and clients in the context of the gig economy using autoethnography. This paper is intended as a form of my contribution to people who experience similar things and may occur in other companies, as well as the application of anthropology in analyzing company work systems. The findings of the analysis show a moral ethical dilemma on how i position myself on the conflicts experienced by actors based on self-ethical understanding. The power relations of the company's leadership structure made me experience limited roles and actions in overcoming problems, but i was able to do some things that were still within the reach of power at work so that it became a sign of 'my success' in overcoming dilemma situations. The final results state that the company exploits domestic workers as work partners to achieve profits. The client's egoism because of its orientation as a consumer results in the marginalization of the role of domestic workers. As a result, domestic workers experience social inequality due to a lack of power due to internal and external factors that hinder them from working, how to leave this situation, and the various losses they receive. The analysis and conclusions attached to this paper come from my personal experience and perspective, and allow for data limitations due to methods that do not use specific ethnography."

"Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian (certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.

---

The organization of auctions in Indonesia is carried out by the State Assets and Auction Service Office. Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. This rule is also reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer. To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies. The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation policies for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah eksklusivitas ekonomi arus utama dalam ilmu ekonomi, eksklusivitas ini berdampak pada munculnya masalah sosiologis, pedagogis dan metodologis dalam ilmu ekonomi. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Kuhnian untuk menunjukkan secara jelas sisi sosiologis yang ada dalam sains dan mekanisme dalam bekerjanya ruang lingkup komunitas ilmiah itu sendiri, dalam hal ini ekonomi. Untuk memahaminya, penelitian ini berusaha melihatnya dari awal perkembangan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang mulai menemukan bentuknya, terutama dari awal periode ekonomi klasik hingga titik revolusi marginalis sebagai transisi ke ekonomi neoklasik. Untuk tujuan metodologis, penelitian ini secara khusus melihat aspek nilai dalam analisis eksplanasi. Wawasan yang diperoleh dari penggambaran retrospektif ini kemudian digunakan untuk membandingkan permasalahan dalam arus utama ekonomi, di mana sisi inklusivitas justru muncul di era pra-paradigma. Makalah ini menyimpulkan bahwa sangat penting untuk mencoba memperluas definisi komunitas ilmiah dalam suatu disiplin ilmu.ABSTRACTThis thesis discusses the issue of mainstream economic exclusivity in economics, this exclusivity has an impact on the emergence of sociological, pedagogical and methodological problems in economics. To answer this question, this study uses a Kuhnian perspective to clearly show the sociological side that exists in science and the mechanism in which the scientific community itself operates, in this case the economy. To understand it, this study seeks to see it from the beginning of economic development as a discipline that began to find its form, especially from the beginning of the classical economic period to the point of the marginalist revolution as the transition to neoclassical economics. For methodological purposes, this study specifically looks at the value aspect in explanatory analysis. The insights gained from this retrospective depiction are then used to compare problems in the mainstream of the economy, where the inclusivity side actually emerged in the pre-paradigm era. This paper concludes that it is important to try to broaden the definition of the scientific community within a discipline."

"Dalam ruang sosial dan kultural patriarki, perempuan mengalami situasi teralienasi dari dirinya sendiri. Sistem kapitalisme-patriarki dalam bisnis fast fashion semakin membuat perempuan (sebagai buruh) terbelenggu dalam situasi teralienasi sebab adanya ketidakadilan dalam sistem tersebut. Dengan menggunakan kritik feminis sebagai metodenya, artikel akan berupaya membedah ketidakadilan yang dialami oleh buruh perempuan sekaligus menggunakan teori alienasi dan etika feminis yang digagas oleh seorang feminis sosialis, Alison Jaggar. Mengacu pada hal itu, penulis meyakini bahwa pengaplikasian etika setara gender pada industri mode merupakan cara yang realistis untuk perlahan melepaskan belenggu dan memakmurkan para buruh perempuan dari situasi tersebut. Langkah tersebut ditujukan kepada pihak ketiga—para perempuan—yang memiliki kapasitas yang cukup untuk membantu buruh perempuan dan tanggung jawab juga ditujukan kepada industri mode secara keseluruhan. Ketika ethical fashion sudah terealisasi sebagai wadah baru bagi buruh perempuan dalam melanjutkan pekerjaannya, pemboikotan terhadap bisnis fast fashion dapat dilakukan tepat setelahnya. Berdasarkan itu, pada akhirnya selalu ada cara yang etis untuk menjalankan sebuah bisnis dalam industri mode meskipun keuntungan tidak bisa didapat secara instan.

---

In the social and cultural spaces of patriarchy, women experience a situation of alienation from themselves. The capitalism-patriarchy system in the fast fashion business is increasingly trapping women (as workers) into alienated situations due to the injustices in the system. Using feminist criticism as its method, the article will attempt to expose the injustice experienced by female workers while using the theory of alienation and feminist ethics advocated by a socialist feminist, Alison Jaggar. Referring to that, the author believes that the application of gender-equal ethics to the fashion industry is a realistic way to slowly unleash the bonds and emancipate women workers from the situation. The move is aimed at third parties—women—who have sufficient capacity to help women workers and responsibility is also directed to the fashion industry as a whole. When ethical fashion is realized as a new container for female workers to continue their work, a boycott of the fast fashion business can take place right afterwards. Based on that, in the end, there's always an ethical way to run a business in the fashion industry even though profits can't be obtained instantly."

"Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan.

---

This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods.

This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."