Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai penerapan whistleblowing system sebagai salah satu upaya pencegahan situasional terhadap tindak kejahatan okupasional di PT. X. PT.X dalam upaya mencegah sekaligus meminimalisir kejahatan okupasional menerapkan mekanisme bernama whistleblowing system sebagai intervensi pada risiko terjadinya kejahatan okupasional. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional untuk kejahatan kerah putih melalui tiga prinsip yaitu increasing the risk of detection, reducing provocations, dan removing the excuses. Pada tulisan ini, hasil analisis menunjukan bahwa whistleblowing system masih diragukan keefektifannya walaupun penerapannya sudah mencakup tiga prinsip tersebut.

---

ABSTRACT

This paper discusses the application of the whistleblowing system as an effort to prevent occupational crime at PT. X. PT. X in an effort to prevent and minimize occupational crime implementing a mechanism called whistleblowing system as an intervention to the risk of occupational crime. The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach for white collar crime through three principles namely increasing the risk of detection, reducing provocations, and removing the excuses. In this paper, the results of the analysis show that the effectiveness of the whistleblowing system is still doubtful even though its application includes these three principles."

"Praktik korupsi di Indonesia telah menyebar massif dan bahkan telah menjadi kanker yang amatlah sulit untuk diberantas. Tak terkecuali praktik penyuapan hakim dalam pengadilan di Indonesia. Pelaku-pelaku yang merupakan seorang hakim secara sadar terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar standar etika kehakiman, yaitu melakukan korupsi secara besar-besaran. Tulisan ini mencoba membahas bahwa oknum-oknum hakim yang menjadi pelaku korupsi telah melakukan suatu kejahatan dalam rangka profesinya sebagai penegak hukum dalam pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan studi Kriminologi khususnya White-Collar Crime, karya akhir ini mencoba mendalami kasus-kasus penyuapan hakim dengan menggunakan konsep Professional Occupational Crime dan Fraud Triangle Theory sebagai landasan teori dalam analisisnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman penuh mengenai modus operandi penyuapan hakim dalam pengadilan sebagai bentuk kejahatan korupsi yang melanggar asas profesionalitas kehakiman yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

Corruption in Indonesia has spread massively and even has become a cancer that is very difficult to eradicate. Including cases about judges bribery in the courts of Indonesia. Actors who are unscrupulous judge knowingly engage in the practice of the crime of corruption by relying on its position and authority. The aim of judicial corruption on a large scale is to gain a manner which violates the ethical standards of judge. This report explores the implicated elements in the corruption of judge who has committed a crime within the framework of his profession as a law enforcement in the judicial system. Using a study of Criminology especially White-Collar Crime, this thesis tries to explore cases of judges bribery using a concept of Professional Occupational Crime and Fraud Triangle Theory as a theoretical basis in its analysis. Therefore we need a full understanding of the modus operandi of judges bribery in the court as a form of corruption crimes that violating of the judiciary professionalism principles that contained in the code of ethics and code of judges conduct."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan recurrent background check pegawai sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap program pemeriksaan ulang latar belakang pegawai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, PT. MP, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya insider threat di PT. MP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan dalam mencari data adalah dengan wawancara kepada investigator PT. MP selaku pelaksana program recurrent background check. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional kejahatan kerah putih yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan recurrent background check pegawai PT. MP dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek deteksi, kontrol, dan penegakan peraturan serta hukum. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This thesis discusses about the implementation of employee recurrent background check as a prevention of crime committed by company to their employees. The research conducted is a case study of the background inspection program for employees of leading airlines in Indonesia, PT. MP, as part of an effort to prevent the emergence of insider threat at PT. MP. This study uses a qualitative approach where the method used is by interviewing investigators of PT. MP as the executor of recurrent background check. Analysis of the findings was carried out using a situational crime prevention and white-collar crime approach modified by Benson and Madensen in 2007. The results of this study indicate that the implementation of PT. MP can be seen from various aspects such as aspects of detection, control and enforcement of regulations and laws. This study suggests further research to test the effectiveness of the implementation of this program by using a more comprehensive method."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat.

---

Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation."

"Artikel ini membahas kasus tindak pidana penggelapan yaitu kasus penggelapan upah; insentif; bonus dan tantiem pekerja di PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN yaitu PT Y yang memberikan pelayanan dan jasa pengeboran minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Kasus ini dilakukan oleh seorang pekerja outsourcing dengan inisial GPP. GPP melakukan penggelapan dengan modus memasukkan rekening bank fiktif serta bonus fiktif saat pengajuan upah pekerja, dan uang yang digelapkan tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Fenomena tindak kejahatan ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan konsep occupational crime, lalu dianalisis lebih lanjut dengan konsep fraud triangle oleh Donald R. Cressey yang terdiri dari tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah aspek tekanan pressures, aspek kesempatan opportunities, dan aspek rasionalisasi rationalization. Artikel ini difokuskan kepada analisis dari aspek kesempatan opportunity sesuai dengan data pada kasus. Artikel ini menunjukkan penggelapan adalah salah satu bentuk dari occupational crime, dan dikaitkan dalam aspek-aspek dari fraud triangle.

---

This article discusses a case of embezzlement which specific to embezzlement of employees rsquo; salary; incentive; bonus and tantiem in PT X. PT X is subsidiary of an state-owned enterprise BUMN , which is PT Y, that provides services in oil and gas drilling, and geothermal drilling. This case was done by an outsourcing employee with initial GPP. GPP have done an embezzlement by entering fictious bank accounts, also fictious bonuses when submitting employees rsquo; salary, and the money was used for his personal gain. This crime phenomenon is analyzed by using concept of Occupational Crime, then analyzed further with the concept of Fraud Triangle by Donald R. Cressey consisting of three aspects. Here are the three aspects, pressure; opportunity; and rationalization. This article focuses on analysis of opportunity aspect according to the data of the case. This article shows that embezzlement is one of an occupational crime types, and links to aspects of Fraud Triangle."

"Penelitian ini tentang Gambaran Penilaian tingkat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 di PT X (Persero) tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskripstif analitik. Peneltian ini menggunakan data primer berupa observasi dan menggunakan data sekuder dari perusahaan. Pengolahan data dan analisis data menggunakan 12 elemen dan 166 kriteria yang terdapat pada lampiran 3 PP No.50 Tahun 2012.Hasil keseluruhan dari semua kriteria yang dinilai maka PT X (Persero) mendapatkan nilai persentase 89 %, yang berarti 148 dari 166 kriteria SMK3 PP No.50 Tahun 2012 telah terpenuhi. PT X (Persero) mendapatkan penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Memuaskan.

---

This Study is about The Overview Of Application Level Assessment Of Occupational Health and Safety Management System Based on PP No.50 Tahun 2012 at PT X (Persero) in 2015. Design study is a Descriptive analytic. Method od data acquisition through interviews, obseravtion and secondary data.

The results showed that the level of adpotion research SMK3 in PT X (Persero) by PP No.50 Tahun 2012 as much as 89%, which means 148 from 166 kriteria SMK3 PP No.50 tahun 2012 have completed and assessment of The implementations are Satisfy."

" ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme penanganan tindak kejahatan occupational crime atau kejahatan kekaryaan berjenis fraud yang diterapkan oleh suatu divisi di perusahaan X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur serta observasi partisipatoris. Pada penelitian ini juga dijelaskan peran suatu divisi di dalam perusahaan X dalam melakukan penanganan occupational fraud, adanya pendekatan self-regulating policing dalam meregulasi seluruh aturan, kebijakan penanganan occupational fraud yang dimiliki oleh perusahaan, dan penanganan terhadap pelaku occupational fraud oleh divisi tersebut. Setelah dilakukan manajemen resiko berdasarkan hasil dari penanganan kasus, dibuatlah rekomendasi agar kedepannya tindak kejahatan yang serupa tidak terjadi lagi di dalam lingkup perusahaan. Peneliti disini mengaitkan inti permasalahan dengan teori fraud triangle, serta konsep-konsep occupational crime.

---

ABSTRACT

This study describes the handling of occupational crime, specifically fraud mechanisms applied by a division in the company X. This research is descriptive qualitative research design. The data collection method used semi-structured interviews and participatory observation. This study also described the role of division within the company X in handling occupational fraud, the self-regulating approach to policing in the whole of rules, policies regulating in handling of occupational fraud which is owned by the company as well as the handling of perpetrators of fraud by the division. After risk management based on the results of the handling of the case, this research also made a recommendation for avoiding similar type of crimes that might happen in the company in the future. Researcher tried to associate with the core issues of fraud triangle theory, as well as the concepts of occupational crime."

"ABSTRAKTesis ini berjudul "Kebijakan Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Rangka Reintegrasi Sosial Terhadap Terpidana kejahatan Kekerasan", dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hakim di dalam penerapan pidana penjara dan kebijakan pembina lembaga pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terpidana kejahatan kekerasan.Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan berupa studi dokumen, observasi, angket dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Petugas Pembina Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penentuan responden dilakukan secara purposive non random sampling, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.Maksud kebijakan penerapan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial, yaitu kebijakan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat terhadap bahaya akibat tindak pidana dan, dengan tujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana. Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial dilaksanakan dengan cara memasukkan narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan selama menjalani pidana dilakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.Kebijakan penerapan pidana penjara terhadap terpidana kejahatan kekerasan di Pengadilan Negeri Purwokerto apabila dilihat dari berat pidana penjara yang dijatuhkan, telah memenuhi dan dapat sebagai sarana proses reintegrasi sosial yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas, namun apabila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana penjara maka dapat dikatakan tidak berdasar tujuan reintegrasi sosial sepenuhnya.Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana/narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto lebih ditonjolkan pada bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan dalam bentuk asimilasi di dalam lembaga atau di dalam gedung lembaga pemasyarakatan yang meliputi kegiatan pembinaan mental spiritual atau keagamaan, olah raga, keterampilan pertukangan, perbengkelan, pertanian dan peternakan. Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi dilakukan dengan cara pembauran antara narapidana dengan petugas pembina lembaga, pembauran dengan sesama narapidana dan Pembauran dengan masyarakat pengunjung lembaga pemasyrakatan.Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme pembina lembaga pemasyarakatan dan diperlukan partisipasi positif dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The title of the thesis is 'The application and implementation of imprisonment sentence policies based on social reintegration of violent crime offenders. The aim of the present research were to know the judge policy in inflicting imprisonment sentence and to know the prison management policy in implementing the imprisonment sentence based on social reintegration of the violent crime offenders.

This 'research was descriptive.. The data was obtained through library and field researches involving documentary study, observation, questionnaire and interview with the Purwokerto state court, prison management and prisoner of violent crime prisoners in Purwokerto prison. Respondents were chosen based on purposive non random sampling. Data was analyzed based on descriptive qualitative methods.

The aims of the imprisonment policy based on the social reintegration was the implementation of imprisonment sentence based on social defence and treatment of offender method. This policy was implemented by giving i;a treatment to the offenders in a prison like personality and self-esteem education; and reintegration education, involving programs like assimilation, conditional release and to go on leave before released.

If, the judge policy on the application of imprisonment sentence was viewed based on its heaviness, it would be fit in with the social reintegration policy involving assimilation, conditional release and to go on leave before released, but if it was wied based on its considerations in inflicting imprisonment sentence, it would not be fit in with the aims of the social reintegration policy.

The implementation of the imprisonment sentence in the Purwokerto prison was more focused on the personality and self-esteem educations, and assimilation inside the Purwokerta prison involving activities like moral and spirituai1l educations, sport, artisan, mechanic, agriculture and husbandry. The assimilation of offenders was done by establishing close communication with prison officers, Other prisoner and public prison visitors.

To Teach the aims of the implementation of imprisonm1nt sentence based on social reintegration, it needed sufficient facilities; professionalism of the prison officers and positive social participation."

"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

---

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective

This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .

This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire."