Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Penelitian ini merupakan studi pustaka terkait Analisis Kemampuan Security Operations Center SOC Sebagai Sistem Pertahanan Siber dalam Mengatasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia dimana berdasarkan laporan The Global Cybersecurity Index2017, Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah menempati peringkat ke-69. Sedangkan menurut Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 25 negara anggota se Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis kemampuan Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia dan 2 menganalisis kendala Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori ancaman. Hasil dari penelitian ini adalah 1 kemampuan SOC BSSN sebagai pertahanan siber masih belum baik terutama pada aspek people, 2 terdapat beberapa kendala SOC diantaranya pimpinan masih belum sadar akan pentingnya SOC, tingkat kompleksitas dalam membangun dan menerapkan prosedur, serta dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dan modal yang besar. Hasil analisis ancaman serangan siber menunjukkan bahwa level ancaman serangan siber di Indonesia berada pada kategori tinggi, sehingga membahayakan kepentingan Negara dan mempengaruhi ketahanan nasional.

---

This study is a literature study on the Analysis of Security Operations Center SOC Ability as a Cyber Defence System in Overcoming Cyber Attack Threats in Indonesiawhere, according to The Global Cybersecurity Index 2017, Indonesia is included in a country with weak cyber security ranked 69th. Meanwhile, according to Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia is ranked 12th from 25 member countries of Asia Pacific. This research uses qualitative approach with data collection through interview and literature study. This study aims to 1 analyze the capabilities of the Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of cyber attack in Indonesia and 2 to analyze the constraints of Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of siber attacks in Indonesia. The theory used is the theory of threats. The results of this study are 1 the ability of SOC BSSN as cyber defense is not good, especially in the people aspect, 2 there are some SOC obstacles including the leader still not aware of the importance of SOC, the level of complexity in building and implementing procedures, long time and big capital. The results of the analysis of cyber threats indicate that the threat level of cyber attacks in Indonesia is in the high category, thus endangering the interests of the State and affecting national resilience. "

"Keamanan dan ketahanan siber suatu negara saat ini telah menjadi elemen penting karena memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional. Serangan siber yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia khususnya pada infrastruktur informasi kritis nasional menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan data Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2018, saat ini Indonesia menempati urutan 41 dari 194 negara di dunia. Indeks tersebut menilai tingkat kesiapan dan komitmen suatu negara terhadap keamanan dan ketahanan sibernya. Oleh karena itu masih terdapat hal-hal yang harusdiperbaiki untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber Indonesia. Penelitianini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional yang dapat mengganggu kedaulatan negara atas ruang siber, (2) menjelaskan dan menganalisis sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi serangan siber pada infrastruktur informasi kritis serta (3) menganalisis strategi untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasikritis dalam mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana sumber data didapatkan melalui studi literatur dan wawancara terhadap perwakilan dari pihak pemerintah, operator infrastruktur informasi kritis nasional serta lembaga penelitian keamanan siber. Penelitian ini berfokus pada konsep keamanan dan ketahanan siber berdasarkan indikator yang digunakan pada GCI dan akan membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan negara dengan peringkat tiga teratas pada regional Asia Tenggara. Hasil yang didapat adalah kondisi keamanan dan ketahanan siber Indonesia sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat beberapa area yangperlu diperbaiki untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional sehingga dapat mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber.

---

Nowadays cybersecurity and cyber resilience of a country has become an important

element because it's impact on national security. Cyber attacks that have occurred

in various parts of the world, especially on national critical information infrastructure, show that the resulting impact could disrupt national security stability. Based on data from the Global Cybersecurity Index (GCI) in 2018,

Indonesia currently ranks 41 out of 194 countries in the world. The index assesses

the level of readiness and commitment of a country to its cybersecurity and resilience. Therefore there are still things that need to be improved to strengthen the security and resilience of Indonesia's cyberspace. This study aims to (1) explain and analyze cyber threats to the national critical information infrastructure that can disrupt the country's sovereignty over cyber space, (2) explain and analyze the extent of Indonesia's readiness in facing cyber attacks on critical information

infrastructure and (3) analyze strategies to overcome cyber threats to critical information infrastructure in realizing state sovereignty over cyber space. The methodology used in this research is analytical descriptive where data sources are obtained through literature studies and interviews with representatives from the

government, operators of the national critical information infrastructure and cyber security research institutions. This research focuses on the concept of cyber security and resilience based on indicators used in GCI and will compare the current condition of Indonesia with countries ranked in the top three in Southeast

Asia Region. The results are the conditions of Indonesia's cyber security and resilience is quite good. However, there are still some areas that need to be improved to overcome cyber threat on the national critical information

infrastructure to realize state sovereignty over cyber space."

"COVID-19 adalah varian pneumonia baru yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Dampak yang dihasilkan akibat penyebaran virus ini dihadapi di seluruh bagian di dunia. Salah satunya adalah perubahan perilaku dimana kegiatan tatap muka diadakan secara daring, yang berimbas pada peningkatan penggunaan internet dan ruang siber yang disertai dengan peningkatan ancaman kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ancaman kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic COVID-19, serta peran pemerintah dalam mengidentifikasi dan memitigasinya. Data mengenai kejahatan siber dan peristiwa penting yang digunakan merupakan data pada bulan Februari hingga April 2020 dan didapatkan dari berbagai sumber terbuka. Analisa linimasa digunakan terhadap data kejahatan siber dan peristiwa penting sebelum dilakukan analisa terhadap tingkat ancamannya. Kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) agen ancaman yaitu malware, penipuan online, Zoombombing, dan Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware menjadi mayoritas agen ancaman dengan tingkat ancaman ‘kritis’, sementara penipuan online dan DDoS termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘tinggi’ dan zoombombing termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘dapat diabaikan’. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dan mitigasi ancaman kejahatan siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Repiblik Indonesia.

---

COVID-19, a new variant of pneumonia had the ability to spread rapidly. The resulting impact of the rapid spread of the virus can be seen in all parts of the world. One of them is the change of behavior where face-to-face activities are now held online, which has an impact on the increase of internet usage, also the increase of cybercrime threats. This research aims to determine the level of threat of cybercrime that occurred during the COVID-19 pandemic, as well as the role of the Indonesian government in identifying and mitigating it. Data on cybercrime and key events used is data from February through April of 2020, obtained from various open sources. Timeline analysis is used on cybercrime and key events data to help make identifying cybercrime easier before a threat analysis is performed. Cybercrimes that occur during time of research can be categorized into 4 (four) threat agents; malware, online fraud, Zoombombing, and Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware becomes the majority of threat agent, and after the threat analysis is performed, belongs to ‘critical’ level, while online fraud and DDoS fall into the ‘high’ level and zoombombing falls into ‘negligible’ level. Government agencies responsible for detecting and mitigating cyber crime threats are the National Cyber and Crypto Agency, State Intelligence Agency, and Indonesian National Police."

"Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 12 merupakan peraturan yang mendasari tentang manajemen risiko dalam sistem elektronik. pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas memegang kendali operasi keamanan siber Indonesia. Adanya serangan siber yang semakin besar hingga tercatat pada tahun 2020 terdapat 495.337.202 anomali yang menyerang di jaringan Indonesia, hal ini dibutuhkan keandalan Pusopskamsinas dalam melaksanakan monitoring lalu lintas siber di Indonesia. Dalam penyelenggaraan operasi keamanan siber tentu terdapat kerawanan dan potensi ancaman yang memberikan dampak negatif/risiko terhadap organisasi di mana risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi pada Pusopskamsinas. Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan Pusopskamsinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemonitoran Keamanan Siber atas Serangan dan Ancaman Siber”. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pusopskamsinas tahun 2020, diketahui bahwa Pusopskamsinas belum dapat memenuhi target kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan capaian nilai 65% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya target kinerja dapat berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sebagai penentu ukuran tingkat keberhasilan sasaran strategis sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan digunakan Business Model for Information Security dari ISACA yaitu Organization, People, Technology, dan Process, salah satu instrumen dari segi organisasi yang belum tersedia adalah dokumen Perencanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berupa secara induktif dan merupakan klasifikasi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada pejabat, pengelola layanan / tim operasional, serta perwakilan stakeholder. Hasil dari penelitian ini berupa Perencanaan Manajemen Risiko yang sesuai dengan kondisi Pusopskamsinas sehingga dapat membantu pencapaian target kinerja serta meningkatkan pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions Article 12 is an underlying regulation concerning risk management in electronic systems. Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Operation of Electronic Systems states that the Information Security Management System (ISMS) is a regulation of obligations for Electronic System Operators in implementing information security management based on risk principles. The National Cyber Security Operations Center (Pusopskamsinas) is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency that carries out the task of controlling Indonesian cybersecurity operations. The existence of cyber-attacks is getting bigger until it was recorded that in 2020 there were 495,337,202 anomalies attacking the Indonesian network, this required the reliability of Pusopskamsinas in carrying out cyber traffic monitoring in Indonesia. In carrying out cyber security operations, of course there are vulnerabilities and potential threats that have a negative impact / risk on the organization where these risks can be mitigated by implementing information security risk management at Pusopskamsinas. One of the indicators of the Pusopskamsinas activity target is "Increasing the Quality of Cyber Security Monitoring of Cyber Attacks and Threats". Based on data from the 2020 Pusopskamsinas Performance Report, it is known that the Pusopskamsinas has not been able to meet the performance targets of the target performance indicators with a score of 65% of the 100% achievement target. The failure to achieve the performance targets can affect the main performance indicators (IKU) of the organization as a determinant of the level of success of strategic targets so that an evaluation of organizational performance is needed. Based on the results of the problem analysis, ISACA's Business Model for Information Security is used, namely Organization, People, Technology, and Process. One of the instruments in terms of organization that is not yet available is the Information Security Risk Management Planning document. This research is using qualitative methods such as inductive inference and the classification of a case study. Data collected through observation, study of documents and interviews of officials, managers of services / operations team, and stakeholder representatives. The results of this study are in the form of a Risk Management Planning in accordance with the conditions of the Pusopskamsinas so that it can help achieve performance targets and increase the achievement of the BSSN Strategic Plan."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada dilema demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional di berbagai negara, khususnya Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya sebagai pisau analisa, tesis ini akan menjelaskan bagaimana sekuritisasi pengawasan siber merupakan bagian integral dari fenomena national surveillance state. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber, sehingga terlihat bagaimana perdebatan demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat demokrasi-pengawasan siber adalah perlombaan teknologi. Kedua, pada akhirnya demokrasi harus menghasilkan keseimbangan dengan praktik pengawasan siber yang sesuai dengan budaya politik negara dan hak asasi manusia universal. Ketiga, segala regulasi kebijakan siber di Indonesia menggunakan pendekatan "state centric", sehingga belum memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

---

ABSTRACTThis thesis is approved in the dilemma of democracy and cyber surveillance in national security agreements. The purpose of this thesis is to examine the critical phenomenon of surveillance in national security in various countries, especially Indonesia. To get updated results, researchers used qualitative methods with in-depth interviews and document evidence analysis. Lawrence Lessig, as well as Jack Balkin and Sanford Levinson with their national surveillance phenomena as a knife of analysis, this thesis will explain how the securitization of cyber surveillance is an integral part of the nation's national surveillance phenomenon. Then the researcher also uses the concept of democracy and the concept of national security to examine the use of cyber surveillance, so as to allow the use of democracy and cyber surveillance in national security. The results of the research and discussion in this thesis are in accordance with the challenges taken by the focus of the study so that the following are found: First, the main component of the cyber democracy-supervision debate is the technological race. Second, democracy must ultimately strike a balance with cyber surveillance practices that are compatible with political culture and universal human rights. Third, all cyber policy regulations in Indonesia use "state centric", so it has not provided clarity to ensure the security of individuals, devices and networks in cyberspace."

"Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia.

---

This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation.

This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis.

The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia."

"TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal.

---

Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."