Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen.

---

The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data.

This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline."

"Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

---

Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty."

"Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran telah menyediakan dua fasilitas yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam Peraturan Bank Indonesia untuk sistem tersebut harus memiliki suatu contigency plan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana. Bank XYZ dalam menjamin ketersedian sistemnya telah menyediakan sistem pembayaran cadangan di data center cadangan dan juga menerapkan proses replikasi sistem antara data center utama dan data center cadangan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya penggunaan sistem pembayaran di data center cadangan karena belum optimalnya penggunaan infrastruktur yang ada. Penelitian difokuskan kepada permasalahan teknologi dengan tujuan melakukan perancangan infrastruktur sistem pembayaran pada Bank XYZ untuk mendukung proses bisnis dan menyediakan sistem yang handal sehingga dapat mewujudkan strategi bisnis. Tahapan dalam penelitian ini mengacu kepada TOGAF yang dihasilkan oleh Kurniawan & Suhardi. Hasil penelitian ini adalah menyatukan proses bisnis BI-RTGS dan SKN Kredit dan merubah proses kerja manual ke otomasi dengan sistem. Untuk arsitektur aplikasi dilakukan penyederhanaan dari 5 sistem yaitu STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, dan KUMF menjadi 1 sistem yaitu Middleware Payment System. Untuk teknologi sudah membuat kedua data center menjadi aktif-aktif dengan memanfaatkan Domain Name System, load balancer, database konsolidasi, server virtual, message queue dan menambahkan jalur komunikasi ke Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia provides two facilities in the payment system. There are Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia National Clearance System (SKNBI). Bank Indonesia Regulation for such a system should have a contingency plan to maintain the continuity and reliablity of funds transfer operations. Bank XYZ in ensuring the availability of the system has been providing backup payment system in alternative data center and also replicating the proses between main and backup data center, but the problem we faced is that the payment system in backup data center had not maximal used because not optimal use of the existing infrastructure.

The research focused on technology issues with the aim of designing payment systems infrastructure at XYZ Bank to support business processes and provides a reliable system that can realize business strategies. Steps in this study refer to the TOGAF produced by Kurniawan & Suhardi.

Results of this research is to combine BI-RTGS and SKN Credit business process and change the manual work processes to automation system. For application architecture made simplification from 5 system there are STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, and KUMF into one system that is Middleware Payment System. Technology has made a both of data center into an active-active by using Domain Name System, load balancer, database consolidation, virtual server, message queue and add communication line to Bank Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.

---

This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A.

The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence."

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability."

"Thesis ini mengkaji interaksi dinamis antara pengembangan inovasi keuangan dalam sistem pembayaran terhadap fungsi permintaan uang khususnya currency, permintaan uang dalam arti sempit (M1) dan permintaan uang dalam arti luas (M2) dari tahun 2007-2017 menggunakan data bulanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Baumol (1952) dan Tobin (1956) serta teori dari Lippi dan Sechi (2009) yang menyatakan bahwa teknologi sistem pembayaran dapat menurunkan permintaan uang (currency dan M1). Kemudian untuk permintaan uang dalam arti luas (M2), berdasarkan teori mengenai adanya substitusi dari narrow money ke broad money dikarenakan adanya penurunan brokerage cost yang menyebabkan individu memilih saving deposits yang memberikan return daripada demand deposits.Dari hasil estimasi dengan menggunakan metode VECM, disimpulkan bahwa perkembangan pada sistem pembayaran dalam sebelas tahun terakhir yaitu Real Time Gross Settlement, Kliring, ATM /Kartu Debit, Kartu Kredit dan uang elektronik dengan menggunakan beberapa proxy yaitu antara lain menggunakan nilai transaksi (dengan dan tanpa kliring), total nilai transaksi, volume transaksi, rasio inovasi finansial terhadap GDP, rasio M2 terhadap M1, rasio inovasi finansial terhadap M1, rasio inovasi finansial terhadap M2 dan nilai di atas nilai trend, akan mengurangi permintaan currency dan permintaan uang dalam arti sempit (M1). Di samping itu, dari hasil estimasi juga disimpulkan bahwa perkembangan inovasi finansial sistem pembayaran meningkatkan permintaan uang dalam arti luas (M2). Analisis mengenai pengaruh inovasi finansial sistem pembayaran terhadap permintaan uang (currency dan narrow money) sangat penting agar money demand function tidak misspesificied dan agar dalam penetapan kebijakan moneter telah mempertimbangkan perkembangan teknologi sistem pembayaran.

---

This paper examines the dynamic interaction between financial innovation development in the payment system to money demand function especially for currency and narrow money, from 2007-2017 using Indonesia monthly data. This research based on Baumol (1952) and Tobin (1956) and Lippi Sechi (2009) theory which stated that improvemet of technology in the payment system will lead to a decrease in demand for money (currency and M1). And for broad money, based on the theory that there is substitution from narrow money to broad money, due to a decrease in brokerage cost that triggered individuals to choose saving deposits that give returns than demand deposits.From estimation result, study reveals that tremendous development in the payment system on the last eleven years i.e Real Time Gross Settlement, Clearing, ATM/Debit Card, Credit Card and electronic money using several proxies, will decrease currency and narrow money (M1). On the other hand, result showed that payment system increase broad money (M2). Analysis of the role of financial innovation in the payment system in affecting money demand is very important so that money demand function is not misspesificied and in determining monetary policy has considered the development of payment system technology."

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan bagi manusia. Kemajuan teknologi dapat kita lihat dari perangkat elektronik yang paling dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu telepon seluler. Saat ini telepon seluler tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal yang berhubungan dengan telekomunikasi semata. Lebih dari itu, di negara-negara maju dan negara-negara di daerah Sub-Sahara Afrika, telepon seluler digunakan sebagai salah satu akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Electronic Money (E-Money) telah membuka rezim baru di bisnis E-Money dimana perusahaan telekomunikasi dapat memberikan andilnya dalam menyediakan salah satu jenis alat pembayaran dan secara gambar besar dapat memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat. Perusahaan Telekomunikasi dapat memberikan andilnya terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat unbanked yang tidak terjamah oleh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ialah Layanan Mobile Money dapat membantu keuangan inklusif di Indonesia, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan E-Money di Indonesia khususnya mengenai Mobile Money, serta bagaimana layanan Mobile Money dapat berkontribusi menjadi salah satu sarana peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, dan beberapa saran untuk memaksimalkan layanan ini untuk terwujudnya suatu Keuangan Inklusif di Indonesia.

---

The development of technology had contributed a lot to the human lifestyle. It can be seen within the society very near by the form of advanced cellphones. Nowdays, cellphone does not only facilitate the purposes of communication itself, but more than that, in developed countries as well as countries in the Sub-Sahara African region, cellphones are also used to access the financial services.

In Indonesia, as from the issuance of Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) regarding Electronic Money (E-Money), it has allowed telecommunication companies to provide a new form of payment and financial services to the society. Telecommunication companies could provide financial inclusiveness by reaching the unbanked society who are untouched by formal financial services. This research is done using a qualitative method with descriptive approach.

The result of this research concludes that Mobile Money services could contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia, eventhough there are still several constraints ahead. Therefore, writer will explain about the regulations of E-Money in Indonesia particularly Mobile Money, and how the Mobile Money services performed by telecommunication companies can contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia."