Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori kualitas Christoper Lovelock yang terdiri dari: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, dan Payment. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method yaitu menggabungkan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survei, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa narasumber dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal pemohon PATEN masih merasa kualitas PATEN masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, terdapat saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas PATEN di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yaitu disediakan tanda informasi pelayanan berupa banner, akses dalam pembayaran pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui transfer, menyediakan ruangan/loket pengaduan, petugas melakukan pencatatan terkait keluhan pemohon, membuat situs resmi Kecamatan Ciomas yang dapat menyediakan informasi PATEN dan dapat diakses oleh publik, dan menyediakan mesin/nomor antrian untuk pemohon.

---

This study aims to analyze the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency using Christoper Lovelock's quality theory consisting of: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, and Payment. The method of this research used is quantitative research with a mix method that combines quantitative and qualitative data collection techniques. The instrument used in this study was by conducting surveys, in-depth interviews with several speakers and observations. The results showed that the majority of respondents stated that the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency was included in good category. But in some cases the PATEN customer still feels that the quality of the PATEN is still not good and needs to be improved. Therefore, there are suggestions for improvement in the quality of PATEN in Ciomas Sub-District, Bogor Regency, which is provided a sign of service information in the form of a banner, access to the payment of licensing services can be done through transfers, providing complaints rooms/counters, officers make records related to the complaints of the customers, make an official site of Ciomas Subdistrict that can provide PATEN information and can be accessed by the public, and provide a machine/queue number for the customers."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan kesehatan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pelayanan kesehatan dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of health charge in Bogor regency. In this study, researcher analyzed revenue administration of health charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of health charge in Bogor regency, problems faced during the process of health charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of health charge in Bogor regency have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the health charge and penalties have not applied. Moreover, user charge payers do not accept the actual receipt for the collection."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Focus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kecamatan Cibinong dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan koordinasi. Didalam teori koordinasi, terdapat teori mekanisme koordinasi milik Bouckaert, Verhoest and Peters yang dikombinasikan dengan teori mekanisme koordinasi milik Mintzberg. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Adanya dua indikator yang belum tercapai yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol dari Pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Dari kedua indikator yang belum tercapai menandakan koordinasi pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor masih belum berjalan dengan optimal.

---

This research to describe the mechanism coordination of public services E-KTP in Cibinong District, Bogor Regency. Focus problem in how the mechanisms that have been made the Cibinong District in coordination with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of the implementation of public services Electronic KTP. In this research used public services theory and coordination mechanism theory from Bouckaert, Verhoest and Peters that combined with mechanism theory from Mintzberg.

This research uses the methods of positivist qualitative approach, the techniques of data collection with qualitative data by type of descriptive research. There are two indicators that has not been achieved, its lack of supervision or control from the government and inadequate human resource. From two indicators that havent been achieved indicate the coordination of public services E-KTP still not running optimally."

"Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

---

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district's role in the implementation of PATEN in Siak Regency.By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff, carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor (District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review, observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pelayanannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa mix method. Berdasarkan konsep dimensi pelayanan publik Valerie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner yang meliputi dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiviness, dimensi assurance, dan dimensi empathy, kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sudah cukup baik pada tahun 2017, namun terdapat satu dimensi yang mendapatkan nilai buruk, yaitu dimensi assurance.

---

This thesis discusses the quality of public service with case study of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi. This thesis aims to know how the quality of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat based on relevant concepts and theories. In addition, this thesis aims to describe the obstacles encountered in the service. The approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of mix method.

Based on the concept of public service dimension Valerie A. Zeithaml and Marry Jo Bitner covering tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy dimension, public service quality is e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi is good enough in year 2017, but there is one dimension that gets a bad score, namely the assurance dimension."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin sasaran Program JPS-BK, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan puskesmas, dan proporsi keluarga miskin menurut kriteria BKKBN di Kecamatan Pulau Pinang.Rancangan penelitian ini adalah cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit, kualitas pelayanan, sikap petugas, jarak, sarana transportasi, biaya transport, dan peran tim desa dengan pemanfaatan puskesmas. Sebagai responden adalah keluarga miskin sasaran Program JPS-BK di Kecamatan Pulau Pinang, berjumlah 150 orang yang dipilih secara acak sederhana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi sakit, sikap petugas, jarak, biaya transport, dan peran tim desa berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara faktor pendidikan, sikap, kualitas pelayanan, dan sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas.Dari keenam faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata peran tim desa dan persepsi sakit yang paling erat hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan OR masing-masing adalah 37,7233 (CI: 6,6872-212,8022) dan 18,4792 (CI: 3,8929-87,7181) Proporsi keluarga miskin sesuai dengan kriteria BKKBN yang menjadi sasaran Program JPS-BK adalah 78,7%, sedangkan sisanya sebanyak 21,3% bukan sasaran Program JPS-BK.Agar pemanfaatan puskesmas lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada sasaran dengan melibatkan peran tim desa, meningkatkan pelayanan puskesmas melalui perbaikan perilaku petugas, dan pembinaan intensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sektor terkait.

---

Utilization of Health Care in Public Health Center by The Poor as the Target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District, District of Lahat, the Year 2000This research aimed to describe the utilization of basic health service of public health center (PHC) by the poor as the target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District as well as to look for the factors which related to utilization of PHC, and proportion of the poor family by BKKBN's criteria.

The design of this research was a cross sectional approach. Analysis was conducted to see the association between education, knowledge, attitude, perception about illness, quality of service, provider behavior, distance, means of transportation, transportation costs, role of village team, with utilization of PHC. The respondents were poor families as the target of SPSDP in Pulau Pinang Sub District, selected by using a simple random sampling technique. Total sample were 150 poor families.

The study revealed that knowledge, perception about illness, provider behavior, distance, transportation costs, and the role of village team were related to utilization of PHC. However education, attitude, quality of service and means of transportation factors were did not associate to utilization. The role of village team and perception about illness were the major factors that related with the utilization of PHC, with the odds ratio were 37,7233 (CI: 8,1395 - 936,2452) and 18,4792 (CI: 4,1593 - 157,4266).

This research recommends that in order to increase the utilization of PHC for the next time through socialization about SPSDP. The planners should socialize the program involving the village team, increase the quality of service with improve provider behavior and monitor intensively from District Health Department and cross-sector."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup. Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai 69,3% dan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas baru mencapai 55,4%. Tujuan penelitian ini mengetahui pemanfaatan program Jampersal berdasarkan karakteristik ibu di wilayah kerja Puskesmas Arut Selatan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross Sectional, dilakukan pada bulan Januari sampai April 2012. Uji statistik yakni univariat sampai dengan bivariat. Pada pemanfaatan Jampersal hanya 5 variabel yang berhubungan yaitu : pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, waktu tempuh dan biaya transportasi.

---

Labor Assurance Program (Jampersal) is an government?s effort to decrease Maternal Mortality Rate (AKI) and Infant Mortality Rate (AKB). Based on Indonesia Health Demographic Survey (SDKI) 2007, AKI is 228 per 100.000 live births, and AKB is 34 per 1.000 ones. According to Riskesdas 2010, labor by health officer to low income target group is just reach 69.3% and in new facility 55.4%. This study aims to find out utilization Jampersal based on maternal characteristic in working area of public health center South Arut, South Arut subdistrict, West Kotawaringin regency 2012. It is using cross sectional design, carried out on January to April 2012. Statistical test using univariat and bivariat one. In utilization of Jampersal only 5 variables have correlation that are: knowledge, occupation, income, lenght of time to health service and additional cost."

"Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur yang terdiri dari PTSP Kelurahan Pulo Gebang, PTSP Kelurahan Klender, PTSP Kelurahan Utan Kayu Utara, PTSP Kelurahan Cililitan, dan PTSP Kelurahan Ciracas. Hal tersebut karena wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perizinan terbanyak dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di antara 5 wilayah lainnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah pada unsur-unsur tertentu dalam penilaian kualitas pelayanan dan keluhan dari masyarakat, sehingga dalam penelitian ini kualitas pelayanan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan perizinan pada unit PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori SERVQUAL, perbandingan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan memiliki gap yang kecil yaitu sebesar -1%. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diterima pada pelayanan perizinan unit PTSP tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hampir memenuhi layanan yang diharapkan oleh para pengguna layanan.

---

This study discusses the quality of service for the Licensing Service at Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the service quality of the Licensing Services at the Urban Village level in East Jakarta consisting of PTSP Pulo Gebang, PTSP Klender. PTSP Utan Kayu Utara, PTSP Cililitan, and PTSP Ciracas. It is due to the East Jakarta area is one of the areas which has the greatest number of licensing and the highest Community Satisfaction Index (IKM) score among the 5 other regions in DKI Jakarta. However, there are still some problems found with certain elements in assessing the service quality and complaints from the public, so that this service quality is the focus of this research. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The research results show that based on the whole of the service quality of the Licensing Service at the Urban Village level in East Jakarta is in the good category. Based on the result of an analysis using the SERVQUAL theory, the comparison between the expected service and the perceived service by users has a small gap of -1%. This proves that the perceived service of licensing service at the Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta almost meet the service expected by users"