Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai citra Jokowi-JK sebagai pemimpin politik yangditampilkan dalam foto kolase di media sosial Instagram. Foto kolase yangmenampilkan Jokowi dan JK bersama tokoh-tokoh internasional akan dianalisamenggunakan metode semiotika Roland Barthes untuk membedah foto kolase danmengetahui mitos yang dikonstruksikan dalam foto kolase tersebut. Teori yangdigunakan adalah teori konstruksi realitas sosial milik Peter L.Berger dan ThomasLuckmann. Dalam penelitian ditemukan bentuk kepemimpinan baru yangmengubah nilai-nilai kepemimpinan lama yang mana bentuk kepemimpinan baruini digambarkan melalui aspek visual, verbal, dan teknis dalam foto kolase. Proseskonstruksi realitas sosial melalui tiga tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi, daninternalisasi dapat menjelaskan bagaimana simbol-simbol visual dalam fotokolase dapat mengkonstruksikan image politik seseorang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Jokowi-JK’s image as political leaders that appeared onthe photo collages in social media Instagram. Photo collage that exposed Jokowi-JK with international musicians and figures will be analyzed using the method ofsemiotic Roland Barthes to explore photo collages and to know myths constructedin photo collages. The theory that used in this research is the theory of socialconstruction of reality belongs to Peter L.Berger and Thomas Luckmann.Researcher discovered a new form of leadership that changed the old leadershipvalues which form the new leadership. This kind of leadership is illustratedthrough visual aspect, verbal, and technical in the photo collages. Theconstruction process of social reality through three stages, namely externalization,objectivation, and internalization can explain how visual symbols in a photocollage can construct one's political image., This thesis discusses the Jokowi-JK’s image as political leaders that appeared onthe photo collages in social media Instagram. Photo collage that exposed Jokowi-JK with international musicians and figures will be analyzed using the method ofsemiotic Roland Barthes to explore photo collages and to know myths constructedin photo collages. The theory that used in this research is the theory of socialconstruction of reality belongs to Peter L.Berger and Thomas Luckmann.Researcher discovered a new form of leadership that changed the old leadershipvalues which form the new leadership. This kind of leadership is illustratedthrough visual aspect, verbal, and technical in the photo collages. Theconstruction process of social reality through three stages, namely externalization,objectivation, and internalization can explain how visual symbols in a photocollage can construct one's political image.]"

"Tesis ini membahas mengenai objektivitas pemberitaan reshuffle kabinet di dua media online, yaitu Detik.com dan Kompas.com periode 1 April s.d. 30 Mei 2015. Dengan menggunakan konsep obyektivitas yang dikembangkan oleh J. Westerstahl (1983), penelitian ini dilakukan untuk melihat kecenderungan media online dalam memberitakan reshuffle kabinet dilihat dari indikator, kelengkapan unsur berita, nilai berita, pernyataan narasumber, tipe liputan, konteks informasi, pengetahuan dalam berita dan newstone. Penelitian dilakukan terhadap 138 sampel dari kedua media online dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com dan Kompas.com memiliki kecenderungan yang kurang objektif dalam memberitakan reshuffle kabinet. Faktor-faktor yang memicu kecenderungan tersebut adalah kelengkapan unsur berita yang sederhana, konteks informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengetahuan yang berasal dari sumber sekunder dan tipe liputan satu sisi. Sifat dari media online di mana berita yang ditampilkan serba cepat menimbulkan kecenderungan berita yang dihasilkan tidak akurat, tidak berimbang dan cenderung dangkal. Selain itu, reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan lebih ditampilkan sebagai persoalan politik antara presiden dengan partai-partai politik.

---

The thesis discusses about objectivity of the news of cabinet reshuffle on two online news media, detik.com and kompas.com during the period of 1 April to 30 May 2015. Using the concept of objectivity that are constructed by J. Westerstahl (1983), this thesis is conducted to identify the tendency of online news media in making a news about cabinet?s reshuffle, therefore it adopts several indicators that are also use by Westerstahl: completeness of news element, news values, news resource statement, type of coverage, context of information, knowledge of the news and newstone. The research is conducted to 138 data sample from both online news media using content analysis method.

The result of this thesis shows that both Detik.com and Kompas.com have the same tendency which is less objective in making news about cabinet reshuffle. Factors behind the result are both online news media not using the most complete news element, context of information is gathered by interview, knowledge of the news is coming from secondary resource, and it uses only one part information coverage. Moreover, the characteristic of online news media which is fast in making news, make the online news less accurate, imbalance and not comprehensive. Other than that, cabinet reshuffle is an authority of the President to fix and improve the cabinet performance runs better, but this matters sometime is showed as political problem between the President and Political Parties."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi lokasi dan luasan dari kebakaran berulang dengan informasi spasial. Penelitian ini mengunakan data lokasi kebakaran, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2018. Analis data menggunakan probit dan tobit dengan menghasilkan keterkaitan positip (negatip) antara lokasi dan luasan dengan kebakaran berulang (atau tidak) dan hubunganya dengan kawasan hutan, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK. Hasil kedua adalah luasan dari lahan terbakar akan berkurang saat berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan luasaan kebakaran berulang erat hubungannya dengan IUPHHK dan karakteristik area sehingga Indonesia harus merumuskan kebijakan tentang perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memimalisir kebakaran hutan. 

---

This research addresses the reoccurrence of forest fires and their size with regional-spatial information. To this end, Probit and Tobit regression analyses are applied to the regional-spatial panel data from 2015 to 2018 in Indonesia with the observations of forest-fire events, peatland, and concession on the annual bases, characterizing the possible determinants for reoccurrence of forest fires as well as their sizes.  The regression results reveal the following outcomes. The first outcome is whether forest fires repeat or not is positively (negatively) associated with peatland and forest areas (concession). Second, the size of forest fires tends to decrease with the repetition of past forest fires but increases with concession, peatland, and forest areas. Overall, these results imply that the reoccurrence of forest fires and their sizes are highly concerned with concession and types of areas, suggesting that Indonesia should be able to organize the policies regarding forest concession and areas for further reduction of forest fires and the associated damage.

 

 

"

"Penelitian ini hendak memahami bagaimana aktor-aktor pada konflik agraria di Kampung Merak, Situbondo, Jawa Timur, memproduksi dan mengkontestasi makna realitas konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan pengamatan terlibat (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), open ended interview, dan pengumpulan data sekunder. Dengan menggunakan konsep framing dan counter-framing dari Snow dan Bendord (2000), skripsi ini hendak menjelaskan bagaimana proses produksi dan kontestasi makna tersebut terjadi. Skripsi ini menemukan bahwa aktor-aktor melakukan konstruksi dan kontestasi makna melalui framing dan counter-framing terhadap realitas terkait konflik yang terjadi, dari mulai sejarah, dasar legalitas, gerakan, situasi dan kondisi Kampung Merak, peristiwa yang relevan dengan konflik, pengalaman pribadi, cerita-cerita, letak geografis, hingga individu-individu dari aktor-aktor. Upaya framing dan counter-framing tersebut tidak terlepas dari upaya aktor-aktor menghimpun dukungan dan mendemobilisasi lawan. Penelitian ini juga menjadi gambaran baru bagi studi framing dan counter-framing di mana aktor-aktor tidak hanya melakukan framing dan counter-framing terhadap klaim, tuntutan, dan gerakan, tetapi juga terhadap individu aktor.

---

Situbondo, East Java, produce and contest the meaning of the reality of the conflict that occurs. This study used ethnographic methods, with participant observation, in-depth interviews, open ended interviews, and secondary data collection. By using the concepts of framing and counter-framing from Snow and Benford (2000), this thesis aims to explain the production and contestation of meaning by actors. This research found that actors carried out the construction and contestation of meaning through framing and counter-framing towards realities related to the conflict, from history, legal basis, movements, situations and conditions of Kampung Merak, events relevant to the conflict, personal experiences, stories, geographic location, to the figures of the actors. The framing and counter-framing efforts are inseparable from the efforts of the actors to garner support and demobilize opponents. This research is also a new illustration for the study of framing and counter-framing where actors do not only frame and counter-frame claims, demands and movements, but also the figure of actors."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa, serta bagaimana pengaruh Dana Transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pembangunan desa di Kabupaten Blora selama periode tahun 2015-2018. Pembangunan desa dalam penelitian ini diukur melalui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dari sisi nilai IDM, dengan menggunakan metode statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dari sisi Status Desa, dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), Dana Transfer signifikan secara positif mempengaruhi nilai IDM, dan dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, Dana Transfer tidak signifikan dalam mempengaruhi Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018

---

ABSTRACTThis study aim to analyze the factors that led to changes in the value of the Village Development Index (IDM) and Village Status, also how Intergovernmental transfer funds consisting of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Tax and Retribution Revenue Sharing ( BHPR) affected the village development in the Blora District during 2015-2018. Village development in this study measured by the Village Development Index (IDM) and Village Status established by the Ministry of Village, Underdeveloped Area Development and Transmigration (DPDTT). In terms of IDM value, using descriptive statistical methods the results of this study indicate that the value of the Social Resilience Index (IKS) is the factor that most influences the value of IDM in the Blora District during 2015-2018. In terms of Village Status, using the Ordered Logit regression method, this study shows the Environmental Resilience index (IKL) value is the most related factor to changes in the Village Status in Blora Regency during 2015-2018. By using the Ordinary Least Square (OLS) regression method, Funds Transfer significantly influences the IDM value, but by using the Ordered Logit regression method, Funds Transfer did not impact the Village Status significantly in the Blora District during 2015-2018.

"

"Pembuatan proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memunculkan sebuah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Rencana pembuatan Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan batu andesit untuk menunjang proyek Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga karena berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah konflik agraria yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Tulisan ini melihat bentuk-bentuk kekerasan ini sebagai sebuah State-Corporate Crime, dimana kejahatan terjadi akibat adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan PT PP yang menimbulkan kerugian sosial dan pelanggaran hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai artikel di internet. Tulisan ini kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam konflik agraria di Desa Wadas. Dengan level analisis kelembagaan, penulis melihat faktor-faktor kejahatan yang terjadi dalam katalisator tindakan: motivasi, kesempatan atau peluang, dan operasionalitas kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat (1) motivasi berupa tekanan ekonomi dan dan tujuan organisasi, (2) kesempatan atau peluang berupa ketersediaan sarana hukum dan ketersediaan cara-cara ilegal, dan (3) kurangnya operasionalitas kontrol berupa tekanan internasional, tekanan politik, dan sanksi hukum. Hal-hal tersebut dilihat oleh penulis sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

---

The construction of Bener Dam project in Bener District, Purworejo Regency, Central Java caused an agrarian conflict that occurred in Wadas Village. The plan to make Wadas Village into an andesite mining location to support the Bener Dam project was rejected by residents for various reasons. This becomes an agrarian conflict that produces direct violence and structural violence. This article views this violence as a state-corporate crime, where crime occurs as a result of interactions between the Indonesia government and PT PP that made illegal or socially injurious social action. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The data in this article uses secondary data taken from various articles on the internet. This article then analyzes this phenomenon using the Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime to look at factors that caused the crime in Wadas Village. At the institutional level of analysis, the author looks at the crime factors that occur in the catalyst for action: motivation, opportunity, and operationality of control. The results of this research found that there are (1) motivation such as economic pressure and organizational goals, (2) opportunities such as the availability of legal and illegal means, and (3) lack of operationality of control such as international pressure, political pressure, and legal sanctions. The author sees these things as factors that caused violence in the agrarian conflict in Wadas Village."