Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis penyebab dari Indonesia melakukan pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur pada pemerintahan Joko Widodo. Dengan menggunakan theory Offense-Defense dari Stephen Van Evera, tulisan ini menjelaskan melalui empat faktor yang menyebabkan Indonesia melakukan pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur, baik dari sisi kapabilitas militer, geografi, rezim pemerintahan, serta diplomasi pertahanan. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berdasarkan studi kepustakaan. Pada akhirnya, temuan dalam tulisan ini adalah Indonesia melakukan pengembangan karena adanya faktor peningkatan kapabilitas militer, faktor geografis Indonesia yang merupakan jalur perdagangan Internasional, rezim pemerintahan Jokowi yang popular sehingga mendapat dukungan dan respon baik atas kebijakan yang diambilnya, serta adanya kepentingan Indonesia dalam diplomasi pertahanan sehingga Indonesia mengembangkan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur. Pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur ini merupakan tindakan yang wajar dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga wilayah tersebut dan diperlukan upaya dari pemerintah untuk meyakinkan negara tetangga tidak perlu merasa terancan dengan tindakan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the causes of Indonesia to develop defense into the Eastern Indonesian region under the Joko Widodo administration. Using the theory of Offense-Defense from Stephen Van Evera, this paper explains through four factors that caused Indonesia to develop defense forces into Eastern Indonesia, both in terms of military capabilities, geography, government regimes, and defense diplomacy. This paper also uses qualitative data sources based on literature studies. In the end, the findings in this paper are that Indonesia is developing because of the increasing factor of military capabilities, also Indonesia's geographical factors which are international trade routes, the leadership of the popular Jokowi government receives support and a good response to the policies he took and Indonesia also has an interest in Indonesia's defense diplomacy. The development of defense forces for the Eastern Indonesia region is a natural action taken by Indonesia for the protection areas that are needed and needed by the government to ensure that neighboring countries do not need to be threatened by Indonesian actions."

"Kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah timur dengan wilayah barat, masih menjadi isu strategis yang harus ditemukan strategi dan upaya untuk meminimalisirnya. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah timur Indonesia merupakan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara, yang masih memiliki kebutuhan tinggi untuk pembangunan infrastruktur, namun kapasitas fiskal rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 menganalisis pengaruh proporsi belanja modal terhadap ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas dengan menggunakan asumsi jarak terdekat dari permukiman; dan 2 menganalisis pengaruh ketersediaan nfrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas terhadap pembangunan manusia. Penelitian dilakukan di 129 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam rentang waktu tahun 2012 ndash; 2016. Metode penelitian menggunakan analisis kuadran dan analisis regresi linier dan berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi belanja modal maka ketersediaan infrastruktur akan semakin meningkat, dan semakin tinggi ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan capaian pembangunan manusia pada setiap komponennya. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap mayoritas komponen pembangunan manusia yaitu jalan aspal, sehingga menunjukkan bahwa konektivitas menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis kuadran, terdapat beberapa daerah yang memiliki proporsi belanja modal tinggi tetapi ketersediaan infrastruktur dasar rendah, dan daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar tinggi namun capaian pembangunan manusia rendah. Oleh karena itu, diperlukan skema pengalokasian anggaran dan output infrastruktur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia.

---

Regional disparities still be a main issues of regional development that hasn rsquo t been resolved yet. This fact is due to the most of them are backwash area, which is has high demand for public infrastructure, but low fiscal capacity. This study examines 1 the effect of the local government expenditure on the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center and 2 the effect of the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center on human development index. There are 129 districts cities in Sulawesi, Maluku, and Papua in the period of 2012 ndash 2016 as an objects of this study. This study uses quadrant analysis and multiple regression analysis.We find that the higher of local government expenditure, will increase the availability of infrastructure, and the higher of infrastructure rsquo s availability will increase human development index. The infrastructure which has the greatest leverage on the human development index is the asphalt road. It is indicate that connectivity becomes an important infrastructure in human development. Based on quadrant analysis results, there some types of regions, they are high local government expenditure with lack infrastructure rsquo s availability, and high infrastructure rsquo s availability with low human development index. Therefore, there is a need to improve the quality of budget allocation and output infrastructure schemes, so that it can give a significant impact on human development."

"Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi berlimpah, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas unggul untuk diberdayakan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan geografis dan ekonomi, Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI, adapun KTI yang terdiri dari 11 provinsi membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan merupakan kawasan berbasis kemaritiman. Namun, potensi yang terdapat di daerah tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang menyebabkan adanya kesenjangan wilayah regional inequality sebesar 95,56 KBI dan 4,44 KTI dari segi pembangunan industri dan infrastruktur, fenomena ini terjadi karena minimnya pemanfaatan komoditas untuk pembangunan kawasan industri sehingga berpengaruh pada kegiatan minimnya bongkar muat logistik dari KBI ke KTI.Oleh karena itu, untuk menyelesaikan fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana kawasan timur dapat berkembang dengan melakukan analisis permodelan wilayah industri manufaktur beserta biaya investasi agar dapat memacu pembangunan KTI dengan metode location quotient LQ dan pairwise comparison chart PCC dalam menentukan industri manufaktur dan produksi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 11 Provinsi di KTI kedepannya akan di kembangkan beberapa jenis industri manufaktur dan produksi yaitu pabrik pertanian, peternakan, dan kayu; pengolahan perikanan modern; smelter hasil tambang dan penggalian mentah; Produksi batubara, migas, dan panas bumi; dan manufaktur beton precast dan aspal dengan total biaya investasi sebesar Rp300.794.756.555.344,00-.

---

Indonesia as archipelagic country that stores high numbers of commodity, could increase the economic growth by maximizing potential in form of industrial sector. Geographically and Economically, Indonesia is divided into two segmental area ldquo Western Area of Indonesia KBI and Eastern Area of Indonesia KTI, specifically for KTI which consists of 11 provinces spanning from Nusa Tenggara Province to Papua and well known as strategic maritime region. However, the potential commodity that occupies those regions does not represent optimum utilization which implies to regional inequality with percentage is 95,56 KBI and 4,44 KTI on industrial and infrastructure aspect, these phenomena occurs due to minimum logistic loading and discharging activity from KBI to KTI.

Hence, to cope within this phenomenon this research is aimed how the eastern region could accelerate the development into another form of massive manufacturing region by analyzing regional model including initial cost for the construction. Several methods are conducted, location quotient method exposes several alternatives of potential sector based on regional's GDP and for the next iteration will be investigated in pairwise comparison chart PCC in determining final decision for manufacturing and production sector on each province. As the result, it shows that 11 provinces of KTI will be developed in several major industrial types such as agricultural, livestock, and timber manufacturing mineral mining and raw material smelting industry coal, oil gas, and geothermal refining industry and precast concrete and asphalt batching plant manufacturing. At last, to develop KTI as a center of manufacturing and production in Indonesia is estimated 22,560,170,745.92 for construction cost, its component corresponds to initial cost including land, industrial building, land clearing, manufacturing machinery equipment, and infrastructure expenses."

"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dapat timbul suatu ancaman dalam bidang Ekonomi, Tranportasi, Komunikasi serta sosial budaya. Dari fenomena tersebut kebudayaan dan idiologi dari negara lain mudah datang memanfaatkan perkembangan teknologi, juga Program Bela Negara di Indonesia di persepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat mengangggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat kompleks karena dengan era globalisasi arus informasi tidak ada batasnya. Disisi lainya jumlah peserta Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan meningkatkan implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat serta menganalis dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Tujuan lainnya adalah guna mendapatkan indikator yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Desain penelitian dilakukan menggunakan kualititatif dengan metode eksploratif. Langkah pertama yang dilakukan analisis data dengan analisis SWOT dilanjutkan dengan mencari faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil penelitian dengan menngunakan analis SWOT didapatkan bahwa yang harus dilakukan agar program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan strategi meningkatkan kegiatan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara bahwa pendekatan yang paling memungkinkan dalam menangkal dampak negatif globalisasi adalah pendekatan terhadap peningkatan rasa cinta tanah air terhadap warga negara, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan indikator yang mempengaruhi perlunya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara antara lain adanya Globalisasi kebudayaan asing mudah masuk, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Program Strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan Globalisasi. Saat ini jumlah kader bela negara yang dididik belum mencapai target yang ditentukan, disisi lainnya Rasa cinta tanah air harus terus di kembangkan melalui pendidikan dan sosialisasi.

---

With current developments, a threat may arise in the fields of Economy, Transportation, Communication and socio-culture. With this phenomenon, cultures and ideologies from other countries can easily come to take advantage of technological developments, also the State Defense Program in Indonesia is perceived by the public as military conscription, as happened in other countries. The community thinks that with the State Defense Program they have to prepare themselves to participate in the military conscription program for a certain period of time. Globalization also has a very complex influence because in the era of globalization, the flow of information has no boundaries. On the other hand, the number of participants in the State Defense Awareness Development Program has not reached the predetermined target. The aim of the research is to find out strategies that can be implemented to improve the implementation of the State Defense Awareness Development Program for the Community and to analyze the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program. Another objective is to obtain indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The research design was carried out using a qualitative exploratory method. The first step was to do data analysis with SWOT analysis followed by looking for indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The results of the research by using SWOT analysis found that what must be done so that the State Defense Awareness Development program is implemented properly is to implement a strategy to increase activities from those that have been carried out before. Analysis of the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program that the most possible approach in counteracting the negative effects of globalization is an approach to increasing the love of the homeland for citizens, which is like what the current government has done with the State Defense Awareness Development program, while the indicators that influence the need for the State Defense Awareness Development Program include the globalization of foreign cultures that are easy to enter, the State Defense Awareness Development Program is a strategic program to ward off the negative things caused by globalization. Currently the number of state defense cadres being educated has not reached the set target. On the other hand, the love for the homeland must continue to be developed through education and outreach."

"Studi analisis ini merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis dan menghitung kekuatan tegangan tendon dan besar beban ekternal dari lingkungan untuk menghindari terjadinya failure pada perencanaan dan perancangan TLP agar mendapatkan hasil yang optimal serta bangunan dapat bertahan dalam jangka waktu 100 tahun (lifetime design). Guna mencapai tujuan yang dimaksud, harus dilakukan analisis terhadap pembebanan pada struktur TLP sendiri, beban angin, arus, jenis soil, dan beban ombak yang diderita TLP dalam kondisi kritis yaitu pada kondisi badai 100 tahunan di tempat operasional. Adapun hasil analisis ini menyatakan bahwa kekuatan tegangan tendon pada TLP yaitu 239.105.642,12 N/m2 dan hal ini sesuai dengan standar sehingga mampu diterapkan di laut dalam Wilayah Timur Kalimantan, Indonesia.

---

This analysis study is an activity to analyze and calculate about the tendon tensile strength of Tension Leg Platform (TLP) and the value of external load to avoid a failure in planning and designing it in order to obtain optimal results, and this building can survive within period 100 years (lifetime design). To achieve this intended goal, should be analyzed internal load on the structure, wind load, currents load, soil type, and wave load in critical condition (100 years storm condition) of operational place. The result of this analysis states the tendon tensile strength is 239.105.642,12 N/m2, it shall be appropriate with the standards an regulations, so the TLP can be applied for deep water on Eastern Region of Kalimantan, Indonesia."

"Program pemerintah melalui konversi bahan bakar menjadi gas alam dengan penggunaan LNG sebagai bahan bakar untuk mendukung efisiensi layanan transportasi laut. Perluasan penggunaan gas alam di sektor maritim, akan mengurangi ketergantungan bahan bakar BBM yang telah digunakan oleh kapal di Indonesia. Di sisi lain gas alam bisa digunakan untuk seluruh sektor, industri, pembangkit tenaga listrik, bahkan sampai ke rumah tangga. Kasus ini diharapkan sejalan dengan tingkat emisi dari sektor ini sehingga bisa ditekan menjadi ramah lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. Berangkat dari latar belakang ini, studi tentang bunker LNG untuk mendukung program pemerintah perlu dilakukan dalam memastikan pasokan gas sebagai sumber energi nasional, yang diberikan dalam pemenuhan pasokan gas di beberapa daerah berdasarkan penemuan lapangan untuk Jumlah cadangan gas relatif kecil, belum dimanfaatkan karena lokasi terbatas, transportasi dan jumlah cadangan lainnya terkait ketersediaan infrastruktur, tidak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar gas. Berdasarkan pendekatan ini diperlukan studi pendekatan LNG untuk menentukan kelayakan layanan transportasi laut khususnya Wilayah Timur Indonesia dari sisi ekonomi dengan membuat model NPV untuk analisis investasi infrastruktur bunkering LNG, analisis SWOT dalam rangka mengidentifikasi area yang membutuhkkan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkn viabilitas pembangunan infrastruktur bunkering LNG, analisis lingkungan untuk mendapatkan biaya total eksternal akibat jumlah kapal yang beroperasi di daerah pelabuhan disebabkan karena emisi kapal, dan analisis safety melalui pendekatan pada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan meninjau potensi penyebab dan probabilitasnya pada aktivitas bunkering.

---

AbstractThe government program through the conversion of fuel into natural gas with the use of LNG as fuel to support the efficiency of sea transportation services. Expanding the use of natural gas in the maritime sector, will reduce the dependence of fuel oil that has been used by ships in Indonesia. On the other hand natural gas can be used for all sectors, industries, power plants, even to households. The case is expected to be consistent with the emission levels of this sector so it can be reduced to environmentally friendly rather than using fossil fuels. Departing from this background, the study of LNG bunker to support government programs needs to be done in ensuring the supply of gas as a national energy source, provided in the supply of gas in some areas based on field findings. The amount of gas reserves is relatively small, untapped due to limited location, Transportation and other reserves related to infrastructure availability, unavailability of gas refueling stations. Based on this approach, it is necessary to study the LNG approach to determine the feasibility of sea transport services especially the Eastern Region of Indonesia from the economic side by creating an NPV model for investment analysis of LNG bunkering infrastructure, SWOT analysis in order to identify areas requiring further attention in order to improve viability of bunker LNG infrastructure development , Environmental analysis to obtain the total external cost due to the number of vessels operating in the port area due to ship emissions, and safety analysis through an approach to hazard identification, risk assessment and control by reviewing the potential causes and probabilities of bunkering activity. "

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.

---

To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"