Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia."

"This book focuses on future markets for broadband products and services, as well as the infrastructure under development that is intended to make those markets more readily attainable and manageable. But it also takes on a more ambitious agenda. Its analysis shows how advanced technologies are facilitating the transition to a new world information and economic order in which much larger percentages of end users have a greater chance of getting what they want. Contents :- Preface - Chapter 1 Broadband Agenda - Chapter 2 Broadband Telephony - Chapter 3 Broadband Cable - Chapter 4 Broadband Wireless - Chapter 5 Broadband Satellite - Chapter 6 Broadband Broadcasting - Chapter 7 Broadband Internet - Chapter 8 Broadband Home/Office - Perspectives on the Future - Glossary - URLS - Index "

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 71% (urban) dan 49% (rural) terhadap rumah tangga untuk fixed broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada mobile broadband, padahal kecepatan broadband ditopang oleh fixed broadband. Salah satu solusi teknologi masa depan fixed broadband yaitu Fiber to The Home (FTTH). Namun, tantangan dalam implementasi fixed broadband adalah tingginya biaya komponen pasif sehingga meningkatkan risiko investasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan fixed broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), dan Tangerang Selatan (dense-urban). Kajian kelayakan penyelenggaraan fixed broadband menunjukkan bahwa untuk OpCo dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada NetCo dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, NetCo dapat menggunakan skenario sharing cost antara NetCo, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) 2014-2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government's goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 71% (urban) and 49% (rural) compared to households for fixed broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on mobile broadband. Actually, broadband speeds is supported by fixed broadband. One of fixed broadband future-proof solution technology is Fiber to The Home (FTTH). However, the challenges in the implementation of fixed broadband is the high cost of passive components that increase the risk of investment.

In this research, analysis of the implementation models of fixed broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from point of view: Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), and the Government as stakeholders in the research area; Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), and Tangerang Selatan (dense-urban).

Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from OpCo?s view can use the lease passive components scenario at NetCo and investing in active devices only. Meanwhile, NetCo can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government."

"Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007).

---

Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007)."

"Kebutuhan akan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan waktu penggunaan yang lama membuat pasar jasa internet di Indonesia semakin berkembang. Dengan perkembangan tersebut, kompetisi antar perusahaan Internet Service Provider khususnya pada layanan Fixed Broadband Internet semakin ketat sehingga dapat memicu timbulnya kemungkinan peralihan pelanggan ke perusahaan Internet Service Provider lain. Maka dari itu, para perusahaan Internet Service Provider membutuhkan strategi yang kuat untuk meningkatkan kepuasan dan keloyalitasan pelanggan. Dalam pembuatan strategi tersebut, diteliti pengaruh variabel Service Quality, Perceived Value, Corporate Image, Trust, Switching Cost, dan Customer Satisfaction terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu, digunakan Importance-Satisfaction Analysis untuk mendapatkan strategi beserta prioritas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini merupakan strategi bagi dua perusahaan Internet Service Provider terbesar di Indonesia dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.

---

The needs for a fast and stable Internet connection with a long usage time resulting in a rapidly growing fixed broadband Internet market in Indonesia. This makes the competition among Internet Service Providers especially on fixed broadband Internet services is getting intense so that it can trigger the possibility of customer to switch to another Internet Service Providers. Therefore, Internet Service Providers needs a strong strategy to increase customer satisfaction and customer loyalty. To create such strategy, this research examines the impact of Service Quality, Perceived Value, Corporate Image, Trust, Switching Cost, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty. Importance Satisfaction Analysis method is also used to obtain some strategies along with its execution priority. The results of this research is a strategy for the two largest Internet Service Providers in Indonesia in order to improve their customer loyalty."

"Implementasi Jaringan Tetap Akses Nirkabel (FWA) sejak tahun 2002 telah meningkatkan penetrasi telepon tetap dari 3 % pada tahun 2002 menjadi 9 % pada tahun 2007. Layanan FWA telah berkembang menjadi layanan yang mirip dengan Layanan Telepon Bergerak Seluler (Layanan Seluler) baik dari segi fitur maupun cakupan geografisnya. Sehingga Layanan FWA dianggap menjadi pesaing langsung Layanan Seluler. Pengenaan BHP Frekuensi kepada Penyelenggara FWA yang jauh lebih rendah dari Penyelenggara Layanan Seluler telah menciptakan kompetisi yang tidak seimbang.Berdasarkan hasil perhitungan tarif pungut Bakrie Telecom dan Telkom FWA terlihat bahwa tarif yang diberlakukan jauh dibawah tarif Layanan Seluler. Namun tarif FWA masih menghasilkan margin keuntungan yang mencukupi dibandingkan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya di Indonesia dan negara lain. Dengan melakukan simulasi kenaikan BHP Frekuensi FWA sampai pada tingkat yang sama dengan Layanan Seluler, ternyata masih menghasilkan margin keuntungan yang baik yang ditunjukkan oleh Margin Laba Operasi sebesar 20 % hingga 34 % dan EBITDA Margin sebesar 38 % hingga 45 % . Sedangkan jika margin keuntungan saat ini tetap dipertahankan, maka akan terjadi kenaikan tarif pungut 6 % sampai 9 %.Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa kenaikan BHP Frekuensi FWA tidak membawa dampak bisnis yang buruk bagi kondisi penyelenggaraan FWA. Apalagi jika mempertimbangkan pertumbuhan trafik layanan FWA sebesar lebih dari 66 %, pertumbuhan basis pelanggan lebih dari 52 % dan pertumbuhan pendapatan lebih dari 23 %, maka tingkat keuntungan akan terus bertambah. Namun demikian yang lebih penting adalah besaran BHP Frekuensi yang tepat akan menciptakan kompetisi yang seimbang dan mendorong penggunaan frekuensi lebih efisien, sehingga memberikan manfaat yang sebesar ? besarnya bagi masyarakat sebagai stakeholder yang terpenting.

---

The implementation of Fixed Wireless Access Network (FWA) since 2002 has increased the fixed telephone penetration from 3% in 2002 to 9 % in 2007. The FWA services have been extending to become similar with Cellular Mobile Telephone Services (cellular services) in term of features and geographical coverage. Therefore the FWA services are considered as direct competitor to the cellular services. The much lower frequency usage right fee for FWA providers compared to cellular service providers has created unequal competition.Based on the retail tariff calculation result for Bakrie Telecom and Telkom FWA, the applied rates are much lower than the cellular services rates. However, the FWA services rates are still providing adequate profit margins compared with other telecommunications service providers in Indonesia and other countries. By performing a simulation of raising FWA frequency usage right fee to the same level with cellular services, it still results an adequate profit margins as indicated by operating income margin of 20 % - 34 % and EBITDA Margin of 38 % - 45 %. Whereas if the current profit margin is still maintained, they have to raise retail tariff to 6 % - 9 %.According to the simulation results it can be observed that raising the FWA frequency usage right fee does not cause unacceptable business impact to their service provision. Moreover considering the FWA services traffic growth more than 66 %, the subscriber base growth more than 52 % and the revenue growth more than 23 %, the profit margin will grow continuously. However more importantly, an equitable frequency usage right fee will create a fair competition and promote more efficient frequency usage, so that it will provide maximum benefit to the people being the most important stakeholder."

"Tesis ini membahas prediksi penggunaan fixed broadband pada tahun 2025, karena target jumlah penetrasi pengguna Fixed Broadband yang belum tercapai pada tahun 2014. Melalui pendekatan Technology Acceptance Model serta memprediksi pengguna fixed broadband di Indonesia menggunakan data runtun waktu. Pendekatan yang digunakan dalam penelituan ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif, serta prediksi menggunakan model ARIMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan menggunakan fixed broadband sangat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi kegunaan (manfaat) fixed broadband. Oleh sebab itu disarankan agar dalam memasarkan produk-produk fixed broadband menonjolkan fitur manfaat yang dapat mendorong sikap positif terhadap fixed broadband. Sehingga dapat dihasilkan jumlah pengguna Fixed Broadband mencapai 13 juta pengguna pada akhir tahun 2025 dengan tingkat penetrasi sebesar 70,45% berdasarkan data tahun 2017-2025. Disamping itu agar prediksi pengguna fixed broadband dapat dilakukan dengan baik, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan prediksi terhadap penetrasi fixed broadband menggunakan faktor-faktor tingkatan ekonomi dan sosial seseorang, lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta tahapan ketersediaan jaringan kabel yang diperlukan.

---

This thesis discusses the use of fixed broadband in 2025, because the penetration target of Fixed Broadband users has not been achieved in 2014. The Technology Acceptance Model approach and predicts fixed broadband users in Indonesia uses time series data. The approach used in this research is an associative quantitative approach, and predictions using the ARIMA model. The results show that the desire to use fixed broadband is largely determined by attitudes and perceptions of the usefulness (benefits) of fixed broadband. Therefore, it is recommended that in marketing fixed broadband products highlight features that can encourage a positive fixed broadband attitude. So that the number of Fixed Broadband users can reach 13 million users by the end of 2025 with a penetration rate of 70.45% based on 2017-2025 data. In addition, so that fixed broadband predictions can be made well, in future research it is recommended to predict fixed broadband penetration using factors such as one's economic and social level, political, economic, social and cultural environment as well as the availability of the required network."

"Contents : - Table of Contents by Author - Part I. Broadband Access: A. DSL - B. Wireless Broadband - C. Wireless LANs - D. Ethernet - E. Operations, OSSs, and Quality of Service - Part II. Broadband Applications - Part III. The Business of Broadband - Acronym Guide "

"Market mechanism merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya frekuensi yang terbatas dengan memberikannya kepada pengguna potensial untuk menjalankan layanannya, dimana layanan tersebut harus dapat menghasilkan nilai tertinggi dari sumber daya frekuensi tersebut, maka akan diberikan izin hak untuk menggunakannya, dengan kata lain adalah bahwa dengan menggunakan mekanisme pasar (market mechanism) dapat mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio dan memfasilitasi ekspansi dan inovasi layanan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Cost and Benefits Analysis (CBA), dimana CBA ini untuk membandingkan keuntungan bersih yang dihasilkan dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio dengan membuat beberapa kondisi untuk pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz. Dalam menggunakan metode CBA, terlebih dahulu harus diidentifikasikan dan dikonversikan komponen-komponen penilaiannya yaitu biaya-biaya dan manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 478-806 MHz melalui beberapa kondisi layanan ke dalam nilai ekonomis atau moneter. Kemudian dianalisis kelayakan ekonomisnya memanfaatkan alat-alat analisis finansial dengan menggunakan Net Present Value. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz (UHF) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kondisi, yaitu kondisi eksisting, kondisi transisi, dan kondisi analog switch off, hasil potensi nilai ekonomi pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz (pita UHF) yang paling optimal terdapat pada kondisi dimana pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 478-806 MHz digunakan untuk layanan televisi siaran digital dengan digital dividend dimanfaatkan untuk layanan broadband wireless (kondisi analog switch off). Pemanfaatan digital dividend untuk layanan broadband wireless digunakan sebagai strategi untuk melaksanakan pembangunan akses broadband di Indonesia.

---

Market mechanism is an approach used with the objective of achieving efficient use of limited frequency resources by giving potential users to run their services, where such services should be able to produce the highest value of frequency resources. They will then be granted the right to use the frequency resources. In other words, by using market mechanism, it will encourage the use of radio frequency spectrum and facilitate expansion and service innovation.

Analysis of this study uses the method of Cost and Benefit Analysis (CBA), where this method of CBA is to compare the net profit resulted from utilization of radio frequency spectrum by making a number of conditions for the utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz. In using the CBA method, the components of assessment must first be identified and converted, namely the costs and benefits generated by the utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz through some conditions of service to the economic or monetary value. And then the economic feasibility is analyzed using Net Present Value technique.

Utilization of radio frequency spectrum in the bands of 478-806 MHz (UHF band) is classified into three (3) conditions, the existing condition, the transition condition, and the analog switch off condition. The most optimum potential result of the economic value of radio frequency spectrum utilization in the bands of 478-806 MHz (UHF band) is at the condition where the utilization of radio frequency spectrum in the band of 478-806 MHz is used for digital broadcast television service with the digital dividend used for broadband wireless services (the analog switch off condition). Utilization of digital dividend for broadband wireless services is used as a strategy to implement the broadband access development in Indonesia."

"Pengetahuan kini diakui sebagai hal yang setidaknya sama pentingnya dengan modal fisik, modal keuangan, dan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Di abad millenium ini, pengetahuan telah dipandang sebagai salah satu prasyarat untuk menerapkan inovasi. Salah satu yang mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kekuatan dalam bidang ilmu pengetahuan ialah melalui penyediaan informasi yang luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan. Tersedianya akses informasi yang luas bagi masyarakat ini mampu diwujudkan dengan meratanya informasi tersebut dapat diperoleh. Broadband merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan. Melalui ketersediaan jaringan broadband, maka masyarakat dunia pada umumnya dan ndonesia secara khusus akan mampu menjawab tantangan milenium mengenai terwujudnya pemerataan kesejahteraan melalui pemerataan penyebaran ilmu pengetahuan bagi warganya yang akan melahirkan inovasi-inovasi berharga bagi bangsa ini.

---

Knowledge is now recognized as being at least as important as physical capital, financial capital, and natural resources as a source of economic growth. In this millennium, knowledge has been regarded as one of the preconditions for implementing innovation. One that supports the realization of people which has strengths in science is through the provision of extensive information and be able to reach all layers. Providing broad access to information for the public is able to be realized by the spread evenly of such information can be obtained. Broadband is one of the many things that are needed. Through the availability of broadband networks, the community in general and Indonesia in particular will be able to answer the challenge of the millennium, the realization of equitable distribution of welfare through dissemination of knowledge for the citizens who will create valuable innovations for the nation."