Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelabuhan Pireus. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dampak ekonomi dan politik dari kerjasama regional kebijakan OBOR di Yunani dalam investasi Pelabuhan Piraues Tahun 2013-2017?” Teori new regionalism and economic development dari Mistry (2003) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan OBOR yang dibentuk oleh RRT merupakan bentuk kerjasama regional baru karena merupakan respon dari arus globalisasi dimana RRT berupaya untuk membentuk pembangunan dunia yang lebih inklusif dan produktif. RRT menggunakan kebijakan OBOR untuk memperdalam kerjasama regional dengan Yunani, di pelabuhan Piraeus. Kebijakan OBOR yang diterapkan di pelabuhan Piraeus memberikan dampak ekonomi dan politik. Dampak ekonominya adalah Yunani harus menyampingkan kepentingan nasional jangka pendek demi kepentingan regional jangka panjang, sedangkan dampak politiknya adalah bahwa pemerintah membentuk kompromi terhadap RRT dalam kerjasama regional kebijakan OBOR di Pelabuhan Piraeus.

---

This undergraduate thesis analyses the PRC's OBOR policy in Greece through its investment in the Port of Pireus. The research question of this thesis is "How are the economic and political impacts of the OBOR policy regional cooperation in Greece through its investment in Piraeus Port in 2013-2017?" Mistry’s (2003) the new regionalism and economic development theory (2003) is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using literatures studies. The findings of this study show that the OBOR policy established by the PRC is a new form of regionalism: the establishment of OBOR is the response to the globalization, where PRC seeks to shape a more inclusive and productive roles world development. The PRC employed the OBOR policy to deepen regional cooperation with Greece by investing at the port of Piraeus, however, this investment has had economic and political impacts for domestic development as well as for political constellation in Greece. The economic impact is that Greece must de-prioritize its short-term national interests for the sake of its long-term regional interests; while the political impact is that the government has to make various compromises with the PRC government to endure the regional cooperation of OBOR policy at the Port of Piraeus.

"

"ABSTRAKArtikel ini membahas Kebijakan One Belt One Road OBOR yang dicanangkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013, dengan berfokus pada peran kebijakan tersebut dalam mewujudkan Zhongguomeng. Kebijakan OBOR adalah proyek pembangunan infrastruktur baru dengan menggunakan konsep lsquo;Jalur Sutra Baru rsquo; yang mencakup aspek geopolitik dan geoekonomi untuk menghubungkan wilayah-wilayah Eurasia dengan Cina sebagai pusatnya. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang mendorong pemerintah Cina untuk menerapkan Kebijakan OBOR menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian menganalisis sejauh mana kebijakan OBOR dapat berguna bagi Xi Jinping untuk mencapai target Zhongguomeng. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan OBOR memiliki peran sebagai alat untuk mewujudkan Zhongguomeng melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang arus perdagangan industri, menyediakan wadah pemersatu Cina, serta hubungan kerja sama yang damai secara global.

---

ABSTRACTThis article discusses the One Belt One Road OBOR Initiative launched by Xi Jinping in 2013, focusing on the role of the initiative in realizing Zhongguomeng. OBOR initiative is a new infrastructure development project that using the concept of 39;New Silk Road 39; which covering geo-political and geo-economic aspects to connect Eurasian regions with China as its center. The authors began the study by interpreting the background that prompted the Chinese government to implement the OBOR Initiative using historical approaches and qualitative studies, then analyzed the extent to which OBOR policy could be useful for Xi Jinping to achieve the Zhongguomeng rsquo;s targets. The results show that OBOR Initiative has a role as a tool for realizing Zhongguomeng through infrastructure development that supports industrial trade flows, provides an unifying container of China, and a global peaceful cooperation relationship."

"Sejarah pertukaran perdagangan dan budaya sudah sejak lama terjadi antara China dan Indonesia, sejak zaman Jalur Sutra pada abad-13 SM. Kedua bangsa ini sudah mulai berkomunikasi melalui perdagangan. Salah satu peristiwa yang terkenalterkait kontak dagang ini adalah kisah pelayaran Zhenghe (郑和atau lebih dikenal dengan sebutan Chengho, seorang navigator dan Laksamana armada laut pada Dinasti Ming/1368-1644 M ) ke Indonesia. Kontak dagang China-Indonesia melalui Jalur Sutra di masa lalu bangkit kembali di masa sekarang dalam bentuk kerja sama bisnis, seiring dengan program One Belt One Road yang digagas oleh pemerintah China. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana interaksi budaya Indonesia-China di dalam dunia bisnis, konflik budaya yang terjadi, serta cara mengatasinya. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengetahui seberapa jauh para pekerja di perusahaan multinasional China di Indonesia mengenal program One Belt One Road, khususnya dalam hubungan China dan Indonesia sebagai dasar pemahaman mereka atas kerja sama bisnis keduapihak tersebut. Melalui metode deskriptif-kualitatif, penulis melakukan penelitianlapangan dan mewawancarai langsung para pelaku bisnis etnis Tionghoa di Indonesia dan beberapa pelaku bisnis China yang bekerja di Indonesia untuk menemukan jawabannya. Konsep yang digunakan untuk menganalisis adalah konsep konflik budaya. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tentang OBOR tidak mempengaruhi interaksi bisnis antara etnis Tionghoa dengan China, serta menemukan bahwa perbedaan budaya kerja di Indonesia dan di China memungkinkan terjadinya konflik budaya.

---

The history of trade and cultural exchanges has been going on for a long time

between China and Indonesia, since the time of the Silk Road in the 13th century BC. The two nations have begun to communicate through trade. One of the well-known events related to this trade contact is the story of the voyage of Zheng He, or better known as Chengho, a navigator and Admiral of the naval fleet in the Ming Dynasty/1368-1644 AD) to Indonesia.

Chinese-Indonesian trade contacts through the Silk Road in the past have revived in the present in the form of business cooperation, following with the One Belt One Road program initiated by the Chinese government. This study intends to find out theextent of Indonesian-Chinese cultural interaction in the business world, cultural conflicts that occur, and how to overcome them. In addition, this study aims to figure out how far the workers in Chinese multinational companies in Indonesia are familiar with the One Belt One Road program, especially in China and Indonesia relations as

the basis for their understanding of the business cooperation of the two parties.

Through descriptive-qualitative methods, the author conducted field research and interviewed Chinese ethnic business people in Indonesia and several Chinese business people working in Indonesia to find answers. The concept used to analyze is the concept of cultural conflict. This study found that understanding of OBOR did not affect business interaction between ethnic Chinese and Chinese, also, the differences

in work culture between Indonesia and China made cultural conflicts possible."

"ABSTRAKTiongkok merupakan salah satu negara yang merupakan Great Power. Tiongkok saat ini sedang mempopulerkan One Belt One Road, yang merupakan sebuah rencana pembangunan ambisius yang melibatkan banyak kawasan. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa motif dari One Belt One Road ini adalah ekonomi. Akan tetapi, ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa Tiongkok ternyata pernah memiliki motif geopolitik lewat proyek infrastruktur yang pernah mereka canangkan. Apalagi, proyek ini dijalankan di saat sistem dunia semakin mengarah ke kondisi multipolar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara lebih dalam, apakah yang menjadi motif utama Tiongkok dalam mencanangkan One Belt One Road. Dengan menggunakan teori commercial liberalism, offensive realism dan mode kekuasaan kapitalisme serta territorialisme, penelitian ini mencoba untuk menganalisis motif dari proyek OBOR. Salah satu yang menjadi bagian dari OBOR tersebut adalah proyek rel kereta api Kunming-Singapura. Proyek ini adalah proyek ambisius. Penelitian ini menjadikan proyek rel kereta api Kunming-Singapura sebagai studi kasus. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan rel kereta api Kunming-Singapura memiliki faktor ekonomi dan geopolitik yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi mendominasi keputusan Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek ini disebabkan karenaperubahan struktur ekonomi domestik dan internasional serta berupaya untuk memaksimalkan kekayaan agar dapat menjadi Great Power.

---

ABSTRACTChina is one of the Great Powers. Now, China is promoting One Belt One Road, which is a huge development initiative that spawns across many regional areas. In academic discourse, there is a debate of whether One Belt One Road, initiated by China, is mainly driven by economic motives or geopolitical motives. Moreover, the infrastructure project is being realized in the world system which is moving toward multipolar condition. This research will try to figure out the main motive of China`s One Belt One Road using commercial liberalism, offensive realism, and capitalism territoralism power mode as analytical tools. Kunming Singapore railway is an ambitious infrastructure development. It is part of OBOR`s project and it will be used as a study case for this paper. The result of this research is that both economic and geopolitical motive are the main causes of China`s decision to invest for the construction of Singapore Kunming railway. However, economic factor is the dominant cause of China`s decision citing her adaptation toward structural change in international and domestic economy and her aspiration to maximize her wealth for becoming Great Power. "

"Perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan. Pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkait. Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaborasi dalam pembangunan satu juta rumah untuk rakyat yang dilakukan pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Setwapres dan pemangku kepentingan terkait lainnya Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, REI, dan HUD Institute. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1 menganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat; 2 menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kompensial. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 1 proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat belum sepenuhnya sempurna. 2 dalam proses tata kelola kolaborasi pembangunan satu juta rumah untuk rakyat, desain kelembagaan/institusi dan kepemimpinan fasilitatif memiliki pengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi tersebut. Kata kunci: Tata kelola kolaborasi; kebijakan publik; perumahan rakyat xiii 107 halaman; 4 bagan; 5 tabel; 1 lampiran

---

Housing is a basic need of society in addition to clothing and food. The government has a policy of strategic nature, namely the construction of one million houses for the people. To realize these policies, there is the need for cooperation and collaboration among relevant stakeholders. This study analyzes the governance of collaboration in the construction of one million houses for the people undertaken by the Deputy for Economic, Infrastructure and Maritime Policy Support, Secretariat of Vice President, and other relevant stakeholders Ministry of PUPR, Ministry of Home Affairs, Ministry of ATR BPN, REI, and HUD Institute. The purpose of this study is to 1 analyze the governance process of collaboration in the development of the one million houses for the people policy 2 analyze the factors that affect the governance of the collaboration in the development of the one million houses for the people policy. This research uses a post positivist approach with qualitative methods of data collection techniques such as in depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using comparative analysis techniques. From the results of the research, it was found that 1 the collaborative governance process carried out by the stakeholders associated with the construction of one million houses for the people has not been fully completed 2 in the governance process of collaboration in building one million houses for the people, institutional design and facilitative leadership have influence on the course of the collaboration process. Keywords Collaborative governance, public policy, affordable housing xiii 107 pages 4 figures 5 tables 1 attachments "

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Penelitian ini membahas humor dalam webcomic One Punch Man karya ONE dengan menganalisis elemen superhero menurut Peter Coogan dan teknik humor menurut Arthur Asa Berger. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran elemen superhero dan mengetahui teknik humor yang terkandung dalam webcomic One Punch Man sehingga dapat dianggap lucu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah episode pertama dan kedua dari webcomic One Punch Man. Hasil dari penelitian ini, elemen superhero yaitu mission, powers, dan identity muncul dalam tokoh utama One Punch Man, meski dengan cara yang unik sehingga menimbulkan kelucuan. Terdapat 12 teknik humor yang muncul dalam data yaitu sarcasm, insults, absurdity, disappointment, mistakes, reversal, before/after, eccentricity, exposure, grotesque, scale, dan slapstick. Struktur lelucon terdiri atas beberapa jokeme yang diakhiri dengan punch line. Jokeme pada episode kedua lebih rumit dari episode pertama dan punch line pada data yang dianalisis selalu berada pada halaman terakhir webcomic tersebut.

---

This study discusses humor in the One Punch Man webcomic by ONE by analyzing superhero elements according to Peter Coogan and humor techniques according to Arthur Asa Berger. This study aims to determine the depiction of superhero elements and to find out the humor techniques contained in the One Punch Man webcomic so that it can be considered funny. The research method used is a qualitative method. The data sources used are the first and second episodes of the One Punch Man webcomic. The results of this study show that the superhero elements, namely mission, powers, and identity, appear in the main character of One Punch Man, although in a unique way so it creates kind of antics. There are 12 humor techniques that appear in the data, namely sarcasm, insults, absurdity, disappointment, mistakes, reversal, before/after, eccentricity, exposure, grotesque, scale, and slapstick. The joke structure consists of several jokemes ending with a punch line. The jokemes in the second episode are more complicated than the first episode and the punch line in the analyzed data is always on the last page of the webcomic."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji interpretasi khalayak terhadapretorika politikus dalam acara Apa Kabar Indonesia di TV One. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisisresepsi yang dikembangkan Stuart Hall. Informan utama merupakan khayalakpenonton televisi.Sumber data diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Hasilpenelitian ini menggambarkan bagaimana khalayak memaknai retorika politisidalam acara televisi secara beragam (hegemonik, negosiasional, dan oposisional)

---

AbstractThis research focused on assessing the public interpretation of the rhetoric ofpoliticians on the television talk show ?Apa Kabar Indonesia? TV One. This studyused a descriptive qualitative approach using reception analysis that developed byStuart Hall. The main informants weretelevision viewers. Sources of data obtainedfrom interviews, and documentation. The results of this study illustrated howaudiences interpret of the politicians rhetoric on television shows inpolysemymeaning (hegemonic, negotiation, and oppositional)"