Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai maturity level sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kemenristekdikti menempati peringkat terakhir dalam penilaian e-Government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2016. Padahal seharusnya Kemenristekdikti menjadi motor utama dan acuan bagi lembaga kementerian lain dalam pelaksanaan e-Government (SPBE) di Indonesia sehingga tentu dapat dilihat bahwa SPBE belum menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan maturity level SPBE berdasarkan indikator pada five level maturity level model menurut UN/ASPA (2002) dan faktor-faktor menurut Yong (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, pengisian kuesioner, dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturity level SPBE pada Kemenristekdikti masih berada pada tahap ketiga yaitu interactive dimana terdapat lima faktor di dalamnya yaitu support, capacity, value, leadership, dan organization. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the maturity level of an electronic-based government system (SPBE) at the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti). This research departs from the problem where the Ministry of Research, Technology and Higher Education last ranked in the assessment of e-Government Indonesia (PeGI) conducted by the Ministry of Communication and Information in 2016. Eventhough, Kemenristekdikti should be the main motor and reference for other ministry agencies in implementing e-Government (SPBE) in Indonesia so it can be seen that SPBE has not been a top priority. This study aims to describe the state of SPBE maturity level based on indicators at the five level maturity level model according to UN/ASPA (2002) and factors according to Yong (2003). This study uses a postpositivism approach by collecting data through in-depth interviews, filling out questionnaires, and studying documentation on related literature. The results of the study indicate that the SPBE maturity level in Kemenristekdikti is still in the third stage, namely interactive where there are five factors in it, namely support, capacity, value, leadership, and organization. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this study."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mempunyai visi untuk "mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu pengetahuan (iptek) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Makna daya saing bangsa tersebut adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) adalah satu unit organisasi di dalam Kemenristekdikti menetapkan sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi.Namun, strategi bisnis dan strategi sistem informasi (SI) / teknologi informasi (TI) yang ada di Ditjen SDID belum mendukung aspek relevansi, terutama dalam aspek keekonomian. Ada kelebihan sekaligus kekurangan produksi sarjana dari pendidikan tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi pendidikan tinggi dalam mendukung perekonomian.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis dan strategi SI/TI yang selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen SDID dan Kemenristekdikti, yang diwujudkan dengan melakukan perencanaan strategis sistem informasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis bisnis eksternal dan internal menggunakan metode value chain, 5-competitive forces, dan SWOT. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam hal peran, strategi dan perubahan/disrupsi pendidikan tinggi dalam mendukung daya saing bangsa, kemudian memvalidasi opsi-opsi yang dihasilkan kepada pejabat eselon I dan II di Ditjen SDID. Selanjutnya, analisis SI/TI eksternal dan internal dilakukan dengan melakukan analisis portofolio aplikasi eksisting, polesei Pangkalan Data Dikti serta praktek-praktek TI terbaik dalam pendidikan tinggi. Strategi digital Ditjen SDID dilakukan dengan kerangka kerja strategi sistem informasi bisnis dan tool business dependency network, dengan memperhatikan sumber daya SI/TI saat ini untuk membentuk portofolio aplikasi di masa yang akan datang serta peta jalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dari penelitian ini, dapat diusulkan menjadi bagian dari rencana strategis Ditjen SDID tahun 2020-2025 dan bagi para eksekutif dapat mendorong pemikiran-pemikiran kreatif untuk menghasilkan strategi yang unggul.

---

ABSTRACTThe Ministry of Research, Technology, and Higher Education (MoRTHE) has a vision to realize qualified higher education, and science & technology capability and innovation to support national competitiveness. The national competitiveness means the contribution of science, technology, and higher education in economy that is indicated by technology products superiority which are produced by industries that are supported by research and development institutions, and high-skilled workforce. The Directorate General of Science, Technology, and Higher Education Resources is an organization unit within The Ministry of Science, Technology, and Higher Education. The organization unit has established a strategic goal of increasing the relevancy, quality, and quantity of science, technology, and higher education resources.However, the directorate general strategies on business and information system (IS) / information technology (IT) had not been spotting the relevancy aspect, especially on its economic impact. There was overproduction of graduates over its demand in some fields. There was also shortage of graduates in certain fields. Thus, the condition implied inefficiency of higher education system in promoting economy.This action research is aimed to align business and IS/IT strategies with the organization`s strategic goals and objectives. The research was done by committing an information system strategic planning. At the preliminary stage, some planning methodologies were evaluated and Peppard & Ward methodology has been selected. According to the methodology, internal and external business environment analyses were conducted using value chain method, Porter`s 5-competitive forces and SWOT analysis. Further literature reviews were needed to construct a model on how higher education can promote competitiveness, global trends, changes, and disruptions, to shape Indonesia`s higher education future. Then, internal and external IS/IT environment analyses were done by application portfolio analysis, Indonesia higher education database (PDDIKTI) policy review, and IT best practices in higher education review. Business information system strategy framework and business dependency network tool were used to formulate business information system strategy.The result of the research is a future application portfolio, roadmap, and IS management strategy that has better control to the ultimate goal of national competitiveness, human capital oriented, and better utilization of higher education resources in all segments. Hopefully, the result would be incorporated as a part into the next 5-year period strategic plan of the organization and will unleash creative ideas of the executives using the IS/IT solution."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memfasilitasi pelaksanaan program dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kematangan pengembangan perangkat lunak menjadi salah satu indikator pemantauan dan evaluasi SPBE, yang menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan SPBE. Hasil pemantauan Kemenpan RB pada tahun 2022, tingkat kematangan SPBE pada proses pengembangan aplikasi adalah 3, sementara target nilainya adalah 5. Penelitian mixed method ini mengusulkan solusi untuk meningkatkan kematangan proses pengembangan aplikasi SPBE di Pemerintah Kota XYZ menggunakan pendekatan model CMMI V2.0. Pemilihan area praktik dilakukan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah berdasarkan CMMI Adoption and Transition Guidance. Sembilan area praktik yang terpilih adalah EST, IRP, MC, PLAN, RDM, RSK, II, GOV, dan OT dengan total 82 praktik. Kuesioner dan wawancara diajukan kepada 1 Manajer Proyek, 1 Analis Sistem Informasi, dan 15 orang anggota tim pengembang aplikasi. Hasil tingkat kematangan CMMI pada proses pengembangan perangkat lunak adalah 1 (initial). Dari sembilan area praktik, 60 praktik atau 73% praktik masih memiliki kelemahan. Solusi yang diusulkan menghasilkan 241 aktivitas dan 147 produk kerja yang harus dilakukan. Dengan menerapkan roadmap yang dikembangkan, diharapkan organisasi bisa meningkatkan kematangan proses pengembangan perangkat lunaknya.

---

E-Governance Systems (SPBE) facilitate the implementation of programs and budgets in government administration and improve the quality of public services. The maturity of software development is one of the indicators for monitoring and evaluating SPBE, which determines success in implementing SPBE. The monitoring results of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) in 2022 show that the maturity value of the application development process is 3, while the target value is 5. This mixedmethod research proposes a solution to increase the maturity of the SPBE application development process in the City Government of XYZ using the CMMI V2.0 model approach. The selection of practice areas is carried out by identifying and solving problems based on the CMMI Adoption and Transition Guidance. The nine practice areas selected were EST, IRP, MC, PLAN, RDM, RSK, II, GOV, and OT, totalling 82 practices. Questionnaires and interviews were submitted to 1 Project Manager, 1 Information System Analyst, and 15 application development team members. The result of the maturity level of the software development process is 1 (initial). Of the nine practice areas, 60 or 73% of practices still have weaknesses. The proposed solution generates 241 activities and 147 work products to be performed. By implementing the developed roadmap, it is hoped that the organization can increase the maturity of its software development process."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan elektronik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Terkait hal tersebut, LKPP melakukan pembenahan administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan tujuh prinsip pengadaan telah dilaksanakan dengan baik meliputi prinsip efisiensi dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan sanggahan serta komunikasi, terbuka dalam proses bertanya dan menjawab pertanyaan. informasi pengadaan, persaingan yang sehat antar penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa campur tangan pihak luar, dan akuntabel dalam hal pendokumentasian dan pengawasan yang telah dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan delapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement antara lain kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengelolaan, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar implementasi, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan adanya kendala pada sistem pelaporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the implementation of electronic procurement in the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places corruption in the goods and services procurement sector as the sector most vulnerable to corruption. Related to this, LKPP has made administrative improvements through the procurement of goods/services electronically (e-procurement). This study uses a post positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. The results of this study indicate that in the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education based on seven procurement principles, it has been implemented properly including the principles of efficiency in terms of time, cost and human resources, effective in the question and answer process, transparent in the discussion process. and objections and communication, open in the process of asking and answering questions. procurement information, fair competition between providers, fair in carrying out procurement without outside interference, and accountable in terms of documentation and supervision that has been carried out properly. In addition, based on eight factors that influence the implementation of e-procurement, including organizational leadership, planning and management, e-procurement policies, human resource management, laws and regulations, implementation standards, information technology infrastructure and web and e-procurement systems. Of these eight factors, it was found that there were obstacles in the procurement financial reporting system that had not been properly synchronized, resulting in the non-fulfillment of procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report"

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."