Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu program yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program transfer tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang menyediakan uang tunai kepada para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan dalam kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dari program bantuan tunai bersyarat ini di Indonesia. Salah satunya adalah sejumlah besar rumah tangga tidak miskin yang mendapat manfaat dari PKH, walaupun sebenarnya penerima program PKH di Indonesia dirancang untuk rumah tangga miskin. Studi ini menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan rumah tangga yang tidak miskin menerima manfaat dari program Transfer Tunai Bersyarat. Hasil yang diperoleh dari model Probit Logit menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013, 2014 dan 2017, menunjukkan bahwa tinggal di daerah pedesaan, usia tua, dan memiliki banyak anggota keluarga secara signifikan mempengaruhi penerimaan manfaat dari Program PKH (CCT).

---

ABSTRACT

 

---

Poverty is a major problem faced by developing countries like Indonesia. Many programs have been implemented by the Indonesian government to reduce poverty. One plan that was introduced by the government in 2007 is called Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer (CCT) program that provides cash to beneficiaries of the Program Keluarga Harapan initiative under predetermined conditions. But in its journey, there are many things that still need to be improved from this conditional cash transfer program in Indonesia. One of them is a large number of non-poor households that benefited from the PKH initiative, even though the conditions for recipients of the PKH program in Indonesia were designed for poor households. This study analyzed what factors caused non-poor households to receive benefits from the Conditional Cash Transfer program. The results obtained from the Probit Logit Regression model using National Socio-Economic Survey ( Susenas ) data in 2013, 2014 and 2017, demonstrated that living in a rural area, old age, and having many family members significantly influenced the disbursement of benefits from the PKH (CCT) program.

 

"

"Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan.Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

---

The problem of poverty is inseparable from health problems, related to reciprocal relationships that cannot be resolved. The higher the poverty rate the more it will create health conditions that are getting worse. One of the governments efforts in tackling poverty is through the Health Insurance program to overcome inequality inaccess to health services. But in reality, there is still an inequality in access to health services between the poor and the rich. The purpose of this study was to determine the determinants of the utilization of health services in the poor pre and post JKN period in 2013 and 2017. The study used secondary data from the results of the 2013 and 2017 National Socio-Economic Survey with individual analysis units in quintiles 1 and 2 that had health insurance. The results showed that the proportion of outpatient visits in the poor had decreased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest visit ratio of 1-3 times. While the proportion of inpatient visits has increased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest hospitalization ratio of 1-10 days. Predisposing, enabling, and need factors have a significant relationship with the utilization of healthservices in the community before and after JKN in 2013 and 2017. The most dominant factor in the use of outpatient care and hospitalization for the pre and post JKN periods in 2013 and 2017 is health complaints."

"Studi ini mengestimasi model spesifikasi dinamis permintaan rokok di Indonesia menggunakan model Linear Aproximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Tujuannya adalah untuk mengetahui konsumsi rokok pada rumah tangga miskin dan tidak miskin ketika ada peningkatan pendapatan, peningkatan harga rokok, dan konsumsi barang lain yang dikorbankan ketika ada peningkatan harga rokok. Analisis diaplikasikan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2008-2010. Hasilnya menunjukkan bahwa rokok merupakan barang normal. Permintaan rokok bersifat inelastis baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Kebijakan harga ternyata tidak efektif menurunkan konsumsi rokok, sehingga harus dikombinasikan dengan kebijakan anti rokok lainnya.

---

This study estimates a dynamic model specification of demand for cigarette in Indonesia using a model Linear Aproximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). The objectives are to find the cigarette consumption of poor households and non-poor household when there is an increase in incomes, an increase in the price of cigarettes, and consumption of other goods sacrificed when there is an increase in the price of cigarettes. Analysis of the data was applied to the National Social Economic Survey (NSES) Panel 2008-2010. The results indicate that smoking is a normal good. Demand for cigarettes is inelastic good for the poor and non-poor households. Pricing policy was not effective in decreasing cigarette consumption, so it must be combined with other anti-smoking policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peluang menjadi miskin migran dan nonmigran di Provinsi Papua dengan menggunakan data Susenas 2013. Status Kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran per kapita dengan menggunakan konsep garis kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik interaksi dalam mempelajari kecenderungan status kemiskinan migran dibandingkan nonmigran dengan memperhitungkan pengaruh variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan,tingkat pendidikan, status bekerja,daerah tempat tinggal, sumber penerangan rumah dan status kepemilikan rumah.Hasil menunjukkan bahwa pada umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, status bekerja, daerah tempat tinggal, sumber penerangan rumah dan status kepemilikan rumah yang sama, peluang migran untuk menjadi miskin lebih kecil dibandingkan nonmigran.

---

This research aims to examine probability to become poor of the migrant and nonmigrant in Papua Province by using Susenas data 2013. Poverty status is measured from expenditure capita use poverty line concept. This research use interaction binomial logistic regression method and examines the differences in propensity of the migrant poverty status compared nonmigrant according to several factors such as age, sex,marital status, education level, working status,residence area, electricity and home ownership.

The result shows that the probability to become poor for migrant is smaller than nonmigrant according to several factors such as age, sex,marital status, education level,working status,residence area, electricity and home ownership."

"Studi ini menganalisis determinan partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian di perdesaan Indonesia, dalam upaya mengurangi kemiskinan di perdesaan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Menggunakan data Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) dan Pendataan Potensi Desa 2014 (Podes 2014), dengan metode regresi logistik biner, studi ini menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan usaha pertanian, namun juga dipengaruhi faktor-faktor demografi sosial dan ekonomi dari karakteristik rumah tangga pertanian tersebut, seperti jumlah, umur dan pendidikan tenaga kerja, jumlah balita, anak 5-14 tahun, dan petani lansia, luas lahan pertanian dan jenis usaha pertanian utamanya, serta akses ke fasilitas dan kegiatan ekonomi.

---

This study analyzes the determinants of participation of agricultural households in non-farm employment in rural Indonesia, in an effort to reduce poverty in rural areas while maintaining food security. The study used data from Farm Income Survey 2013 (SPP 2013) and Village Potential 2014 (Podes 2014). By using binary logistic regression method, this study revealed that the participation of agricultural households in non-farm employment is not only caused by low farm income, but also influenced by demographic social and economic factors of agricultural households characteristics, such as the number, age and education of the workforce, the number of infants, children 5-14 years old, and elderly farmers, agricultural land and main comodity, as well as access to economic facilities and economic activities."

"Salah satu indikator penting untuk mengetahui miskin atau tidaknya suatu rumah tangga adalah jumlah pengeluaran rumah tangga tersebut per bulan. Tugas akhir mi membandingkan kontribusi pengeluaran pangan dan non pangan pada pengeluaran per bulan dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik demografis dan sosial rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda, berdasarkan data rumah tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 1990 (BPS 1990) untuk wilayah propinsi Jawa Barat. Beberapa model regresi di buat untuk rumah tangga miskin dan tidak miskin baik di kota maupun di desa. Hasil yang didapat adalah adanya perbedaan kontribusi pengeluaran pangan maupun non pangan pada pengeluaran rumah tangga per bulan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin baik di kota maupun di desa. Kontribusi pengeluaran pangan pada rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin, di kota maupun di desa. Sedangkan kontribusi pengeluaran non pangan pada rumah tangga tidak miskin lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin, di kota maupun di desa. Karakteristik-karakteristjk yang diperhatikan dalam model adalah jenis kelamin kepala keluarga, sumber penghasilan utama, status pekerjaan, tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah pekerja dan jumlah anggota rumah tangga."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel sosial ekonomi terhadap pengeluaran dan proporsi pengeluaran energi, listrik dan bensin rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional Susenas tahun 2014. Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran energi rumah tangga Indonesia yaitu sebesar 9,17 persen dari total pengeluarannya dan pengeluaran energi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran untuk listrik 29,61 dan bensin 47,79 . Hasil analisis regresi dengan metode ordinary least square OLS menemukan bahwa variabel sosial ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap pengeluaran energi rumah tangga adalah kepemilikan mobil, motor dan AC. Pemerintah dapat mendorong rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran energi dengan memperbaiki infrastruktur transportasi umum agar rumah tangga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu Pemerintah juga dapat mendorong industri elektronik untuk memproduksi barang elektronik hemat energi terutama AC.

---

This research analyzes the influence of socio economic variables on expenditure and proportion of expenditure spending on energy, electricity and gasoline household in Indonesia by using the national socio economic survey data Susenas in 2014. The results of the descriptive analysis shows that the average household energy expenditures Indonesia, amounting to 9.17 percent of the total energy expenditure and household expenditure is still dominated by spending on electricity 29.61 and gasoline 47.79 . Regression analysis by the method of ordinary least squares OLS found that socio economic variables affect significantly on household energy expenditure is the ownership of cars, motorcycles and air conditioner. The Governments can encourage households to reduce energy expenditures by improving public transport infrastructure so that households can minimize the use of private vehicles. In addition Governments can also encourage the electronics industry to manufacture energy efficient electronic goods, especially air conditioner."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap kemungkinan menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Data yang digunanakan merupakan data sekunder yaitu Susenas Juli 2009, dengan metode logit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dummy desil 1, pendidikan kepala rumah tangga, jawa, jenis kelamin, jumlah angota rumah tangga, lokasi desa kota, dan variabel pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan dengan hubungan negatif terhadap kemungkinan menerima BSM. Sementara itu, variabel dummy tingkat pendidikan siswa dan status pekerjaan kepala rumah tangga memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap kemungkinan menerima BSM.

---

This study aims to determine the impact of household characteristic on the probability to receive Cash Transfer for Poor Students (BSM). The data used are secondary data, namely Susenas 2009, using logit models. This study found that the dummy variable of decile1, jawa, gender, household members, rural, per capita expenditure has a significant effect with a negative relationship to the probability to receive BSM. Meanwhile, the dummy variable of education and working status of household head has a significant positive effect on the probability to receive BSM."

"Tujuan penelitian mempelajari pengaruh status kemiskinan terhadap perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas dengan memperhitungkan faktor aksesibilitas dan faktor sosial demografi dengan menggunakan data Susenas 2013 dan Podes 2014. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa status kemiskinan signifikan mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas, baik tidak berobat, berobat sendiri maupun berobat jalan ke fasilitas kesehatan modern. Setelah memperhitungkan faktor aksesibilitas, penyandang disabilitas miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berobat ke fasilitas kesehatan modern jika memiliki jaminan kesehatan selain jamkesmas, memiliki kendaraan dan terdapat fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Setelah memperhitungkan faktor sosial demografi, faktor terkuat dalam menentukan pencarian pengobatan penyandang disabilitas adalah status bekerja, terutama untuk berobat menggunakan fasilitas kesehatan modern.

---

This study examines the effect of poverty status on health seeking behavior of persons with disabilities by controlling variables such as accesibility factor and social demography factor using Susenas 2013 and Podes 2014 data. Results of multinomial logistic regression analysis show that poverty status affect health seeking behavior of persons with disabilities, either no treatment, selftreatment, or outpatient treatment to modern health facilities. According to accessibility factor as control variables, if the poor persons with disabilities have the other health insurance besides Jamkesmas, have a vehicle and health facilities in the area where they lives, more likely to have outpatient treatment using modern health facilities. According to social demography factors, the strongest determinants of health seeking behavior of person with disabilities was work status, especially for outpatient treatment using modern health facilities."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."