Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian alasan pembatasan 3 (tiga) jenis jasa karena mudah melakukan pengawasan. Prinsip netralitas, menjadikan ekspor sebagai objek PPN dengan tarif 0%. Maka, dapat dilakukan cross border adjustment. Apabila tidak menjadi objek PPN maka Pajak Masukan itu akan menambah harga pokok, sehingga akan melemahkan daya saing. Evaluasi dari kebijakan ini dikaitkan dengan national competitiveness dan cross border adjustment. Maka, tidak berjalan jika tidak disertai dengan kebijakan lainnya yaitu pengembalian pendahuluan. Kebijakan yang tujuannya cross border adjustment agar netral menghindarai cascading effect sehingga mempunyai daya saing yang tinggi itu tidak akan komprehensif.

---

The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on the export of taxable services. This study useda qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. In order to obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study.The results of the study limitations grounds 3 (three) types of services because it is easy to supervise. The principle of neutrality, making exports an object VAT at the rate of 0%. Thus, it can be done cross border adjustment. If it does not become the object of the VAT Input Tax that will add to the cost, so it will weaken competitiveness. The evaluation of this policy is associated with the national competitiveness and cross border adjustment. So, do not run if it is not accompanied by other policies that preliminary returns. Policies that aim neutral cross border adjustment in order to avoid a cascading effect that has high competitiveness that will not comprehensive."

"Menteri Keuangan mempertimbangkan pemberian insentif pajak masih berlangsung karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan membawa dampak terhadap perekonomian sehingga masih perlu adanya insentif perpajakan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam rangka optimalisasi pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif pajak covid-19 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan kedua insentif ini di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 Impor dan wawancara kepada petugas fiskus dan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims, serta tercapainya sasaran yang ingin dicapai pemerintah, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kedua insentif ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, fiskus telah melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tercapainya kepuasan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kebijakan kedua kebijakan insentif ini.

---

The Minister of Finance considers that the provision of tax incentives is still ongoing because the Covid-19 pandemic has not ended and has had an impact on the economy so that there is still a need for tax incentives in the form of reducing Article 25 installments and exempting Import Income Tax Article 22 to optimize national economic recovery. This study aims to evaluate the Covid-19 tax incentive policy in the form of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Article 22 Import Income Tax based on The Four Maxims and the implementation of these two incentive policies at Jakarta Kelapa Gading Tax Office. The method in this study is mixed method research combining quantitative and qualitative approaches. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure taxpayers' perceptions of the Covid-19 tax incentive policy on Income Tax Article 25 and Import Income Tax Article 22 and interviews with tax authorities and taxpayers. The results of the study indicate that the taxpayer's perception of the tax incentive policy of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Import Income Tax Article 22 on imports has fulfilled the principles of tax collection The Four Maxims, as well as achieving the goals of be achieved by the government, taxpayers who participate in these two incentives do not experience difficulties in carrying out their obligations, the tax authorities have carried out their duties and responsibilities by applicable regulations, and the satisfaction of taxpayers participating in these two incentive policies has been achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk transaksi film impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2011. Penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang pemerintah mengubah Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai film impor yang menjadi Nilai Lain dan mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai impornya. Hasil penelitian ini dilihat dari penggunaan Nilai Lain adalah untuk menggabungkan dua hal dalam transaksi impor berupa impor barang dan royalti yang terdapat dalam transaksinya. Kemudian, dilihat dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi film impor mempunyai perbedaan atau karakteristik yang berbeda dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya.

---

The focus of this study is background or the reason of using the value for tax base for importation films. The Value Added Tax for importation films based on No 102 of 2011 Finance Minister Law. The value for importation films which based on No 102 of 2011 Finance Minister Law is using Alteration of Base by Granting or Denying Credits or called "the other value". This tax base is not using the credit mechanism of Value Added Tax.

The result of this study is the using of the other value is to combine two value or content in importation films. Finally, the mechanism of Value Added Tax of films importation is unique and different from generally Value Added transactions."

"Pada tahun 2018, terjadi pelemahan neraca perdagangan yang juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang mereflesikan kondisi perekonomian negara dari sisi eksternal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Salah satu diantaranya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menekan laju impor. Kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas impor adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan impor dalam PMK No. 110/PMK.010/2018. Salah satu objek industri yang terpengaruh dari adanya kenaikan tarif PPh pasal 22 atas impor ialah industri ban. Penelitian ini mengangkat permasalahan peraturan yang mengatur ketentuan impor ban, dimana sebelum adanya PMK No. 110/PMK.010/2018, terdapat pula Permendag No. 6 Tahun 2018 yang disinyalir justru memiliki dampak berkebalikan untuk menekan impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor dan implikasi kebijakan bagi pemerintah serta industri. Konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan fiskal, kebijakan pajak, kebijakan tarif pajak, pajak penghasilan, withholding tax system, kredit pajak, perdagangan internasional dan impor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor lebih mempertimbangkan fungsi reguleren dan diatur berdasarkan kriteria jenis barang konsumsi. Selain itu implikasi yang dirasakan bagi pemerintah ialah adanya peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 dan dikembalikannya rekomendasi dalam Permendag No. 117 tahun 2018 yang diubah kembali dalam Permendag No. 05 Tahun 2019. Kemudian implikasi bagi importir yang diharapkan dapat mengganggu cashflow perusahaan dan menambah beban psikologis Wajib Pajak belum begitu berpengaruh dikarenakan kebijakan masih bersifat jangka pendek.

---

In 2018, there was a weakening of balance of trade which also caused the current account deficit to reflect the states external financial condition. To overcome this problem, the government issued several policies to strengthen the Rupiah, Indonesian currency. One that was agreed with was an increase in export growth and decrease the import. A policy of the increase of the Income Tax Rate is one of those policies that issued to decrease the import as contained in Ministry of Finance (MoF) Decree No. 110/PMK.010/2018. One of the industrial objects that opposed the increase in Income Tax Rate Article 22 on the import is tire industries. This study discusses the regulations about provision on import of tires, which before the MoF Decree No. 110/PMK.010/2018, there was Ministry of Trade Regulation No. 6 of 2018 which allegedly can be used to change the opposite for import purposes.

The purpose of this research is to study the policy changes in the increase in Income Tax Rates Article 22 of imports and policy implications for government and industries. The concepts used are the concept of fiscal policy, tax policy, tax rate policy, income tax, withholding tax system, tax credit, international trade and imports. The research used is qualitative with descriptive research types.

This research showed that the purpose of the change in the policy of the increase of Import Tax Rate Article 22  of imports is to consider the regulerend function and regulated based on the criteria of the type of consumer goods. Furthermore, the impact that perceived by government is an increase in the receipt of payment of Income Tax Article 22 and the return of recommendation in Ministry of Trade Regulation No. 117 of 2018 which as amended in Ministry of Trade Regulation No. 05 of 2019. Then, by importers, that is expected to disrupt the companys cashflow and increase the Taxpayers psychological costs have not been so influential because the policy is still short-term based."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"

Nilai kurs mata uang asing dan harga minyak dunia yang bersifat dinamis menyebabkan ketidakpastian kondisi pasar. Perusahaan yang mengandalkan barang impor dalam menjalankan kegiatan usahanya akan sangat terasa dampaknya. Kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi salah satu fasiltas pajak yang bisa digunakan untuk meminimalisir distorsi pasar. Kebijakan tersebut akan menimbulkan Cost & Benefit yang dirasakan oleh perusahaan terutama perusahaan minyak dan dari pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang menerbitkan peraturan tersebut. Secara Cost, Compliance cost menjadi konsep utama dalam mengetahui biaya apa saja yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan. Dimensi dari compliance cost adalah Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost. Sedangkan untuk melihat Benefit tingkat produktifitas akan sangat terlihat manfaat dari pemanfaatan kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor dari perspektif supply-side tax policy. Maka dari itu tujuan  Penelitian adalah untuk menggambarkan Cost & Benefit benefit tersebut baik dari sisi wajib pajak dan pemerintah. Instrumen penelitan ini menggunakan paradigma Post-Positivism dan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap unit analisis dan pihak yang berkompeten dibidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari adanya pembebesan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor pada perusahaan sangat signifikan. Mengingat kebijakan dari pembebasan pemunguntan PDRI ini juga sejalan dengan kaidah Pro-Corporate Cash Flow Tax. Dengan pengukuran biaya yang harus dikeluarkan dari 3 dimensi compliance cost yaitu  Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost tidak seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan bagi wajib pajak dan juga pemerintah yang dapat meminimalisir Tax Expenditure. Sehingga tidak hanya pihak perusahaan saja yang dapat merasakan manfaatnya. Selain Tax Expenditure, potensi opportunity cost  juga dapat dihindarkan mengingat biaya dalam melakukan impor tidak hanya sebatas pembayaran Pajaknya saja dan dalam menjalankan usaha kegiatan investasi perusahaan memerlukan cadangan kas yang cukup besar.

---

---

The dynamic foreign exchange rates and world oil prices cause uncertainty in market conditions. Companies that rely on imported goods in carrying out their business activities will feel the impact. The tax exemption policy in the framework of import is one of the tax facilities that can be used to minimize market distortion. The policy will lead to Cost & Benefit felt by companies, especially oil companies and from the government itself as the party that issued the regulation. In Cost, Compliance cost becomes the main concept in knowing what costs must be borne by a company. The dimensions of compliance costs are Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost. Meanwhile, to see the benefits of productivity levels, it will be very apparent the benefits of utilizing the tax exemption policy in the framework of import from the perspective of supply-side tax policy. Therefore the purpose of this research is to describe the Cost & Benefit benefits both in terms of taxpayers and the government. This research instrument uses the Post-Positivism paradigm and a quantitative approach by collecting data through interviews with the analysis unit and those competent in the taxation field. The results showed that the benefits of the exemption from tax collection in the framework of imports at the company are very significant. Considering the policy of exemption from collecting PDRI is also in line with the rules of Pro-Corporate Cash Flow Tax. By measuring the costs that must be removed from the 3 dimensions of compliance costs, namely Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost are nothing compared to the benefits that will be felt for taxpayers and also the government that can minimize Tax Expenditure. So that not only the company can feel the benefits. In addition to Tax Expenditure, the potential opportunity cost can also be avoided considering the cost of importing is not only limited to tax payments and in carrying out business investment activities the company requires substantial cash reserves.

"