Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data debit sungai di Indonesia telah dipublikasi sejak tahun 1909 dengan jumlah relatif meningkat tetapi kualitas data relatif menurun. Kondisi kualitas data debit merupakan masalah utama pada bidang hidrologi, sedangkan metode analisis kendali mutu data yang tersedia pada umumnya untuk data runtut waktu. Puslitbang Sumber Daya Air telah mengembangkan metode kendali mutu data hidrologi 1 tahun pada tahun 2014 - 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran kondisi kualitas data debit dengan rekomendasi teknis perbaikan yang harus dilakukan. Analisis kendali mutu data debit terdiri dari analisis kondisi kinerja pos, data tinggi muka air, lengkung debit, dan data debit harian satu tahun. Hasil analisis kondisi kinerja pos terhadap 14 pos adalah 7 kategori Baik, 5 Kurang Baik, dan 2 Jelek. Analisis kondisi lengkung debit terhadap 840 pos, diperoleh hasil 299 pos kategori Baik 11 pos dan Kurang Baik 288 pos. Analisis kondisi data tinggi muka air untuk tahun data 2016 terhadap 651 pos, diperoleh hasil 16 Baik, 351 Kurang Baik, dan 284 Jelek. Hasil analisis kondisi debit harian adalah 5 pos kategori Baik dan 179 Kurang Baik. Model kendali mutu ini dibuat aplikatif dengan keterangan jelas dan mudah dipahami. Rekomendasi peningkatan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat sasaran berdasarkan diagram RADAR."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan validitas data statistik kriminal terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Penelitian ini bermula pada popularitas penggunaan statistik dalam penelitian kriminologi di samping banyaknya permasalahan yang juga telah menjadi problematika umum. Angka gelap, misalnya, telah menjadi karakteristik dari statistik kriminal, selain itu terdapat permasalahan kejahatan yang diketahui polisi dan tekanan organisasi dalam melakukan pencatatan terhadap suatu kejadian. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi akar keraguan bagi para kriminologis terkait validasi data statistik kriminal yang berasal dari pranata resmi. Akan tetapi, tidak hanya pranata resmi seperti kepolisian yang membuat dan menyajikan data statistik. Maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan agama dalam beberapa tahun terakhir juga menggerakkan beberapa instansi untuk menyusun dan menerbitkan data statistik terkait situasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip statistik kriminal dari Gwynn Nettler, peneliti akan membandingkan data statistik dari Kepolisian RI, Komnas HAM dan SETARA Institute tahun 2015-2016 untuk dapat menjelaskan validitas kedua data yang digunakan. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat konsistensi yang ditunjukkan pada metodologi yang digunakan pada kedua data. Namun ketiadaan pedoman dalam membuat klasifikasi dan definisi terhadap masing-masing bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi isu yang melubangi kualitas data.

---

ABSTRACTThis research purposes to describe the validity of criminal statistics related to religious rights offences in Indonesia. It began with the common use of statistical methods in many criminological research alongside its large number of issues. Dark figure of crime, for example, has become characteristic of criminal statistics, also crime known to the police and organizational pressure on incidents recording. Those deficiencies turned into causes of doubt for criminologist related to its validity, while came from official institutions. However it wasnt only governmental institutions who had created and published such data. The rise of cases relating to religion and belief in recent years also drives several organization to collect and publish statistics criminal of religious rights condition. By using the criminal statistics principles from Gwynn Nettler, researcher would compare the statistical data of The Indonesian National Police, National Commission of Human Rights and SETARA Institute about religious rights offences in 2015-2016 to be able to explain the validity of this data. The findings then indicate that there is consistency on both methods, so the validity of criminal statistics from both institutions is acceptable. Nonetheless, the lack of guidelines in making the classification and definitions against each offences of religious rights could be an issue which can damage data quality. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi XBRL terhadap Cost of Debt perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 388 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan pengajuan laporan keuangan dalam XBRL selama periode 2015-2016 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia sebagai repositori pelaporan perusahaan publik di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan XBRL tidak berpengaruh terhadap Cost of Debt bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of XBRL implementation on the Cost of Debt listed companies in Indonesia Stock Exchange. The research method uses panel data with 388 observations in the year 2015 until 2016. The sample of this study was taken based on the submission of financial statements in XBRL during the period 2015 2016 obtained from the Indonesia Stock Exchange website as a repository of public company reporting in Indonesia. The test results shows that the implementation of XBRL does not affect the Cost of Debt for companies listed on the Indonesia Stock Exchange."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa untuk tahun operasional 2015-2016 dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Variabel yang menjadi obyek penelitian adalah variabel input yang terdiri dari Beban Bunga, Beban Operasional Lainnya, serta Beban Non Operasional dan variabel output terdiri dari Pendapatan Bunga, Pendapatan Operasional Lainnya, dan Pendapatan Non Operasional. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dipublikasikan. Keberadaan Bank Umum Swasta Nasioanl Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa sebagai lembaga intermediasi keuangan, tentunya sangat diharapkan peran dari pemerintah Indonesia dalam menyentuh sektor perbankan. Pemanfaatan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat hendaknya juga turut disalurkan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

---

This study aims to measure the level of performance at the National Private Non-Foreign Exchange Private Bank and Private National Bank Foreign Exchange for the operational year 2015 - 2016 using DEA (Data Envelopment Analysis) method. The variables that become the objects are the variables consisting of Interest Expense, Other Operating Expenses, and Non Operational Expenses and Variable Variable consists of Interest Income, Other Operating Income, and Non-Operating Income. Research data which is secondary data from Financial Services Authority (OJK) which has been published. The existence of Private Foreign Exchange National Banks and Non-Foreign Exchange National Private Banks as a financial intermediary institution, it is necessary role of the Indonesian government in creating the banking sector. Utilization of funds that have been collected from the public should also be distributed to the community to conduct production activities in improving the national economy."

"Penelitian ini menganalisis cost of illness dan faktor-faktor yang berhubungan dengan cost of illness Peserta JKN dengan pelayanan Hemodialisis di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi observasional yang bersifat cross sectional, menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dan sampel merupakan seluruh data Peserta JKN dengan pelayanan hemodialisis beserta komplikasinya sesuai dengan inklusi dan eksklusi yang ditetapkan di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2016. Sampel yang diperoleh sebesar 137 Peserta JKN dengan Pelayanan Hemodialisis. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata cost of illness Peserta JKN dengan Pelayanan Hemodialisis selama setahun adalah Rp80.839.459, dimana kategori rendah (50,4%) dan tinggi (49,6%). Rata-rata total biaya per Peserta per tahun di FKTP Non Kapitasi sebesar Rp24.426, rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) sebesar Rp61.620.136, dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) sebesar Rp19.194.897. Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of illness adalah pernah menggunakan tingkat perawatan rawat inap di rumah sakit (56,6%) dan sangat rutin berkunjung ke RJTL (84,6%). Variabel yang paling dominan adalah kunjungan berkala RJTL.

---

This study aims to analyzes the cost of illness and factors associated with the cost of illness for JKN participants with hemodialysis services in West Java Province. This study used a quantitative approach with a cross-sectional observational study design, using Sample Data of BPJS Kesehatan 2015-2016. The sampling technique in this study was total sampling, that is all data on JKN participants who used hemodialysis services and their complications according to the inclusion and exclusion set in the area of West Java Province in 2015-2016. The sample obtained was 137 JKN participants with hemodialysis services. The results showed that the annual cost of illness for JKN participants with hemodialysis services was Rp80.839.459, in which the category was low (50.4%) and high (49.6%). The average total cost per participant per year in Non-Capitation FKTP was Rp24,426, while the average total cost of advanced outpatient care (RJTL) was Rp61,620,136, and the average total cost of advanced inpatient care (RITL) was Rp19,194,897.The factors that influence the cost of illness are participant that have used inpatient care rates in hospital (56.6%) and very routine visits to RJTL (84,6%). The most dominant variable was periodic RJTL visits."

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."