Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 151514 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Esmining Mitarum
Evaluasi Kematangan Kualitas Data Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Data: Studi Kasus Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika = Data Quality Maturity Evaluation and Improvement: Case Study of Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control
"ABSTRAK
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan organisasi pemerintahan setingkat eselon dua di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap wilayah di Indonesia dan merekam hasil monitoring tersebut ke dalam suatu sistem report online. Berdasarkan analisis terhadap data hasil monitoring, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kualitas data, yakni adanya data yang tidak konsisten, tidak standar, dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembuatan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, evaluasi kematangan kualitas data saat ini dilakukan. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pejabat dan analis data monitoring di Direktorat Pengendalian SDPPI. Evaluasi dilakukan merujuk pada kerangka kerja Loshin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen harapan kualitas data, kebijakan informasi, prosedur, tata kelola data, standarisasi data, teknologi, dan pengelolaan kinerja berada di level 1 (initial) sedangkan komponen dimensi kualitas data berada di level 2 (repeatable). Harapan kematangan kualitas data berdasarkan pedoman tata kelola Teknologi Infromasi Kementerian Kominfo dan pejabat Direktorat Pengendalian SDPPI berada di level 3 (defined). Analisis kesenjangan kematangan kualitas data saat ini dengan target yang diharapkan dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi peningkatan kualitas data penggunaan spektrum frekuensi. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan prosedur kegiatan monitoring, perumusan kebutuhan kualitas data, perumusan aturan validasi data, penyusunan kebijakan tata kelola data, menetapkan service level agreement (SLA), melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kualitas data, menyusun standarisasi data, mengelola metadata, dan mengimplementasikan tools kualitas data.
ABSTRACT
Directorate of Spectrum Management System and Law Enforcement is echelon II government organization under Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics, Ministry of Communication and Informatics. One of its task and function is to watch over and control the use of frequency spectrum in Indonesia. In doing so, Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control monitors radio frequency spectrum usage at every region in Indonesia and record the result to an online report system. Based on analysis of data resulted from such monitoring, data quality problems are identified, i.e. the occurence of inconsistent, nonstandard, and inaccurate data, which in turn may complicate policy making in the field of national radio frequency spectrum. Supported by inverview with related stakeholder, further analysis is done to evaluate existing data quality maturity using Loshins Data Quality Maturity Model. The evaluation result show that for data quality expectations, policies, procedures, data governance, data standardization, technology, and performance management are on level 1 (initial) and dimension of data quality is on level 2 (repeatable), while the expected level is on level 3 (defined). Based on the gap analysis between as is and to be condition, recommendations to improve data quality of frequency spectrum usage is formulated. The recommendations are formulating procedures, data quality requirements, data validation rules, data governance policy, SLA, data satandardization, education and training, metadata management, and data quality tools implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Karuniawan
Kajian Nilai Keekonomian Investasi Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (SIMS): Studi Kasus Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika = Economic Value Study on Investment in Radio Frequency Spectrum Management Information System (SIMS): Case Study Directorate General of Resource Management and Equipment of Post and Informatics
"ABSTRAK
Salah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.
ABSTRACT
One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Ayu Puspitaningrum
Strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi: Studi kasus pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika = Data quality improvement strategy certification telecommunication tools and equipment: Case Study on Directorate of Standardization.
"ABSTRAK
Permasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.
ABSTRACT
The problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Ayu Puspitaningrum
Strategi peningkatan kualitas data Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi: Studi kasus pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika = Data Quality Improvement Strategy Certification Telecommunication Tools and Equipment: Case Study On Directorate of Standardization
"ABSTRAK
Permasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.
ABSTRACT
The problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 / PER / MEN.KOMINFO / 11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Setiawan
Evaluasi dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Data Transaksi Keuangan: studi kasus PT IDN = Evaluation and Recommendations for Improving the Quality of Financial Transaction Data: case study of PT IDN
"Data adalah aset yang berharga bagi organisasi karena data yang berkualitas dapat memberikan keuntungan dan nilai bagi perusahaan serta memberikan peluang adanya pengembangan bisnis baru apabila dikelola dengan baik. Sedangkan kualitas data yang buruk dapat memberikan dampak negatif antara lain keputusan bisnis yang tidak akurat, penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, penurunan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, peningkatan waktu pemrosesan data, dan tidak dapat memenuhi kepatuhan terhadap peraturan maupun ekspektasi bisnis. PT IDN adalah fintech yang memberikan kemajuan teknologi digital dalam sektor pendidikan di Indonesia dengan menawarkan pengelolaan dan pembayaran tagihan pendidikan secara online. Penelitian ini mencoba untuk menilai tingkat kematangan kualitas data di PT IDN dengan menggunakan delapan karakteristik kualitas data dalam Loshin’s Data Quality Framework. Hasil dari penilaian ini didapatkan bahwa PT IDN memiliki tingkat kematangan kualitas data sebesar 1 pada komponen prosedur, tata kelola, standar, teknologi, dan pengelolaan kinerja. Sedangkan tingkat kematangan kualitas data sebesar 2 ditemukan pada komponen harapan, dimensi, dan kebijakan informasi. Berdasarkan hasil dari penilaian maturitas manajemen kualitas data saat ini dan tingkat maturitas kualitas data yang diinginkan, maka didapatkan adalah 12 rekomendasi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh PT IDN untuk meningkatkan kualitas datanya berdasarkan DAMA-DMBOK.
Data is an asset for organizations because quality data can provide benefits and value to the company and provide opportunities for new business development if managed properly. Meanwhile, poor data quality can have negative impacts including inaccurate business decisions, decreased revenue, increased operating costs, decreased customer trust and satisfaction, increased data processing time, and unable to meet regulatory compliance and business expectations. PT IDN is a fintech that provides advances in digital technology in the education sector in Indonesia by offering online management and payment of education bills. This study tries to assess the maturity level of data quality at PT IDN by using eight data quality characteristics in Loshin's Data Quality Framework. The results of this assessment show that PT IDN has a maturity level of data quality of 1 on the components of procedures, governance, standards, technology, and performance management. While the maturity level of data quality of 2 is found in the components of expectations, dimensions, and information policies. Based on the results of the current data quality management maturity assessment and the desired level of data quality maturity level, it is found that there are 12 recommended activities that PT IDN can do to improve its data quality based on DAMA-DMBOK."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Walujo Pambudi
Penyusunan standar biaya keluaran berdasarkan time driven activity based costing untuk efisiensi biaya dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di unit pelaksana teknis monitoring spektrum frekuensi radio ditjen sumber daya dan perangkat pos dan informasi = Preparation standard output costs based on time driven activity based costing for cost efficiency in the implementation of performance based budgeting in the technical unit radio frequency spectrum monitoring directorate general of resources and equipment post and information
"Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC.
The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T54349
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Basis data penelitian bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika
Jakaarta: KEMKOMINFO, 2012
621.384 IND b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqon Halal Syah Aji
Studi Evaluasi tentang Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tingkat Provinsi di Indonesia (Analisa Data Susenas Tahun 1995 dan 2006) = Evaluation Studies on Human Resources Quality towards Province in Indonesia
"Penelitian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dengan menggunakan data Susenas 1995 dan 2006, bertujuan untuk mcnentukan kualitas SDM di masing-masing provinsi, sekaligus melihat perbcdaan antarprovinsi dengan, metode analisis faktor. Dari data tersebut dipilih variabel-variabel yang dapat mengukur konsep kualitas sumber daya manusia. Variabel-variabel yang terpilih ada 17, kemudian dikelompokan menjadi lima kelompok variabel tunggal yaitu keiompok pendidilcan, lcelompok kesehaum, kelompok lcualitas rumah tangga, kelompok aktivitas ekonomi dan kclompok kualitas lingkungan. Dari lima indikator dibuat analisis faktor dua tahap. Analisis faktor tahap pertama dilakukan untuk pembentukan nilai faktor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor iahap dna untuk membentuk nilai faktor total/gabungan yang kemudian disebut ihktor kualitas hidup, dan ditransfonnasikan ke dalam indeks Agung untuk mendapatkan indeks komposit sumber daya manusia (IKSDM) dan sekaligus dibuat rangking dan klasifikasi provinsi. Hasil yang diperoleh menunjukan perbedaan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi di Jawa dan luar Jawa sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daearah.
This research on Human Resources (HR) quality in Indonesia which utilizing National Survey on Social and Economic’s (Susenas) data year of 1995 and 2006 aims to define HR quality in each province in Indonesia, and also clarify each HR quality differences in each province. From those Susenas Data, we choose some variables which could be defined able to scale IIR quality concept in each province in Indonesia. There are 17 chosen variables, which grouped into five groups of single indicator: education, health, household quality, economics activity and environment quality. From those live indicators, we use factor analysis in two steps. In the first factor analysis conducted to fomi tiactor value. Furthermore, the analysis continued to second step to form total factor value l composite which then called as life quality factor and then transformed to grant index in order to get composite index of human resources quality (IKSDM) and also ranking list and province classification. The gained result shows that there is a difference of human resources quality among province in Java Island and outside Java Island before local autonomy period and during autonomy period."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T34236
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Rianhar Adri Latief
Evaluasi kualitas website dengan metode WebQual dan e-Govqual : studi kasus Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat = Website quality evaluation based on WebQual method and e-Govqual method : a case study of The Directorate General of Water Resources The Ministry of Public Works and Public Housing
"Perkembangan teknologi website telah berkembang pesat di setiap sektor manapun. Media website dalam setiap organisasi digunakan sebagai profiling sekaligus media informasi dari organisasi tersebut. Media website merupakan sarana penyebaran informasi efektif bagi pihak sektor publik/pemerintah dan swasta karena media website ini dapat diakses kapan dan dimanapun. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unit eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memanfaatkan teknologi website untuk salah satu penerapan layanan e-government. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian evaluasi kualitas website Ditjen SDA dengan mengintegrasikan dua model pengukuran kualitas website (WebQual 4.0 dan e-GovQual).
Penelitian ini berhasil mensintesis dua model pengukuran kualitas website yang kemudian digunakan dalam instrumen survei pengukuran tingkat kualitas website Ditjen SDA. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kepada para pengguna website Ditjen SDA melalui media survei cetak dan media survei on-line. Dari data isian kuesioner yang terkumpul didapatkan sebanyak 199 data valid. Setelah data survei terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) dengan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa information quality, reliability, usability, citizen support, dan trust yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas website Ditjen SDA. Dimensi yang memiliki pengaruh terbesar adalah information quality dan reliability. Selanjutnya disusun rekomendasi untuk tiap dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas website.
The development of website technology has developed rapidly in every sector anywhere. On-line media such as website in any organization has been used as well as profiling media from the organization. Website is an effective media for disseminating information to the public/government sector and the private sector and also this website media can be accessed anytime and anywhere. Directorate General of Water Resources (DG-WR) is one of echelon units in the Ministry of Public Works and Housing People which uses website technology as an implementation of e-government services. This study aimed to conduct a study evaluating the quality of the website DG-WR by integrating the two models of quality measurement for website (WebQual 4.0 and e-GovQual).
This study succeeded in synthesizing two models measuring the quality of a website which is then used in the survey instrument for measuring the quality level DG-WR website. Collecting data in this study using surveys of the users of the website DG-WR through printed media and online surveys. From the data obtained questionnaires that were collected as many as 199 data is valid. Once the survey data collected then it is analyzed using SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) using software Lisrel 8.7. The result of this study indicates that information quality, reliability, usability, citizen support, and trust have both significant and positive effect on the quality of the website DG-WR. Two dimensions have the greatest influence are information quality and reliability. Next step is to arrange recommendations on each dimension aimed at improving the quality of the website."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Insan Rizky
Evaluasi kematangan kualitas perangkat lunak dengan menggunakan software product quality maturity model dengan ISO 25010, ISO 25022, dan ISO 25023: studi kasus cloud service provider XYZ = Evaluation of software product quality maturity using software product quality maturity model with ISO 25010, ISO 25022, and ISO 25023: case study on cloud service provider XYZ
"Perangkat lunak merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi banyak perusahaan di era industri 4.0. Kualitas dari perangkat lunak tentu menjadi perhatian perusahaan untuk kelangsungan bisnis mereka khususnya bagi perusahaan yang bergerak di industri perangkat lunak. Cloud Service Provider XYZ (XYZ) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Platform-as-a-Service (PaaS) yang memberikan layanan yang fokus pada developer experience (DX) sehingga bisa memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan nilai lebih pada perangkat lunak yang dibuat. Sebagai startup baru, XYZ berencana melakukan branding dengan menunjukkan bahwa PaaS yang diberikannya memiliki kualitas yang menunjang kebutuhan developer dan meyakinkan mereka bahwa XYZ tidak kalah dengan PaaS yang disediakan oleh perusahaan besar di lingkup internasional. Sehingga, menjaga kualitas perangkat lunaknya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis mereka. Namun, XYZ menemukan kekurangan pada layanannya dan belum mampu mengukur kesiapan produknya. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi kematangan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan oleh XYZ. Penelitian ini menggunakan Software Product Quality Maturity Model (SPQMM) dengan ISO/IEC 25010 sebagai acuan karakteristik perangkat lunak yang dievaluasi. Pengukuran karakteristik mengacu pada ISO/IEC 25022 untuk aspek Quality in Use dan ISO/IEC 25023 untuk aspek Software Product Quality. Selanjutnya, peneliti juga menganalisis usulan perbaikan yang dapat dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Usulan perbaikan diperoleh dari hasil pengukuran dan ulasan pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat lunak XYZ berada pada tingkat 3 yaitu Neutral. Hal tersebut diperoleh dari pemetaan tingkat integritas yang berada pada tingkat Sangat Rendah dan tingkat kualitas keseluruhan sistem sebesar 75,45%. Di samping itu, secara garis besar ulasan perbaikan yang diperoleh adalah diperlukannya sistem logging untuk memudahkan proses penelusuran kejadian, penerapan proses pengujian yang lebih lengkap dan otomatis, diperlukannya sistem monitoring proses, serta beberapa ulasan pengguna dari sisi penambahan fitur seperti kompatibilitas bahasa pemrograman lain dan penambahan channel pembayaran.
Software is an important thing and being one of key success to increase competitive advantage for many companies in 4.0 industry era. The quality of the software is certainly a concern for companies for the continuity of their business, especially for companies engaged in the software industry. Cloud Service Provider XYZ (XYZ) is a company engaged in Platform-as-a-Service (PaaS) which provides a server-side service that aims to facilitate both individual and organizational software developers in the server management process. XYZ provides services that focus on the developer experience (DX) so that they can take advantage of the latest technology to provide more value to the software created. As a new startup, XYZ plans to do branding by proofing its quality supports the needs of developers and assures them that XYZ is not inferior to the PaaS provided by large companies in the international sphere. Thus, maintaining the quality of the platform is very important for the continuity of their business. However, XYZ still often finds errors and mistakes in its services and has not been able to measure the readiness of its products. This research aims to evaluate the maturity of the quality of software developed by XYZ. This used Product Quality Maturity Model (SPQMM) as a main model with ISO/IEC 25010 as a reference of the evaluated software characteristics. Each characteristic measurement refers to ISO/IEC 25022 for Quality in Use and ISO/IEC 25023 for Software Product Quality. Furthermore, the researcher also analysed what proposed improvements which could be implemented as a step to increase the software product quality. Proposed improvements were obtained from measurement results and user feedback. The results are the quality maturity level of XYZ is at level 3 which is Neutral. That was obtained by mapping the integrity level which is at Very Low and the Whole Quality Level of 75,45%. Moreover, the proposed improvements are it is necessary to have logging system for helping the process of tracking events, the application of a more complete and automated testing process, require of monitoring system, and some of user feedbacks in feature additions such as other programming language compatibility additions and payment channel additions."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>