Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia is the worlds largest archipelagic country in the world, therefore demand for sea transportation is very important. Sea transport being very strategic since it plays a role in connecting one island to another island and marine transport is a tool for economic activity. As a subsystem of national shipping, traditional shipping plays a role in the distribution of goods to and from isolated areas. In addition, traditional shipping also acts as a feeder for larger vessels. Nowadays, traditional shipping is experiencing obstacles concerning cargo and lack of wood as the main material for the ship. In order to maintain the traditional shipping as a national cultural heritage, policies are needed, especially revitalization of traditional shipping and rejuvenating existing vessels with stronger material (non wood). This Paper discusses how scenarios are made in order to identify, anticipate and assess policy choices in the future. In the end, the policy can be analyzed to what extent the Traditional Shipping can support Sea Tolls."

"Sebagai negara kepulauan yang terbesar maka Republik Indonesia mempunyai wilayah lautan yang cukup luas. Akibatnya adalah penyebaran penduduk pada 13.600 buah kepulauan Indonesia menimbulkan kebutuhan atas terselenggaranya suatu sarana perhubungan laut yang memadai. Namun tersedianya sarana perhubungan laut yang dikelola oleh perusahaan jasa angkutan hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan potensi muatannya mendatangkan keuntungan. Untuk mengisi wilayah yang terisolasi dan belum berkembang pemerintah menyelenggarakan pelayaran Perintis, suatu pelayaran dengan subsidi pemerintah. Pelayaran ini dilakukan agar kebutuhan baik dari segi ekonomi , sosial, kesehatan, pendidikan, politik, keamanan masyarakat wilayah terpencil dapat dipenuhi. Sesuai dengan sifatnya sebagai perintis maka diharapkan wilayah yang didatangi dapat berkembang sehingga lambat laun akan diminati oleh pelayaran swasta. Departemen Perhubungan menetapkan lima buah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai prestasi kegiatan pelayaran .Perintis yaitu Regularitas, Hari Operasi, Load Factor, Produktivitas, serta Subsidi Ratio. Sedangkan pelaksanaan pelayaran Perintis sendirl sebagian besar melayari wilayah-wilayah di Indonesia Bagian Timur. Skripsi ini mempelajari lebih jauh mengenai latar belakang dilaksanakannya pelayaran Perintis, perkembangan pelaksanaan tersebut khusus di wtlayah Indonesia Bagian Timur dengan menggunakan perangkat analisis lima indikator kinerja pelayaran Perintis."

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."

"Nowadays, Indonesia has not been considered as a Maritime State yet this country has a huge potential of maritime resources as an Archipelago State. Bearing the predicate of Maritime State could only be achieved if the government is able to explore the maritime resources using its own capability and not depends on other country. In fact, Indonesia has not fully maximized its effort to develop the potential of maritime resources. In this modern era, Indonesia has no longer maritime culture and maritime character as Majapahit and Sriwijaya Kingdom is truly identical with both of it. On traditional shipping (Pelayaran Rakyat), practically, Pelayaran Rakyat has not been developed well. Even, it almost dies since there is no support from the government by creating regulation that will possibly encourage the role of Pelayaran Rakyat as one of maritime strength. Facing this challenges, UU Pelayaran is supposed tobe put forward in order to strengthen national shipping. Taking a look at the definition of Pelayaran Rakyat, it is said that Pelayaran Rakyat is a small business made by people traditionally. Based on that definition, ?traditional? term refers to ship that should be made by wood and use wind power. Consequently, it becomes a boundary to develop small business that is related to Pelayaran Rakyat. At the end, Pelayaran Rakyat cannot compete with other shipping and is left by the customers because they need speed, safety and reliable transportation for their business."

"[ABSTRAKBerbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem logistik nasional berwawasan kemaritiman yang baik. Namun, karena masih banyak daerah di Indonesia yang ulit dijangkau karena permasalahan infrastruktur mengakibatkan pemenuhan kebutuhan logistik ke sejumlah wilayah sulit dilakukan. Pelayaran rakyat sebagai salah satu subsistem angkutan laut nasional juga berfungsi sebagai sarana pengumpul ataupun pengumpan (feeder) barang untuk di angkut ke tujuan daerah yang sulit dijangkau dan minim infrastruktur. Pelayaran rakyat mampu menjadi salah satu solusi dari masalah pemenuhan logistik dalam negeri. Sehingga keberadaan pelayaran rakyat perlu dipertahankan dan bahkan diberdayakan. Hanya saja pertumbuhan jumlah armada dan perusahaan pelayaran rakyat, sejak tahun 2008 hingga kini relatif stagnan bahkan mengalami penurunan dalam beberapa periode. Kondisi ini menyebabkan adanya anggapan usaha pelayaran rakyat yang tidak menguntungkan dan sulit bersaing dengan industri pelayaran lainnya. Dalam upaya meningkatkan ketertarikan kepada banyak pihak terhadap usaha pelayaran rakyat, pengetahuan akan kelayakan finansial sangat diperlukan. Serta mampu mendorong pemerintah maupun stakeholder yang terkait untuk melakukan upaya yang lebih nyata dalam meningkatkan daya saing dan pemberdayaan usaha pelayaran rakyat. Peneltian ini dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan pelayaran rakyat yang berlokasi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Batasan masalah yang digunakan adalah penggunaan data kapal berukuran 496 GT dan diujikan pada 3 (tiga) skenario, yaitu penggunaan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) armada kapal. Berlayar dengan rute perdagangan Jakarta-Palembang dan muatan angkut utama adalah semen. Terakhir, melakukan analisis sensitivitas dan elastisitas untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel-variabel penting dalam kondisi ketidakpastian.

---

ABSTRACTThere were many efforts had been done by government in a way to build a good national logistic system based on maritime’s view. But, since there are still many uncovered regions in Indonesia, due to infrastructure problems that cause logistic’s supply to some areas are difficult to do. Traditional shipping is a subsystem of sea transportation which can be a feeder to carry on goods to the uncovered areas and which has minimum infrastructures. Traditional shipping can be one of solutions in domestic-logistic supply’s problems. Hence, the existence of traditional shipping is needed to be maintained and empowered. However, the growth rate of traditional shipping since 2008 until nowadays is relative stagnant, even has decrease in some periods. Thus, there are many opinions that say traditional shipping industry is not eligible and difficult to compete with other shipping industry. In the hope of increasing awareness of traditional shipping to many parties, financial feasibility acknowledgemnt is urgently needed. Also, it could support the government to be able to do concret efforts to increase traditional shipping’s competitiveness and empowerement. This study has finished by conducting traditional shipping companies’ sample that located at Sunda Kelapa Harbor, Jakarta. The scope of the problems revered are using the data from 496 GT boat and being tested on 3 (three) scenarios, which are using 1 (one), 2 (two) and 3 (three) fleet of ships. Sailing through Jakarta-Palembang trading route and carrying cement as main cargo. Finally, sensitivity and elasticity analysis is being done to recognize the change that happened on important variables during uncertainty conditions., There were many efforts had been done by government in a way to build a good national logistic system based on maritime’s view. But, since there are still many uncovered regions in Indonesia, due to infrastructure problems that cause logistic’s supply to some areas are difficult to do. Traditional shipping is a subsystem of sea transportation which can be a feeder to carry on goods to the uncovered areas and which has minimum infrastructures. Traditional shipping can be one of solutions in domestic-logistic supply’s problems. Hence, the existence of traditional shipping is needed to be maintained and empowered. However, the growth rate of traditional shipping since 2008 until nowadays is relative stagnant, even has decrease in some periods. Thus, there are many opinions that say traditional shipping industry is not eligible and difficult to compete with other shipping industry. In the hope of increasing awareness of traditional shipping to many parties, financial feasibility acknowledgemnt is urgently needed. Also, it could support the government to be able to do concret efforts to increase traditional shipping’s competitiveness and empowerement. This study has finished by conducting traditional shipping companies’ sample that located at Sunda Kelapa Harbor, Jakarta. The scope of the problems revered are using the data from 496 GT boat and being tested on 3 (three) scenarios, which are using 1 (one), 2 (two) and 3 (three) fleet of ships. Sailing through Jakarta-Palembang trading route and carrying cement as main cargo. Finally, sensitivity and elasticity analysis is being done to recognize the change that happened on important variables during uncertainty conditions.]"

"Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, manusia sebagai makhluk Homo Economicus yang mempunyai kemampuan terbatas tentunya membutuhkan dana pula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Dana yang dimaksud adalah dalam bentuk permodalan dari bank yang disebut dengan kredit. Penulis membahas langkah hukum apa saja yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. Risiko-Risiko apa saja yang akan diterima oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data sekunder, tipologi penelitian eksploratoris. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang didukung wawancara dengan informan, serta metode pendekatan kualitatif dalam menganalisa data. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka diupayakan sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai (musyawarah). Bila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan somasi. Bila tetap tidak ada tanggapan dari debitur, maka dapat diajukan ke pengadilan (untuk bank-bank swasta), sedangkan untuk bank-bank milik pemerintah diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kini telah berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan, meskipun resiko akan diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur), namun debitur yang merasakan dampak paling besar. Hal ini karena harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) beralih kepada kreditur."

"Di era perdagangan dan industri yang semakin pesat mengakibatkan mobilitas penduduk semakin tinggi. Dengan demikian permintaan akan telekomunikasi bergerak semakin meningkat. Mengingat sistem telepon bergerak selular mempunyai banyak kekurangan, maka dikembangkan konsep Personal Communication Network atau Personal Communication System yang memberikan mobilitas terminal maupun portabilitas pelayanan. Sistem yang mendukung diantaranya adalah Personal Handy-phone System (PHS) yang dikcmbangkan di Jepang dan Digital European Corrdless Telecommunication (DECT) di Eropa. Kedua sistem ini memiliki persamaan dan perbedaan. Dari perbedaan yang ada, maka diketahui penerapan masing-masing sistem yang lebih sesuai sebagai penyelenggara PCNIPCS di Indonesia. Penerapan untuk semua aplikasi di kota-kota besar, metropolitan maupun megapolitan lebih sesuai jika menyelenggarakan PHS. Sedangkan DECT bisa diterapkan di kota-kota menengah. Selain itu, untuk aplikasi perkantoran, DECT bisa bekeda sama dengan GSM menggunakan handset dual mode."

"Fokus pembahasan skripsi ini adalah keragaman nilai dalam kehidupan sosial. Tema tersebut akan dibahas melalui metode hermeneutik berdasarkan karakter dan interpretasi sosial. Penelitian ini berpijak pada keadaan faktual dan historis yang dipenuhi oleh interpretasi, koherensi di dalamnya, kontinuitas kesejarahan, dan deskripsi sebagai elemen metodologis yang berkesinambungan dengan nilai ideologis tertentu. Kenyataan bahwa fenomena sosial berlandaskan atas wacana, teks, dan metafor. Dalam analisa sosial, struktur dapat terlihat melalui karakter teks bersama strukturnya dan dunia di dalam pemahaman dialektis dan metode eksplanasi.

---

The Focus of this study is the heterogeneity of values in social life. The theme of study will be analyzed in the twor of hermeneutical sketch based on the textuality characters and the interpretation method. The research uses the method model of factual-historical of figure that consist of interpretation, internal coherency, historical continuity, and escription as the methodical element that related to certain ideological values. The fact that social phenomena based on discourse, text, and metaphor. In social analysis structure can be seen in the sketch of the text character with its structure and world and the dialectics of understanding and explanation method."

"Korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Akan tetapi, korupsi adalah sebuah medan peperangan yang sama sekali jauh berbeda dengan terminologi perang yang kita biasa pahami. Perang jenis ini adalah perang tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa teritori. Perang ini adalah pertempuran yang tidak menyerang dengan bedil, tetapi menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Korupsi dapat membahayakan perkembangan ekonomi Indonesia, serta membuat masyarakat kita miskin. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di hampir semua sektor. Hal itu menjadi alasan penulis menganggap bahwa korupsi adalah bagian dari perang proxy. Untuk memerangi korupsi, tentunya tindakan penindakan saja tidak cukup, untuk itu diperlukan tindakan pecegahan agar ancaman ini tidak terus-menerus membudaya. Untuk itu, program bela negara dapat digunakan sebagai sarana efektif upaya pemberantasan korupsi. Dalam tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa korupsi adalah bagian dari perang proxy, dan juga bagaimana program bela negara dapat digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia."

"Dan beragam moda transportasi taut yang ada di Indonesia saat ini, armada Pelayaran Rakyat (disingkat Petra) adalah sebagai satah satu moda transportasi taut nasional yang sudah rnembuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh yang berbasis perahu tradisional yang inemakai layar dam sekarang tambahan motor, Akan tetapi seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapaian, keberadaan armada PeIra semakin tersingkirkan dan mengliadapi tantangan pasar yang semakin besar.Kondisi ini tentu sangat mencemaskan, karena seiama ini Peran PeIra adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke,pulau-pulau terpencil dan terisolasi dart jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan Petra di Indonesia yang rnencakup:1. Untuk mendeskripsikan peran Petra dalam sistem transportasi taut nasional, termasuk kekuatan, kelemahan, peiuang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini.2. Terumusnya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rneningkatkan peran Petra.3. Untuk mendeskripsikan peran strategis Petra ditinjau dart kepentingan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A.Michaet I-iubennan (1992). Dengan data kualitatif kita dapat rnengikuti dan memahami alur perisriwa secara kronologis, inenilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan barmanfaat.1. Tujuan penelitian nomor i dipernleh kesimpulan bahwa: peran kapal Pe:ra claim sistem transportasi taut nasional memiliki kelemahan yang prinsip seperti permodalan, teknologi, dan sum her daya nianusia dibandingkan dengan kekuatan yang ada, dampak tcrhadap perusahaan adalah sulirnya pelayaran rakyat untuk mengembangkan usahanya dibidang jasa angkutan taut.2. Tujuan penelitian nomor 2 diperolelt kesimpulan bahwa: untuk meningkatkan peran pelayaran rakyat dengan menggunakan strategi: Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), karena posisinya berada pada kwadran IV yakni rnemanfaatkan peluang yang ada untuk metninimalkan kelemahan yang dimiliki atau konsolidasi.3. Tujuan penelitian nomor 3 diperoleh kesimpulan bahwa: Melibataktiikan Petra sangatlah strategis sebagai liingsi pernantau ketmanan perairan Indonesia, sehingga Petra memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan nasional dibidang Ipoleksosbudhankain IIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan keamanan.

---

From various means of sea transportation currently existing in Indonesia, the People Sailing (Petra) is one of sea transportation which has proven it self as a solid transportation based on traditional boat equipped with shade and presently supplemented with motor. However, line with the technological and scientific development in the sector of vessel transportation, the existence of Pelra transportation has been increasingly ignored and has faced the more market challenge.

This condition is of course very planning, because thus far the Petra transportation has much provided benefit, especially in reaching the isolated areas and islands.

This study is aimed at providing interpretation and analysis on the existence of Petra in Indonesia which involve:

1. To describe the role of Petra in the national sea transportation system, including the strengths, weaknesses of the opportunity, and the threat faced at the present.

2. To describe the role of economy of Petra up to present as one of sea transportations for the community, especially isolate islands.

3. To formulate the efforts this may be performed in improving the Pelra. The methodology of research being applied is qualitative methodology by Mathew B. Miles and A. Michael Hubenman (1992). By using qualitative data, we may comprehend the chronological events; assess the causal relationship within the scope of thinking of local people and to obtain many beneficial explanations,

1. For the number 1 objective of study, it may be concluded that: the role of Pelra in transportation system go out to sea national have principal weakness like capital, technological, and human resource. compared to existing strength, impact to company is difficult of him sea transport of people to develop its effort of sea transport service area.

2. For the number 2 objective of study, it may be concluded that: by using the strategy, Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), Because its position of Petra at four quadrant namely exploit existing opportunity for the minimization of weakness had or consolidation.

3. For the number 3 objective of study, it may be concluded that: involving the Pelra is very strategic as the function of monitoring security of Indonesian water, therefore l'clra enable to support the implementation of national defense in the sector of polsosbudhankrrn (Ideology. politics, social, culture, defense and security)."