"Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu ditumbuh kembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sektor ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pasaman. Dengan pengembangan sektor ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman. Pelaksanaan program pembangunan di sektor salah satunya adalah dengan pengembangan komoditi perkebunan. Pengembangan komoditi perkebunan telah banyak pola yang dikembangkan salah satu dari pola tersebut adalah pengembangan melalui Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknologi perkebunan dari perusahaan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.
Pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) tidaklah mutlak sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat dibangunnya perkebunan dengan pola tersebut diantaranya tidak harmonisnya hubungan antara pelaku utama proyek Perkebunan dengan petani peserta PIR Bun yang disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, penyelesaian pembebasan tanah yang tidak tuntas, penentuan petani plasma yang kurang tepat sasaran dan terjadinya jual beli atas lahan perkebunan oleh petani plasma.
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Perkenunan Inti Raktay (PIR Bun) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya peralihan hak atas lahan perkebunan oleh petani plasma.
Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara lebih akurat tentang gejala atau situasi sosial melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah Ninik Mamak/datuk Ketua KUD, Petani Plasma, dan petani pekerja. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa sebelum dilaksanakannya PIR Bun dilaksanakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan pihak perusahaan adalah penyedian lahan atau tanah untuk lokasi PIR Bun di Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Pasaman. Kepemilikan lahan dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang dikepalai oleh kepala suku (datuk) dimana tanah tersebut dikenal dengan tanah ulayat, tanah ulayat tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kaum tersebut akan tetapi pengaturan berada pada seorang datuk.
Tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit, ada yang berbentuk Inti dan ada yang berbentuk plasma. Pihak perusahaan berkewajiban untuk membeli semua hasil panen petani plasma dan membina petani sedangkan KUD memberikan pelayanan sarana dan prasarana produksi, pelayanan kebutuhan hidup petani, hingga pelayanan pembayaran hasil penjualan tanda bush segar dan menyembatani kepentingan para petani pemilik dengan pihak perusahaan, khususnya terkait dengan proses pencairan pinjaman dari Bank. Kebun inti diberikan dalam bentuk HGU kepada perusahaan untuk beberapa. tahun, sedangkan kebun plasma langsung menjadi hak milik petani dengan diterbitkannya sertifikat atas nama masing-masing anggota, mereka tidak boleh memperjual belikan kebun tersebut sebelum hutang mereka kepada Bank lunas. Akan tetapi ada sebagian dari petani yang menjual kepada pihak lain dengan berbagai faktor, yaitu persepsi tentang hak atas tanah, persepsi ekonomis terhadap PIR Bun, persepsi sosial terhadap Pir Bun, kesenjangan budaya antara perusahaan inti denga petani plasma serta kepemilikan tanah yang kumonal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
