Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan mengapa pemilik hak atas tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah atas pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah serta bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kewenangan pengosongan tanah atas pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dalam lingkup wilayah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan warga perseorangan atau badan hukum dapat memilik penyelesaian dengan pengajukan permohonan bantuan pengosongan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pengosongan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

The use of land without the right of permission is a problem for holders of land rights. The Regional Government has the authority to settle based on Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Use of Land without Rightful Permissions or Proxies. What is the authority of the Regional Government to carry out the emptying of land use without the right of permission and why the owner of land rights applies for land emptying for use without permission that is entitled or authorized to the Regional Government and how the Regional Government is responsible for the implementation of authorization to use land without permission who has the right or power. The research was carried out by juridical-normative method in the scope of territory in the Jakarta Special Capital Region. Based on the results of the study, the Regional Government has the authority to carry out land emptying for land use without a entitled permit based on Law Number 51 of 1960 concerning Prohibition of Use of Land without Rightful Permits or Proxies and individuals or legal entities may have a settlement by submitting an application for vacant assistance to the Regional Government. In implementing the authority for evacuation, the Regional Government must carry out government affairs in accordance with the authority stipulated in Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh Keluarga Chatab selaku pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik dan Girik yang tanahnya di okupasi oleh Penggarap Liar dan Pemerintah Daerah, juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik tanah dalam penanganan Okupasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta cara dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Keluarga Chatab agar dapat menguasai tanah yang dimilikinya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi), Girik cukup kuat untuk dijadikan pembuktian dalam kasus sengketa di Pengadilan, karena girik ini didampingin oleh alat bukti lain, seperti surat keterangan Lurah, sejarah kepemilikan tanah yang benar dan kuat dan Perjanjian Jual Beli Mutlak yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual dengan pihak Keluarga Chatab. Dalam hal penangannya terhadap para Okupan dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan penerapan hukuman kurungan atau dapat dilakukan secara persuasif edukatif oleh Pemilik tanah, apabila secara persuasif ternyata tidak tercapai maka harus dilakukan dengan cara-cara lain yaitu dengan langkahlangkah penertiban.

---

This research aims to acknowledge the form of legal protection which can be gained by Chatab Family as the owner of the land with Right of Ownership Certificate and Girik in which the land have been occupied by Squatters and Regional Government, and also to discuss on the legal remedy which can be conducted by the land Owner in handling the Occupation under the applicable Law in Indonesia and the procedure and mechanisms which can be conducted by Chatab Family in order to retain its land physically. This research is a legal research that is normative juridical using secondary data, amongst others laws and regulations and books. As the result of this research, it is obtained the conclusion that the Right of Ownership Certificate is the evidence of right, prevailing as the strong authentication proof. So that it has a power of proof and shall be accepted as true evidence as long as it is not proven otherwise with other evidence, in the form of certificate or otherwise (petuk pajak bumi), Girik is strong enough to be made evidence on the conflict case in the Court, since this Girik is accompanied by other evidence, such as Head Sub-district statement letter, true and valid history of land ownership and Absolute Sale and Purchase Agreement signed by seller and Chatab Family. In the case of handling it with the Squatters can be conducted using the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law No. 51 Year 1960 with the implementation of confinement sanctions or can be conducted via educative persuasive by the land Owner, if persuasively cannot be achieved then it must be conducted with other ways that is with the ways of publishing."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."

"ABSTRAKMasalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan masalah kedua yakni rendahnya penggunaan angkutan umum. Menuju tahap akhir Pola Transportasi Makro pada tahun 2020, pembangunan sistem transportasi darat di wilayah DKI Jakarta diharapkan dapat mengatasi masalah transportasi yang ada. Penulis mencoba meneliti bagaimana kewenangan; bentuk upaya; serta bagaimana sebaiknya upaya ke depannya yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah DKI Jakrta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian atau pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Dari penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di DKI Jakarta sangat besar. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta meningkatkan pelayanan dan memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum agar menarik pengguna jalan dalam menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi sesuai dengan arahan pengembangan sistem transportasi.

---

ABSTRACTMany land transportation problems are still occurring in the DKI Jakarta area, two of them being traffic congestions and poor utilisation of public transport. Several factors contribute to the congestion in the DKI Jakarta area, such as high population density who are active in the DKI Jakarta area, persistent use of private vehicles, and high flow of travel at the same time and place. These factors are closely related to the second mentioned problem which is the unpopular use of public transport. As we are heading towards the final stage of Pola Transportasi Makro in 2020, the development of the land transportation system in the DKI Jakarta area is expected to resolve these existing problems. This study will examine how the authority of, actions taken and possible recommendations to be implemented by the Regional Government of DKI Jakarta in order to subdue transportation problems within this region. Juridicial-normative approach is applied as study method for secondary data as study data source. From this study the author concluded that the Regional Government of DKI Jakarta possesses wide authority in controlling transportation problems in DKI Jakarta. Therefore, the Regional Government of DKI Jakarta should improve services, public transport facilities and infrastructure in order to attract road users in using public transport rather than private vehicles, in accordance with the direction of the development of the transportation system.

 

 

 

"

"Tesis ini membahas Putusan Negeri Denpasar No. 729/PID.B/2019/PN.DPS mengenai developer sebagai pihak penjual yang tidak berhak atas tanah yang akan dijualnya dan tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada pembeli. Ketidakberwenangan Developer bertindak mengakibatkan  pembeli mengalami kerugian. Sejak awal Notaris/PPAT mengetahui bahwa objek tanah tersebut milik orang lain dan tidak memiliki izin peruntukan penggunaan tanah sebagai pemukiman. Namun pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tetap dilaksanakan. Setelah menjalani proses persidangan pada akhirnya developer mengakui bahwa ia bukanlah pihak yang berwenang atas objek tanah tersebut dan Majelis Hakim menetapkan ia melakukan tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta perjanjian jual beli yang dibuat antara developer dengan pembeli, dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap PPJB tersebut, serta perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui studi dokumen dengan deskriptif analitis, pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian Akta PPJB batal demi hukum, karena adanya ketidak berwenangan developer. Notaris/PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif serta pidana. Bahwa pembeli yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan secara represif dengan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap direktur developer selama 8 (delapan) bulan dan pembeli dapat menempuh upaya tuntutan ganti rugi yaitu dengan melalui gugatan perdata atau restitusi, yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris/PPAT seharusnya bertindak jujur, tidak memihak dan amanah agar tetap menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris maupun PPAT.

---

This thesis has a discussion of the verdict of Denpasar court Number No. 729/PID.B/2019/PN.DPS about developer as a seller who sell someone else's land and not telling the truth to the buyer, so the consequences is the buyer feels disavantaged. Since the beginning Notary/PPAT knows that the land object belong to someone else, had not permission which named is izin peruntukan penggunaan tanah as residence, but  they still made a deed of sale and purchase agreement (PPJB). Finally, the judges settled that developer had committed fraud. The problem in this research is legality of PPJB, the responsibility of Notary/PPAT, and legal protection for good faith purchaser in sale and purchase of land. This thesis use a normative juridicial resarch with descriptive analysis and qualitative approach. The result of this study can be known about annulment of PPJB because of unauthorized developer. The notary must be responsible, whether civil or morallly and even criminal responsible and then the good faith buyer must be protected by the law, the president of developer got criminal sanctions for 8 (eight) months and also the buyer can apply a lawsuit in civil prosedural law or restitution. Notaries/PPAT must be honest, impartial and trustworthy in order to continue to hold the rights and dignity of the position of Notary and PPAT."

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation"

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis.

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation."

"Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tanah negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten. Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negara yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait dengan pengelolaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati. Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara.

---

State land is land that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014 was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of achieving people's prosperity in a fair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of all citizens."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."