Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi era War on Terror, terdapat metafora penyeimbangan: antara keamanan dan HAM. Jika diperhatikan, penyeimbangan yang terjadi sebenarnya adalah antara keamanan mayoritas dan hak-hak minoritas. Salah satu contoh minoritas yang dikorbankan HAM-nya demi keamanan adalah minoritas Muslim di Inggris. Prevent Duty, adalah bagian dari kebijakan kontra-terorisme Inggris yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian calon-calon teroris. Dalam kebijakan ini, Muslim Inggris lebih banyak menjadi sasaran pengawasan dan pelaporan, dan menjadi korban dari diskriminasi tidak langsung. Fokus ini berdampak signifikan, karena hal sederhana yang Muslim kenakan atau lakukan bisa dianggap sebagai tanda-tanda kerentanan akan menjadi teroris. Diskriminasi ini memperparah kondisi Muslim Inggris sebagai minoritas yang mengalami subordinasi dan kesenjangan sosial-ekonomi. Menggunakan metode representasi historis dan konsep orientalisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi Muslim sebagai yang rentan sekaligus ekstremis, memungkinkan diskursus perlindungan yang justru diskriminatif terhadap Muslim dalam Prevent Duty.

---

ABSTRACTIn the era of War on Terror, a rebalancing metaphor between security and human rights persist. Deeper into the metaphor, however, the rebalancing that happens in reality is between the security of majority and the rights of minority. One example of such minority is the British Muslims. As one of the UK counter terrorism strategy, Prevent Duty focuses on the eradication of future terrorists. In practice, British Muslims experience indirect discrimination, since the Duty focuses in the reporting of Muslims. The impact is significant, since every simple thing a Muslim does or say can be reported as a sign of radicalization. The discrimination alienates further the already suffering Muslims, with the inequality they face in economy and social aspects. Using the method of historical representation and orientalism, this research concludes that the vulnerable and extremist representations of Muslim enable the discriminatory lsquo safeguarding rsquo discourse in Prevent Duty."

"Masalah terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme intemasional, terutama setelah Amerika Serikat (AS) menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan Presiden George Walker Bush sebagai kebijakan keamanan AS.Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, yang difokuskan pada upaya menumpas jaringan Al-Qaeda, juga mengimbas pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, Malaysia dan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang disinyalir sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme internasional tersebut.Desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan asing, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pengamanan guna memadamkan aksi terror tersebut. Dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme terlihat mengalami pergeseran dari sikap pemerintah Indonesia yang tidak proaktif ke arah upaya yang lebih serius didalam upaya memberantas terorisme yang dibawa oleh AS. Dalam kurun waktu antara tahun 2001-2003 terdapat kebijakan yang berlainan mengingat dalam kurun waktu tersebut terjadi ledakan bom yang menewaskan ratusan wisatawan di Bali, Indonesia.Dikaitkan dengan tulisan ini, corak strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme dengan variabel pengaruh lingkungan eksternal dan konteks internal Indonesia, mengalami pergeseran dari accommodation strategy ke concordance strategy. Hal ini terlihat dari mulai seriusnya pemerintah didalam memerangi teroris dengan melakukan peningkatan aktifitas diplomatik dan keamanannya dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral didalam membahas isu kontra terorisme. Pergeseran tersebut akan dibahas dengan unit unit analisis dari politik luar negeri Indonesia dan pengaruh tekanan AS.Secara analitik, konsep strategi memiliki dua komponen dasar yaitu komponen ofensif, untuk memperoleh keuntungan dan komponen defensif untuk mencegah kerugian. Akan tetapi, sering kali kedua komponen ini secara bersama-sama terkandung dalam suatu strategi politik luar negeri. Teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu penulisan tesis ini.Pada akhirnya diyakini bahwa desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003 dalam menyikapi isu kontra terorisme, khususnya pada pergeseran strategi kebijakan Iuar negeri Indonesia dari accomodation strategy menjadi concordance strategy."

"Tulisan ini menjelaskan mengapa suatu negara memilih untuk membangun kerja sama atau menutup diri dengan negara lain di tingkat bilateral. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi pilihan tersebut meskipun hubungan keduanya sedang memburuk. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori Dilema Kemanan (Prisoners’ Dilemma) untuk menjelaskan perbedaan sikap India terhadap Sri Lanka dan Pakistan dalam membangun kerja sama keamanan untuk membendung ancaman terorisme. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa keuntungan dan konsepsi positif yang dimiliki Sri Lanka menumbuhkan rasa percaya (trust) yang cukup bagi India untuk membangun kerja sama. Meskipun terdapat sejarah keamanan yang buruk, namun India tetap mempertimbangkan keuntungan kerja sama yang lebih besar.  Akan tetapi, pilihan membelot diambil oleh India terhadap Pakistan karena adanya faktor sejarah serta keuntungan masa depan yang tidak akan diperoleh oleh India. Oleh karena itu, kerja sama kontra teror berhasil dibangun secara stabil antara India-Sri Lanka namun tidak dengan India dan Pakistan.

---

This article explains why a country chooses to build cooperation or close itself with other countries at the bilateral level. Various factors are behind this choice even though the relationship between the two is deteriorating. The analysis in this thesis uses the Prisoners' Dilemma theory to explain the differences in India's attitudes towards Sri Lanka and Pakistan in building security cooperation to stem the threat of terrorism. The results of this research using qualitative methods show that the advantages and positive conceptions of Sri Lanka foster sufficient trust for India to build cooperation. Despite a poor security history, India still considers the benefits of greater cooperation. However, India chose to defect to Pakistan because of historical factors and future benefits that India would not obtain. Therefore, counter-terror cooperation has been successfully established stably between India and Sri Lanka but not between India and Pakistan."

"Modal social adalah suatu kualitas yang dapat menjadi fasilitator kerja sama antar pribadi. Modal social adalah tentang nilai-nilai jaringan social, ikatan orang yang sama dan menjembatani orang-orang yang beragam dengan, norma-norma timbal balik. Modal social dapat mengapresiasi ikatan, jembatan dan hubungan antara aparat dan warga. Namun demikian pemahaman terorisme harus menjadi tugas pertama. Dalam memahami terorisme, definisi yang sama harus dibentuk sebagai persepsi nasional atau persepsi umum tentang terorisme. Studi telah menemukan lebih dari 200 definisi terrorism. Jika definisi terorisme secara luas dapat disepakati dan diterima sehingga, upaya kontraterorisme dapat diambil dengan indicator keberhasilan yang realistis dan adil, dan akuntabel. Aneh tapi nyata bahwa orang-orang secara umum mengeneralisasi terorisme dengan Islam, sehingga terorisme berkaitan dengan pengikutnya. Sebagai dasar atau fundamental untuk mendefinisikan terorisme, seua orang harus memahami nilai dan norma-norma yang diadopsi dan diikuti semua muslim. Dari titik pemahaman ini akan membangun kepentingan bersama bahwa semua orang menyadari terorisme dan meiliki kesediaan untuk mengambil tindakan kontra terorisme. Dengan demikian, modal social yang lebih tinggi akan mencapai hasil yang lebih tinggi dalam upaya pemerintah untuk melawan terorisme."