Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak zaman prasejarah, sudah ada suku suku bangsa yang mendiami wilayah yang dikenal dengan nama Indonesia. Penduduk asli ini adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat yang telah memiliki kebudayaan sendiri pada tingkat peradaban yang cukup tinggi pada masanya sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa bangsa pendatang dengan kesetaraan dan mendapat manfaat. Budaya baru dari luar diserap untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan budaya (penyuburan). Interaksi budaya tersebut dimungkinkan karena penduduk asli leluhur bangsa Indonesia telah memiliki nilai nilai luhur yang mendasari peripikir dan perilakunya. Nilai nilai luhur itu adalah suka damai, saling menghormatimenghargai, saling memberi dan menerima, musyawarah, jujur, toleransi dan tanggung jawab. Keunggulan keunggulan itu menjadikan Sriwijaya dan Majapahit menjadi negara besar dan mampu mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Tetapi oleh karena motif dan cara mempersatukan tidak didasari nilai nilai luhur itu, lebih karena dorongan ekspansionis imperialistik, menjadikan negara Sriwijaya dan Majapahit sangat rapuh terhadap goncangan goncangan dari dalam ataupun luar yang pada akhirnya menjadi sebab keruntuhannya. Masuknya Islam melalui persamaan agama (Islam) sesungguhnya merajut kembali persatuan Indonesia dan budaya Indonesia menjadi makin kaya lahir dan batin karena nilai nilai luhur yang ada mendapatkan penguatan religius. Kolonialisme Barat masuk dengan membawa nilai nilai yang bertentangan dengan nilainilai luhur Bangsa Indonesia. Nilai nilai luhur inilah yang pada hakikatnya menjadi dasar dan menjiwai seluruh perlawanan menentang penjajahan. Para Pejuang Kemerdekaan, Pahlawan dan Founding Fathers berhasil membangun persatuan di atas nilai nilai luhur tersebut. Bisa dikatakan tokohtokoh Pejuang Bangsa ini sebagai pencipta pencipta kebudayaan baru dan modern Indonesia. Persatuan yang dijiwai dan dilandasi nilai nilai luhur itu yang melahirkan Bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda), rumusan Pancasila, Proklamasi 1945 dan Negara Indonesia Merdeka. Karena nilai nilai luhur tersebut tidak lain adalah unsur unsur budaya unggul bangsa, maka seluruh sejarah lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia Merdeka pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses kebudayaan. Sudah semestinya pengelolaan negara Bangsa Indonesia seterusnya tetap dilandasi dan dibimbing oleh nilai nilai luhur budaya seperti yang telah dirumuskan dalam Pancasila sebagai fondasi utama peradaban Indonesia."

"[ABSTRAKTesis ini mempelajari natur dari pengaruh surprise berita makroekonomidomestik dan global terhadap imbal hasil dan volatilitas imbal hasil Surat UtangNegara (SUN) Indonesia dengan menggunakan harga transaksi harian SUN dipasar perdagangan sekunder. Penelitian dilakukan pada semua seri SUNbenchmark pada periode 2010-2014.Saya menemukan bahwa baik berita makroekonomi domestik maupunglobal mempengaruhi imbal hasil dan volatilitas imbal hasil SUN secarasignifikan di pasar perdagangan sekunder dengan cara dan periode waktu yangberbeda. Selain itu ditemukan bahwa persistensi pengaruh pada volatilitas imbalhasil tidak berlarut-larut dan lebih cepat dibandingkan negara berkembang lain.

---

ABSTRACTThis research studies the nature about influence of domestic and globalmacroeconomic news surprise on returns and returns volatility of Surat UtangNegara (SUN) Indonesia using daily price of secondary market of SUN. Thisresearch use all series of SUN benchmark for the period of 2010-2014.I find that both domestic and global macroeconomic news surprises havesignificant influence on returns and returns volatility of SUN Indonesia withdifferent manner and time period. I also find that the impact to the persistence ofthe returns volatility is not widen and is short compared to other emergingcountries, This research studies the nature about influence of domestic and globalmacroeconomic news surprise on returns and returns volatility of Surat UtangNegara (SUN) Indonesia using daily price of secondary market of SUN. Thisresearch use all series of SUN benchmark for the period of 2010-2014.I find that both domestic and global macroeconomic news surprises havesignificant influence on returns and returns volatility of SUN Indonesia withdifferent manner and time period. I also find that the impact to the persistence ofthe returns volatility is not widen and is short compared to other emergingcountries]"

"Tesis ini mencoba membahas mengapa Pemerintah Australia dalam pelaksanaan OSB melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah Indonesia. Kebijakan OSB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Australia untuk menghadapi masalah migran ireguler yang datang dengan perahu. Melalui teori sekuritisasi, penulis berusaha melakukan identifikasi terhadap proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia. Pelaksanaan OSB yang merupakan hasil dari proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia selanjutnya dilihat dengan logika organized hypocrisy. Bahwa pelanggaran batas wilayah Indonesia yang dilakukan dalam OSB merupakan bentuk intervensi untuk mencapai keberhasilan menghentikan arus migran ireguler ke Australia. Meskipun secara normatif kedua negara memiliki komitmen untuk menghormati kedaulatan satu sama lain.

---

This thesis tries to explain why Operation Sovereign Borders (OSB) on behalf Australian Government did a territorial breach in to Indonesia`s border. OSB policy is a part of Australian Government efforts to tackle irregular migrant problem which came by boat. By securitization theory, the writer tries to identify securitization process of irregular migrant issues in Australia. OSB as a result of securitization process then would be seen with organized hypocrisy logics. That territorial breach on OSB is an intervention form to stop successfully irregular migrant wave to Australia. Although in a normative way both of states have the commitment to respect each other sovereignty."

"Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan investor. Selayaknya perusahaan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai lembaga pengelola investasi milik negara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengaturan tata kelola SWF dalam Santiago Principles dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola SWF sebagai prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang mencerminkan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat penuh kehati-hatian. Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWF yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertujuan untuk menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh beberapa SWF di berbagai negara seperti Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) disebabkan karena SWF-SWF tersebut telah melaksanakan tata kelola dan implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles secara baik, sedangkan kegagalan yang menimpa 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 1MDB. INA sebagai SWF di Indonesia telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan 24 Prinsip dalam Santiago Principle, meskipun ada beberapa kekurangan seperti prinsip yang belum dilaksanakan oleh INA maupun pelaksanaan prinsip yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbaikan pelaksanaan tata kelola INA wajib segera dilakukan demi terwujudnya tujuan awal didirikannya INA yaitu untuk mendukung pembangunan nasional dan dengan terwujudnya tata kelola yang baik akan jaminan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

---

Good corporate governance is a important element in improving the efficiency and performance of the company as well as growing investor confidence. Like a company, the Sovereign Wealth Fund (SWF) as a state-owned investment management institution is also required to apply the principles of good governance. SWF governance arrangements in the Santiago Principles are understood as basic principles in SWF governance as generally accepted principles and practices that reflect appropriate prudent governance and accountability arrangements. The Indonesia Investment Authority (INA) is an SWF which was established in 2020 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020) aiming to become an ambassador and catalyst for the investment sector in Indonesia by increasing trust and interest in the global market to invest in Indonesia. Indonesia. By using the normative legal research method, it was found that the successful implementation of investments made by several SWFs in various countries such as the Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was due to the fact that the SWFs had implementing good governance and implementation of the Santiago Principles, while the failure that befell 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) shows that non-compliance with the implementation of the Santiago Principles has led to abuse of authority by the parties involved with 1MDB. INA as SWF in Indonesia has carried out good governance based on the 24 Principles in the Santiago Principle, although there are some shortcomings such as the principles that have not been implemented by INA or the implementation of principles that are contrary to the provisions of the legislation in Indonesia. Improvements in the implementation of INA governance must be carried out immediately in order to realize the initial goal of establishing INA, namely to support national development and with the realization of good governance there will be guarantees for investors to invest in Indonesia."

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"Sumber daya genetik (SDG) pada awalnya secara natural berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk ketahanan pangan. Perpindahan demikian semula tidak menjadi satu masalah, bahkan dianggap sebagai suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan perkembangan realitas sosial dan perkembangan nilai yang tumbuh dalam bangsa-bangsa dunia, SDG yang semula bebas akses karena warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind = CHM) pada perkembangannya menjadi hak berdaulat negara yang memberikan hak mengontrol akses dan pemanfaatan SDG yang berada di wilayahnya. Pergeseran ini dipicu oleh ketidakkonsistenan nilai yang diterapkan pada SDG: manakala mengakses, seluruh dunia menggunakan prinsip CHM, namun jika ada hasil komersial dari akses dimaksud, maka hasil tersebut merupakan hak individu berdasarkan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI), yang secara tepat digambarkan oleh Olembo: ?what went out free, would return with a price tag? . Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tingkat internasioal dan nasional, pola perlindungan atas SDG Indonesia sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan SDG yang responsif terhadap tuntutan global dan terutama nasional, dengan menggabungkan unsur perlindungan dan pemanfaatan yang memungkinkan beban biaya perlindungan turut juga ditanggung oleh hasil komersialisasi SDG."

"Prasejarah merupakan babakan masa yang sangat panjang, sekaligus mengawali manusia dan kebudayaan. Hampir setiap kebudayaan di dunia ini diawali dengan babakan masa itu, sehingga babakan masa prasejarah sangat penting dalam kontribusinya bagi kebudayaan di masa-masa selanjutnya."

"Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah

---

The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty."

"Kasus negara gagal bayar (sovereign default) menjadi topik yang menarik dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan besarnya dampak yang mampu diakibatkan oleh sovereign default baik terhadap sektor keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kebutuhan akan alat ukur risiko kredit yang dapat menggambarkan situasi pasar saat ini dengan lebih cepat dan akurat menjadi kian penting. Sebuah instrumen bernama Credit Default Swap (CDS) muncul dan dianggap mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor penentu pergerakan Credit Default Swap spread di negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dengan menggunakan dua analisa regresi berganda dimana semua independen variabel diregresikan terhadap variabel dependen per negara dan regresi semua variabel di seluruh negara diberlakukan sebagai data panel dan diregresikan secara bersamaan. Hasil akhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi, cadangan devisa, pertumbuhan GDP, dan sentimen pasar domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan CDS spread Negara ASEAN Tahun 2005 sampai dengan 2015.

---

The case of sovereign default become an interesting topic to be discussed. It is because of the impact caused by sovereign defaults to both the financial sector and the overall economy. The need for credit risk measurement tools that can describe the current market situation more quickly and accurately becomes more important. An instrument called Credit Default Swap (CDS) appears and is considered to be an alternative solution for these problems. The purpose of this study was to analyze the determinants of sovereign Credit Default Swap spreads in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand) by using two multiple regression analysis in which all independent variables regressed against the dependent variable per country and regression all variables in the entire country treated as a data panel and regressed simultaneously. The final results showed that all independent variables which are inflation, foreign reserves, GDP growth, and local sentiment had a significant influence on the movement of CDS spreads.

"