Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe small business actors are part of independents participants program of National Health Security or JKN that administered by the Social Security Board or BPJS. Using four variables as stated in theTheory of Planned Behavior and two variable as additional Value and Image will be examined that the Attitudes, Subjective Norms, and Perceived Behavior Controls Small business actors influence both directand indirect through the variable values and image as an additional of the intentions to become a participant of JKN program? A total of 400 questionnaires were distributed to 6 areas of Jakarta region.The population of small business actors is 683.741, which is one elements group of independent participants in JKN. A total of 339 respondent data can be processed with AMOS ver.20. The complexrelationships between numbers of variables run using procedure multivariate statistical analysis techniques with Structural Equation Modeling or SEM.The result of Attitude, Subjective Norm, Value, andImage has a direct influence on the intention to become a participant of the BPJS Health Insurance. However, the perceived behavioral controls do not have a direct influence on the interests of being aparticipant of BPJS health program. Perceived Behavior Control affects the interest to join BPJS National Health Insurance program if through the Value and Image of the National Health Insurance program. In the case Value and Image National Health Security Program is increased the number of participants will be increase. The Improving Value and Image of the National Health Insurance BPJS Health program can be done by improving the quality and quantity of socialization about the benefits and as well as ways to become a member of JKN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance."

"Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta terhadap pelayanan Program Rujuk Balik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Rancangan penelitian adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta PRB sebesar 51,0 dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepuasan peserta PRB.

---

The focus of this study is describe and discusses an overview as well as the relationship of age, sex, education, employment, income, and membership status with participants satisfaction to the Specialist Referral to Primary Health Care Program services in BPJS Kesehatan Main Branch Office South Jakarta working area. The study design is analytical quantitative with cross sectional approach. Data was collected by questionaires, they were analyzed by univariate and bivariate Chi Square test. The result of this research shows that 51,0 of the participants are satisfied with the Specialist Referral to Primary Health Care Program service. Other than that, there is a significant relationship between employment with participants satisfaction."

"Sistem pembayaran INA-CBG dalam JKN diduga meningkatkan kejadian readmisi, didefenisikan sebagai kasus rawat-inap kembali pasien dalam waktu kurang 30 hari dengan kondisi Sama (diteliti dalam 4 model readmisi yaitu CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer Sama), cara pulang rawatan sebelumnya sembuh, pada rumah sakit yang Sama. Hanya satu kasus readmisi dihitung dalam 30 hari dari tanggal pemulangan pasien pada rawatan pertama per-periode-kasus-readmisi. Desain penelitian potong-lintang dengan data sekunder klaim rawat-inap Rumah Sakit wilayah BPJS-Kesehatan Cabang Sukabumi terverifikasi, data tahun 2015.Kejadian readmisi didapatkan pada 11 dari 13 Rumah Sakit untuk keempat model readmisi diteliti, terbanyak pada Readmisi-CMG-Sama, dan paling sedikit pada Readmisi-Severity-Sevel-Sama. Variabel independen adalah kepemilikan RS, Kelas/Tipe RS, diagnosis klinis (CMG, jenis-rawat-inap, Severity-Level, Diagnosis-Primer), selisih biaya, dan LOS (Length of Stay). Analisis multivariat menunjukkan variabel diagnosis-primer (kategori-kronis) dan severit-level (kategori-akut) paling berpengaruh. Selisih biaya negatif dan LOS yang lebih rendah tidak terbukti memiliki risiko readmisi lebih tinggi.Diagnosis Congestive Heart Failure dan Typhoid Fever memiliki kekerapan readmisi tinggi sekaligus diagnosis dengan selisih biaya positif tertinggi. Diagnosis Chemoterapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), dan End-stage Renal Disease perlu mendapat perhatian karena kekerapan readmisi tinggi dan selisih biaya minus tertinggi. Risiko biaya total lebih 2 kali dari biaya kasus original (initial-admission).

---

The INA-CBG payment system in JKN is suspected to increase the incidence of readmission, defined as a case of patient re-hospitalization in less-than-30-days under the same conditions (studied in 4 readmission models of same- CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer), previous case recovered, at the same hospital. Only one case of readmission was calculated within-30-days from the date of discharge in the initial-admission per- readmission-case-periode. This is a cross-sectional study design with secondary data of verified-inpatient-claims of the Hospital of BPJS-Kesehatan-Sukabumi- Branch in 2015.

The incidence of readmission was found in 11 of the 13 Hospitals of all four models, mostly in the same-CMG-readmission, and at least at the same-severity- level-readmission. The independent variables are hospital-ownership, hospital- types, clinical-diagnosis (CMG, inpatient-type, Severity-Level, Primary- Diagnosis), cost-difference, and LOS (Length of Stay). Multivariate analysis shows the primary diagnosis-type (chronic-category) and severity-level (acute- category) most influential. A lower-negative-cost and lower-LOS are not shown to have a higher risk of readmission.

Diagnosis Congestive-Heart-Failure and Typhoid-Fever have high readmission frequency as well as diagnosis with the highest positive-cost-difference. Diagnosis of Chemotherapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), and End-stage Renal Disease need attention because of high read-list-frequency and highest-minus-cost-difference. The total cost risk is more than 2 times the original-admissions cost."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."