Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakThis research was conducted with legal research methods that can be revealed how the law was perceived and implemented by the community through research Juridical Sociological including reviewing legal issue s as an integral part of the community or research approach which emphasizes the legal aspects with regard to the subject to be discussed, is associated with the fact in the field. The purpose of this study was to determine the extent of the influence and the role of parents in caring and educating children through parenting models that cause juvenile delinquency, as well as the effortsthe parents role in the juvenile delinquency reduction. Object of this study includes elementary school students and junior high school students as well as High School of state or private school at four Regency or City in West Sumatra. The Results of research shows that the influence of parents parenting models to juvenile delinquency is very influential. The role of parents is very necessary in the prevention of juvenile delinquency by changing the model of parenting applied."

"AbstrakPerkembangan yang terjadi saat ini, banyak terjadi sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat salim klaim penguasaan hak atas tanah. Sengketa tanah yang dimaksudkan adalah sengketa perdata tentang tanah. Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (litigation). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah tentunya adalah melalui alternative dispute resolution. dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas personalitas"

"AbstrakBy the development of the airlines industry in Indonesia today, international lease finance from all around the world (lessor) puthigher trustto airline business in Indonesia. In reality many airlines company (lessee) is bankrupt, because of the inability to pay his debt to the lessor. Based on the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) in the Cape Town Convention, if the airlines company had been bankrupt and could not pay the debt of finance leasing, the aircrafts must bereturned to the finance leasing. In contrary, there is disparities with Bankruptcy and Suspension of Payments Act No.7 in 2004 in Indonesia, so we need to harmonize the regulation between Bankruptcy Law and Leasing Rule in Indonesia with International Regulation to create the legal certainty to both companies"

"AbstrakArticle 7 paragraph (1) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage determines marriage permitted if the man is 19 years old and female 16 years old. The age limit of marriage for 16-year-old women is considered an early age and is a problem. Child marriage in this paper is a marriage performed by men and women under the age of 18 years. It is able to cause divorce and obstruction of education. In addition to article 7 paragraph (1), child marriage is also due to pregnancy due to free sex (zina) of teenagers. According to Islamic Law, zina is an out-of-wedlock marriage committed deliberately and consciously by man and woman with their individual willingness, likes, without coercion. How is the protection of Article 7 paragraph (1) on child marriage and women under18 years old who commit zina in terms of Islamic Law? The method of research is normative-juridical and descriptive-qualitative, apply the theory ofmaqashid al sharia and neo receptio a contrario theory"

"Artikel ini membahas mengenai seberapa besar kepentingan untuk diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Sejak berlaku effektif tahun 2000, Undang-Undang Persaingan Usaha telah banyak member manfaat pada perkembangan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun dari komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normative atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Disamping itu merupakan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi amandemen UU No. 5 tahun 1999."

"AbstrakNotaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Sesuai dengan putusan putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan didepan hukum, Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemangilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

"AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."

"AbstrakPasca Reformasi, agenda pemberantasan korupsi menjadi tema sentral penegakan hukum di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki sifat, dan karakter sebagai extra ordinary crime. Untuk memberantas korupsi, DPR, dan Pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga pemberantas korupsi. Lembaga yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, dan kejaksaan belum optimal. Upaya yang dilakukan KPK, Jaksa, dan Polisi selama ini adalah upaya penindakan yang membutuhkan anggaran besar. Pemberantasan Korupsi tidak akan pernahPeran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya, Putra Perdana A. 460berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Sebenarnya upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi. Untuk itu optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi Mahasiswa, dan Masyarakat."

"AbstrakReformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasilamandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara strukturalkedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan denganpersoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan denganlembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisialyang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlumengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikandengan sistem peradilan Indonesia."

"AbstrakDalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina"