Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas upaya-upaya Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dalam persengketaan wilayah kepulauan Kuril Selatan dengan Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan-tindakan Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dalam kasus sengketa wilayah di kepulauan Kuril Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta melalui studi kepustakaan. Melalui metode tersebut dapat mengetahui perkembangan dan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan pada masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet dan masa pasca-Soviet sampai sekarang. Teori diplomasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian persengketaan atas kepulauan Kuril Selatan antara Rusia dengan Jepang. Hasil dari penelitian ini yaitu Rusia dan Jepang bersedia melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai perjanjian perdamaian berdasarkan Deklarasi Bersama Soviet-Jepang 1956.

---

ABSTRACT

This research discusses Russias efforts under the leadership of Vladimir Putin in the dispute over Southern Kurile island with Japan. The purpose of this research is to find out the actions of Russia under the leadership of Vladimir Putin in the case of territorial disputes in the Southern Kurile islands. This research is uses qualitative methods and through library research. Through this method can know the development and forms of efforts made during the period of the Russian empire, the Soviet Union and the post-Soviet period until now. Diplomacy theory was used in this research to find out the dispute resolution over the Southern Kuril islands between Russia and Japan. The results of this research were Russia and Japan willing to hold further talks on the peace agreement based on the 1956 Soviet-Japanese Joint "

"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

---

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."

"Penelitian ini menganalisis citra baru Vladimir Vladimirovich Putin yang ditampilkan di media sosial Instagram @russian_kremlin pada masa kampanye pemilu Presiden Federasi Rusia, mulai 17 Februari hingga 14 Maret, dalam upaya memenangkan pemilu Presiden Federasi Rusia 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik denotasi konotasi Roland Barthes (1972). Argumen penelitian ini mengungkapkan adanya citra baru Vladimir Putin sebagai seorang pemimpin yang modern, gaul, paham teknologi dan mendukung adanya inovasi digitalisasi di Rusia.

---

This research analyzes the new image of Vladimir Vladimirovich Putin displayed on social media Instagram @russian_kremlin during the election campaign for the President of the Russian Federation, from 17 February to 14 March, in an effort to win the 2024 Presidential election of the Russian Federation. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. The theory used in this research is Roland Barthes (1972) semiotic denotation and connotation. The argument of this research reveals a new image of Vladimir Putin as a leader who is modern, social, understands technology and supports digitalization innovation in Russia."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan tentang kondisi Rusia sebelum dan sesudah kebijakan de-offshorizatsiya diimplementasikan oleh Vladimir Putin pada tahun 2015 untuk menarik kembali pelarian modal dari Rusia. Sebagian besar kekayaan para oligarki Rusia, yang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari cadangan devisa Rusia, berakhir di pusat keuangan lepas pantai yang memiliki sedikit regulasi serta memberikan perlindungan kepada elite Rusia dari rezim Putin. Oleh karena itu, Putin memberlakukan kebijakan de-offshorizatsiya di Rusia sejak tanggal 1 Januari 2015. Artikel ini membahas bagaimanakah perbedaan kondisi di Rusia sebelum (2012-2015) dan sesudah (2015-2018) diberlakukannya kebijakan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan dan teori Pengalihan Investasi oleh Vukenkeng A. Wujung dan Mukete E. Mbella. Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari lembaga keuangan internasional The World Bank, situs indikator ekonomi global CEIC Data, undang-undang de offshorizatsiya tahun 2015, dan teks pidato tahunan Presiden Vladimir Putin pada tanggal 12 Desember 2012 dan 2013. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018, kebijakan de offshorizatsiya telah berhasil membantu meningkatkan investasi dan ekonomi, serta menurunkan tingkat pengangguran, meskipun rasio ketergantungan terus meningkat setiap tahunnya di Rusia.

---

ABSTRACT

This article describes the conditions in Russia before and after the de-offshorizatsiya policy was implemented by Vladimir Putin in 2015 to return capital back to Russia. Much of the Russian oligarchs wealth, which was three times larger than Russias official foreign reserves, ended up in offshore banks that have fewer regulations and provide protection to the Russian elite from Putins regime. In consequence, Putin imposed a deoffshorization policy in Russia on January 1, 2015. Therefore, this article aims to compare the differences in Russia before (2012-2015) and after (2015-2018) the implementation of said policy. This article is a qualitative study and uses the library research method as well as the theory of Investment Diversion by Vukenkeng A. Wujung and Mukete E. Mbella. The data used in this article was obtained from the World Bank, global economic indicators website which is CEIC Data, Russia s 2015 de offshorizatsiya policy, and the annual speeches delivered by President Vladimir Putin on 12 December 2012 and 2013. The results of this article show that from 2015 to 2018, the de offshorizatsiya policy successfully helped increase investment rate and economic growth, and reduce unemployment, while the age dependency ratio keeps increasing each year in Russia."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia.

---

This Research examined about Vladimir Putin's political strategy in year of 2000-2012 with aim to explain role of Putin's power pillars in Russia. Those pillars are consisting of Siloviki, United Russia Party and Russian Businessman. The Theories that applied to explore this research were Jeffrey Winter's Oligarchy. This research finds that they was shifting of roles of each groups in Yeltsin's and Putin's Era. Vladimir Putin succeeded in managing three different groups to create a ruling oligarch which stand on cooperation among interest groups to preserve his power in Russia."

"[Pencitraan yang dilakukan oleh Putin dalam periode pemerintahannya menunjukan perbedaan yang signifkan dengan pencitraan yang umum dilakukan oleh pemimpin Rusia pada era Uni Soviet. Akan tetapi, proses pencitraan yang berlainan tersebut hanyalah wujud dari luar semata, pada sistem pemerintahan Putin totaliter kembali diberlakukan, seperti pada era Uni Soviet. Wujud demokrasi yang diperlihatkan pada diizinkannya demonstrasi, partai politik yang tidak tunggal, diizinkannya oposisi hanyalah etalase semata. Pada kenyataanya, Republik Federasi Rusia tetaplah negara otoriter yang dikendalikan oleh Putin sepenuhnya. Sosok Putin saat ini menggantikan sosok Partai pada era pemerintahan Uni Soviet dahulu.;Putin’s way to visualize his own image is different with the old ‘Soviet-Way’ of imagining someone as their leader. Putin is using popular culture rather than the old black and white or military typical portrait. This is a way from Putin to show the world that Russian Government has changed. However, Putin own policy shown that Russia was unlikely change into a better democratic country. Russia nowadays tend to be more totalitarian rather than democratic, it has the same similarities with the Soviet system. Putin’s total control of Russia today seems like a replacement of old Soviet’s totalitarian regime, Putin’s way to visualize his own image is different with the old ‘Soviet-Way’ of imagining someone as their leader. Putin is using popular culture rather than the old black and white or military typical portrait. This is a way from Putin to show the world that Russian Government has changed. However, Putin own policy shown that Russia was unlikely change into a better democratic country. Russia nowadays tend to be more totalitarian rather than democratic, it has the same similarities with the Soviet system. Putin’s total control of Russia today seems like a replacement of old Soviet’s totalitarian regime]"