Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPenelitian dengan judul Simulasi Nilai Percepatan Gempa Di Ibu Kota Kabupaten Dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk mengetahui nilai percepatan gempa maksimum di Ibu Kota Kabupaten dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana nilai ini sangat diperlukan untuk perencanaan gedung tahan gempa dan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan nilai percepatan gempa maksimum di Ibu Kota Kabupaten dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan peta wilayah gempa Indonesia menurut SNI 1726 2012 dengan berdasarkan metode analisis resiko gempa dengan menggunakan data kejadian gempa sampai tahun 2016 (sampai tahun terakhir yang sudah terlampaui). Bentuk rancangan penelitian adalah simulasi nilai percepatan puncak gelombang gempa yang merambat pada lapisan batuan dasar dengan bantuan program komputer dimana data"

"Penelitian dengan judul tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode konflik, serta bagaimana dampak konflik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari 2 informan petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta 3 informan dari tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling. Dari temuan lapangan dan ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penelitian diketahui bahwa, kondisi kesehatan ibu dan anak, arah kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat dan sarana kesehatan ibu dan anak, peran petugas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu dan anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh belurn sepenuhnya mencapai sasaran pelayanan kesehatan. Teknis pelayanan kesehatan pun belum optimal karena terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulee Kareng. Disamping itu, belum optimalnya kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng diketahui dari data masalah kesehatan di sebagai berikut :Pertama, Masih tingginya angka ibu hamil resiko tinggi yang mencapai 73 ibu atau melebihi dari sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 36 ibu hamil ; Kedua, Capaian imunisasi balita dan anak usia sekolah rata-rata tidak mencapai 75 persen dari populasi sasaran pelayanan imunisasi ; Ketiga, Hanya ada 3 Puskesmas Pembantu di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, dan hanya ada 2 orang dokter di Kecamatan Ulee Kareng ; Keempat, Jumlah kematian kasar pada tahun 2001 mencapai 0,40 persen dari populasi 14.759 penduduk, dan pada tahun 2001 jumlah kematian kasar mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44 persen dari populasi 15.891 penduduk.Menurunnya intensitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Utee Kareng pada pasca konflik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, dan keterbatasan tenaga kesehatan, namun disebabkan juga oleh dampak konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Situasi konflik ini diketahui dari ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penetitian mengenai hubungan lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah, situasi kehidupan sosial masyarakat, pandangan dan harapan masyarakat terhadap konflik. Situasi konflik ini tercermin dari adanya perasaan kurang aman di kalangan petugas kesehatan, kurang harmonisnya kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dan besarnya harapan masyarakat agar konflik tidak ada lagi. Situasi konflik tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena terbukti berbagai program pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap terlaksana. Keadaan ini berlangsung karena kesehatan ibu dan anak dipandang sebagai kepentingan dan kebutuhan semua pihak, terutama kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Ulee Kareng itu sendiri."

"ABSTRAKThis research study examines income disparity among 25 districts in West JavaProvince and its impact to human development index. The tools of analysis areWilliamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domesticproduct per capita among districts in West Java is relatively high (>0,5) buttended to decrease over the period of 2001-2007.Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: highgrowth and high income, high income but low growth, high growth but lowincome, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districtshave same pattern of growth.Estimation using fixed effect with cross section weights method could be appliedto examined the impact of independent variables consist of education aspects,health aspects, personal income aspects and demography aspect to humandevelopment index. It reveals that number of junior school, the ratio betweennumber of teachers to number of students in junior high school, number of PublicHealth Center, gross regional domestic product per capita, and density ofpopulation could significantly affected to Human Development Index.

---

ABSTRAKTesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukanmenggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresidata panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayahProvinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengankecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassenberdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besaradalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terusmaju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapakabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan daripengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effectdiketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilanvariabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM diWilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikanberpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolahlanjutan pertama, variabel rasio jumlah gruru terhadap murid tingkat sekolahlanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita sertavariabel kepadatan penduduk."

"Bagi daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti halnya Pemerintah DKI Jakarta, masalah PBB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diantisipasi secara serius dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kompleks dan dinamis serta menuntut pengelolaan pemungutan PBB yang handal. Atas dasar pemikiran inilah, maka permasalahan pokok penelitian adalah :1. Bagaimana kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di Iingkungan pemerintah DKI Jakarta?2. Variabel-variabel lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan PBB?Berdasarkan permasalahan ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mendeskripsikan kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di DKI Jakarta.2. Mengidentifikasikan berbagai variabel lingkungan yang pengaruh terhadap kinerja Pemungutan PBB.Untuk mewujudkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini melibatkan sebanyak 45 orang pegawai Pemungut PBB dan 45 orang masyarakat wajib pajak PBB. Dari data yang diberikan responden tersebut setelah dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Binomial dan Teknik Analisis Korelasi Rank's Spearman diperoleh hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian berikut, yaitu kondisi lingkungan Pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini didasarkan analisis yang mengindikasikan terdapat kecenderungan yang positif pada beberapa variabel lingkungan Pemungutan PBB seperti, aspek legal, manajerial, aparatur, masyarakat, dan sistem prosedur operasinya. Namun demikian, dari hasil analisis juga terindikasi adanya perbedaan persepsi antara pegawai dengan wajib pajak dalam melihat kecenderungan yang positif pada kondisi Iingkungan pemungutan PBB tersebut.Kinerja PBB di wilayah DKI Jakarta menurut Pemungut maupun wajib pajak PBB menunjukkan kondisi yang positif. Positifnya kinerja PBB ini, pegawai pemungut PBB berpendapat bahwa seluruh variabel lingkungan cenderung berpengaruh signifikan terhadap kinerja PBB, sedangkan masyarakat selaku wajib pajak PBB menganggap bahwa hanya variabel manajerial, aparatur, masyarakat dan aspek legal berpengaruh cukup nyata.Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penyelenggara Pemungutan PBB senantiasa mengkaji aspek kelembagaan pengelolaan PBB dan kemungkinan diterapkannya Desentralisasi Fiskal di DKI Jakarta sehingga memudahkan untuk mengorganisasi pengelolaan PBB-nya.Selanjutnya untuk mendukung sistem prosedur operasi yang eksis saat ini disarankan untuk diperkaya dengan teknologi informasi yang didukung Teknologi Internet dan Banking System yang disertai piranti hukum, manajerial dan aparatur yang juga handal. Selain itu, terkait dengan hasil penelitian, dapat disarankan juga sebagai berikut, yaitu 1) Peningkatan Kualitas Manajemen Pemungutan PBB sehingga diharapkan adalah terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemungutan PBB, 2) Pofesionalisme Aparatur Pemungut PBB untuk mewujudkan Layanan prima bagi Masyarakat di Bidang PBB, dan 3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang PBB untuk mewujudkan Tingginya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di DKI Jakarta. Secara jangka panjang, strategi yang perlu diterapkan adalah Law Enforcement bidang Perpajakan untuk mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pegawai Pemungut dalam menjalankan peran dan kewajibannya di bidang Perpajakan (PBB) di Wilayah DKI Jakarta."

"Bandung merupakan salah satu kota metropolitan yang berkembang cukup pesat dan secara tektonik terletak di sekitar jalur tektonik aktif. Kondisi geologi permukaan wilayah ini bervariasi dari endapan sangat lunak hingga batuan vulkanik yang keras. Daerah berbatuan lunak tersebut berpotensi mengalami penguatan gelombang bila terjadi gempa bumi. Karakterisasi geologi permukaan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan dalam upaya memitigasi bahaya gempa bumi di wilayah ini. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengukuran mikrotremor di 97 titik ukur yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Pengolahan data mikrotremor dilakukan berdasarkan metode Nakamura (HVSR, horizontal to vertical spectral ratio) untuk memperoleh nilai faktor penguatan. Hasil pengolahan menunjukkan nilai faktor penguatan untuk wilayah Kota Bandung berkisar antara 2,1 hingga 17, dengan sebaran faktor penguatan tertinggi berada di bagian tenggara wilayah penelitian. Sebaran faktor penguatan sangat tinggi ini secara umum bersesuaian dengan endapan lakustrin (endapan danau). Nilai faktor penguatan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan tingkat kerentanan relatif terhadap bahaya gempa bumi."

"Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui Desentralisasi Piskal, dengan desentralisasi fiskal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi NAD sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Propinsi NAD. Jenis data yang digunakan adalaha data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari laporan APBD Propinsi NAD dan data primer didapat dari narasumber tetpilih melalui wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata (uji t).Berdasarkan basil analisis yang dilakukan, didapatkan penerimaan rata-rata pajak daerah meningkat secara signifikan setelah desentralisasi fiskal, peningkatannya sebesar 101,53%. Jenis pajak yang mendominasi selama enam tahun adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kontribusi rata-rata penerimaan sebelum desentralisasi sebesar 60,72% dan setelah desentralisasi 40,48%, kontribusi tertinggi pada tahun 2000/2001 sebesar 68,29%. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak tertinggi selama enam tahun diperoleh dari pajak bahan baker kendaraan bermotor (PBB-K13) sebesar 332%. Penerimaan pajak daerah sebelum desentralisasi maupun setelah desentralisasi didominasi oleh tiga jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terbadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : (a) Jumlah kendaraan bermotor, (b) Jumlah pemakaian bahan bakar minyak, (c) PDB per kapita Propinsi NAD. Penerimaan retribusi daerah di Propinsi NAD berdasarkan hasil analisis didapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal, di mana penerimaan setelah desentralisasi mengalami penuranan sebesar -24,52%. Pertumbuhan penerimaan obyek retribusi daerah di Propinsi NAD selama enam tahun di dominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan selama enam tahun sebesar -5,74%. Kontribusi penerimaan jenis retribusi daerah selama enam tahun di Propinsi NAD dominan dari retribusi pelayanan kesehatan, kontribusi rata-rata sebelum desentralisasi sebesar 58,46% dan setelah kebijakan desentralisasi sebesar 87,46%."

"It was reported that the correlation between some risk factors and the low birth weight (LBW) was significant. ...."

"Menurut data Healthy Asean, 2000 angka kematian ibu di Indonesia 390/100.000 kelahiran hidup dan masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asean lain dan lebih baik jika dibandingkan dengan kamboja sebesar 900/100.000 kelahiran hidup serta Laos sebesar 650/100.000 kelahiran hidup. Wiknyosastro et.al, 1999 mengatakan bahwa kematian ibu maternal dapat disebabkan fakor-faktor reproduksi, komplikasi abstertik, pelayanan kesehatan dan sosioekonomi. Dari penelitianWidiarsa, 2002 di Bali bahwa 60 % kematian ibu disebabkan out come (hamil dan komplikasi) dimana aspek perilaku kesehatan seperti keterlambatan ANC pertama kali dan frekwensi pemeriksaan kehamilan kurang dari 4 kali serta pemilihan tempat bersalin dapat meningkatkan resiko kematian. Menurut Green pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kehamilan dipengaruhi oleh faktor predisposing, enabling dan reinforcing dimana pada penelitian ini faktor predisposing saja yang diteliti berupa pengetahuan dan sikap serta karakteristik ibu seperti pendidikan, pekerjaan, umur dan paritas. Dari data profil Kabupaten Serang tahun 2000 dijumpai bahwa pemeriksaan kehamilan pertama kali (K1) sebesar 83,42 % sedangkan pemeriksaan kehamilan lengkap (K4) sebesar 51,59 %. Penelitian ini bersifat penelitian diskriptif dengan desain "crosssectional study" (studi potong lintang). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat kuesioner. Sebagai populasi di dalam penelitian adalah ibu balita yang terdiri dari masing-masing 3 Kecamatan (3 wilayah kerja Puskesmas) yang terletak disebelah utara dan selatan serta 1 kecamatan kota Serang (3 wilayah kerja Puskesmas). Pada penetuan Kelurahan / desa, dusun serta sampel dilakukan secara Purposive. Pengumpulan data sebanyak 110 responden dilakukan peneliti dan dibantu Bidan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 52,7 % responden memeriksa kehamilan lengkap, 58,2 % berpengetahuan baik dan 63,6 % rnempunyai sikap positif. Sedangkan hasil analisis bivariat dengan uji Chi Square terhadap variabel independen dan confounding yaitu : pengetahuan, sikap, pendidikan, pekerjaan ibu, umur ibu dan paritas ternyata yang berhubungan bermakna dengan pemeriksaan kehamilan adalah pengetahuan, sikap dan pendidikan. Dari hasil analisis multivariat didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan pemeriksaan kehamilan dan pendidikan. Sedangkan untuk sikap ada hubungan bermakna dengan pemeriksaan kehamilan tanpa pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemeriksaan kehamilan, pengetahuan dan sikap masih rendah maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama penelitian kualitatif untuk menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya hasil ini.

---

Relationship between Mother's Knowledge and Attitude and Antenatal Care in Serang District Banten Province Year 2003According to Healthy Mean 2000 data, the maternal mortality rate in Indonesia was 390/100000 live births, this is still higher compared to those of other Asean countries but better than Kampuchea (900/100000 live births) and Laos (650/100000 live births).

Wiknyosastro et al. (1999) said that maternal mortality could be caused by reproductive, obstetric complication, health care, and social economic factors.

Study by Widiarsa (2002) in Bali showed that 60% of maternal mortality was caused by the outcomes (pregnancy and complication) where health behavior aspect such as late first ANC, ANC less than 4 times, and selection of delivery place could increase the mortality risk.

According to Green, the utilization of health care including ANC is influenced by predisposing, enabling, and reinforcing factors. This study limits its scope to predisposing factors in terms of knowledge, attitude, and mother's characteristics such as education, occupation, age, and parity. Serang District profile data year 2000 showed that first ANC (K1) was 83.42% while complete ANC (K4) was 5159%.

This study was a descriptive one using cross sectional design. Instrument used in this study was a set of questionnaires. Population in this study was mothers of under five children consisted of 3 sub districts (3 community health centers working area) located in the north and south and one sub district in the city of Serang (3 community health centers working area). Selection of village and township, sub-village, and subject was conducted purposively.

Data were collected among 110 respondents and conducted by the researcher helped by midwife with result as follow: 52.7% respondents had complete ANC, 58.2% had good knowledge, and 63.6% had positive attitude. Bivariate analysis using chi square found that knowledge, attitude, and education had significant relationship to ANC. The multivariate analysis found significant relationship between knowledge and ANC and education. Meanwhile, attitude had significant relationship with ANC without education.

It is concluded that the utilization of ANC, knowledge, and attitude were still poor and therefore, there is a need two conduct more research particularly qualitative studies to reveal factors influenced these poor results."