Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jasa transportasi mempunyai peranan penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat di era globalisasi ini, dan transportasi tidak luput terkena dampaknya. Kini masyarakat sudah tidak asing dengan berbagai aplikasi online untuk berbagai transaksi atau perjanjian. Transportasi online yang ada pada saat ini sendiri merupakan layaknya jasa tranportasi pada umumnya, hanya saja pelayanan dan ketentuan mengenai kebutuhan yang diperlukan dilakukan melalui suatu aplikasi berbasis online. Dengan adanya eksistensi layanan baru di bidang transportasi, Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi. Tidak lama ini, pada bulan Desember 2018, dikeluarkan peraturan baru untuk memadai keadaan transportasi online di Indonesia oleh Peraturan Kementrian Perhubungan. Dimana transportasi online disebut menggunakan istilah Angkutan Sewa Khusus. Disisi lain, Filipina merupakan negara pertama di dunia yang memiliki regulasi mengenai tranporatsi online atau yang disebut sebagai transportasi berbasis aplikasi, yaitu Tranport Network Vehicle Services (TNVS) atau perusahaan transportasi online yang disebut Transprot Network Companies (TNC). Disini penulis memberikan perbandingan pengaturan transportasi online antara kedua negara dari aspek perdata, melihat bagaiman pengaturan tersebut mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak pelaku kegiatan transportasi online.

---

Transportation activities or services have a significant role in Indonesia’s societies. Transportation services not only accelerate the flow of goods and human mobility, but also to help to achieve optimal allocation of economic resources. The development of information and technologu is growing rapidly in this era of globalization, and transportation secotr is affected by its development. Nowadays, people are getting more familiar with online applications for various transactions or agreements. Currently, online transportation that is available is just like any other transportation services out there, however the requirements needed for the services are made through an online based application. With the existence of new services in the transportation sector, the Government needed to immediately issue regulations. Not long ago, in December 2018, a new regulation was issued for adequate online transportation in Indonesia by the Ministry of Transportation, Where online transportation is called using a term Angkutan Sewa Khusus. On other side,  the Philippines is the first country in the world to have regulations on online transportation or what is referred to as application-based transportation, namely Tranport Network Vehicle Services (TNVS) or an online transportation companies called Transprot Network Companies (TNC). Here the author gives a comparison on online transportation regulation between the two countries from the civil  law aspect, seeing how the regulations regulate the rights and obligations for the parties related to transportation online activtities."

"Teknologi berupa internet bisa memudahkan orang untuk mengakses berbagai aplikasi yang diinginkan pada sebuah smartphone, salah satu aplikasi tersebut adalah Uber. Uber di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan angkutan taksi, muncul sebagai pelopor layanan jasa transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Uber melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan kendaraan berserta pengemudinya. Operasional Uber di Indonesia masih ditentang oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha taksi konvensional. Penetapan tarif Uber yang sangat rendah menjadi penyebab adanya persaingan tidak sehat di Indonesia. Sedangkan di Filipina, sudah ada regulasi baru mengenai kendaraan berupa Transportation Network Vehicle Services yang didalamnya termasuk Uber dan hal ini menjadikan Uber mempunyai status hukum yang jelas di Filipina. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan Uber di Indonesia serta perbandingan pengaturannya dengan negara lain yaitu Filipinia yang sudah terlebih dahulu membuat regulasi terhadap Uber.

---

Technology in form of internet could ease people to access several desired applications on a smartphone, one of the application is Uber. Uber in Indonesia has similar characteristics with taxi transportation, emerge as application technology-based service pioneer providing simplicity for consumers. Consumers could download Uber application through smartphones and could be utilized to book vehicle with its driver. Uber Operational in Indonesia still resisted by several parties such as local government and conventional taxi business performer. Very low Uber fare determination become the cause of unfair competition in Indonesia. Meanwhile in Philippines, there had been new regulation concerning vehicle in form of Transportation Network Vehicle Services in which Uber become part of it and it makes Uber has clear law status in Philippines. This final project shall discuss Uber regulation in Indonesia and its regulation comparison with other country, Philippines, which foremostly had made regulation toward Uber."

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di dalam kedua negara tersebut. Pernyataan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan gadai yang berlaku di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok beserta perbandingannya antara kedua negara tersebut. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai pengaturan gadai benda bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan memperbandingkan kedua negara tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok, dimana di Indonesia terakit dengan pengaturan gadai diatur di dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1150-1160. Sementara di Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pengaturan gadai diatur di dalam undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang hukum jaminan pada negara tersebut yaitu Guarantee Law of the People`s Republic of China dan diatur juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang properti, yaitu Property Law of the People`s Republic of China. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat undang-undang khusus terkait hukum jaminan yang juga mengatur tentang gadai secara spesifik.

---

This study explains about the regulation of pledge over movables property in Indonesia and People rsquo s of Republic China according to their civil law. Basic question in this study is that how the arrangement of pledge over movables property that applies both in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China along with the comparison between those two countries. This study is made with the purpose to know and examine in depth about the regulation of pledge over movables property that applies in both countries. This research method used in this study is in the form of juridical normative with descriptive type.The results of this study illustrate that by comparing the countries, there are similarities and differences in the legal arrangement of the pledge over movables property in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China, which in Indonesia is arranged in KUHPerdata and in People rsquo s Republic of China is regulated in national law which specifically regulates the law of guarantee in that country that called Guarantee Law of the People rsquo s Republic of China and is regulated also in Property Rights of the People rsquo s Republic of China. Therefore, the Government of Indonesia is deemed necessary to enact specific legislation relating to the law of guarantee which also specifically regulates about pledge."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perdata internasional dalam klausul pilihan hukum dan pilihan forum serta aspek hukum perdata Indonesia dalam klausul pemberian lisensi kepada pihak ketiga (studi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara LIPI dengan Zhejiang University). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian, serta ketentuan-ketentuan perundangundangan, terutama KUH Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dianalisisnya klausul pilihan hukum dan pilihan forum dengan aspek hukum perdata internasional karena adanya unsur hubungan internasional, dan unsur luar negeri yang merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata inernasional. Dengan melihat kenyataan pada praktik penyusunan perjanjian di LIPI bahwa klausula pilihan hukum ini seringkali "diabaikan" karena tidak tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagi klausula pilihan forum seringkali dipilih forum non litigasi yang kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bagi klausula pilihan hukum walaupun sering dilakukan dengan pilihan hukum yang diam-diam, dan seringnya dipilih forum non litigasi menunjukkan minimnya perhatian para pihak terhadap kedua klausula tersebut. Selain masalah substansi, kedua klausula tersebut tidak dapat didiamkan begitu saja, harus ada perhatian lebih para pihak untuk lebih serius terhadap kedua klausula tersebut untuk dicantumkan secara tegas dalam perjanjian dan dipilihkan pilihan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses International Private Law in Clauses of Choice of Law and Choice of Forum, and Clauses of Licensing to The Third Party (Study in Agreement between Indonesian Institute of Sciences and Zhejing University). This thesis research uses methods normative juridical using analytical approach to analyze international private law practice in law of contract by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly of Indonesia Civil Code and Law of Patent No. 14 Year of 2001. There is some reason for using international private law to analyze clauses of choice of law and choice of forum because there are international connection and foreign element in that agreements which are included in international private law.

In fact to the practice of agreements making in Indonesian Institute of Sciences (LIPI) that clause of choice of law often to "be ignored" by both parties because it is not lined in the agreements, and non litigation forum which are both parties often to choose are not giving legal certainty for both parties. It is showed that both parties are not giving much attention to that clauses. Besides of substansial problem, that two clauses can not be waived, there must be more attention form both parties to lined it in the agreements and to choose a dispute resolution forum which is giving legal certainty to both parties."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan perbandingan permasalahan hukum apotek online di Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan tipe deskriptif analitis. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai apotek online, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan apotek online sejak tahun 1999. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai apotek yang terdapat pada Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, melalui perbandingan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat. Selain itu, peredaran apotek online di masyarakat harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

---

ABSTRACTThis research paper focuses on comparing the regulations and legal issues related to online pharmacy in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative descriptive analytical method. Up until today, Indonesia has yet to enact the regulations on online pharmacy, while the United States has enacted their regulations on online pharmacy since 1999. However, Indonesia has several provisions on pharmacy that is governed by both the Laws and regulations issued by the Minister of Health. Thus, this research aimed to seek any relevant provisions that could be adapted by Indonesia from the United States. Moreover, the distribution of online pharmacy within the society must be supervised in order to preserve society 39 s interest and safety."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap Penumpang Kapal, apabila terjadinya kematian atau lukanya penumpang, antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Perbandingan dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan Chinas Maritime Code serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif. Akan dibahas mengenai tanggung jawab pengangkut, dan juga akan dibahas mengenai teori-teori Perbuatan Melawan Hukum. Dari hasil perbandingan, diperoleh beberapa perbedaan , yaitu dalam hal klasifikasi penyebab luka/kematian penumpang dan juga beban pembuktian, serta juga beberapa persamaan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga di Republik Rakyat Cina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of civil liability for Passenger Ship, in case of death or injury of passengers, between Indonesia and the Peoples Republic of China (PRC). The comparison will be done by comparing Indonesias Maritime Code, Indonesias Commercial Code,against Chinas Maritime Code and other related regulation. The method used in this thesis is the juridist normative method with comparative approach. This thesis will focus on the liability of the carrier,and tort theory. Based on the comparison, its discovered that there are several difference, such as the classification of the cause of the death or injury of the passenger, and the burden of proof, along with some similarities, between the law of Indonesia dan Peoples Republic Of China (PRC).       "

"Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy, khususnya transportasi online roda dua. Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) (2017) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO (2017) berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transpotasi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru, sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi, walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

---

This dissertation aims to review the condition of social protection of workers in the digital industry which apply a partnership working pattern with the sharing economy system, especially for two-wheeled online transportation. This study examines the limits of social protection according to the International Labor Organization (2017) which explain that social protection is a set of policies and programs made in an effort to reduce and prevent poverty in various lives. Furthermore, according to the ILO (2017), social protection applies to all people and workers both in the informal sector and in the formal sector. The results show that there are problems in social protection for informal sector workers, especially for two-wheeled online transportation drivers caused by the legal vacuum in the status of partnership working pattern so that it affects the welfare level of two-wheeled online transportation drivers. Therefore, this research proposes the existence of a partnership working pattern policy model with a sharing economy system in which there is a new model of social security schemes for informal workers, so that the arrangement of rights and social protection of two-wheeled online transportation drivers can be fulfilled, even though those are only minimal. This is considering that in the future, the condition of the informal sector will dominate the world of work with a gig economy system."

"Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik.Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.

---

One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels.

This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly."