Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstrakhis study aims to evaluate bureaucratic reform strategies in organizational units within the Coor- dinating Ministry of Politics, Law and Secutiry (Kemenko Polhukam). Bureaucratic Reformation has the main objective of realizing world-class governance characterized by the implementation of effective, efficient, accountable, transparent governance, clean from collusion, corruption and nepo- tism practices or clean government, so that can ultimately improve employees performances related to the tasks and functions of the Kemenko Polhukam which are synchronization and coordination of planning, drafting and implementing policies in the fields of politics, law and security. One area of reform that is quite important to improve is public services, especially in the current era of regional autonomy which provides opportunities for regions to innovate, creative, and create the best models for achieving quality improvement for the community. The research methodology used in this study was qualitative research that resulted descriptive data by using the CIPP (Contexts, Input, Process and Product) evaluation model. The results showed that bureaucratic reform in the Coordinating Ministry for Politics and Security was quite good, which increased from the previous year as much as 6.1%. Several bureaucratic strategies were implemented between changing the management, ar- ranging the laws, arranging organization and governance, structuring the HR management system, strengthening supervision, strengthening public accountability teams, improving the quality of public services, monitoring and evaluating the related units."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No.20 Tahun 2010 yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method, yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisasi struktur internal yang juga tetap menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat antara lain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya review dan penyempurnaan terkait sistem pengelolaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi, membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program reformasi yang proporsional.

---

As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy for achieving the bureaucratic reform policies is needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The Regulation of Ministry PAN and RB No.20 of 2010 that are institutional (organization), management (business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three) models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies, programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory, the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the Constitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet all three criteria the bureaucratic model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality of service. In a structural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, among others, have not dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of a little time, the availability of funds is minimal. The advice in this study, need to do a review and improvement of management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs."

"Penelitian ini fokus untuk mengetahui persepsi dan harapan kementerian/lembaga terhadap pelayanan asistensi yang diberikan oleh deputi program dan reformasi birokrasi, serta untuk mengetahui bagaimana strategi deputi program dan reformasi birokrasi dalam pelayanan asistensi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi deputi program dan reformasi birokrasi adalah belum maksimalnya pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya umpan balik, lambat, tidak responsif, dan baru menyentuh proses bukan hasil. Harapan kementerian/ Iembaga terhadap pelayanan asisrensi adalah adanya asistensi yang dapat diaplikasikan oleh instansi, dimana hasil asistensi dapat dimanfaatkan Iangsung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi jauh dari yang diharapkan, dalam arti masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Harapannya adalah agar pelayanan dapat lebih baik Iagi sehingga memudahkan kementerian/lembaga dalam proses reformasi birokrasi dan mendapatkan asistensi yang aplikatif lagi dan berguna bagi instansi; dan (2) Strategi pelayanan asistensi yang dilakukan oleh deputi program dan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dengan keterbatasan yang ada. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi dalam pelayanan asistensi yang lebih aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan.

---

This research is focus to know about the perceptions and expectations of the ministries/agencies about technical assistance that given by the Deputy Program and Bureaucracy Reform, and to find out how their strategy to give that technical assistance. Based the research conducted, the data showed that the perception of Ministries/Agencies about the technical assistance is that the assistance not maximal enough that characterized by no feedback, not responsive, and all the assistance is only touching process rather than outcome. The expectation of the assistance is there are result that can utilize directly in implemented the bureaucracy reforms. Therefore, based on the analysis that have been done, it concluded that (1) the perception of Ministry/Agencies about the assistance is far from the expected, which mean there are still have many shortcomings that have to be improved. The expectation is the assistance could be better so it can facilitate Ministry/Agencies in process to reform the bureaucracy and get the assistance that can be applied and give advantage to the agency; and (2) Strategy fiom Deputy Program and Bureaucracy Reforms in the technical assistance has not run optimally with the limitations that existing. So, it needed to make a formulation of a strategy that applicative and can be easy to implemented."

"his book explores the unintended and unanticipated effects associated with ̀modernization' projects and tackles the key question that they provoke---why do policy-makers persist in such enterprises in the face of evidence that they tend to fail?" "Paradoxes of Modernization first discusses what is meant by ̀modernization' and ̀unintended consequences', placing public policy reform within more general intellectual and social trends. It presents eight case study ̀modernization' projects. Their architects promised faster trains, a more efficient and reactive health service, a more motivated public service, better performing local government, enhanced information for prospective US university students, reduced rates of child mainutrition in developing countries, and a free, open, safe, interconnected cyberspace for people to conduct their social and political life. Each case provdes a neat story with a paradox that varies the modernization theme and tackles the question: why was the project pursued? The conclusion categorizes the cases in terms of their outcome, from success to disappointment, and suggests some strategies for a more balanced version of modernization for current and future policy-makers"

"Tesis ini membahas mengenai strategi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi reformasi birokrasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh Setwapres RI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis. Berdasarkan hasil analisis atas formulasi strategi reformasi birokrasi dengan menggunakan Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) diperoleh kesimpulan bahwa strategi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Setwapres RI adalah strategi inkremental. Hasil penelitian merekomendasikan Sekretariat Wakil Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus melaksanakan programprogram reformasi birokrasi di lingkungan internal Setwapres RI; menjalankan program change management secara periodik untuk mentransformasikan nilainilai reformasi birokrasi bagi pembentukan pola pikir dan budaya kerja; membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara utuh sebagai early warning system atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja; dan meningkatkan komitmen serta efektivitas peran Pemimpin disemua level manajemen untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the strategy of bureaucratic reform implementation in the Secretariat of The Vice President of the Republic Indonesia (VP Office). The research goal was to analyze the strategy of bureaucratic reform that was chosen and executed by the VP Office, along with the factors that support and prohibit its implementation. The research is qualitative in nature that uses a post positive approach. Using the Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) as tool of analysis towards the formulation of the bureaucratic reform strategy, this research concludes that the bureaucratic reform strategy conducted by the VP Office is an incremental type of strategy.

Based from the results, this research recommends the following steps for the VP Office: that the VP Office establishes a working unit that specializes only in executing bureaucratic reform programs in the VP Office's internal environment; also implement a change management program periodically in order to transform bureaucratic reform values into a certain mind set and work culture; establish a comprehensive Governmental Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) to function as an early warning system towards the execution of all of the working units tasks and functions; increase the commitment and effectiveness of the leader's role in order to push for the successfulness of bureaucratic reform."

"Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services.The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services.The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap visi, misi, dan sasaran strategis organisasi dengan melakukan perancangan peta strategi melalui pendekatan balanced scorecard dan penentuan Key Performance Indicator (KPI) yang sesuai bagi organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu melakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis yang difokuskan pada percepatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, peningkatan integrasi pelayanan perizinan, pengembangan kualitas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penguatan dan pengembangan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah dengan tetap mempertimbangkan pencapaian kualitas pelayanan penanaman modal

---

ABSTRACTThe research aims to analyze vision, mission, and strategic objectives the organization by design a map strategy with balance scorecard approach and determination of Key Performance Indicator (KPI) which is appropriate for the organization to be able to improve performance. The research is descriptive qualitative research. The results showed that organizations need to make adjustments against strategic objectives run, focused on accelerating the issuance of licensing and non-licensing service, increasing integration of licensing services, development of the quality of Standard Operating Procedures (SOP) and the Minimum Service Standards (SPM) as well as institutional strengthening and development of One Stop Service (OSP) in the area by considering achievement of quality investment services"

"Kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan global dan mengatasi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi birokrasi nasional terdiri dari delapan area perubahan, salah satunya adalah bidang tatalaksana. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki inisiatif untuk menjalankan kebijakan reformasi birokrasi tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang tatalaksana pada Ombudsman, bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan reformasi birokrasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan yang baik bagi para implementornya, namun perubahan tersebut kurang dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian menyarankan agar implementasi kebijakan reformasi birokrasi melibatkan keseluruhan unsur kepegawaian yang ada di Ombudsman.

---

Bureaucratic Reform policy is a form of government efforts in the face of global demands and solve the problems that exist in the Indonesian bureaucracy. Bureaucratic reform national policy consists of eight areas of change, one of which is the field of management. Ombudsman is a state agency that has an initiative to run the bureaucratic reform policies, in this case the policy is organized by the Secretariat General of the Ombudsman. This research aimed to find out how bureaucratic reform policy implementation in the field of management of the Ombudsman, how the impact of the implementation of the policy and what factors are driving and inhibiting into policy implementation.

This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. The results of this research is implementation of bureaucratic reform policies led to the changes that are good for the implementers, but the change is less perceived by the organization as a whole. The results of the study suggest that implementation of the bureaucratic reform policies involving all the staffing elements that exist in the Ombudsman."