Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas penentuan agenda (agenda setting) dalam pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden Federasi Rusia tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 295 artikel berita secara tematik dari kanal berita tersebut selama periode kampanye hingga menjelang Pemilu Presiden 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan upaya-upaya pembentukan agenda setting yang dilakukan oleh Sputnik  terhadap Pemilihan Presiden Federasi Rusia 2018. Artikel ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori agenda setting dari Walter Lipmann. Artikel ini juga didukung oleh kosep untuk melihat isu-isu yang ditampilkan oleh . Selain itu, untuk melihat proses penentuan agenda tersebut bekerja digunakan konsep penentuan agenda dari Roger dan Dearing. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat lima isu utama yang ditampilkan Sputnik dalam berbagai kategori. Penonjolan isu merupakan awal proses, bagaimana spunik menentukan agenda medianya dalam memengaruhi agenda publik, yang juga telah memengaruhi agenda kebijakan.

---

This article discusses Sputnik's agenda setting in Sputnik on its reports about the 2018 Russian Presidential Election. The study was conducted by analyzing 295 news articles thematically from the news channel during the campaign period until the 2018 Russian Presidential Election was held. The purpose of this study was to find an efforts to establish an agenda setting set by Sputnik on the 2018 Russian Presidential Election. This article uses the method of content analysis with qualitative approaches. The theory used is the agenda setting theory of Walter Lipmann. This article also is supported by priming concepts to see the issues displayed by Sputnik. In addition, to see the process of determining the agenda setting works, it was used the concept of determining the agenda setting from Roger and Dearing. The results of the analysis indicate that there are five main issues that Sputnik displayed in various categories. The prominence of the issue is the beginning of the process, how Sputnik decided its media agenda in influencing the public agenda, which has also influenced the policy agenda.

 

"

"Artikel ini membahas penentuan agenda (agenda setting) Sputnik dalam pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden Federasi Rusia tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 295 artikel berita secara tematik dari kanal berita tersebut selama periode kampanye hingga menjelang Pemilu Presiden 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan upaya-upaya pembentukan agenda setting yang dilakukan oleh Sputnik terhadap Pemilihan Presiden Federasi Rusia 2018. Artikel ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori agenda setting dari Walter Lipmann. Artikel ini juga didukung oleh kosep priming untuk melihat isu-isu yang ditampilkan oleh Sputnik. Selain itu, untuk melihat proses penentuan agenda tersebut bekerja digunakan konsep penentuan agenda dari Roger dan Dearing. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat lima isu utama yang ditampilkan Sputnik dalam berbagai kategori. Penonjolan isu merupakan awal proses, bagaimana spunik menentukan agenda medianya dalam memengaruhi agenda publik, yang juga telah memengaruhi agenda kebijakan.

---

This article discusses Sputniks agenda setting in Sputnik on its reports about the 2018 Russian Presidential Election. The study was conducted by analyzing 295 news articles thematically from the news channel during the campaign period until the 2018 Russian Presidential Election was held. The purpose of this study was to find an efforts to establish an agenda setting set by Sputnik on the 2018 Russian Presidential Election. This article uses the method of content analysis with qualitative approaches. The theory used is the agenda setting theory of Walter Lipmann. This article also is supported by priming concepts to see the issues displayed by Sputnik. In addition, to see the process of determining the agenda setting works, it was used the concept of determining the agenda setting from Roger and Dearing. The results of the analysis indicate that there are five main issues that Sputnik displayed in various categories. The prominence of the issue is the beginning of the process, how Sputnik decided its media agenda in influencing the public agenda, which has also influenced the policy agenda."

"Film dokumenter menggambarkan dan meliput realitas, dalam era media massa dokumenter dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyelidiki, memicu diskusi terbuka tentang isu-isu terkini dan membayangkan dampak pengetahuan dan produksi. Agenda setting adalah sebuah konsep yang telah digunakan di politik dalam mengatur informasi mana yang dianggap paling penting bagi publik. Dengan penggambaran realita, dokumenter dapat membentuk opini publik yang dapat digunakan sebagai alat penyusunan agenda. Film dokumenter Sexy Killer dirilis di Youtube, 14 April 2019 disaat suasana pemilihan presiden 2019. Film tersebut menampilkan apa yang ada di balik industri pertambangan batu bara dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan masyarakat serta mengungkap beberapa tokoh politik termasuk kedua pasangan calon presiden. Melalui penelitian sekunder, studi pustaka dokumenter, dan menganalisis artikel berita, makalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh agenda setting Pilpres 2019 dan apakah film dokumenter dapat dikategorikan sebagai upaya agenda setting.

---

Documentary film depicts and covers reality, in this era of mass-media documentary can be utilised as a tool to investigate, trigger open discussion of current issues and imagining impact of knowledge and production. Agenda setting is a concept that has been used in politics as it sets which information is perceived most important to the public. With its depiction of reality, documentary can mold public opinion which can be used as a tool of agenda setting. The documentary film Sexy Killer was released on Youtube, April 14th 2019 during the 2019 presidential election atmosphere. The film shows what is behind the coal mining industry and its side effects to the environment and the community and exposes several political figures including the two presidential candidates. Through secondary research, literature review of the documentary and analysing news articles, this research paper aims to understand the effects of agenda setting in the 2019 presidential election and whether the documentary can constitute as one."

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya."

"

Studi mengenai media massa, khususnya teori penentuan agenda, menjadi lebih dinamis dan menarik sejak kemunculan internet. Perubahan ini memprediksi bahwa era penentuan agenda mungkin akan segera berakhir karena setiap individu memiliki agenda media eksternal masing-masing yang lebih terfragmentasi. Fenomena ini melahirkan teori penentuan agenda terbalik yang mengatakan bahwa isu atau agenda publik yang muncul dalam media sosial bisa memengaruhi agenda media massa tradisional dalam waktu yang singkat. penelitian ini bertujuan untuk melihat proses yang terjadi di Indonesia dalam konteks pemilihan umum 2019. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis yang dipakai ialah teknik pembangunan penjelasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap dua aktor politik dalam akun twitternya. Hasil penelitian menunjukan proses penentuan agenda terbalik yang terjadi melewati tiga tahapan penentuan agenda terbalik. Namun, terdapat beberapa temuan berbeda dengan studi-studi sebelumnya.

---

The study of mass media, especially agenda-setting theory, has become more dynamic and interesting since the advent of the internet. This change predicts that the agenda-setting era will probably end because everyone now has their own more fragmented external media agenda. This phenomenon evokes the emergence of reversed agenda-setting theory, which states that public issues or agendas that appear on social media can affect the agenda of traditional mass media in a short time. This research aims to look at the reversed agenda-setting process that occurs in Indonesia in the context of the 2019 general election. Case studies are used in this study, and the data collection techniques used are observation and literature studies. Moreover, the analytical technique used is explanation building technique. This research was conducted by observing two political actors in their twitter accounts. The results of the study show that the process of reversed agenda-setting occurred throught three stages of reversed agenda-setting. However, there are several different findings from previous studies.

"

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Indonesian society in this reform era want the open political system, so likewise with national process system. Press hoped to refer on public agenda where the source of information is so variation which could be mass media coverage matter. With like this press work mechanism, hoped that press become an effective agent of social control in to raise imbalances happened."