Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32880 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohamad Bagja Azhari
"Online Sharia Investment in Indonesia is driven by market demand. Sharia investment may take the form of Sharia shares, Sukuk, and property sale transactions. The fatwa of the National Sharia Council and Financial Authority Services Regulation Number 77/2016 are the legal basis for technology-based Sharia Investment in Indonesia. Investment according to Islamic law which is called syirkah, an investment that is unclean if it contains usury, gharar and maysir/gambling, liquor, and others. Dana Syariah is Financial technology in peer to peer
(P2P) Lending financing that applies Sharia principles in its implementation. Sharia Funds are present as Sharia-based Online Investments which are engaged in investment in the form of property buying and selling transactions, namely houses using murabahah contracts and Sharia funds as third parties among investors and business owners. The writer uses the Normative-Empirical research method in which the writer uses written sources such as books and journals, in addition, the writer also participates in investing in the Sharia Fund. The results of this study related to the activities of Fintech Syariah service peer to peer lending on Islamic Funds were in accordance with Fatwa of National Sharia Board Number 117/DSNMUI/II/2018 concerning Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles, but Dana Syariah state that transactions use contracts determined by paying the principal and margin/profit.

Investasi Syariah Online di Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar. Investasi Syariah dapat berbentuk saham Syariah, Sukuk, dan Transaksi Jual-Beli property. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 menjadi dasar hukum bagi Investasi Syariah berbasis teknologi di Indonesia. Investasi menurut hukum Islam yang mana disebut syirkah, investasi yang haram jika mengandung riba,gharar dan maysir/judi, minuman keras, dan lain-lain. Dana Syariah merupakan Financial technology pada pembiayaan peer to peer (P2P) Lending yang menerapkan prinsip Syariah dalam pelaksanaannya. Dana Syariah hadir sebagai Investasi Online berbasis Syariah yang bergerak di bidang investasi berupa transaksi jual-beli property yaitu rumah dengan menggunakan akad murabahah dan Dana Syariah selaku pihak ketiga diantara investor dan pemilik bisnis. Penulis menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yang mana penulis menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal, selain itu, penulis juga ikut serta melakukan investasi di Dana Syariah. Hasil penelitian ini terkait kegiatan layanan fintech Syariah peer to peer lending
pada Dana Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, namun Dana Syariah menyebutkan bahwa transaksi menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan dan margin/keuntungan.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Rachma Rumanti
"Seiring berjalannya waktu, penggunaan mobile banking terus meningkat. Penggunaan mobile banking diprediksi akan terus meningkat, bahkan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini membuat Menteri BUMN memutuskan untuk menggabungkan tiga bank Syariah di Indonesia menjadi satu untuk meningkatkan daya saingnya. Bank Syariah yang baru ini menggunakan sistem mobile banking dari sistem mobile banking salah satu anak perusahaan sebelumnya. Setelah penggabungan, terjadi peningkatan pengguna serta transaksi di Bank Syariah yang baru ini. Namun terlepas dari itu, masih banyak keluhan terkait UI/UX dari aplikasi Bank Syariah ini. Penelitian ini akan fokus pada evaluasi pengalaman pengguna dan mendesain ulang antarmuka pengguna aplikasi Bank Syariah ini. Evaluasi pengalaman pengguna diukur melalui 7 dimensi, yang terdiri dari, task success, time on task, lostness, error, Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), dan Retrospective Think Aloud. Hasil evaluasi user experience digunakan sebagai dasar untuk mendesain ulang desain antarmuka aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi ini.

Over time, the use of mobile banking continues to increase. The use of mobile banking is predicted to continue to increase, even after the Covid-19 pandemic has ended. This made the Minister of BUMN decide to merge three Islamic banks in Indonesia into one to increase its competitiveness. This new Syariah Bank uses the mobile banking system from one of its subsidiary’s previous mobile banking system. After the merger, there was an increase in users as well as transactions in this new Syariah Bank. However, apart from that, there are still many complaints regarding the UI/UX of this Syariah Bank’s Mobile application. This research will focus on evaluating the user experience and redesigning the user interface of this Syariah Bank’s Mobile application. User experience evaluation is measured through 7 dimensions, namely, task success, time on task, lostness, error, Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), and Retrospective Think Aloud. The results of the evaluation are used as the basis for redesigning the interface design of the mobile application to improve the user experience."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gugus Aryo Swandito
"ABSTRAK
Karya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.

ABSTRACT
This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Kurniawan
"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum atas investasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum bagaimana investasi keuangan syariah dalam perspektif hukum Islam (syariah) dan pengaturan perlindungan hukum investasi keuangan syariah baik dari aspek kepastian hukum maupun dari aspek hukum Islam (syariah). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatik hukum.
Hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa investasi keuangan syariah merupakan bagian kegiatan jasa keuangan, di mana sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kesimpulannya, investasi keuangan syariah masuk ke dalam hukum amaliyah bidang muamalah, dimana dalam bermuamalah harus memengang prinsip-prinsip syariah, yakni, tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; tidak menzalimi dan tidak dizalimi; memperhatikan keadilan dalam distribusi kemakmuran; dalam bertransaksi harus didasari atas ridha sama ridha; dan terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar.
OJK diberi kewenangan pengaturan dan pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum investasi keuangan syariah di Indonesia. Pada aspek syariah, perlindungan hukum investasi keuangan syariah dengan membuat peraturan oleh otoritas dengan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

This thesis discusses the legal protection of Islamic financial investment in Indonesia. It also aims to address the issue how the law of Islamic financial investment protection in Indonesia is compatible to Islamic Law (Shariah) and regulation the legal protection of Islamic financial investment both from the aspect of legal certainty and the aspect of Islamic Law (Shariah). This study employs normative juridical which is a type of research that is common in legal science development activities commonly referred to as dogmatic law.
The result of the study will be the answer of Islamic financial investment it is part of financial service activity, since the Law Number 21 year 2011 about Financial Service Authority (OJK), all the authority rules and activity supervision will be held by integrity of Finacial Service Authority.
The research found that the Islamic Financial Investment will be in Amaliyah Law, Muamalah section, where in muamalah have to adherence to Islamic law principles, like, no find the forbidden things even the way how to get it; no persecute and be persecuted; based on the the justice of prosperity distribution; basic of this transaction is willingly each other; and relieved from riba, masyir, and gharar.
The authority was given to OJK in the frame work of arrangement and supervision, investigation, and consumen protection in order to ensure legal centainty Islamic financial investment in Indonesia. In the aspect of Shariah, the Islamic Financial Investment has rules that made by the authority that based on fatwa that published by DSN-MUI and the protection by DPS.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43111
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Dinisa
"Dalam mengukur kesuksesan hotel secara jangka panjang satu terpenting dengan mempertahankan serta meningkatkan tingkat kunjungan ulang dari pengunjung lama pada hotel. Begitupula memicu pengunjung untuk melakukan penyebaran positif melalui electronic word-of-mouth (eWOM), yang diyakini dapat mengarahkan keputusan pengunjung terkait hotel. Jika dibandingkan dengan hotel umum, hotel syariah masih memiliki jumlah terbatas perlu dikembangkan Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden memiliki tujuan untuk meneliti anteseden dari pembentukan eWOM revisit intention dari pengunjung sudah pernah menginap sebelumnya, dengan meneliti pengaruh langsung, mediasi, dan efek moderasi dari tingkat religiusitas pengunjung. Pada penelitian ini, tingkat komitmen religiusitas dari pengunjung ditemukan dapat mempengaruhi perilaku pengunjung secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja perlu diperhatikan untuk menarik kembali pengunjung dalam rangka pengembangan hotel syariah. Hasil dari penemuan penelitian ini memiliki implikasi untuk mengembangkan hotel syariah di Indonesia secara lebih efektif, baik secara teori maupun praktik

Maintaining and improving the rate of repeat visits from existing guests is one of the most important aspects in determining a hotel's long-term performance. In addition, encouraging guests to distribute positive words via electronic word-of-mouth (eWOM) can influence other guests' hotel choices. Comparatively, there are fewer sharia hotels than conventional hotels. While in reality, Muslim tourists are increasing every year around the world. Therefore, halal tourism must be enhanced, including sharia hotels. This study distributed questionnaires to 312 participants in order to examine the antecedents of eWOM creation and revisit intention of the guest who has previously stayed by examining the direct effect, mediation effect, and moderating effect of the guest's religiosity level. In this study, it was discovered that the amount of religious commitment of sharia hotel guests influences their behavioral intentions either directly or indirectly. This attempted to determine what aspects must be taken into account to attract existing guests to form eWOM and have the intention to revisit as a form of reciprocity from social exchange. The findings have both theoretical and practical implications for the development of sharia hotels in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surbakti, Cindy Yullenda
"Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis praktik audit pada akun terkait portofolio investasi syariah Reksa Dana SBF, salah satu Reksa Dana syariah dibawah manajer investasi PT M dan Bank Kustodian J yang diaudit oleh KAP RTS. Analisis prosedur audit portofolio Reksa Dana didasarkan pada pelaksanaan prosedur aktual kemudian dilakukan analisis kesesuaian prosedur tersebut dengan teori dan standar audit terkait.
Hasil analisis prosedur audit atas portofolio investasi menunjukkan terdapat defisiensi pelaksanaan audit. Pada tahap pertama pelaksanaan audit, Penulis menemukan defisiensi secara substansial prosedural. Sedangkan pada pelaksanaan audit selanjutnya, Penulis menemukan defisiensi prosedural pada uji substantif atas akun terkait portofolio investasi Reksa Dana SBF.

The ultimate purpose of this internship report is to analyze practical audit of sharia investment portfolio of SBF Fund which owned by Investment Manager PT M and Custodian Bank J, audited by KAP RTS. The analysis is started by explaining KAP RTS real practical audit for sharia portfolio investment and compare to the related theory and audit standard.
This analysis result to the several deficiencies finding. In the first audit phase, We found substancial procedural deficiency. Whereas in the further audit procedure, We found several procedural deficiencies related to substantive test regarding sharia investment portfolio.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Rido Akmal
"ABSTRAK
Pada penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang implementasi prinsip
syariah terhadap badan hukum perbankan syariah. Sebagaimana termaktub dalam
ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa badan
hukum yang melaksanakan kegaitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib
mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Senada dengan itu pada tahun berikutnya
lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang juga
menyatakan bahwa badan hukum perbankan syariah adalah Perseroan Terbatas.
Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan diantaranya ialah: (1)
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap badan hukum Perseroan Terbatas.
(2) Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan perbankan
syariah sebagai badan hukum perseroan terbatas
Pada penelitian ini menemukan analisa dan jawaban bahwa pandangan
hukum Islam terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, lebih
menitikberatkan bahwa perseroan yang merupakan sebuah badan persekutuan
tentunya memiliki sebuah perikatan/perjanjian. Dengan demikian sama halnya
antara hukum postif dan hukum islam yang juga mengakomodir adanya perikatan
atau perjanjian, yang terpenting adalah bagaimana setip syarat dan rukun
perikatan tersebut terpenuhi. Selain tu, dalam hukum Islam terdapat juga
perseroan yang sebagaimana disebut dengan al-syirkah. Sedangkan dalam
impelentasi syariah dalam kelembagaan bank syariah sebagaimana perseroan
terbatas sebagai badan hukum juga sah, dan hal ini sesuai dengan aturan yang
berlaku dalam UU Perbankan Syariah. Selain itu, UU Perseroan Terbatas juga
menetapkan hal yang demikian dalam Pasal 109, dipertegas pada Pasal 7 UU
Perbankan Syariah

ABSTRACT
In this study examined and analyzed the implementation of sharia
principles on Islamic banking legal entities. As set forth in the provisions of Law
Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, that a credible form of
legal entity conducting business based on sharia principles shall appoint the
Shariah Supervisory Board. In line with that in the next year, the Law Number 21
Year 2008 on Islamic Banking which also states that the Islamic banking legal
entities are limited liability companies. But in this study, there are several such
questions are: (1) How is the view of Islamic law against the legal entity Limited
Liability Company. (2) How is the implementation of Sharia principles in Islamic
banking institution as a limited liability company
Also in this study analyzed and found answers that the view of Islamic law
to a limited liability company as a legal entity, it points out that a company which
is a partnership entity must have an engagement/appointment.Thus as well as
between positive law and the law of Islam which also accommodates their
commitment or agreement, the most important is how the eraser terms and pillars
of engagement are met. Beside it, in Islamic law there is also the company that
referred to al-shirkah. While the institutional impelentasi sharia in Islamic banks
as a limited liability company as a legal entity is also legitimate, and this is in
accordance with the rules in force in the Islamic Banking Act. In addition, the
Limited Liability Company Act also establishes such a case under Article 109,
reaffirmed in Article 7 of the islamic banking Law"
2016
T46098
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian Sutedi
"On Islamic capital market according to Indonesian regulations"
Rawamangun: Sinar grafika, 2011
332.041 ADR p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Mazaya
"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.
The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.
The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Indon
"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>